PPT UNTUK KELAS 7 UNTUK YANG MEMBUTUHKAN BISA LANGSUNG DIAMBIL YA, SILAKAN DAN SEMOGA BISA BERMANFAAT UNTUK SEMUANYA, DAN BERKAH SELALU DAN REZEKINYA MENJADI LANCAR SELALUM, DAN DIBERKAHI OLEH TUHAN YANG MAHA ESA ( ALLAH SWT) DAN BISA MEMBANTU SESAMA MANUSIA, AGAR MENHADI AMAL JARIAH UNTUK SEMUANYA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2. 1. Periode berlakunya UUD 1945.
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949.
3. Periode berlakunya UUDS 1950.
4. Periode berlakunya kembali UUD 1945. Terbagi
menjadi beberapa periode :
a. Periode Orde Lama (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
b. Periode Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998)
c. Periode Reformasi (21 Mei 1998-sekarang)
Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi
menjadi beberapa periode :
3. Periode UUD 1945
(18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Bentuk NRI pada periode ini adalah
negara kesatuan. Landasan yuridis NKRI,
sebagai berikut.
a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4,
menunjukkan satu kesatuan bangsa
Indonesia & satu kesatuan wilayah
Indonesia
b. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, kata
“kesatuan menunjukkan bentuk
negara, kata “republik” menunjukkan
bentuk pemerintahan.
Menurut UUD 1945,
kekuasaan-kekuasaan dalam
negara dikelola oleh 4 yaitu :
a. Legislatif (DPR)
b. Eksekutif (Presiden)
c. Yudikatif (MA)
d. Eksaminatif, kekuasaan
inspektif, kekuasaan
auditatif (BPK)
4. Periode Konstitusi RIS 1949
(27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahan yang dianut adalah
sistem pemerintahan parlementer, memiliki
ciri-ciri pokok, yaitu :
a. Perdana menteri bersama para menteri
b. Pembentukan kabinet didasarkan
kekuatan yang ada dalam parlemen
c. Para anggota kabinet mencerminkan
kekuatan yang ada dalam parlemen
d. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh
parlemen
e. Masa jabatan kabinet tidak dapat
ditentukan dengan pasti
f. Kedudukan kepala negara tidak dapat
diganggu gugat
Kekuasaan negara terbagi
menjadi 6, yaitu :
a. Presiden
b. Menteri-menteri
c. Senat
d. DPR
e. MA Indonesia
f. Dewan pengawas
keuangan
5. Periode UUDS 1950
(17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Bentuk negara yang dianut adalah
Negara Kesatuan. Sistem
pemerintahan yang dianut adalah
sistem pemerintahan parlementer.
Pada periode ini seringkali diisi
dengan jatuh bangunnya Kabinet.
Faktor nya adalah :
a. Adanya sistem pemerintahan
parlementer yang disertai sistem
multi partai
b. Perjuangan partai-partai politik
hanya untuk kepentingan
golongan atau partainya
c. Pelaksanaan sistem demokrasi
yang tidak sehat
Beberapa kabinet yang
melaksanakan pemerintahan :
a. Kabinet Natsir
b. Kabinet Soekiman-Soewiryo
c. Kabinet Wilopo
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo
e. Kabinet Burhanuddin
Harahap dan Masyumi
f. Kabinet Ali Sostroamidjojo II
g. Kabinet Karya
6. Periode Demokrasi Terpimpin
(5 Juli 1959-1965)
Pemerintah Indonesia menganut
sistem Demokrasi Terpimpin. Dekret
Presiden disambut baik oleh rakyat
yabg didukung oleh TNI AD, serta
dibenarkan oleh MA dan DPR. Dekret
Presiden memuat ketentuan pokok :
a. Menetapkan pembubaran
konstituante
b. Menetapkan bahwa UUD 1945
berlaku kembali bagi segenap
bangsa Indonesia
c. Pembentukan MPRS dan DPAS
dalam waktu singkat
Penyimpangan terhadap UUD 1945 :
a. Menafsirkan Pancasila terpisah-
pisah
b. Pengangkatan Presiden seumur
hidup
c. Presiden membubarkan DPR
hasil pemilu 1955
d. Konsep Pancasila bergeser
menjadi konsep Nasakom
e. Bergesernya makna Demokrasi
Terpimpin
f. Pelaksanaan politik luar negeri
bebas aktif
g. Manipol USDEK dijadikan GBHN
tahun 1960
7. Demokrasi di Masa Orde Baru
(11 Maret 1966-21 Mei 1998)
Sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila yang
terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945,
sebagai berikut :
a. Negara Indonesia ialah negara yang berdasar
atas hukum
b. Sistem konstitusional
c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan
MPR
d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah
negara yang tertinggi di bawah Majelis
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR
f. Menteri negara ialah pembantu presiden
g. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas
Penyebab penyimpangan :
a. Bidang ekonomi
b. Bidang politik
c. Bidang hukum
8. • Pada 5 April 2004 dilaksanakan
pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi,
DPRD kota/kabupaten, dan DPD.
Pemilu pertama
• Pada 5 Juli 2004 dilaksanakan
pemilihan presiden dan wakil presiden
tahap pertama.
Pemilu kedua
• Pada 20 September 2004 pemilihan
presiden dan wakil presiden tahap
kedua.
Pemilu ketiga
Demokrasi di Masa Reformasi
(21 Mei 1998-Sekarang)
Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pilpres disepakati untuk
dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres dimasukkan ke dalam rezim
pemilu. Pada 2007, berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2007, pilkada juga
dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.
