Dokumen tersebut membahas berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya penghasilan tertentu, penghasilan yang dikenakan norma penghitungan khusus, dividen, selisih lebih revaluasi aktiva tetap, serta penghasilan yang diatur dalam Pasal 21 dan 22 UU PPh.

1. Penghasilan Yang Dikenakan
PPh Final

2. Pertimbangan antara lain:
 dorongan perkembangan investasi & tabungan masy.,
 kesederhanaan dalam pemungutan pajak,
 berkurangnya beban administrasi bg WP maupun DJP,
 pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan
 memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.
P
P
h
F
I
N
A
L
Penghasilan yang Pengenaan Pajaknya Bersifat Final:
 Tidak digabungkan dgn Ph yg dikenakan pajak dgn tarif
umum.
 PPh-nya tidak dapat dikreditkan dgn PPh terutang atas
PhKP.
 Biaya yg terkait dg usaha 3M Ph tsb tidak dapat
dikurangkan dlm menghitung penghasilan neto.
 Tarifnya: tarif tersendiri kecuali pesangon, Uang
Tebusan Pensiun dan THT/JHT yg diterima sekaligus
tarifnya progresif.
 Pemenuhan kewajiban pajaknya melalui
pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain dan
ada juga yg dibayar sendiri.

3. PEGENAAN PPh ATAS PENGHASILAN YANG TIDAK
DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
 Dalam hal penghasilan tidak dikenai PPh yang
bersifat final dengan Peraturan Pemerintah
tersendiri, atas penghasilan tersebut dikenai PPh
berdasarkan tarif sdd Pasal 17 UU PPh.
Ps. 19 PP 94/2010
Atas penghasilan yg diterima atau diperoleh Wajib Pajak misalnya yang bergerak di
bidang usaha jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri. Dalam hal tidak diatur dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri yang menyatakan bahwa atas penghasilan tersebut dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final, penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan tarif sdd Ps. 17 UU PPh.

4. O
B
J
E
K
P
P
h
F
I
N
A
L
3. Dividen yg diterima oleh WP OP DN yg pengenaan
Pajaknya Bersifat Final diatur dlm Pasal 17 ayat (2c) &
(2d) UU PPh
2. Penghasilan bagi WP Tertentu yg Penghasilan Netonya
dihitung dg Norma Penghitungan Khusus (NPK) sdd
Pasal 15 UU PPh`
1. Penghasilan Tertentu sdd Pasal 4 ayat (2) UU PPh
4. Penghasilan Berupa Selisih Lebih Revaluasi Aktiva
Tetap yg pengenaan Pajaknya Bersifat Final diatur dlm
Pasal 19 UU PPh
5. Penghasilan yg Pengenaan Pajaknya Bersifat Final yg
diatur dlm Pasal 21 UU PPh
6. Penghasilan yg Pengenaan Pajaknya Bersifat Final yg
diatur dlm Pasal 22 UU PPh

5. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
a. Bunga Deposito dan Tabungan serta
Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
(PP 131/2000 tgl 15 Des 2000).
Tarif:
- 20% bagi WPDN dan BUT
- 20% atau tarif berdasarkan P3B bagi WPLN
selain BUT
dari jumlah bruto.

6. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
b. Bunga Obligasi (PP 16/2009 tgl 9 Feb 2009).
Tarif:
1) bunga dari obligasi dengan kupon sebesar:
- 15% bagi WPDN dan BUT
- 20% atau tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT
dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan
obligasi.
2) diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar:
- 15% bagi WPDN dan BUT
- 20% atau tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT
dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas
harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

7. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
b. Bunga Obligasi (PP 16/2009 tgl 9 Feb 2009).
Tarif:
3) diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar:
- 15% bagi WPDN dan BUT
- 20% atau tarif berdasarkan P3B bagi WPLN selain BUT
dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga
perolehan obligasi.
4) bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau
diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar:
- 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun
2010,
- 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan thn 2013,
- 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

8. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
c. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
(PP 27/2008 tgl 4 Apr 2008).
Tarif :
- 20% bagi WP DN dan BUT
- 20% atau tarif sesuai ketentuan P3B bagi
WP penduduk/ berkedudukan di luar negeri
dari diskonto SPN.

9. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
d. Bunga Simpanan yg Dibayarkan oleh
Koperasi kpd Anggota Koperasi Orang Pribadi
(PP 15/2009 tgl 9 Feb 2009).
Tarif:
- 0% untuk penghasilan berupa bunga
simpanan sampai dengan Rp240.000,00
per bulan,
- 10% dari jumlah bruto bunga untuk
penghasilan berupa bunga simpanan lebih
dari Rp 240.000,00 per bulan.

10. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
e. Hadiah Undian
(PP 132/2000, tgl 15 Des 2000).
Tarif :
25% dari jumlah bruto hadiah undian.

11. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
f. Penghasilan dr Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
(PP 41/1994, tgl 23 Des 1994 stdd PP 14/1997, tgl 29 Mei
1997).
Tarif :
- 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.
Bagi Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan:
- 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan
bursa di akhir tahun 1996.
Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di bursa
efek setelah 1 Januari 1997, maka nilai saham ditetapkan
sebesar harga saham pada saat penawaran umum
perdana.

12. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
g. Penghasilan dr Transaksi Derivatif Berupa
Kontrak Berjangka yg Diperdagangkan di
Bursa (PP 17/2009, tgl 9 Feb 2009).
Tarif:
2,5% dari margin awal.

13. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
h. Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dr
Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan
Penyertaan Modal pd Perusahaan Pasangan
Usahanya (PP 4/1995 tgl 8 Feb 1995).
Tarif: 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal.
Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek,
maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

14. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
i. Penghasilan dr Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan (PP 48/1994 tgl 27 Des 1994 stdd PP 27/1996 tgl
16 Apr 1996, PP 79/1999 tgl 30 Sep 1999 dan PP 71/2008 tgl
4 Nov 1998).
Tarif :
5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan,
kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan
Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak
yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1%
dari jumlah bruto nilai pengalihan.

15. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
j. Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
(PP 51/2008 tgl 20 Jul 2008 stdd PP 40/2009 tgl 4 Jun 2009).
Tarif :
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b;
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki
kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki
kualifikasi usaha.

16. Penghasilan Tertentu sdd Ps. 4(2) UU PPh
k. PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan (PP 29/2006 tgl 18 Apr 1996
stdd PP 5/2002 tgl 23 Mar 2002).
Tarif :
• 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah
dan/atau bangunan.

17. Penghasilan bagi WP Tertentu yg Penghasilan
Netonya dihitung dg NPK sdd Pasal 15 UU PPh
a. Penghasilan Perusahaan Pelayaran DN (KMK no. 416/
KMK.04/1996 tgl 14 Juni 1996).
Tarif :
• 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.
Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai
pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri
dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia
dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar
negeri dan/atau sebaliknya.

18. Penghasilan bagi WP Tertentu yg Penghasilan
Netonya dihitung dg NPK sdd Pasal 15 UU PPh
b. Penghasilan Perusahan Pelayaran dan/atau Penerbangan
Luar Negeri (KMK no. 417/KMK.04/1996 tgl 14 Juni 1996).
Tarif:
• 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final.
Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai
pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau
Penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang
dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke
pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di
Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.

19. Penghasilan bagi WP Tertentu yg Penghasilan
Netonya dihitung dg NPK sdd Pasal 15 UU PPh
c. Bentuk Usaha Tetap Kantor Perwakilan Dagang di
Indonesia (KMK no. 634/KMK.04/1994 tgl 1 Jan 1995).
Tarif :
• 0,44% dari nilai ekspor bruto dan bersifat final.
Yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua
nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor
perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang
kepada orang pribadi atau badan yang berada atau
bertempat kedudukan di Indonesia.

20. Penghasilan bagi WP Tertentu yg Penghasilan
Netonya dihitung dg NPK sdd Pasal 15 UU PPh
d. PPh atas Penghasilan Berupa Bangunan yang
Diserahkan oleh Investor Kepada Pemegang Hak Atas
Tanah Orang Pribadi Setelah Masa Perjanjian Bangun
Guna Serah Berakhir (PP 47/1997 tgl 27 Des 1994 dan
KMK no. 248/KMK.04/1995 tgl 2 Jun 1995).
Tarif:
• 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai yang
tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) bangunan yang bersangkutan.

21. Dividen yg diterima oleh WP OP DN yg
pengenaan Pajaknya Bersifat Final diatur dlm
Pasal 17 ayat (2c) dan (2d) UU PPh
(PP 19/2009 tgl 9 Feb 2009)
Besarnya tarif: 10%.

22. Penghasilan Berupa Selisih Lebih Revaluasi
Aktiva Tetap yg pengenaan Pajaknya Bersifat
Final diatur dlm Pasal 19 UU PPh
(PMK no. 79/PMK.03/2008 tgl 23 Mei 2008)
Besarnya tarif:
• 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap
perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal.

23. Penghasilan yg Pengenaan Pajaknya Bersifat
Final yg diatur dlm Pasal 21 UU PPh
a. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau
Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus
(PP no. 68/2009 tgl 16 Nov 2009).
Uang Pesangon
Tarif:
- sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di
atas Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

24. Penghasilan yg Pengenaan Pajaknya Bersifat
Final yg diatur dlm Pasal 21 UU PPh
a. Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua,
atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus
(PP no. 68/2009 tgl 16 Nov 2009).
Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan
Hari Tua
Tarif:
- sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai
dengan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah),
- sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

25. Penghasilan yg Pengenaan Pajaknya Bersifat
Final yg diatur dlm Pasal 21 UU PPh
b. Honorarium dan Imbalan lain yang Diterima
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri
(PP No. 80/2010)
Besarnya tarif:
- 0% bagi PNS Gol I dan II, TNI / POLRI Tamtama
dan Bintara, dan Pensiunannya
- 5% bagi PNS Gol III, TNI/ POLRI Perwira Pertama,
dan pensiunannya
-15% bagi PNS Gol IV, TNI/POLRI Perwira
Menengah dan Tinggi/Pensiunan

26. Penghasilan yg Pengenaan Pajaknya Bersifat
Final yg diatur dlm Pasal 22 UU PPh
Penjualan BBM, BBG dan Pelumas kepada Penyalur/Agen
(PMK No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010)
1. Bahan Bakar Minyak sebesar:
a. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk
penjualan kepada SPBU Pertamina;
b. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk
penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non
SPBU;
2. Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak
termasuk PPN;
3. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN.