SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan
AKUNTANSI ASET TETAP
DAN
KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
Oleh:
Sujatmiko Wibowo, M.Ak
Dasar Hukum
Definisi Aset Tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Tidak termasuk aset tetap jika aset yang
dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi
pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan
dan aset ini termasuk dalam persediaan.
Klasifikasi Aset Tetap
• Tanah	yang	dikelompokkan	sebagai	aset	tetap	ialah	tanah	
yang	diperoleh	dengan	maksud	untuk	dipakai	dalam	kegiatan	
operasional	pemerintah	dan	dalam	kondisi	siap	dipakai
Tanah
• Peralatan	dan	mesin	mencakup	mesin-mesin	dan	kendaraan	
bermotor,	alat	elektonik,	inventaris	kantor,	dan	peralatan	
lainnya	yang	nilainya	signifikan	dan	masa	manfaatnya	lebih	
dari	12	(dua	belas)	bulan	dan	dalam	kondisi	siap	pakai
Peralatan	dan	Mesin
• Gedung	dan	bangunan	mencakup	seluruh	gedung	dan	
bangunan	yang	diperoleh	dengan	maksud	untuk	dipakai	
dalam	kegiatan	operasional pemerintah	dan	dalam	kondisi	
siap	dipakai
Gedung	dan	Bangunan
• Jalan,	irigasi,	dan	jaringan	mencakup	jalan,	irigasi,	dan	
jaringan	yang	dibangun	oleh	pemerintah	serta	dimiliki	
dan/atau	dikuasai	oleh	pemerintah	dan	dalam	kondisi	siap	
dipakai
Jalan,	Irigasi,	dan	Jaringan
• Aset	tetap	lainnya	mencakup	aset	tetap	yang	tidak	dapat	
dikelompokkan	ke	dalam	kelompok	aset	tetap	di	atas,	yang	
diperoleh	dan	dimanfaatkan	untuk	kegiatan	operasional	
pemerintah	dan	dalam	kondisi	siap	dipakai
Aset	Tetap	Lainnya
• Konstruksi	dalam	pengerjaan	mencakup	aset	tetap	yang	
sedang	dalam	proses	pembangunan	namun	pada	tanggal	
laporan	keuangan	belum	selesai	seluruhnya
Konstruksi	dalam	
Pengerjaan
5
Aset	tetap	yang	tidak	digunakan	untuk	keperluan	operasional		pemerintah	tidak	memenuhi	definisi	aset	
tetap	dan	harus	disajikan	di	pos	aset	lainnya	sesuai	dengan	nilai	tercatatnya
v Aset	Tetap	diakui	pada	saat	manfaat	ekonomi	masa	depan	dapat	
diperoleh	dan	nilainya	dapat	diukur	dengan	handal;
v Kriteria	suatu	aset	diakui sebagai aset tetap:
a) Berwujud;
b) Mempunyaimasa manfaatlebih dari 12	(dua belas)	bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untukdijual dalam operasinormal	entitas;	
dan
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
v Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima
atau diserahkan hakkepemilikannya dan atau pada saat
penguasaannya berpindah.
6
Pengakuan Aset Tetap
ü Aset	tetap	dinilai	dengan	biaya	perolehan
ü Aset	tetap	yang	tidak	diketahui	harga	
perolehannya	disajikan	dengan	nilai	wajar
pada saat perolehan
7
Pengukuran Aset Tetap
8
Biaya	perolehan
Nilai wajar
Aset	tetap
diperoleh dengan
pembelian
Aset	tetap
diperoleh dengan
membangun	sendiri
Aset	tetap
diperoleh	dengan	
cara	lain,	misalnya
hibah
=
=
=
Harga	beli	+	seluruh	biaya	yang	
dikeluarkan	sampai	dengan	aset	
siap	digunakan/dipakai
• Biaya Langsung =	tenaga	kerja	
+	bahan	baku
• Biaya tidak langsung =	Biaya	
perencanaan	dan	
pengawasan,	perlengkapan,	
sewa	peralatan,	dll
Nilai tukaraset secara wajar
Pengukuran Aset Tetap
Ø Penilaian	awal	aset	tetap	harus diukur
berdasarkan biaya perolehan
Ø Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa
nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar
nilai wajar pada saat aset tersebut
diperoleh
Ø Untuk	penyusunan	neraca	awal	suatu	
entitas,	biaya	perolehan	aset	tetap	
adalah	nilai	wajar	pada	saat	neraca	awal	
tersebut	disusun.
9
Penilaian Awal Aset Tetap
§ Biaya perolehan suatu aset tetap terdiridari harga belinya ataukonstruksinya,	
termasukbea impor dan setiap biaya yang	dapat diatribusikansecara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang	membuat aset tersebut dapat
bekerja untukpenggunaan yang	dimaksudkan.
§ Contoh	biaya yang	dapat diatribusikan secara langsung:
ü Biaya persiapan tempat
ü Biaya pengiriman awal (initial	delivery)	dan biaya simpan dan bongkar
muat (handling	cost)
ü Biaya pemasangan (instalationcost)
ü Biaya profesional seperti arsitekdan insinyur
ü Biaya konstruksi
§ Biaya Administrasi dan biayaumum lainnyabukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjangbiaya tersebut tidakdapatdiatribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya.
§ Biaya permulaan (start-up	cost)	dan pra-produksiserupa tidakmerupakan
bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untukmembawa aset ke
kondisi kerjanya
10
Komponen Biaya
11
Contoh	Kasus	Komponen Biaya
Pemda Bogor pada Bulan Agustus 2017 membeli
membeli mesin generator listrik. Harga mesin sebesar
Rp1.500.000.000,00 dan mendapat potongan harga
10%, Pajak PPN sebesar 10%, biaya pemasangan dan
instalasiRp11.000.000,00.
Berapakah nilai perolehan mesin tersebut yang akan
dicatat dalam laporan keuangan Pemda Bogor per 31
Desember 2017?
12
Contoh	Kasus	Komponen Biaya
Nilai perolehan mesin tersebut yang akan dicatat dalam laporan keuangan
Pemda Bogor per 31 Desember 2017 adalah:
• Harga mesin Rp1.500.000.000,00
• Potongan 10 % Rp150.000.000,00
• Harga Netto Rp1.350.000.000,00
• Biaya lain
PPN 10 % Rp135.000.000,00
Instalasi Rp11.000.000,00
Jumlah biayalain Rp146.000.000,00
Jadi, nilai perolehan mesin :
Rp1.350.000.000,00 + Rp146.000.000,00 = Rp1.496.000.000,00
• Tanah	diakui	pertama	kali	sebesar	biaya	perolehan
• Biaya	perolehan	mencakup:
• Harga	pembelian	atau	biaya	pembebasan	tanah,	Biaya	yang	dikeluarkan	dalam	rangka	
memperoleh	hak,	Biaya	pematangan,	penimbunan,	dan	biaya	lainnya	yang	dikeluarkan	
maupun	yang	masih	harus	dikeluarkan	sampai	tanah	tersebut	siap	pakai
• Nilai	tanah	juga	meliputi	nilai	bangunan	tua	yang	terletak	pada	tanah	yang	dibeli	tersebut	
jika	bangunan	tua	tersebut	dimaksudkan	untuk	dimusnahkan
TANAH
• Biaya	perolehan	PM	menggambarkan	jumlah	pengeluaran	yang	telah	dan	yang	masih	harus	
dilakukan	untuk	memperoleh	peralatan	dan	mesin	tersebut	sampai	siap	pakai
• Biaya	perolehan	meliputi:
• Harga	pembelian,	Biaya	pengangkutan,	Biaya	instalasi,	Serta	biaya	langsung	lainnya	untuk	
memperoleh	dan	mempersiapkan	sampai	peralatan	dan	mesin	tersebut	siap	untuk	digunakan
PERALATAN	DAN	
MESIN
• Biaya	perolehan	gedung	dan	bangunan	menggambarkan	seluruh	biaya	yang	dikeluarkan	dan	
yang	masih	harus	dikeluarkan	untuk	memperoleh	gedung	dan	bangunan	sampai	siap	pakai
• Biaya	perolehan	meliputi:
• Harga	pembelian	atau	biaya	konstruksi,	Biaya	pengurusan	IMB,	notaris	dan	pajak
GEDUNG	DAN	
BANGUNAN
• Biaya	perolehan	jalan,	irigasi,	dan	jaringan	menggambarkan	seluruh	biaya	yang	dikeluarkan	dan	
masih	harus	dikeluarkan	untuk	memperoleh	gedung	dan	bangunan	sampai	siap	pakai.
