Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pancasila
Similar to Pancasila (20)
More from guruppkn11
More from guruppkn11 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pancasila
- 1. PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA BERBAGAI KEHIDUPAN Tiara Muzdalifah, S.Pd Kelas IX SMP Pendidikan Pancasila
- 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka berpengaruh pada perubahan nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Disisi lain Pancasila juga sebagai ideologi tertutup, dimana nilai dasarnya tetap sehingga tidak dapat dirubah.
- 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang setidaknya dapat dibagi menjadi 4, yaitu 01 Bidang Politik dan Hukum 02 03 04 Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Pertahanan dan Keamanan
- 4. 1. Pancasila dalam Bidang Politik dan Hukum Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (HAM) Demokrasi Hukum Perkembangan Lembaga baru (DPD, MK dan KY) HAM yang Pancasilais Demokrasi Pancasila Sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila
- 5. A. LEMBAGA NEGARA Pembangunan Negara Indonesia salah satunya dengan pengembangan lembaga negara dengan menciptakan lembaga baru yang sedang dibutuhkan Saat amandemen UUD NRI Tahun 1945 terdapat tiga lembaga baru, yaitu: DPD, MK dan KY
- 6. B. HAK ASASI MANUSIA HAM yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila HAM yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban HAM dijiwai oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan HAM di Indonesia adalah HAM yang Pancasilais. Artinya:
- 7. C. DEMOKRASI Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan Praktek demokrasi Pancasila juga menerima sistem politik yang dianut oleh berbagai negara, seperti adanya pemilu, partai politik, kampanye, dll Namun, penerapan sistem politik tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
- 8. D. HUKUM 01 02 03 04 Jadi, semua peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Pembangunan bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus dijadikan sumber hukum nasional
- 9. 01 02 04 2. Pancasila dalam Bidang Ekonomi Sistem ekonomi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan Berlandaskan Pancasila ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 01 02 03 04 Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat
- 10. Koperasi merupakan contoh kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip Ekonomi Pancasila. Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong "seorang untuk semua dan semua untuk seorang".
- 11. 3. Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya Teknologi merupakan salah satu hasil kebudayaan yang bisa memudahkan pekerjaan masyarakat Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila Sistem sosial budaya masyarakat dikembangkan berdasarkan Pancasila Kehidupan sosial terus ditingkatkan dengan pelestarian nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Seperti, nilai kekeluargaan, musyawarahkebudayaan yang bisa memudahkan pekerjaan masyarakat Sikap feodal, eklusif serta budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila perlu dicegah Sistem sosial masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern 01 02 03 04 05 06
- 12. Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 30 ayat (1)Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan (Hankam), secara tegas diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu: 4. Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
- 13. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, peran warga negara dalam bela negara melalui: Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib Pengabdian sesuai dengan profesi Pendidikan kewarganegaraan