2. Kompetensi DasarKompetensi Dasar
Standar KompetensiStandar Kompetensi
2. Menganalisis budaya demokrasi
menuju masyarakat madani
2.1. Mengidentifikasi pelaksanaan
demokrasi pada masa orde lama (1959-
1965), orde baru (1966-1998) dan pada
masa reformasi (1998-sekarang)
2.2 Menganalisis pelaksanaan demokrasi
pada masa orde lama, orde baru dan
reformasi
3. Indikator
1. Mengidentifikasi pelaksanaan
demokrasi pada masa orde lama
(1959-1965), orde baru (1966-1998)
dan pada masa reformasi (1998-
sekarang)
2. Menganalisis pelaksanaan demokrasi
pada masa orde lama, orde baru dan
reformasi
4. PERIODEPERIODE PERISTIWAPERISTIWA KETERANGANKETERANGAN
1945-19491945-1949
Periode awalPeriode awal
UUD 1945 utkUUD 1945 utk
menanamkanmenanamkan
benihbenih
demokrasidemokrasi ..
Pemerintah & rakyat tidak punyaPemerintah & rakyat tidak punya
cukup waktu utk berbenahcukup waktu utk berbenah
karena disibukkan perjuangankarena disibukkan perjuangan
fisik mempertahankanfisik mempertahankan
kemerdekaan.kemerdekaan.
Ketegangan politik & aksi kontakKetegangan politik & aksi kontak
senjata berdampak pada tidaksenjata berdampak pada tidak
terbentuknya lembaga demokrasiterbentuknya lembaga demokrasi
seperti MPR, DPR, MAseperti MPR, DPR, MA & BPK.& BPK.
Utk melawan propagandaUtk melawan propaganda
Belanda di dunia internasionalBelanda di dunia internasional
maka pemerintah mengeluarkan:maka pemerintah mengeluarkan:
1. Maklumat Wapres No. X tgl 161. Maklumat Wapres No. X tgl 16
Oktober 1945.Oktober 1945.
2. Maklumat Pemerintah 3 Nop2. Maklumat Pemerintah 3 Nop
1945.1945.
3. Maklumat Pemerintah 14 Nop3. Maklumat Pemerintah 14 Nop
1945.1945.
Soekarno sebagaiSoekarno sebagai
presiden dengan sistempresiden dengan sistem
presidensiil.presidensiil.
Maklumat Wapres No.Maklumat Wapres No.
X tentang pemberianX tentang pemberian
kekuasaan legislatif darikekuasaan legislatif dari
presiden kepada KNIP.presiden kepada KNIP.
Maklumat Pemerintah 3Maklumat Pemerintah 3
Nop 1945 tentangNop 1945 tentang
pembentukan partai-pembentukan partai-
partai politik.partai politik.
Maklumat PemerintahMaklumat Pemerintah
14 Nop1945 tentang14 Nop1945 tentang
perubahan sistemperubahan sistem
presidensiil menjadipresidensiil menjadi
parlementer.parlementer.
PELAKSANAAN DEMOKRASI 17/8-1945 - 27/12-1949
5. PEMERINTAHAN TAHUN 1945 - 1949
Landasan Hukumnya:
“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”
(Pasal 1 ayat 1 UUD 1945).
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
6. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menetapkan
keputusan:
1. Mengesahkan UUD 1945.
2. Menetapkan Soekarno sebagai presiden & M. Hatta
sebagai wakil presiden.
3. Untuk sementara Presiden dibantu oleh Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP).
7. PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA RIS
27 DESEMBER 1949 – 17 AGUSTUS 1950
09/19/13 7
Republik
parlementer
dengan sistem
demokrasi
liberal.
Secara politis
menerima Konstitusi
RIS hasil KMB
sehingga terdapat
negara-negara
bagian.
Pembagian kekuasaan:Pembagian kekuasaan:
Eksekutif: presiden &Eksekutif: presiden &
menteri (PM)menteri (PM)
Legislatif: DPR &Legislatif: DPR &
Senat.Senat.
Yudikatif: MA.Yudikatif: MA.