• Biaya	perolehan	meliputi:
• Biaya	perolehan	atau	biaya	konstruksi,	dan	Biaya-biaya	lain	yang	dikeluarkan	sampai	jalan,	
irigasi	dan	jaringan	tersebut	siap	pakai
JALAN,	IRIGASI	DAN	
JARINGAN
• Biaya	perolehan	aset	tetap	lainnya	menggambarkan	seluruh	biaya	yang	dikeluarkan	dan	yang	
masih	harus	dikeluarkan	untuk	memperoleh	aset	tersebut	sampai	siap	pakaiASET	TETAP	LAINNYA
13
Komponen Biaya
Biaya perolehan dari masing-masingaset tetap yang	diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilaiwajar masing-
masing aset yang	bersangkutan.	
14
Perolehan Secara Gabungan
Pemda Cibinong memenangkan lelang tanah, bangunan,
peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan dari PT. Eka
Persada senilai Rp100.000.000.000,00.
Selanjutnya dilakukan penilaian/appraisal berdasarkan
harga wajar sebagai berikut:
Tanah : Rp80.000.000.000,00
Bangunan : Rp50.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin : Rp40.000.000.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp30.000.000.000,00
Jumlah nilai appraisal : Rp200.000.000.000,00
Berapakah nilai harga perolehan masing-masing akun aset
tersebut yang dicatat ke dalam Aset Tetap ?
15
Contoh	Kasus	
Perolehan Secara Gabungan
16
Contoh	Kasus	
Perolehan Secara Gabungan
No Kelompok Rincian Jumlah	(Rp)
1 Tanah 8/20	x	Rp100.000.000.000 40.000.000.000
2 Bangunan	 5/20	x	Rp100.000.000.000 25.000.000.000
3 Peralatan	dan	
Mesin
4/20	x	Rp100.000.000.000 20.000.000.000
4 Jalan,	Irigasi	dan	
Jaringan
3/20	x	Rp100.000.000.000 15.000.000.000
Nilai harga perolehan masing-masing akun aset
tersebut yang dicatat ke dalam Aset Tetap adalah
sebagai berikut:
q Biaya	suatu	aset	tetap	yang	diperoleh	melalui	pertukaran	
yang	tidak	serupa	atau	aset	lainnya	diukur	berdasarkan	
nilai	wajar	aset	yang	diperoleh	yaitu	nilai	ekuivalen	atas	
nilai	tercatat	aset	yang	dilepas	setelah	disesuaikan	dengan	
jumlah	setiap	kas	atau	setara	kas	dan	kewajiban	lain	yang	
ditransfer/diserahkan.
q Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas
suatu aset yang	serupa yang	memiliki manfaat yang	serupa
dan memiliki nilai wajar yang	serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang	diakui
dalam transaksi ini.	Biaya aset yang	baru diperoleh dicatat
sebesar nilai tercatat (carrying	amount) atas aset yang	
dilepas.	
17
Pertukaran Aset
} Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap
yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan.
} Namun harus ditetapkan dengan kebijakan akuntansi
suatu entitas terkait kapitalisasi tsb
Pengeluaran Setelah Perolehan
19
Pengeluaran Setelah Perolehan
Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai
Belanja Modal jika memenuhi persyaratan:
Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa
manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah
dimiliki
DAN
Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai
kapitalisasi aset tetap/aset lainnya
q Penilaian	kembali	atau	revaluasi	aset	tetap	pada	
umumnya	tidak	diperkenankan	karena	SAP	
menganut	penilaian	aset	berdasarkan	biaya	
perolehan	atau	harga	pertukaran.	Penyimpangan	
dari	ketentuan	ini	mungkin	dilakukan	
berdasarkan	ketentuan	pemerintah	yang	berlaku	
secara	nasional.	
q Selisihantara nilai revaluasidengan nilai tercatat
dibukukandalam akun ekuitas.
20
Penilaian Kembali (Revaluation)
q Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
q Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui
sebagai pendapatan operasional
21
Aset Donasi
q Aset bersejarah merupakan aset tetap yang	dimiliki
atau dikuasai oleh pemerintah yang	karena umur dan
kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh
peraturan yang	berlaku dari segala macam tindakan
yang	dapat merusak aset tetap tersebut
q Diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai
q Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi
manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai
sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran.	Untuk
kasus tersebut,	aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip
yang	sama seperti aset tetap lainnya.
22
Aset Bersejarah (Heritage	Assets)
23
Dikuasai	dan/atau	digunakan	oleh	
pemerintah	namun belum	ada	bukti	
kepemilikan	yang	sah
§ Tanah	tersebut	tetap	harus	dicatat	dan	disajikan	
sebagai	aset	tetap	tanah	pada	neraca	pemerintah.	
§ Diungkapkan	secara	memadai	dalam	CaLK
Tanah	dimiliki	oleh	pemerintah,	
namun	dikuasai	dan/atau	digunakan	
oleh	pihak	lain
§ Tanah	tersebut	tetap	harus	dicatat	dan	disajikan	
sebagai	aset	tetap	tanah	pada	neraca	pemerintah	
§ Diungkapkan	secara	memadai	dalam	CaLK	bahwa
tanah tersebut dikuasai pihak lain
Tanah	dimiliki	oleh	suatu	entitas	
pemerintah,	namun	dikuasai	
dan/atau	digunakan	oleh	entitas	
pemerintah	yang	lain
§ Dicatat	dan	disajikan	pada	neraca	entitas	
pemerintah	yang	mempunyai	bukti	kepemilikan,	
serta diungkapkan di CaLK.
§ Entitas	pemerintah	yang	menguasai	dan/atau	
menggunakan	tanah	cukup	mengungkapkan	
tanah	tersebut	secara	memadai	dalam	CaLK
Perlakuan	tanah	yang	masih	dalam	
sengketa	atau	proses	pengadilan =																dan	
2
3
4
1
1 2
Kasus-kasus Kepemilikan Tanah	dan
Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan
24
• Merupakan	perbaikan	aset	tetap	dilingkungan	satuan	kerja	pada	K/L	yang	
memenuhi	syarat	kapitalisasi.
• Dicatat	sebagai	penambah	nilai	perolehan	aset	tetap	terkait.
• Apabila	sampai	dengan	tanggal	pelaporan	renovasi	tersebut	belum	selesai	
dikerjakan,	atau	sudah	selesai	pengerjaannya	namun	belum	diserahterimakan,	
maka	akan	dicatat	sebagai	KDP
Renovasi	aset	
tetap	milik	
sendiri
• Apabila	renovasi	telah	selesai	sebelum	tanggal	pelaporan	akan	dibukukan	sebagai	
aset	tetap	lainnya-aset	renovasi	dan	disajikan	di	neraca	sebagai	kelompok	aset	
tetap.	
• Apabila	sampai	dengan	tanggal	pelaporan	renovasi	tersebut	belum	selesai	
dikerjakan,	atau	sudah	selesai	pengerjaannya	namun	belum	diserahterimakan,	
maka	akan	dicatat	sebagai	KDP.
• Pada	akhir	tahun	anggaran,	aset	renovasi	ini	seyogyanya	diserahkan	pada	pemilik
Renovasi	aset	
tetap	bukan	
milik-dalam	
lingkup	entitas	
pelaporan
• Apabila	renovasi	telah	selesai	dilakukan	sebelum	tanggal	pelaporan	akan	
dibukukan	sebagai	aset	tetap	lainnya-aset	renovasi	dan	disajikan	di	neraca	
sebagai	kelompok	aset	tetap.	
• Apabila	sampai	dengan	tanggal	pelaporan	renovasi	tersebut	belum	selesai	
dikerjakan,	atau	sudah	selesai	pengerjaannya	namun	belum	diserahterimakan,	
maka	akan	dicatat	sebagai	KDP.
• Pada	akhir	masa	perjanjian	pinjam	pakai	atau	sewa,	aset	renovasi	ini	seyogyanya	
diserahkan	pada	pemilik
Renovasi	aset	
tetap	bukan	
milik-di	luar	
lingkup	entitas	
pelaporan
Renovasi Aset Tetap
Penghentian	Penggunaan	Aset	Tetap:
§ Aset tetap yang	dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan
harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan
nilai tercatatnya.
§ Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan
atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa
yang	akan datang.		
§ Aset tetap yang	secara permanen dihentikan atau dilepas
harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam
CaLK.
25
Penghentian/Pelepasan
Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 20x4 dengan harga
Rp200.000.000 rusak berat tertimpa runtuhan bangunan karena
bencana alam gempa bumi pada bulan Agustus tahun 20x9.
Pada akhir bulan Agustus 20x9 telah ada penetapan dari bahwa
mobil yang rusak berat tersebut dihentikan dari penggunaan aktif
untuk selanjutnya diproses penghapusannya sesuai dengan
ketentuan.
Pada tanggal 10 Oktober 20x9 telah diterbitkan penetapan dari
entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD bahwa mobil yang rusak
berat tersebut dapat dikeluarkan dari neraca. Nilai buku mobil pada
saat kena gempa bumi adalah sebesar Rp80.000.000
Bagaimanakah pencatatan dalam jurnal akuntansi atas transaksi tsb?
26
Contoh	Kasus	Penghapusan	Aset	Tetap
27
Jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada tanggal 30
Agustus 20X9:
Tanggal Uraian Debet Kredit
30/08/20X9 Aset Lainnya 200.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 120.000.000
Peralatan dan Mesin 200.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 120.000.000
Jurnal untuk mengeluarkan Aset Lainnya dari neraca pada tanggal 10 Oktober 20X9:
Tanggal Uraian Debet Kredit
30/08/20X9 Beban Non Operasional 80.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Aset Lainnya 120.000.000
Aset Lainnya 200.000.000
Contoh	Kasus	Penghapusan	Aset	Tetap
Pelepasan	Aset:
• Pelepasan	aset	tetap	di	lingkungan	pemerintah	lazim	disebut	sebagai	
pemindahtanganan.	Sesuai	dengan	ketentuan	perundang-undangan	di	
bidang	pengelolaan	BMN/BMD,	pemerintah	dapat	melakukan	
pemindahtanganan	BMN/BMD yang	di	dalamnya	termasuk	aset	tetap	
dengan	cara:dijual,	dipertukarkan,	dihibahkan;	atau dijadikan	
penyertaan	modal	negara/daerah.
• Apabila	suatu	aset	tetap	dilepaskan	karena	dipindahtangankan,	maka	
aset	tetap	yang	bersangkutan	harus	dikeluarkan	dari neraca.	
• Aset	tetap	yang	dilepaskan	melalui	penjualan,	dikeluarkan dari	neraca	
pada	saat	diterbitkan	risalah	lelang	atau	dokumen	penjualan	sesuai	
dengan	ketentuan	perundang-undangan.
• Aset	tetap	yang	dihibahkan,	dikeluarkan dari	neraca	pada	saat	telah	
diterbitkan	berita	acara	serah	terima	hibah	oleh	entitas	sebagai	tindak	
lanjut	persetujuan	hibah.	
• Aset	tetap	yang	dipindahtangankan	melalui	mekanisme	penyertaan	
modal	negara/daerah,dikeluarkan dari	neraca	pada	saat	diterbitkan	
penetapan	penyertaan	modal	negara/daerah
28
Penghentian/Pelepasan
Aset	Tetap	Hilang:
• Aset	tetap	hilang	harus	dikeluarkan dari	neraca	setelah	diterbitkannya	
penetapan	oleh	pimpinan	entitas	yang	bersangkutan	berdasarkan	
keterangan	dari	pihak	yang	berwenang	sesuai	dengan	ketentuan	
perundang-undangan.	Terhadap	aset	tetap	yang	hilang,	sesuai	dengan	
peraturan	perundang-undangan	perlu	dilakukan	proses	untuk	mengetahui	
apakah	terdapat	unsur	kelalaian	sehingga	mengakibatkan	adanya	tuntutan	
ganti	rugi.
• Aset	tetap	hilang	dikeluarkan dari	neraca	sebesar	nilai	buku.	Apabila	
terdapat	perbedaan	waktu	antara	penetapan	aset	hilang	dengan	penetapan	
ada	atau	tidaknya	tuntutan	ganti	rugi,	maka	pada	saat	aset	tetap	dinyatakan	
hilang,	entitas	melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset	
lainnya	(aset	tetap	hilang	yang	masih	dalam	proses	tuntutan	ganti	rugi).	
• Selanjutnya,	apabila berdasarkan	ketentuan	perundang-undangan	
dipastikan terdapat	tuntutan	ganti	rugi kepada perorangan tertentu,	maka	
aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang	tuntutan	ganti	rugi.	
Dalam	hal	tidak	terdapat	tuntutan	ganti	rugi,	maka aset lainnya tersebut
direklasifikasi menjadi beban.
29
Penghentian/Pelepasan
Laporan Keuangan harus mengungkapkanuntuk	
masing-masing	jenis	aset	tetap	sbb:
(a) Dasar penilaian yang	digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying	
amount);
(b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang	
menunjukkan:
(1) Penambahan;
(2) Pelepasan;
(3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai,	jika ada;
(4) Mutasi aset tetap lainnya.
(c) Informasi penyusutan,	meliputi:
(1) Nilai penyusutan;
(2) Metode penyusutan yang	digunakan;
(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang	digunakan;
(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
30
Pengungkapan
ü Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
ü Penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang
sistematissesuaimasa manfaat.
ü Metode yang digunakan harus menggambarkan
manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa yang
mengalir ke pemerintah.
ü Nilai penyusutan untuk masing-masing periode
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap
dan diinvestasikandalam aset tetap
31
Penyusutan	Aset	Tetap
Metodepenyusutanyangdapat dipergunakanadalah:
Ø Metodegaris lurus (straight line method)
Metode ini menghasilkan nilai sama untuk setiap
periode akuntansi, oleh karena itu digunakan dasar
waktu periode akuntansiatau manfaat.
Ketentuan masa manfaat ditetapkan oleh entitas
ybs dan disajikan dalam CaLK.
Nilai penyusutan per periode =
Nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat
32
Penyusutan	Aset	Tetap
Ø Metode saldo menurun (doble declining balance method)
Metode ini dapat dilakukan dengan cara tarif metode garis
lurus dikalikan dua, namun dasar penyusutannya adalah nilai
buku, yaitu:
Nilai penyusutan per periode =
Nilai yg dpt disusutkan – akumulasi penyusutan periode
sebelumnya x tarif penyusutan
Tarif penyusutan :
(nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat) x 100% x 2
Ø Metode unit produksi (unit of production method)
Metode ini memperhitungkan penyusutan per periode :
produksi periode berjalan x tarif penyusutan
Tarif penyusutan : nilai yg dpt disusutkan
33
Penyusutan	Aset	Tetap
Pemda DKI Jakarta menetapkan masa manfaat aset tetap sebagai berikut:
Ø Pada tahun 2017 Pemda DKI Jakarta melakukan transaksi pengadaan aset
tetap sbb:
Ø Maret membeli tanah Rp10.000.000.000,00
Ø Bangunan Permanen senilai Rp20.000.000.000,00 dan sudah digunakan
mulai September 2017
Ø Jembatan senilai Rp4.000.000.000,00 selesai dan digunakan sejakJuli 2017
