Istilah PPh final bukanlah istilah yang asing di masyarakat Wajib pajak. Dalam berbagai literatur pajak berbahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk merujuk pada PPh final, antara lain final tax, final tax liability, atau final withholding tax. Sementara dalam UU PPh di Indonesia, istilah PPh final identik dengan penerapan Pasal 4 ayat (2) walaupun secara eksplisit penerapannya juga tersebar ke dalam beberapa pasal lainnya dan sifat pengenaan pajaknya juga final.

1. Istilah PPh final bukanlah istilah yang asing di masyarakat Wajib pajak. Dalam
berbagai literatur pajak berbahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk merujuk
pada PPh final, antara lain final tax, final tax liability, atau final withholding tax.
Sementara dalam UU PPh di Indonesia, istilah PPh final identik dengan penerapan
Pasal 4 ayat (2) walaupun secara eksplisit penerapannya juga tersebar ke dalam
beberapa pasal lainnya dan sifat pengenaan pajaknya juga final.
Dengan demikian, selain dalam Pasal 4 ayat (2), ketentuan PPh final saat ini
tersebar dalam beberapa pasal lain seperti Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c), Pasal 19,
Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 26. Setiap jenis PPh final tersebut memiliki aturan
pajak tersendiri.
Konsep pengenaan pajak yang bersifat final ini diterapkan untuk kemudahan dan
kesederhanaan pengenaan pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima
penghasilan. Pungutannya yang seketika membuat penghasilan yang dikenai PPh
final tidak lagi diikutsertakan dalam penghitungan pajak terutang tahunan. Kendati
demikian, penghasilan itu tetap harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT).

2. Pasal 13 PP 45/2019 mengatur bahwa pengeluaran dan biaya yang tidak boleh
dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak
dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap termasuk :
a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, clan memelihara penghasilan yang:
1) Bukan merupakan objek pajak;
2) Pengenaan pajaknya bersifat final; dan/atau
3) Dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan
dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Undang- Undang Pajak Penghasilan.
b. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan.
Dengan demikian, disamping harus berhubungan dengan kegiatan usaha, biaya
yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya dikeluarkan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak
umum. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
dikenakan pajaknya secara final, tidak boleh dikurangkan untuk menentukan
besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Hal ini berarti penghasilan yang bersifat final tidak diakumulasikan dengan
penghasilan lain yang non-final untuk dikenakan tarif progresif sesuai dengan tarif
pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, terminologi ‘final’ yang digunakan dalam PPh
final merujuk pada kewajiban pajak yang sudah selesai atau berakhir.
Perbedaan PPh Final dan Tidak Final
Perbedaan PPh Final dan Tidak Final bisa dilihat misalnya terkait pengenaan pada
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Pada PPh Final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain
yang dikenai tarif umum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Sedangkan, pada

3. PPh Tidak Final penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang
dikenai tarif umum.
2. Pada PPh Final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan,
pada PPh Tidak Final biaya tersebut dapat dikurangkan.
3. Pada PPh Final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit
pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan, pada PPh
Tidak Final bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak
yang dipotong atau dipungut.
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final
Yang termasuk Objek Pajak PPh Final adalah sebagai berikut:
1. PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank
Indonesia.
2. PPh Final atas Bunga Obligasi.
3. PPh Final atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
4. PPh Final atas Hadiah Undian.
5. PPh Final atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
6. PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi
Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan
Pasangan Usahanya.
7. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.
8. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema
Kontrak Investasi.
9. PPh Final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
10.PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
11.PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
12.PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan
Luar Negeri.
13.PPh Final atas Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor
Perwakilan Dagang di Indonesia.
14.PPh Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap.

4. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis
Pajak PPh Final
Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final
KODE JENIS SETORAN KETERANGAN
199
Pembayaran Pendahuluan skp PPh
Final
untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat
ketetapan pajak PPh Final.
300 STP PPh Final
untuk pembayaran jumlah yang masih harus
dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.
310 SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311 SKPKB PPh Final Pasal 15
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
312 SKPKB PPh Final Pasal 19
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
320 SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
321 SKPKBT PPh Final Pasal 15
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
322 SKPKBT PPh Final Pasal 19
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
390
Pembayaran atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang
tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali.
401
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat
Utang Negara
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara
402
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Pengalihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

5. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final
KODE JENIS SETORAN KETERANGAN
403
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
404
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Bunga Deposito / Tabungan, Jasa
Giro dan Diskonto SBI
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga
deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
405
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Hadiah Undian
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah
undian.
406
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Transaksi Saham, Obligasi dan
sekuritas lainnya di Bursa.
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya, dan di
Bursa.
407
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Penjualan Saham Pendiri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penjualan Saham Pendiri.
408
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Penjualan Saham Milik Perusahaan
Modal Ventura
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
409
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Jasa Konstruksi
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa
konstruksi.
410
PPh Final Pasal 15 atas Jasa
Pelayaran Dalam Negeri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa
pelayaran dalam negeri.
411
PPh Final Pasal 15 atas Jasa
Pelayaran dan/atau Penerbangan
Luar Negeri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa
pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
413
PPh Final Pasal 15 atas
Penghasilan Perwakilan Dagang
Luar Negeri
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan
perwakilan dagang luar negeri.
414
PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi
Hasil
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi
hasil.
415
PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama
Bentuk BOT
untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama
bentuk BOT.
416
PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi
Aktiva Tetap
untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi
aktiva tetap.
417
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Bunga Simpanan Anggota Koperasi
yang Dibayarkan kepada Orang
Pribadi
untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga
Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada
Orang Pribadi

6. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final
KODE JENIS SETORAN KETERANGAN
418
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari transaksi derivatif
yang diperdagangkan di bursa
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima
dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
419
PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas
penghasilan berupa dividen
untuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas
dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri
420
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu
untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
421
PPh Final atas Uplift dan
Pengalihan Participating Interest di
Bidang usaha hulu minyak dan gas
bumi
untuk pembayaran PPh Final atas penghasilan kontraktor
di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
berupa Uplift atau imbalan lain yang sejenis, dan
penghasilan kontraktor dari Pengalihan Participating
Interest
499 PPh Final Lainnya untuk pembayaran PPh Final lainnya
500
PPh Final atas pengungkapan
ketidakbenaran
untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas
pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-
Undang KUP.
501
PPh Final atas penghentian
penyidikan tindak pidana
untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus
disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas
penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang
KUP.
510
Sanksi administrasi berupa denda
atau kenaikan atas pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPT PPh
Final
untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau
kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian
SPT PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511
Sanksi denda administrasi berupa
denda atas penghentian penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan.
atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa
denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

7. Koreksi Biaya atas Penghasilan yang
Bersifat Final & Tidak Final
PT Sejahtera Karya bergerak dalam bidang konstruksi yang dikenakan pajak secara
final. Dalam suatu tahun, PT Sejahtera Karya memperoleh penghasilan bruto
sebagai berikut:
No. Jenis Penghasilan Nominal
1
.
Penghasilan dari usaha yang telah dikenakan PPh yang bersifat
Final
Rp300.000.000
2 Penghasilan bruto lainnya yang dikenakan PPh yang bersifat
Non Final
Rp200.000.000
Total Penghasilan Bruto Rp500.000.000
Terdapat biaya bersama sebesar Rp. 250.000.000 atas jumlah penghasilan bruto
tersebut yang tidak dapat dipisahkan. Berapakah biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak PT. Sejahtera Karya?
Biaya yang dapat dikurangkan dihitung menggunakan pembebanan proporsionalitas
sebagai berikut :
Biaya yang dapat dikurangkan = (Penghasilan yang dikenakan PPh tidak final /
jumlah penghasilan bruto) x Biaya bersama
= ( 200.000.000 / 500.000.000) x 250.000.000
Dengan demikian, biaya yang dapat dikurangkan PT Sejahtera Karya untuk
menghitung penghasilan kena pajak adalah Rp100.000.000.*