Materi PPKn tentang Dinamika Penerapan Demokrasi di Indonesia serta Membangun Kehidupan yang Demokratis di Indonesia

1. DINAMIKA PENERAPAN
DEMOKRASI DI INDONESIA
Oleh:
Tiara Muzdalifah, S.Pd
Kelas XI
Pendidkan Pancasila dan Kewarganegaraan
SMA Muhammadiyah 1 Palembang

2. Dasar Hukum Pelaksanaan
Demokrasi di Indonesia
 Pasal 1 (2) UUD 1945 (Sebelum amandemen)
 Pasal 1 (2) UUD 1945 (Setelah amandemen)
 Pasal 1 Konstitusi RIS
 Pasal 1 UUDS 1950

3. INDIKATOR PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS
AKUNTABILITAS Harus dapat dipertanggung jawabkan
ROTASI KEKUASAAN Harus dilakukan secara teratur dan damai
REKRUTMEN POLITIK YANG
TERBUKA
Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan politik
PEMILIHAN UMUM Dilaksanakan secara teratur sebagai sarana rotas kekuasaan
PEMENUHAN HAK-HAK
DASAR
Setiap orang bebas menikmnati hak dasarnya, seperti hak untuk menyatakan pendapat,
berkkumpul dan berserikat, dlll

4. PERIODE PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN
DI INDONESIA
Periode berlakunya UUD 1945
(18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1950)
Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949
(27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
Periode berlakunya UUDS 1950
(17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
Periode berlakunya kembali UUD 1945
( 5 Juli 1959 - Sekarang)
Orde lama (5 Juli 1959 - 11 Maret 1966)
Orde Baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)
Reformasi (21 Mei 1998 - Sekarang)

5. Periode UUD 1945
(18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1950)
Menganut sistem parlementer
Menekan pada proses pembagian kekuasaan

6. Menganut sistem pemerintahan parlementer
Bentuk negara Serikat

7. Periode berlakunya UUDS 1950
(17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
Bentuk negara:
negara kesatuan
Sitem pemerintahan
yang digunakan pada
masa Konstitusi RIS
1949 masih
dipertahankan oleh
UUDS 1950
Menganut sistem
pemerintahan
parlementer

8. Menganut demokrasi
terpimpin
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD
1945
3. Tidak berlakunya UUDS
1950
4. Pembentukan MPRS dan
DPAS
Dilaksanakan berdasarkan
UUD 1945
Dekrit Presiden
( 5 Juli 1959)
Demokrasi Masa Orde Lama
(5 Juli 1959 - 11 Maret 1966)

9. ● Menganut sistem pemerintahan demokrasi
pancasila
● Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945
● Masa kepemimpinan nasional yang bertekad
melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen
● Bertujuan untuk menegakkan keadilan dan
kebenaran dalam NKRI
Demokrasi Masa
Orde Baru
(11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)

10. Tetap menganut demokrasi pancasila
Pada masa demokrasi ini perkembangannya sudah sedikit
mengalami penyimpangan-penyimpangan terhadap
pelaksanaan demokrasinya
Demokrasi Masa Reformasi
(21 Mei 1998 - Sekarang)

11. Kewenangan warga negara dalam
pelaksanaan demokrasi pancasila
C. MEMBANGUN KEHIDUPAN YANG
DEMOKRATIS DI INDONESIA
• Kewenangan di bidang politik
• Kewenangaan dibidang
pendidikan
• Kewenangan dibidang ekonomi
• Kewenangan dibidang sosial
budaya
Tanggung jawab warga negara dalam
pelaksanaan demokrasi pancasila
• Setiap WNI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem
demokrasi pancasila
• Setiap WNI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil
• Setiap WNI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum
dan pemerintahan RI
• Setiap WNI bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara
• Setiap WNI bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi
manusia, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan
Indonesia

12. Semangat kebersamaan
Kekeluargaan
Keterbukaan yang bertanggung jawab
Peran warga negara dalam memantapkan
pelaksanaan demokrasi pancasila