Hitunglah nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018
dengan metode garis lurus, metode saldo menurun gandai !
Contoh	Kasus	Penyusutan	Aset	Tetap
No Jenis	Aset Masa	Manfaat Tarif	Penyusutan
1 Gedung	dan	Bangunan
Tidak	permanen
Permanen
10	tahun
20	tahun
10	%
5	%
2 Peralatan	dan	mesin 4	tahun 25	%
3 Jalan,	Irigasi	dan	Jaringan 4	tahun 25	%
Nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018 dengan
metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi
adlh sbb:
Metode garis lurus
Tahun 2017
Gedung bangunan permanen :
5% x Rp20.000.000.000,00 x 4/12 = Rp333.333.333,00
Jembatan :
25% x Rp4.000.000.000,00 x 6/12 = Rp500.000.000,00
Tahun 2018
Gedung bangunan permanen:
5% x Rp20.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00
Jembatan :
25% x Rp4.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00
Contoh	Kasus	Penyusutan	Aset	Tetap
Metode saldo menurun ganda
Tahun 2017
Gedung bangunan permanen :
10% x Rp20.000.000.000,00 x4/12 = Rp666.666.666,00
Jembatan :
50% x Rp4.000.000.000,00x 6/12 = Rp1.000.000.000,00
Tahun 2018
Gedung bangunan permanen:
= 10% x Rp20.000.000.000,00 –Rp666.666.666,00
= Rp1.933.333.333,00
Jembatan :
= 50% x Rp4.000.000.000,00– Rp1.000.000.000,00
= Rp1.500.000.000,00
Contoh	Kasus	Penyusutan	Aset	Tetap
Contoh Metode unit produksi
Pemda DKI Jakarta TA 2017 membeli generator
listrik kapasitas 2.000.000 Kwh senilai
Rp4.000.000.000,00. Pada tahun yang sama,
generator tersebut dimanfaatkan sebesar 10.000
Kwh.
Hitunglah besarnya penyusutan generator
tersebut pada akhir tahun 2017 dengan metode
Unit Produksi !
Contoh	Kasus	Penyusutan	Aset	Tetap
Besarnya penyusutan generator tersebut pada
akhir tahun 2017 dengan metode Unit Produksi
adalah sebagai berikut:
Besarnya penyusutan =
= 10.000/2.000.000 x Rp4.000.000.000,00
= Rp20.000.000,00
Contoh	Kasus	Penyusutan	Aset	Tetap
39
AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
40
DEFINISI
ü KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah
aset-aset yang sedang dalam proses
pembangunan.
ü KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan
yang dilakukan secara khusus untuk
konstruksi suatu aset.
41
CAKUPAN	KONTRAK	KONSTRUKSI
üKontrak untuk jasa perencanaan;
üKontrak untuk perolehan/konstruksi aset;
üKontrak untuk jasa pengawasan;
üKontrak untuk membongkar atau
restorasi aset dan restorasi lingkungan
42
PENGAKUAN	KDP
Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP	jika:
ü Manfaat ekonomi masa	yang	akan datang
besar kemungkinan diperoleh;
ü Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
ü Masih dalam proses	pengerjaan;
43
CONTOH	KASUS
Pemda	Bogor mempunyai kegiatan pembuatan robot	multi	
fungsi (robot	2	lengan)	yang	digunakan dalam mengerjakan
suatu pekerjaan dengan pembiayan secara termin sejumlah
Rp1 milyard.	
Termin 1	 Rp750	juta
Termin 2	 Rp250 juta .
Termin 1	telah selesai dengan menghasilkan robot	1	lengan dan
sudah dapat digunakan dalam membantu suatu pekerjaan dan
telah dibayarkan pada tahun 2016.
Pertanyaan:
Bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot	1	lengan tersebut.	
Apakah sudah dapat dicatat sebagai Peralatan dan Mesin atau
masih sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan ?	jelaskan
44
PENGUKURAN	BIAYA	KONSTRUKSI
ü Secara	Swakelola,	al:
übiaya	langsung;
übiaya	tidak	langsung;
übiaya	lain	yang	secara	khusus	dibayarkan	
sehubungan	konstruksi	ybs.
ü Secara	Kontrak:
üTermin	yang	telah	dibayarkan;
üKewajiban	yang	msh	harus		dibayar;
üPembayaran	klaim	kepada	kontraktor/pihak	
ketiga,	misalnya	klaim	karena	keterlambatan	yang	
disebabkan	oleh	pemberi	kerja
45
Biaya Pinjaman Selama Konstruksi
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman,
maka biaya pinjaman :
Ø Dikapitalisasi
Ø Menambah biaya konstruksi sepanjang
biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan
ditetapkan secara andal.
46
SYARAT	KAPITALISASI	
BIAYA	PINJAMAN
v Tidak boleh melebihijumlah biaya bunga yang	
dibayarkan periode yang	bersangkutan;
v Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi
dengan metoderata-rata	tertimbang;
v Jika konstruksidihentikansementara bukan karena
force	majeur, biaya pinjaman dikapitalisasi
v Jika konstruksidihentikansementara karena force	
majeur biaya pinjaman tidak dikapitalisasi.
47
Penyajian
Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan
dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset
Tetap
KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena
dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang
48
Pengungkapan
ü Rincian kontrak konstruksi dalam
pengerjaan berikut tingkat penyelesaian
dan jangka waktu penyelesaian
ü Nilai kontrak konstruksi dan sumber
pembiayaannya
ü Jumlah biaya yang telah dikeluarkan
ü Uang muka kerja yang diberikan
ü Retensi
49
No.
Pembangunan
Aset
Berita Acara
Penyelesaian
Pekerjaan (BAPP)
Pemanfaatan
Aset
Penyajian
1. Selesai Sudah diperoleh Sudah
dimanfaatkan
Aset Tetap
2. Selesai Sudah diperoleh Belum
dimanfaatkan
Aset Tetap
3. Selesai Belum diperoleh Sudah
dimanfaatkan
KDP
4. Selesai sebagian Belum diperoleh Sebagian sudah
dimanfaatkan
KDP
5. Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena
bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka
penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang
KDP dapat
dihapuskan
6. Belum selesai BAST sudah ada - KDP
Variasi Pencatatan Penyelesaian KDP
TERIMA KASIH
PRODI S1 AKUNTANSI
UNIVERSITAS PAKUAN
51
Contoh	Kasus	Aset	Tetap	dan	KDP
Pemda Bogor membeli tanah dan bangunan pabrik yang masih wajar,
namun bangunan tersebut tidak layak baik arsitektur maupun desain dan
tata ruangnya, sehingga bangunan tersebut akan dibongkar.
Biaya yang disepakati dan sudah dibayar adalah sebagai berikut:
Harga tanah : Rp8.000.000.000,00
Bangunan : Rp2.000.000.000,00
Sertifikat hak milik dan komisi : Rp500.000.000,00
BPHTB ditanggung Pemda : Rp2.500.000.000,00
Biaya perataan/pembongkaran : Rp2.000.000.000
Selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun gedung dengan kontrak
sebesar Rp20.000.000.000,00,pada 31 Desember 2017 baru dibayar 60 %.
Berapakah nilai Ekuitas Tanah dan Bangunan tersebut dalam
Neraca Laporan Keuangan Pemda Bogor per 31 Desember
2017 ?
52
Contoh	Kasus	Komponen Biaya
Nilai Ekuitas Tanah dan Bangunan tersebut dalam Neraca
Laporan Keuangan Pemda Bogor per 31 Desember 2017
adalah sebagai berikut:
• Nilai tanah adalah sebesar Rp15.000.000.000,00
• Nilai KDP sebesar 60% =
60% x Rp20.000.000.000,00 = Rp12.000.000.000,00
• Jadi Nilai Ekuitasnya :
Tanah : Rp15.000.000.000,00
KDP : Rp12.000.000.000,00
Ekuitas : Rp27.000.000.000,00

