Dokumen tersebut membahas tentang hukum pajak penghasilan jenis PPh 22, 23/26, 24, 25, final (4 ayat 2), dan 15. Menguraikan objek dan subjek yang dikenakan pajak masing-masing jenis serta pengecualian-pengecualian yang diberikan. Juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran penghasilan kena pajak untuk setiap jenis pajak penghasilan.

1. HUKUM PAJAK KELAS J
pajakpenghasilan
(PPhpasal22,
23/26,24,25,final
(4ayat2),dan15

2. ANGGOTAKELOMPOK
PutriMaulidya
(21013010036)
RahmadlaniA.A
(21013010067)
MSuLthanAlvI
(21013010333)
Alifia KusumaPutri
(21013010059)
JihanSyauqiyah
Rosyadah
(2101300106)
Moch.NaufalHafidz S
(21013010366)

3. PenjelasansubjekdanobjekPPh 22,23/26, 24,25, final (4ayat2),dan 15
a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22
Objek PPh Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 adalah:
- Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir
- Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut
pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya
- Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran
- Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat
perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA
-Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara); diatur
dalam pasal 22 e
Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri
kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi
- Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir
umum kendaraan bermotor
- Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir
- Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak
dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
- Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan; diatur dalam pasal 22 ayat 1

4. Subjek yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22
Jenis PPh 22 ini dikenakan pada wajib pajak badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan
kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.
Pajak penghasilan Jenis PPh Pasal 23
a. Objek Pajak Penghasilanh Pasal 23 adalah (Objek PPh 23)
Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 23 ini di antaranya:-Dividen
-Bunga
-Royalti
-Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi
-Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta seperti pajak sewa kendaraan, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
- Imbalan sehubungan dengan jasa industri, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21.
Subjek yang dikenakan PPh 23
Jenis PPh Pasal 23 ini dikenakan pada:
- Wajib pajak dalam negeri
- BUT

5. PajakPenghasilanJenisPPhPasal4ayat(2)atauPPhFinal
a. Objek PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final
Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan
berupa:
- Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
- Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara (SUN/Surat Utang Negara)
- Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing
- Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian
- Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya
- Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa
- Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh perusahaan
modal ventura
- Penghasilan dari transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
- Penghasilan dari usaha real estate
- Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan
- Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah

6. PajakPenghasilanJenisPPhFinalPP23/2018
a. Objek PPh Final PP 23/2018
Objek yang pajak pernghasilan final berdasarkan PP 23 UMKM ini adalah
penghasilan dari usaha yang dijalankan dengan jumlah penghasilan atau
omzet/peredaran bruto hingga Rp4,8 miliar dalam setahun.
b. Subjek yang dikenakan PPh Final PP 23/2018
Sedangkan pihak atau subjek yang dikenakan jenis PPh Final PP
23/2018 ini adalah para pelaku usaha yakni usaha kecil dan menengah
(UKM).

7. Objek dansubjek PPhPasal 24
Objek pajak penghasilan jenis PPh Pasal 24 ini dikenakan atas:
1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas
lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau
bertempat kedudukan.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara
tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau
berada.
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta
tersebut terletak.
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat
pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.
5. Penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan.
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam
pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi
penambangan berada.
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.
Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk
usaha tetap berada.

8. Subjek pemotong PPh 24:
Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh Pasal 24 adalah wajib pajak badan
maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta/aset di luar negeri.
Pajak Penghasilan Jenis PPh Pasal 25
a. Objek PPh Pasal 25
Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib
pajak.
b. Subjek yang dikenakan PPh 25
Jenis PPh 25 ini dikenakan pada:
1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa
2. Wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan

9. a. Objek PPh Pasal 4 ayat (2)/PPh Final
Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan
atau pendapatan berupa:
1. Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
2. Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara (SUN/Surat Utang Negara)
3. Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing
4. Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian
5. Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya
6. Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa
7 . Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura
8. Penghasilan dari transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
9. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
10. Penghasilan dari usaha real estate
11. Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan
12. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah

10. PajakPenghasilanJenisPPH Pasal15
a. Objek PPh Pasal 15
Objek jenis PPh atau yang dikenakan pajak penghasilan pasal 15 di antaranya:
1. Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima dari charter
penerbangan dalam negeri
2. Penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal, baik
dari Indonesia maupun dari luar negeri untuk usaha pelayaran
3. Semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan/atau
barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia maupun luar negeri untuk usaha
pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
4. Nilai ekspor bruto yaitu semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar
negeri yang punya kantor perwakilan di Indonesia dari penyerahan barang pada orang pribadi atau badan
di Indonesia

11. Subjek yang dikenakan PPh 15
Jenis PPh 15 ini dikenakan pada:
1.Perusahaan pelayaran
2. Perusahaan pelayaran dalam negeri
3. Perusahaan pelayaran asing
4. Perusahaan maskapai penerbangan internasional
5. Perusahaan asuransi asing
6. Wajib pajak luar negeri/asing yang memiliki kantor perdagangan perwakilan di Indonesia tapi tidak
memiliki perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak Indonesia (P3B/Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda)
7. Pihak yang melakukan kemitraan dalam bentuk perjanjian bangun-guna-serah (BOT/build-operate-
transfer)

12. SubjekdanObjekyang
dikecualikan

13. Pph22
1. Impor barang dan/ataupenyerahan barang yang berdasarkan ketentuanperaturan
perundang-undangan tidakterutang PajakPenghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskandaripungutan Bea Masuk
3. Impor sementara
4. Impor kembali
5. Pembayaran yang dilakukan olehpemungut pajak berkenaan dengan:
a. Pembayaran yang dilakukan olehpemungut pajak denganjumlah maksimal 2juta
denganpembayaran tidakdipecah
B.Pembayaran yang dilakukan olehpemungut pajak dengan jumlah maksimal 10 juta
denganpembayaran tidakdipecah
C.pembayaran untuk pembelian bahan bakar, pemakaian air, listrik, dsb.
1. Emas batanganyang akan diproses
2. Pembayaran untuk pembelian barang

14. PPH23
01
Penghasilan yang dibayaratau berulang kepada bank
02
Sewa yang dibayaratau terutang sehubungan dengansewa
gunausaha denganhak opsi
03
Dividenatau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri,
koperasi, BUMN/BUMD,daripenyertaan modal pada badanusaha
yang didirikan danbertempat kedudukan di Indonesiadengan
BEBERAPA syarat

15. 01
Bunga deposito,
tabungan dan diskonto
Sertifikat BI dengan
syarat tertentu
02
Bunga obligasi dengan
syarat tertentu
03
Diskonto SPN dengan
syarat tertentu
04
Perusahaan modal ventura dari
transaksi penjualan saham
atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan
pasangan usahanya dengan
syarat tertentu
PPHPASAL
4AYAT(2)
05
Pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan dengan syarat
tertentu

16. 01
Penyertaan modal pada
perusahaan yang baru
didirikan dan berkedudukan di
Indonesia sebagai pendiri
atau peserta pendiri
02
Penyertaan modal pada
perusahaan yang sudah
didirikan dan berkedudukan
di Indonesia sebagai
pemegang saham
03
Pembelian aktiva tetap yang
digunakan oleh Bentuk Usaha
Tetap untuk menjalankan usaha
Bentuk Usaha Tetap atau
melakukan kegiatan Bentuk
Usaha Tetap di Indonesia
04
Investasi berupa aktiva tidak
berwujud oleh Bentuk Usaha
Tetap untuk menjalankan usaha
Bentuk Usaha Tetap atau
melakukan kegiatan Bentuk
Usaha Tetap di Indonesia
Pengecualian
diberikan apabila
seluruh Penghasilan
Kena Pajak sesudah
dikurangi Pajak
Penghasilan dari
suatu Bentuk Usaha
Tetap ditanamkan
kembali di
Indonesia dalam
bentuk:
PPH26

17. faktoryang
mempengaruhi
penghasilankena
pajakPPh 22,23/26,
24,25,final(4 ayat
2),dan15

18. faktor yangmempengaruhipajakPPh22
Faktorimpor FaktorPenjualan
Faktorpembelianbahan-bahan
untukkeperluanindustri
Faktorpembelianbarang
Faktorhasilproduksi Faktorimporkedelai,gandum,
dantepungteriguolehimportir

19. pajakdividen,royalti,bunga,hadiahdan
penghargaan
tidakmemiliki NPWP
objekpajak hadiah danpenghargaan
faktoryangmempengaruhiPph23

