Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal terdiri atas kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak- hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan

1. OLEH :
TITIN KUSTINI, S.Pd.
Unit
2
SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI
PANCASILA

2. Beranda
Pengertian dan Prinsip-
Prinsip Budaya Demokrasi
Perilaku Budaya Demokrasi dalam
Kehidupan Sehari-hari
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
kesimpulan Latihan soal
1. Mengapa d emokrasi berkaitan dengan
masyarakat madani?
2. Apakah masyarakat sekitar Anda
telah melaksanakan budaya
demokrasi?

3. Pengertian dan Prinsip-
Prinsip Budaya Demokrasi
Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi
yang Berlaku secara Universal
Pengertian Budaya Demokrasi

4. Pengertian Budaya Demokrasi
Demokrasi lahir dari sebuah pemikiran yang didasari oleh rasa ke manusiaan
dan keadilan bahwa rakyat juga memiliki hak untuk terlepas dari belenggu
diktator, bahwa penyelenggaraan negara adalah untuk kepentingan rakyat.
Jadi, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat.

5. Prinsip-prinsip Budaya Demokrasi
yang Berlaku secara Universal
prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Alamudi yang
kemudian dikenal dengan soko guru demokrasi, yaitu sebagai berikut
a. kedaulatan rakyat,
b. pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah,
c. kekuasaan mayoritas,
d. hak- hak minoritas,
e. jaminan hak asasi manusia,
f. pemilihan yang bebas dan jujur,
g. persamaan di depan hukum,
h. proses hukum yang wajar,
i. pembatasan pemerintah secara konstitusional,
j. pluralisme sosial, ekonomi, dan politik,
k. nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

6. Pelaksanaan Demokrasi
di Indonesia
Secara formal, periode per kembangan ketatanegaraan dapat dirinci sebagai berikut.
1. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949).
2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 19 (27 Desember 1949–17 Agustus 1950).
3. Periode berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1959).
4. Periode berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli 1959–sekarang) Pada periode ini
terbagi menjadi beberapa periode sebagai berikut.
a) Periode Orde Lama (5 Juli 1959–11 Maret 1966).
b) Periode Orde Baru (11 Maret 1966–1998).
c) Periode Reformasi (21 Mei 1998–sekarang).

7. Periode UUD 1945
Bentuk Negara Republik Indonesia pada kurun waktu 18 Agustus 1945
sampai 27 Desember 1949 adalah negara kesatuan.
Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan
secara murni seperti yang diajarkan Montesquieu dalam ajaran trias politika.
UUD 1945 lebih cenderung menganut prinsip pembagian kekuasaan
(distribution of power).
Pembagian kekuasaan pada masa UUD 1945 kurun waktu 18 Agustus 1945
sampai dengan 27 Desember 1945 belum berjalan se bagaimana mestinya.
Hal ini disebabkan belum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti
yang dikehendaki UUD 1945.

8. Periode Konstitusi Republik Indonesia
Serikat (RIS) 1949
Menurut ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sistem
pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer.
Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri pokok, yaitu:
A. perdana menteri bersama para menteri, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri
bertanggung jawab kepada parlemen;
B. pembentukan kabinet didasarkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam parlemen;
C. para anggota kabinet seluruhnya atau sebagian mencerminkan kekuatan yang ada dalam
parlemen;
D. kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dan sebaliknya kepala negara dengan
saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan
E. diadakannya pemilihan umum;
F. masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan dengan pasti;
G. kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat atau di minta pertanggungjawaban
atas jalannya pemerintahan.

9. Periode UUDS 1950
(17 Agustus 1950–5 Juli 1959)
Sistem pemerintahan yang dianut oleh UUDS 1950 adalah sistem
pemerintahan parlementer. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang
digunakan pada masa Konstitusi RIS 1949 masih dipertahankan oleh
UUDS 1950.
Masa berlakunya UUDS 1950 seperti juga masa-masa sebelumnya,
seringkali diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahan tidak
stabil.