More Related Content

What's hot

Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Manik Ryad
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publikAjeng Pipit
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Psak 104 istshina
Psak 104 istshinaPsak 104 istshina
Psak 104 istshinacitra Joni
 
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajibanAkuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajibanSujatmiko Wibowo
 
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsiPortofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsiJudianto Nugroho
 
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangkaIndra Tugus
 
contoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangancontoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuanganRendy Franata
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaNony Saraswati Gendis
 
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2DIANA LESTARI
 
Manajemen keuangan part 2 of 5
Manajemen keuangan part 2 of 5Manajemen keuangan part 2 of 5
Manajemen keuangan part 2 of 5Judianto Nugroho
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/RugiJawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/RugiYABES HULU
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAAry Efendi
 
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingSistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingFergieta Prahasdhika
 
34020 7-853463552856
34020 7-85346355285634020 7-853463552856
34020 7-853463552856Sefri Yunita
 

What's hot (20)

Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
Transaksi mata uang asing pertemuan ke 7
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Psak 104 istshina
Psak 104 istshinaPsak 104 istshina
Psak 104 istshina
 
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajibanAkuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
Akuntansi aset, persediaan, investasi dan kewajiban
 
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsiPortofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
Portofolio investasi-bab-17-analisis-opsi
 
Pemilihan Portofolio
Pemilihan PortofolioPemilihan Portofolio
Pemilihan Portofolio
 
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
6. transaksi mata uang asing dan kontrak berjangka
 
contoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangancontoh soal sederhana laporan keuangan
contoh soal sederhana laporan keuangan
 
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan PersonaliaAudit Siklus Penggajian dan Personalia
Audit Siklus Penggajian dan Personalia
 
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
UTANG WESEL JANGKA PANJANG. akuntansi keuangan menengah 2
 
02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja02.sapd beban&belanja
02.sapd beban&belanja
 
Manajemen keuangan part 2 of 5
Manajemen keuangan part 2 of 5Manajemen keuangan part 2 of 5
Manajemen keuangan part 2 of 5
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5Akuntansi Biaya 5#5
Akuntansi Biaya 5#5
 
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/RugiJawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
Jawaban Harga Pokok Produksi dan Laporan Laba/Rugi
 
KLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYAKLASIFIKASI BIAYA
KLASIFIKASI BIAYA
 
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer PricingSistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
Sistem Pengendalian Manajemen - Bab 6 - Transfer Pricing
 
34020 7-853463552856
34020 7-85346355285634020 7-853463552856
34020 7-853463552856
 