20. PPhFinal PP23/2018
penghasilan
atau total omzet
penjualan
(peredaran
bruto) per bulan.
a b
Pph24
Pengurang
jumlah pajak
yang dibayar
atau terutang di
luar negeri
c
Pph25
Jumlah peredaran bruto
per bulan dari masing-
masing tempat usaha.
Pajak ini bersifat tidak
final, sehingga dapat
dikreditkan pada akhir
tahun pajak.
FAKTOR YANGMEMPENGARUHI

21. penghasilan dari deposito,
tabungan, diskonto SBI (Surat
Berharga Indonesia)
penghasilan dari bunga obligasi
penghasilan atas penjualan
saham
01 02
03
penghasilan dari simpanan
koperasi
04
PPhFinalPasal4
FAKTORYANGMEMPENGARUHI

22. 01 Faktor charter’
penerbangan dalam negeri
02 Pelayanan dalam negeri
03 Pelayaran dan/atau
penerbangan luar negeri
04
Kantor perwakilan dagang
asing di Indonesia
FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PPh15
05
Kegiatan usaha jasa
maklon internasional di
bidang produksi mainan
anak-anak

23. tarifdansaat
terutangPPh22,
23/26,24,25,final(4
ayat2), dan15

24. Tarif PPh22

25. Atasimpor
• Bagi yang menggunakan Angka Pengenal Importir
(API) = 2,5% x nilai impor
• Bagi non-API = 7,5% x nilai impor
• Bagi yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang

26. Ataspembelianbarang
Pembelian barang ini dilakukan oleh DPB,
Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD, yakni:
1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)

27. Ataspenjualanhasilproduksi
Penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak, yaitu:
Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

28. Ataspenjualanhasilproduksi
Penjelasan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen
atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah
sebagai berikut:
• Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final
• Selain penyalur/agen bersifat tidak final

29. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari
pedagang pengumpul ditetapkan, yaitu:
0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)
Ataspembelianbahan-bahanuntukkeperluanindustri

30. Impor beberapa komoditas tersebut bagi importir yang
menggunakan API, dengan tarif sebesar:
0,5% x nilai impor.
Atasimporkedelai,gandum,dantepungteriguolehimportir

31. Tarif PPh23

32. TarifPPh
FinalPP
23/2018
Besar tarif Pph Final untuk UKM
berdasarkan PP No. 23/2018 ditetapkan
sebesar 0,5% dari penghasilan atau total
omzet penjualan (peredaran bruto) per
bulan. Pembayaran PPh Final PP
23/2018 ini dibayarkan pada tanggal 10
setiap bulannya.

33. 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
2% dari DPP untuk objek pajak lainnya
100% atau dua kali lipat tarif standar PPh 23, jika tidak memiliki NPWP
Besartarifpajakpenghasilanpasal23ditetapkansebesar

34. Pengenaan tarif PPh 23 yang mengalami kenaikan 2 kali lipat tarif standar
karena tak punya NPWP ini maka besar tarifnya menjadi
• 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
• 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya
• Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini
adalah jumlah bruto sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tidakmemilikinpwp

35. • 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
• 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT
internasional
• 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT
• Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang
sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21
objekpajakhadiahdanpenghargaan

36. Tarif PPhFinalPasal 4ayat(2)

37. PPh 4 ayat (2) ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau
lainnya yang telah ditentukan pada objek-objek PPh 4 ayat (2) ini, di antaranya:
• 20% untuk penghasilan dari deposito, tabungan, diskonto SBI (Surat Berharga
Indonesia)
• 5%-15% untuk penghasilan dari bunga obligasi
• 0-10% untuk penghasilan dari simpanan koperasi
• 0,1% untuk penghasilan atas penjualan saham
TarifPPhFinalPasal4ayat(2)

38. Tarif PPh15

39. • PPh terutang = 30% x Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NTPN)
• NTPN = 6% x Peredaran Bruto
• Tarif efektif PPh terutang = 1,8% x peredaran bruto (1,8% berasal dari
6% x 30%)
• Pelunasan PPh sebesar 1,8% ini merupakan pembayaran PPh Pasal 23
yang dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang dalam SPT Tahunan
PPh untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Atas‘charter’penerbangandalamnegeri