10. Periode Demokrasi Terpimpin
(5 Juli 1959–1965)
Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh rakyat yang di
dukung oleh TNI AD, serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan DPR
yang bersedia bekerja terus dalam rangka menegakkan UUD 1945
Pada periode ini, pemerintah Indonesia menganut sistem Demokrasi
Terpimpin. Demokrasi Terpimpin tersebut sesuai dengan sila keempat
Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.

11. Terdapat beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa
Demokrasi Terpimpin, antara lain sebagai berikut.
a. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan
utuh.
b. Pengangkatan Presiden seumur hidup dan banyaknya jabatan yang
rangkap.
c. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955.
d. Konsep Pancasila bergeser menjadi konsep Nasakom (Nasionalis,
Agama, dan Komunis).
e. Bergesernya makna Demokrasi Terpimpin karena dalam pelaksanaannya
cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden/Pemimpin Besar
Revolusi.
f. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak
komunis.
g. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian
Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK dibuat oleh presiden,
sedangkan GBHN harus dibuat oleh MPR.

12. Demokrasi di Masa Orde Baru
(1966–1998)
Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang
bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta
bertujuan menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia.
Namun, di saat kepemimpinan Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen. Terjadi ke tidak puasan masyarakat akibat kepemimpinan yang
bersifat sentralistik dan tidak memperhatikan kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan
penduduknya.

13. Demokrasi di Masa Reformasi
(1998–Sekarang)
Di lingkungan tempat Anda terdiri dari berbagai suku, adat,
ras, dan agama. Sikap saling menghargai sangat dibutuhkan
dalam suatu negara demokrasi agar tidak menimbulkan perselisihan.
Masa reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak
21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie.
Di masa reformasi ini, kebebasan masyarakat dalam menggunakan
haknya lebih terbuka dan meluas. Pengawasan terhadap pemerintah
semakin dalam dilakukan oleh masyarakat. Demokrasi tidak hanya
menjadi identitas tetapi diupayakan untuk diaplikasikan secara total,
masyarakat lebih kritis dan terbuka.

14. Perilaku Budaya Demokrasi
dalam Kehidupan Sehari-hari
Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki hak dalam berbagai bidang
kehidupan, baik dalam bidang politik (pemerintahan), ekonomi, sosial budaya,
maupun dalam pertahanan keamanan. Namun, dalam menyalurkan hak,
terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dan merupakan kewajiban.

15. Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila,
antara lain sebagai berikut
Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan sistem Demokrasi Pancasila
Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab
atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan RI.
Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab
atas usaha pembelaan negara.
Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas
pelaksanaan hak- hak asasi manusia, mempertahankan, dan
mengisi ke merdekaan Indonesia.

16. What’s on Your Mind?
 Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal terdiri atas
kedaulatan rakyat, pe merintahan berdasarkan persetujuan dari yang
diperintah, kekuasaan mayoritas, hak- hak minoritas, jaminan hak
asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan
hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara
konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai
toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
 Demokrasi yang dikenal di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila
yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
 Perkembangan d emokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi
beberapa periode sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan
Indonesia sejak tahun 1945 sampai sekarang.
 Dalam rangka pelaksanaan d emokrasi, keikutsertaan dalam
pemilihan umum merupakan salah satu sikap yang mendukung
proses demokrasi Indonesia.

17. Latihan Soal
Kerjakan juga civic connection, hal 94,105 di
buku Advanced Learning Pancasila and Civic
Education 2.
1. Menurut Anda, apa keuntungan dan kelemahan dilaksanakannya
pemilihan umum secara langsung?
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara agar
pelaksanaan pemilihan umum terlaksana dengan baik dan sesuai
dengan tujuan yang dicitacitakan?

18. Setiap manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan merdeka
atau bebas. Kebebasan manusia ini merupakan kebebasan
yang dibawa sejak lahir. Agar kebebasan seseorang tidak
berbenturan dengan kebebasan orang lain, perlu
dikembangkan sikap bertanggung jawab.
Character Building

19. Terima Kasih
“The difference between ordinary and
extraordinary is that little extra. ”
Jimmy Johnson