Menjelaskan mengenai tahapan dan pola kepemimpinan demokrasi yang pernah diterapkan dan dilalui oleh bangsa Indonesia setelah masa kemerdekaan sampai saat ini.

1. Afifah
Dhaniyah

2. PERIODISASI PERKEMBANGAN
DEMOKRASI PANCASILA
Periode 1945-1949
Periode 1949 - 1959
Periode 1959 - 1965
Periode 1965 - 1998
Periode 1998 - Sekarang

3. Periode 1945-1949
• Pelaksanaan demokrasi baru sebatas berfungsinya pers yang
mendukung revolusi kemerdekaan
• Kekuasaan Presiden dibatasi oleh KNIP (Komite Nasional
Indonesia Pusat) berfungsi sebagai lembaga legislatif dan
yudikatif
• Partai politik mulai tumbuh, tetapi fungsi utama menenangkan
revolusi kemerdekaan, kesadaran bernegara dan menanamkan
semangat anti penjajahan
• Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh

4. Periode 1949 – 1959 (Demokrasi
Parlementer / Liberal)
• Terjadi 2 kali pergantian konstitusi:
⁻ Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
⁻ UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
• Pemilu hanya dilakukan sekali, pada tahun 1955
• Demokrasi parlementer hanya bertahan 10 tahun, karena Presiden
Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959,
membubarkan Konstituante dan kembali pada UUD 1945

5. Alasan Kembali kepada UUD45:
• Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong
royong
• Pembangunan tidak berjalan lancar karena kabinet selalu silih
berganti
• Dewan Konstituante mengalami jalan buntu dalam mencapai
kesepakatan merumuskan ideologi nasional, tidak ketemu titik
temu
• dll

6. Periode 1959 - 1965
• Keluarnya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang mengubah
kostitusi negara menjadi UUD 1945 dan menjadikan Indonesia
menganut Demokrasi Terpimpin.
• Bentuk Demokrasi Terpimpin:
⁻ Mengaburnya sistem kepartaian
⁻ Hak dasar manusia menjadi sangat lemah
⁻ Kebebasan pers berkurang
⁻ Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dan otonomi daerah
semakin terbatas

7. Periode 1965 – 1998 (Orde Baru,
Konsep Demokrasi Pancasila)
• Tahun 1966 – 1968, Seoharto menjadi Presiden Indonesia
• Tetap dilaksanakan pemilu 6 kali namun secara tertutup
• Orde baru dipandang mampu mengeluarkan bangsa dari
keterpurukan
• Kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di
Indonesia
• Demokrasi pancasila masih jauh dari harapan dan dijadikan sebagai
alat politik penguasa belaka

8. Bentuk dari Demokrasi Pancasila masa
Orde Baru:
• Rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil
• Rekrutmen politik bersifat tertutup
• Pemilihan umum tidak sehat
• Pelaksanaan hak dasar warga negara minim,
kebebasan pers dikekang dan rakya takut
untuk berpendapat

9. Periode 1998 - Sekarang
• 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden
• Pada masa pemerintahan BJ Habibie pelaksanaan demokrasi di Indonesia:
⁻ Diberi ruang kebebasan pers
⁻ Diberlakunya sistem multipartai dalam pemilu
⁻ Membuka kesempatan rakyat untuk berkumpul dan berserikat sesuai
ideologi dan aspirasi politiknya
⁻ Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara
terbuka
⁻ Sebagian besar hak dasar rakyat terjamin: menyatakan pedapat,
kebebasan pers, dsb