40. • PPh terutang = 30% NTPN
• NTPN = 4% x Peredaran Bruto
• Tarif efektif PPh terutang = 30% x 4% Peredaran Bruto = 1.2% x
Peredaran Bruto dan bersifat final
Ataspelayanandalamnegeri

41. • Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan/atau
penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar = 6% dari peredaran bruto
• Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran
dan/atau penerbangan luar negeri sebesar = 2,6% dari peredaran bruto
dan bersifat final
Ataspelayarandan/ataupenerbanganluarnegeri

42. • Penghasilan neto = 1% dari nilai ekspor bruto’
• Pajak penghasilan terutang = 0,44% dari nilai ekspor bruto dan
bersifat final
• Khusus dari negara mitra P3B = tarif pajak terutang disesuaikan
tarif BPT (Branch Profit Tax) dari suatu BUT tersebut
AtaskantorperwakilandagangasingdiIndonesia

43. • Penghasilan neto sebesar = 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau
perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku
• PPh terutang sebesar = 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau
perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku
• Ketentuan tarif norma sebesar = 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak
mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan DJP
Atas kegiatanusahajasa makloninternasionaldi bidang produksi mainananak-
anak

44. TarifPPh24
Karena PPh Pasal 24 merupakan sebagai
pengurang jumlah pajak yang dibayar atau
terutang di luar negeri, maka perhitungan
tarifnya menggunakan Pasal 17 ayat 1 UU
PPh, yakni tarif pajak progresif.

45. TarifPPh25
Tarif jenis PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi
pengusaha atau badan tertentu adalah 0,75% dari
jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-
masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak
final, sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun
pajak.

46. TarifPPh26
Tarif Pajak PPH 26 adalah 20%. Akan tetapi jika
mengikuti perjanjian pajak (tax treaty) atau
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B),
maka tarif dapat berubah, sesuatu ketentuan yang
berlaku

47. prosedur
menghitungPPh 22,
23/26,24,25,final(4
ayat2), dan15

48. PERHITUNGANPPh22
Koperasi Medang Kamulan menandatangani kontrak dengan Kantor
Humas Pemprov Jawa Tengah untuk menyediakan furniture berbahan
dasar kayu jati senilai Rp 350.000.000,00 untuk ditempatkan di ruang
tunggu yang sedang dibangun sebagai wujud pelaksanaan
transformasi pemerintah daerah menuju pelayanan prima. Berapakah
besar beban PPh 22?
Jawaban:
Karena ini adalah aktivitas penyerahan barang pada pemerintah
maka tarifnya 1,5%
Beban PPh 22 = 1,5% x 350.000.000
= Rp 5.250.000,00

49. PERHITUNGANPPh23
Pada 17 Juli 2022, PT AAA membagikan dividen melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), dan melakukan pembayaran dividen tunai
kepada PT DDD sebesar Rp200.000.000 yang melakukan penyertaan
modal.
Jawaban:
Karena tarif PPh 23 untuk dividen adalah 15%, maka perhitungannya
adalah
PPh 23 = Tarif PPh 23 x Pembayaran Dividen
= 15% x Rp200.000.000
= Rp30.000.000
Jika tidak memiliki NPWP maka tarifnya menjadi 2x lipat
= 30% x Rp200.000.000 = Rp60.000.000

50. PERHITUNGANPPh26
Pak Upin seorang atlet dari Malaysia. Ia mengikuti lomba lari
maraton di Indonesia dan berhasil meraih juara dengan hadiah uang
tunai sebesar Rp200.000.000.
Jawaban:
Karena hadiah yang diterima itu merupakan objek PPh 26 dengan
tarif 20%, maka berikut perhitungannya
PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x Tarif PPh 26
PPh 26 atas Hadiah adalah:
= Rp200.000.000 x 20%
= Rp40.000.000
Rp200.000.000 – Rp40.000.000 = Rp160.000.000
Dengan demikian, dari lomba maraton yang ia ikuti itu Pak Kelik
akan menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp160.000.000