Similar to Akuntansi Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

akuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutanakuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutanMuhammad Amri
 
Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...
Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...
Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...antonkurniawan94
 
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptxPLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptxDendiRahmadana
 
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniAkuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniRiki Ardoni
 
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting IntermediateCh10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting IntermediateMaiya Maiya
 
Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...
Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...
Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...Kanaidi ken
 
Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)
Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)
Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)Indah ND
 
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptxtheresialorens56
 
DM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptx
DM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptxDM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptx
DM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptxajimaulana33
 
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan UsahaManajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan UsahaTOFIK SUPRIYADI
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdfdinkes4
 
PERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap BerwujudAkuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap BerwujudWawan Dwi Hadisaputro
 
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...Kanaidi ken
 

Similar to Akuntansi Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (20)

akuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutanakuntansi aset tetap & penyusutan
akuntansi aset tetap & penyusutan
 
Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...
Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...
Juknis Akuntansi 15 Kapitalisasi Perolehan Awal dan Pengeluaran Setelah Perol...
 
ASET_TETAP.ppt
ASET_TETAP.pptASET_TETAP.ppt
ASET_TETAP.ppt
 
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptxPLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
PLANT & EQUIPMENT (ASET TETAP) - REVISI.pptx
 
aset tetap
aset tetapaset tetap
aset tetap
 
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki ArdoniAkuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
Akuntansi Penjualan Aset Tetap - By Riki Ardoni
 
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting IntermediateCh10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
Ch10 11.ppt revisi_IND_accounting Intermediate
 
Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...
Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...
Bab 9 "Teknik Perhitungan TKDN JASA" _Buku *Teknik Perhitungan & Verifikasi T...
 
Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)
Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)
Akuntansi Keuangan SMK Kelas XI AKL - Penerapan Aset Tetap (3)
 
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Penerapan SAP Akrual II.pptx
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Akrual II.pptx
 
DM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptx
DM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptxDM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptx
DM-PSAK-16-ASET-TETAP-06022017-1.pptx
 
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan UsahaManajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Usaha
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
01-Workshop-TKDN_29-30-Sep-2020_ONLINE-TKDN.pdf
 
Aset vs akrual
Aset vs akrualAset vs akrual
Aset vs akrual
 
PERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PERHITUNGAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap BerwujudAkuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
Akuntansi Pajak atas Aktiva Tetap Berwujud
 
PERTEMUAN KE-1.ppt
PERTEMUAN KE-1.pptPERTEMUAN KE-1.ppt
PERTEMUAN KE-1.ppt
 
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
Bab 10 "Teknik Perhitungan TKDN Gabungan BARANG dan JASA" _Buku *Teknik Perhi...
 
SOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptx
SOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptxSOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptx
SOSIALISASI LKPM TW 1 2023.pptx
 

More from Sujatmiko Wibowo

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfSujatmiko Wibowo
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...Sujatmiko Wibowo
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Sujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdfSujatmiko Wibowo
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNSujatmiko Wibowo
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalSujatmiko Wibowo
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoSujatmiko Wibowo
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19Sujatmiko Wibowo
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 

More from Sujatmiko Wibowo (20)

Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan TinggiPengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Pengelolaan Penelitian & Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
Akuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBNAkuntabilitas Dana APBN
Akuntabilitas Dana APBN
 
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdfMekanisme Penyelesaian KN.pdf
Mekanisme Penyelesaian KN.pdf
 
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...Fraud In The Provision  of Health  Services In Hospitals  During  The Covid-1...
Fraud In The Provision of Health Services In Hospitals During The Covid-1...
 
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdfBimtek Reviu LK Polindra.pdf
Bimtek Reviu LK Polindra.pdf
 
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola BLU pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdfPengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
Pengawasan dan Pengendalian BMN.pdf
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan PemerintahTata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
Tata Kelola dan Akuntabilitas Bantuan Pemerintah
 
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...
 
Program PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdfProgram PKKM 2022.pdf
Program PKKM 2022.pdf
 
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdfAudit  SPI  atas Pengelolaan BMN.pdf
Audit SPI atas Pengelolaan BMN.pdf
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi NegeriTata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
Tata Kelola Anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri
 
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New NormalPeran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
Peran dan Tantangan Sarjana Ekonomi di Era New Normal
 
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen RisikoFasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
Fasilitasi dan Implementasi Manajemen Risiko
 
SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19SPIP di era pandemi Covid 19
SPIP di era pandemi Covid 19
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 

Recently uploaded

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (15)

Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Akuntansi Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

  • 1. PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN Mata Kuliah : Akuntansi Pemerintahan AKUNTANSI ASET TETAP DAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Oleh: Sujatmiko Wibowo, M.Ak
  • 2.
  • 4. Definisi Aset Tetap Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk aset tetap jika aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan dan aset ini termasuk dalam persediaan.
  • 5. Klasifikasi Aset Tetap • Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Tanah • Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai Peralatan dan Mesin • Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Gedung dan Bangunan • Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya Konstruksi dalam Pengerjaan 5 Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya
  • 6. v Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal; v Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap: a) Berwujud; b) Mempunyaimasa manfaatlebih dari 12 (dua belas) bulan; c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d) Tidak dimaksudkan untukdijual dalam operasinormal entitas; dan e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. v Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hakkepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 6 Pengakuan Aset Tetap
  • 8. 8 Biaya perolehan Nilai wajar Aset tetap diperoleh dengan pembelian Aset tetap diperoleh dengan membangun sendiri Aset tetap diperoleh dengan cara lain, misalnya hibah = = = Harga beli + seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan/dipakai • Biaya Langsung = tenaga kerja + bahan baku • Biaya tidak langsung = Biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dll Nilai tukaraset secara wajar Pengukuran Aset Tetap
  • 9. Ø Penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan Ø Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh Ø Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. 9 Penilaian Awal Aset Tetap
  • 10. § Biaya perolehan suatu aset tetap terdiridari harga belinya ataukonstruksinya, termasukbea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikansecara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untukpenggunaan yang dimaksudkan. § Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung: ü Biaya persiapan tempat ü Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost) ü Biaya pemasangan (instalationcost) ü Biaya profesional seperti arsitekdan insinyur ü Biaya konstruksi § Biaya Administrasi dan biayaumum lainnyabukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjangbiaya tersebut tidakdapatdiatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. § Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksiserupa tidakmerupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untukmembawa aset ke kondisi kerjanya 10 Komponen Biaya
  • 11. 11 Contoh Kasus Komponen Biaya Pemda Bogor pada Bulan Agustus 2017 membeli membeli mesin generator listrik. Harga mesin sebesar Rp1.500.000.000,00 dan mendapat potongan harga 10%, Pajak PPN sebesar 10%, biaya pemasangan dan instalasiRp11.000.000,00. Berapakah nilai perolehan mesin tersebut yang akan dicatat dalam laporan keuangan Pemda Bogor per 31 Desember 2017?
  • 12. 12 Contoh Kasus Komponen Biaya Nilai perolehan mesin tersebut yang akan dicatat dalam laporan keuangan Pemda Bogor per 31 Desember 2017 adalah: • Harga mesin Rp1.500.000.000,00 • Potongan 10 % Rp150.000.000,00 • Harga Netto Rp1.350.000.000,00 • Biaya lain PPN 10 % Rp135.000.000,00 Instalasi Rp11.000.000,00 Jumlah biayalain Rp146.000.000,00 Jadi, nilai perolehan mesin : Rp1.350.000.000,00 + Rp146.000.000,00 = Rp1.496.000.000,00
  • 13. • Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan • Biaya perolehan mencakup: • Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, Biaya pematangan, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai • Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan TANAH • Biaya perolehan PM menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai • Biaya perolehan meliputi: • Harga pembelian, Biaya pengangkutan, Biaya instalasi, Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan PERALATAN DAN MESIN • Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai • Biaya perolehan meliputi: • Harga pembelian atau biaya konstruksi, Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak GEDUNG DAN BANGUNAN • Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. • Biaya perolehan meliputi: • Biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN • Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakaiASET TETAP LAINNYA 13 Komponen Biaya
  • 14. Biaya perolehan dari masing-masingaset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilaiwajar masing- masing aset yang bersangkutan. 14 Perolehan Secara Gabungan
  • 15. Pemda Cibinong memenangkan lelang tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan dari PT. Eka Persada senilai Rp100.000.000.000,00. Selanjutnya dilakukan penilaian/appraisal berdasarkan harga wajar sebagai berikut: Tanah : Rp80.000.000.000,00 Bangunan : Rp50.000.000.000,00 Peralatan dan Mesin : Rp40.000.000.000,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp30.000.000.000,00 Jumlah nilai appraisal : Rp200.000.000.000,00 Berapakah nilai harga perolehan masing-masing akun aset tersebut yang dicatat ke dalam Aset Tetap ? 15 Contoh Kasus Perolehan Secara Gabungan
  • 16. 16 Contoh Kasus Perolehan Secara Gabungan No Kelompok Rincian Jumlah (Rp) 1 Tanah 8/20 x Rp100.000.000.000 40.000.000.000 2 Bangunan 5/20 x Rp100.000.000.000 25.000.000.000 3 Peralatan dan Mesin 4/20 x Rp100.000.000.000 20.000.000.000 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3/20 x Rp100.000.000.000 15.000.000.000 Nilai harga perolehan masing-masing akun aset tersebut yang dicatat ke dalam Aset Tetap adalah sebagai berikut:
  • 17. q Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. q Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. 17 Pertukaran Aset
  • 18. } Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. } Namun harus ditetapkan dengan kebijakan akuntansi suatu entitas terkait kapitalisasi tsb Pengeluaran Setelah Perolehan
  • 19. 19 Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan: Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki DAN Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya
  • 21. q Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. q Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional 21 Aset Donasi
  • 22. q Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut q Diungkapkan dalam CaLK tanpa nilai q Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. 22 Aset Bersejarah (Heritage Assets)
  • 23. 23 Dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah namun belum ada bukti kepemilikan yang sah § Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah. § Diungkapkan secara memadai dalam CaLK Tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain § Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah § Diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai pihak lain Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain § Dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan di CaLK. § Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan = dan 2 3 4 1 1 2 Kasus-kasus Kepemilikan Tanah dan Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan
  • 24. 24 • Merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi. • Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. • Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP Renovasi aset tetap milik sendiri • Apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. • Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. • Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan • Apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. • Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. • Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik Renovasi aset tetap bukan milik-di luar lingkup entitas pelaporan Renovasi Aset Tetap
  • 25. Penghentian Penggunaan Aset Tetap: § Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. § Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. § Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. 25 Penghentian/Pelepasan
  • 26. Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 20x4 dengan harga Rp200.000.000 rusak berat tertimpa runtuhan bangunan karena bencana alam gempa bumi pada bulan Agustus tahun 20x9. Pada akhir bulan Agustus 20x9 telah ada penetapan dari bahwa mobil yang rusak berat tersebut dihentikan dari penggunaan aktif untuk selanjutnya diproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 10 Oktober 20x9 telah diterbitkan penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD bahwa mobil yang rusak berat tersebut dapat dikeluarkan dari neraca. Nilai buku mobil pada saat kena gempa bumi adalah sebesar Rp80.000.000 Bagaimanakah pencatatan dalam jurnal akuntansi atas transaksi tsb? 26 Contoh Kasus Penghapusan Aset Tetap
  • 27. 27 Jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya pada tanggal 30 Agustus 20X9: Tanggal Uraian Debet Kredit 30/08/20X9 Aset Lainnya 200.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 120.000.000 Peralatan dan Mesin 200.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 120.000.000 Jurnal untuk mengeluarkan Aset Lainnya dari neraca pada tanggal 10 Oktober 20X9: Tanggal Uraian Debet Kredit 30/08/20X9 Beban Non Operasional 80.000.000 Akumulasi Penyusutan Aset Aset Lainnya 120.000.000 Aset Lainnya 200.000.000 Contoh Kasus Penghapusan Aset Tetap
  • 28. Pelepasan Aset: • Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN/BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:dijual, dipertukarkan, dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal negara/daerah. • Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. • Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. • Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah,dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah 28 Penghentian/Pelepasan
  • 29. Aset Tetap Hilang: • Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. • Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). • Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban. 29 Penghentian/Pelepasan
  • 30. Laporan Keuangan harus mengungkapkanuntuk masing-masing jenis aset tetap sbb: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; 30 Pengungkapan
  • 31. ü Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. ü Penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematissesuaimasa manfaat. ü Metode yang digunakan harus menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa yang mengalir ke pemerintah. ü Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikandalam aset tetap 31 Penyusutan Aset Tetap
  • 32. Metodepenyusutanyangdapat dipergunakanadalah: Ø Metodegaris lurus (straight line method) Metode ini menghasilkan nilai sama untuk setiap periode akuntansi, oleh karena itu digunakan dasar waktu periode akuntansiatau manfaat. Ketentuan masa manfaat ditetapkan oleh entitas ybs dan disajikan dalam CaLK. Nilai penyusutan per periode = Nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat 32 Penyusutan Aset Tetap
  • 33. Ø Metode saldo menurun (doble declining balance method) Metode ini dapat dilakukan dengan cara tarif metode garis lurus dikalikan dua, namun dasar penyusutannya adalah nilai buku, yaitu: Nilai penyusutan per periode = Nilai yg dpt disusutkan – akumulasi penyusutan periode sebelumnya x tarif penyusutan Tarif penyusutan : (nilai yg dpt disusutkan / masa manfaat) x 100% x 2 Ø Metode unit produksi (unit of production method) Metode ini memperhitungkan penyusutan per periode : produksi periode berjalan x tarif penyusutan Tarif penyusutan : nilai yg dpt disusutkan 33 Penyusutan Aset Tetap
  • 34. Pemda DKI Jakarta menetapkan masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Ø Pada tahun 2017 Pemda DKI Jakarta melakukan transaksi pengadaan aset tetap sbb: Ø Maret membeli tanah Rp10.000.000.000,00 Ø Bangunan Permanen senilai Rp20.000.000.000,00 dan sudah digunakan mulai September 2017 Ø Jembatan senilai Rp4.000.000.000,00 selesai dan digunakan sejakJuli 2017 Hitunglah nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018 dengan metode garis lurus, metode saldo menurun gandai ! Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap No Jenis Aset Masa Manfaat Tarif Penyusutan 1 Gedung dan Bangunan Tidak permanen Permanen 10 tahun 20 tahun 10 % 5 % 2 Peralatan dan mesin 4 tahun 25 % 3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 4 tahun 25 %
  • 35. Nilai penyusutan aset tersebut pada akhir tahun 2017 dan 2018 dengan metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi adlh sbb: Metode garis lurus Tahun 2017 Gedung bangunan permanen : 5% x Rp20.000.000.000,00 x 4/12 = Rp333.333.333,00 Jembatan : 25% x Rp4.000.000.000,00 x 6/12 = Rp500.000.000,00 Tahun 2018 Gedung bangunan permanen: 5% x Rp20.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 Jembatan : 25% x Rp4.000.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 36. Metode saldo menurun ganda Tahun 2017 Gedung bangunan permanen : 10% x Rp20.000.000.000,00 x4/12 = Rp666.666.666,00 Jembatan : 50% x Rp4.000.000.000,00x 6/12 = Rp1.000.000.000,00 Tahun 2018 Gedung bangunan permanen: = 10% x Rp20.000.000.000,00 –Rp666.666.666,00 = Rp1.933.333.333,00 Jembatan : = 50% x Rp4.000.000.000,00– Rp1.000.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 37. Contoh Metode unit produksi Pemda DKI Jakarta TA 2017 membeli generator listrik kapasitas 2.000.000 Kwh senilai Rp4.000.000.000,00. Pada tahun yang sama, generator tersebut dimanfaatkan sebesar 10.000 Kwh. Hitunglah besarnya penyusutan generator tersebut pada akhir tahun 2017 dengan metode Unit Produksi ! Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 38. Besarnya penyusutan generator tersebut pada akhir tahun 2017 dengan metode Unit Produksi adalah sebagai berikut: Besarnya penyusutan = = 10.000/2.000.000 x Rp4.000.000.000,00 = Rp20.000.000,00 Contoh Kasus Penyusutan Aset Tetap
  • 40. 40 DEFINISI ü KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. ü KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset.
  • 41. 41 CAKUPAN KONTRAK KONSTRUKSI üKontrak untuk jasa perencanaan; üKontrak untuk perolehan/konstruksi aset; üKontrak untuk jasa pengawasan; üKontrak untuk membongkar atau restorasi aset dan restorasi lingkungan
  • 42. 42 PENGAKUAN KDP Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika: ü Manfaat ekonomi masa yang akan datang besar kemungkinan diperoleh; ü Biaya perolehan dapat diukur secara andal; ü Masih dalam proses pengerjaan;
  • 43. 43 CONTOH KASUS Pemda Bogor mempunyai kegiatan pembuatan robot multi fungsi (robot 2 lengan) yang digunakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dengan pembiayan secara termin sejumlah Rp1 milyard. Termin 1 Rp750 juta Termin 2 Rp250 juta . Termin 1 telah selesai dengan menghasilkan robot 1 lengan dan sudah dapat digunakan dalam membantu suatu pekerjaan dan telah dibayarkan pada tahun 2016. Pertanyaan: Bagaimana perlakuan akuntansi untuk robot 1 lengan tersebut. Apakah sudah dapat dicatat sebagai Peralatan dan Mesin atau masih sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan ? jelaskan
  • 45. 45 Biaya Pinjaman Selama Konstruksi Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman : Ø Dikapitalisasi Ø Menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
  • 46. 46 SYARAT KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN v Tidak boleh melebihijumlah biaya bunga yang dibayarkan periode yang bersangkutan; v Jika pinjaman untuk beberapa jenis aset dialokasi dengan metoderata-rata tertimbang; v Jika konstruksidihentikansementara bukan karena force majeur, biaya pinjaman dikapitalisasi v Jika konstruksidihentikansementara karena force majeur biaya pinjaman tidak dikapitalisasi.
  • 47. 47 Penyajian Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset Tetap KDP dikelompokkan sebagai Aset Tetap karena dimaksudkan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang
  • 48. 48 Pengungkapan ü Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian ü Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya ü Jumlah biaya yang telah dikeluarkan ü Uang muka kerja yang diberikan ü Retensi
  • 49. 49 No. Pembangunan Aset Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pemanfaatan Aset Penyajian 1. Selesai Sudah diperoleh Sudah dimanfaatkan Aset Tetap 2. Selesai Sudah diperoleh Belum dimanfaatkan Aset Tetap 3. Selesai Belum diperoleh Sudah dimanfaatkan KDP 4. Selesai sebagian Belum diperoleh Sebagian sudah dimanfaatkan KDP 5. Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang KDP dapat dihapuskan 6. Belum selesai BAST sudah ada - KDP Variasi Pencatatan Penyelesaian KDP
  • 50. TERIMA KASIH PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN
  • 51. 51 Contoh Kasus Aset Tetap dan KDP Pemda Bogor membeli tanah dan bangunan pabrik yang masih wajar, namun bangunan tersebut tidak layak baik arsitektur maupun desain dan tata ruangnya, sehingga bangunan tersebut akan dibongkar. Biaya yang disepakati dan sudah dibayar adalah sebagai berikut: Harga tanah : Rp8.000.000.000,00 Bangunan : Rp2.000.000.000,00 Sertifikat hak milik dan komisi : Rp500.000.000,00 BPHTB ditanggung Pemda : Rp2.500.000.000,00 Biaya perataan/pembongkaran : Rp2.000.000.000 Selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun gedung dengan kontrak sebesar Rp20.000.000.000,00,pada 31 Desember 2017 baru dibayar 60 %. Berapakah nilai Ekuitas Tanah dan Bangunan tersebut dalam Neraca Laporan Keuangan Pemda Bogor per 31 Desember 2017 ?
  • 52. 52 Contoh Kasus Komponen Biaya Nilai Ekuitas Tanah dan Bangunan tersebut dalam Neraca Laporan Keuangan Pemda Bogor per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: • Nilai tanah adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 • Nilai KDP sebesar 60% = 60% x Rp20.000.000.000,00 = Rp12.000.000.000,00 • Jadi Nilai Ekuitasnya : Tanah : Rp15.000.000.000,00 KDP : Rp12.000.000.000,00 Ekuitas : Rp27.000.000.000,00