Kabinet Parlementer ygKabinet Parlementer yg
pernah ada:pernah ada:
1.1. K. Susanto 20 DesK. Susanto 20 Des
1949 – 21 Jan 1950.1949 – 21 Jan 1950.
2.2. K. Halim 21 Jan 1950K. Halim 21 Jan 1950
– 6 Sept 1950– 6 Sept 1950
8. 09/19/13 8
Berdasarkan UUD
1945.
Demokrasi
terpimpin
berdasarkan sila 4
Pancasila yg
dipimpin presiden.
Sejumlah lembaga negara
dibentuk diluar prosedur
hukum seperti DPAS,
MPRS. Keanggotaan
banyak dipilih dgn campur
tangan presiden.
Kondisi politikKondisi politik
rawan sebabrawan sebab
pertentanganpertentangan
golongan,partgolongan,part
ai Nasionalis,ai Nasionalis,
Agama &Agama &
Komunis.Komunis.
Banyak terjadiBanyak terjadi
penyimpangan UUDpenyimpangan UUD
1945 oleh Lembaga1945 oleh Lembaga
negara & Presiden.negara & Presiden.
PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDEPELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE
LAMALAMA
5 JULI 1959 – 11 MARET 19665 JULI 1959 – 11 MARET 1966
MunculMuncul
PemberontakanPemberontakan
G30S/PKI. TerjadiG30S/PKI. Terjadi
krisis ekonomi dankrisis ekonomi dan
politik.politik.
PresidenPresiden
mengeluarkanmengeluarkan
SUPERSEMARSUPERSEMAR
kepada Letjen.kepada Letjen.
Suharto.Suharto.
9. Sumber:
C. Noor, Arifin. 2001. Pengkhianatan G 30 S/PKI: VCD. Jakarta: PPFN.
KORBAN TRAGEDI G 30 S
10. AKHIR PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDEAKHIR PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA ORDE
LAMALAMA
DANDAN AWAL ORDE BARUAWAL ORDE BARU
Demokrasi pada masaDemokrasi pada masa OOrde Baru berdasarkanrde Baru berdasarkan
Demokrasi Pancasila. Demikian juga pada masaDemokrasi Pancasila. Demikian juga pada masa
reformasi sekarang ini. Tantangan demokrasi yangreformasi sekarang ini. Tantangan demokrasi yang
dihadapi tiap masa tentu berbeda.dihadapi tiap masa tentu berbeda.
11. badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERA
H
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan
Peradilan
PEMDA
PROVINSI
DPRDKPD
PEMDA
KAB/KOTA
DPRDKPD
kpu
bank
sentral
DPR DPDMPR
PERWAKILAN
BPK PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah
Amandemen
BPK MA MK
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
Kementerian
Negara
I
Presiden/
Wakil
Presiden
12. SOAL
Jawablah pertanyaan berikut dengan mengklik abjad
jawaban yang dianggap benar.
Pemerintahan Indonesia periode
tahun1949-1950 mengalami perubahan
bentuk negara yaitu dari .....
Negara serikat ke negara demokrasi
Negara jajahan ke negara serikat
Negara serikat ke negara kesatuan
Negara kesatuan ke negara serikat
Negara kolonial ke negara kesatuan
13. SOAL
Pernyataan pengunduran diri presiden
Soeharto terjadi tanggal .....
21 April 1998
2 Mei 1998
20 Mei 1998
21 Mei 1998
1 Juni 1998
16. Referensi
a. Tim Penulis. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas
XI. Semarang: Pemkot Semarang.
b. Chotip, dkk. 2007. Kewarganegaraan 2 Menuju
Masyarakat Madani. Jakarta: Yudhistira.
c. Sujiyanto dan Muhlisin. 2007. Praktik Belajar
Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Ganeca
Exact.
d. Tim Penyusun. 2012. LKS Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas XI. Semarang: MGMP.
e. UUD 1945.
f. Arsip Nasional RI.
g. C. Noor, Arifin. 2001. Pengkhianatan G 30 S/PKI: VCD.
Jakarta: PPFN.