51. PERHITUNGANPPh24
PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc, di negara Amerika
Serikat. Z Inc. tersebut dalam tahun 2020 memperoleh keuntungan sebesar
US$100.000,00. Pajak penghasilan yang berlaku di negara Amerika Serikat adalah 48%
dan pajak dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas dividen tersebut adalah sebagai
berikut:
Keuntungan Z Inc. US$ 100.000,00
Pajak penghasilan 48% US$ 48.000,00 —
US$ 52.000,00
Pajak atas dividen (38%) US$ 19.760,00 —
Dividen yang dikirim ke Indonesia US$ 32.240,00
Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh pajak penghasilan yang
terutang atas PT A adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh di luar negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar
US$19.760,00

52. PERHITUNGANPPh25
Ada beberapa cara perhitungan untuk PPh Pasal 25
ini tergantu tempat tinggal dan tempat usahanya
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP),
yakni:
a. Tempat tinggal dan tempat usaha berada di
dalam satu KPP
b. Tempat tinggal dan tempat usaha berbeda KPP

53. TempattinggaldantempatusahaberadadidalamsatuKPP
Pak Fizi punya tempat tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha
sebagai pedagang pengecer di KPP A dan tidak memilih dikenakan
PPh Final berdasarkan PP 23/2018, maka wajib mendaftarkan NPWP
di KPP A. Pak Fizi memiliki omzet sebesar Rp100.000.000 pada Juni
2020. Maka Pak Fizi hanya diterbitkan NPWP domisili saja, tidak
perlu diterbitkan NPWP cabang.
Maka, perhitungannya adalah:
= 0,75% x peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor
= 0,75% x Rp100.000.000
= Rp750.000

54. TempattinggaldantempatusahaberbedaKPP
Pak Ehsan punya tempat tinggal di wilayah KPP A dan tempat
usaha sebagai pedagang pengecer di wilayah KPP B, dan tidak
memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23/2018.
Maka Pak Ehsan mendaftarkan NPWP di KPP A sebagai NPWP
domisili dan juga mendaftarkan NPWP di KPP B sebagai NPWP
Cabang/NPWP Lokasi.
Di KPP A, Pak Ehsan tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25,
sedangkan di KPP B, Pak Ehsan punya kewajiban PPh Pasal 25. Pak
Kelik memiliki omzet usaha di wilayah KPP B sebesar Rp80.000.000.
Maka, perhitungannya adalah:
= 0,75% x peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor
= 0,75% x Rp80.000.000
= Rp600.000

55. PERHITUNGANPPhfinal(4ayat2)
Pak Akmal menyimpan uang di Bank Pantang Mundur dalam bentuk
deposito sebesar Rp500.000.000 dengan tingkat bunga 8% per tahun.
Atas deposito tersebut, Pak Akmal menerima bunga setiap bulannya
sebesar Rp40.000.000.
Maka PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong Bank Pantang Mundur
adalah:
Pajak deposito per bulan:
= Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) untuk deposito x bunga per bulan
= 20% x Rp40.000.000 = Rp8.000.000
Pajak deposito per tahun:
= Pajak bunga deposito per bulan x 12 bulan
= Rp8.000.000 x 12 = Rp96.000.000

56. PERHITUNGANPPh15
PT AAA merupakan perusahaan tekstil asal Jakarta menyewa pesawat
terbang dari perusahaan penerbangan PT BBB di Semarang.
Biaya sewa atau carter pesawat tersebut adalah Rp150.000.000. PT
BBB merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri.
Maka, PPh Pasal 15 terutang adalah:
Jawaban:
= Tarif PPh Pasal 15 untuk penerbangan dalam negeri x Biaya Sewa Pesawat
= 1,8% x Rp150.000.000
= Rp2.700.000

57. caramembayardan
melaporkanPPh22,
23/26,24,25,final(4
ayat2), dan15

58. caramembayardanmelaporkanPPh22
● Pelaporan SPT dapat disampaikan secara online melalui djponline.pajak.go.id
● Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
● Petugas TPT memanggil nomor antrian.
● Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 22
beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
● Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
● Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu
kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Masa PPh
Pasal 22 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
● Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT
Wajib Pajak.
● Petugas TPT menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
Proses selesai.

59. caramembayardanmelaporkanPPh23
Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih
dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online
di OnlinePajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo
pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.
1. Langkah pertama, silakan masuk ke akun DJP Online Anda. Pastikan layanan e-
Bupotsudah dimunculkan.
2. Pilih layanan e-Bupot. Anda kemudian akan diarahkan ke dashboard e-Bupotyang
menampilkan daftar SPT yang telah dikirim dan daftar bukti potong.
3. Sebelum membuat bukti potong, pastikan anda telah melakukan pengisian nama wajib
pajak penandatangan bukti potong, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk
pengisian nama wajib pajak itu, klik Pengaturanlalu pilih Penandatangan.
4. Jangan lupa untuk tanda status aktif pada wajib pajak yang dipilih sebelum melakukan
penyimpanan. Sebelum melaporkan SPT Masa, anda perlu untuk membuat bukti potong
terlebih dahulu.

60. caramembayardanmelaporkanPPh24
Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah
membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di
Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP).
Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT
Tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen yakni:
● Laporan keuangan dari luar negeri.
● Fotokopi SPT (Tax Return) yang dilaporkan di luar negeri.
● Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
Demi meringankan beban pajak penghasilan yang diperoleh di luar negeri,
maka penghasilan yang diterima di luar negeri bisa dikreditkan terhadap pajak
terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

61. caramembayardanmelaporkanPPh25
1. Membuat Kode Billing (ID Billing)
2. Pada proses pembuatan Kode Billing, isi Surat Setoran Elektronik (SSE) ini
dengan jenis pajak 411125 untuk PPh Pasal 25, sedangkan untuk jenis setoran
pajak pilih 100 untuk setoran Masa/Bulanan, pilih 200 untuk setoran 1 tahun.
Sementara itu, untuk SPT Tahunan dapat mengisi sesuai Tahun Pajak, misal
2022.
Untuk menghindari sanksi administrasi bunga dan denda, wajib pajak harus
melaporkan dan melunasi SPT Masa PPh Pasal 25 tepat waktu. Jatuh tempo
pelaporan ialah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak
berakhir. Sementara untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh Pasal 25
ialah menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Setelah
melakukan pembayaran, wajib pajak harus melaporkan kepada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP). Pelaporan dilakukan dengan batas akhir tanggal 20 di bulan
berikutnya.

62. MEKANISMEPEMBAYARANPPHPASAL4AYAT2
PPh Pasal 4 Ayat 2 atau PPh final di antara dua perusahaan,
maka objek pajaknya juga berbeda. Apabila terjadi transaksi
diantara keduanya, maka pihak yang membayar penghasilan adalah
pihak yang harus membayarkan pajak. sedangkan pihak yang
menerima pembayaran, tidak perlu untuk melakukan pembayaran
pajak.
pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final ini hanya dihitung
sekali setiap bulan berikutnya. Dengan melakukan validasi Nomor
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti sudah
melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dilakukan untuk setiap
tahun di akhir bulan Maret dan dilaporkan dalam SPT.

63. PERHITUNGANPPh15
Setiap tanggal 20 di bulan yang sama pembayaran penghasilan diterima, Anda harus
menyerahkan laporan PPh. Untuk tanggal jatuh temponya bisa bervariasi, tergantung pada jenis
PPh itu sendiri. Berikut dijabarkan beberapa di antaranya yang diatur dalam regulasi
perpajakan yang satu ini.
● Perusahaan pelayaran wajib bayar paling lambat setiap bulan di tanggal 10. Pembayaran
setelah faktur pajak sudah dibuat.
● Perusahaan pelayaran dalam negeri, pengiriman asing dan/atau perusahaan penerbangan
wajib bayar (diambil oleh pemungut cukai) paling lambat di tanggal 10. Pembayaran
dilakukan di bulan yang sama setelah faktur pajak dibuat. Jika yang Wajib Pajak
membayar langsung, maka pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 di bulan yang
sama setelah faktur sudah dibuat.
● Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dengan kantor perwakilan di Indonesia tanpa perjanjian
bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia, pajak wajib dibayar di bulan yang sama
setelah menerima penghasilan, selambat-lambatnya di tanggal 15.
● Pihak kemitraan perjanjian bangun-guna-serah (BOT) wajib bayar pajak ini pada bulan di
mana masa BOT sudah selesai. Pembayaran paling lambat di tanggal 15 bulan tersebut.

64. Terimakasih
Adapertanyaan?