SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
A. Konsep Hak dan Kewajiban
Asasi Manusia
Oleh:
Tiara Muzdalifah, S.Pd
Kelas XI SMA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSEFEKTIF PANCASILA
PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan
suatu yang semestinya diterima atau dilakukan
melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak
lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat
dituntut secara paksa olehnya.
Menurut Prof. Dr. Notonagoro (dalam
Abdulkarim, 2017: 3)
Hak Asasi Manusia adalah seperangat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
.
Menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 (dalam
Kemendikbud, 2017: 3)
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang
melekat secara kodrat pada diri manusia dengan
sifatnya yang universal dan abadi.
Winarno D, 2019: 1
Hak Warga Negara merupakan suatu
keistimewaan yang menghendaki agar warga
negara diperlakukan sesuai keistimewaan
tersebut
Winarno D, 2019: 1
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang
dimiliki setiap manusia dan tidak dapat diganggu
gugat oleh seseorang.
Jadi,
Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki
oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan
dipisahkan.
CONTOH HAK WARGA NEGARA INDONESIA
Setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah.
Setiap warga negara bebas untuk
memilih, memeluk dan menjalankan
agama dan kepercayaan masing
masing yang dipercayai.
Setiap warga negara berhak
memperoleh pendidikan dan
pengajaran.
Setiap warga negara berhak
mempertahankan wilayah negara
kesatuan Indonesia atau NKRI dari
serangan musuh.
Setiap warga negara memiliki
kedudukan yang sama di mata hukum
dan di dalam pemerintahan.
Setiap warga negara memiliki hak
sama dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat
secara lisan dan tulisan sesuai undang-
undang yang berlaku. (Abdulkarim A,
2017: 3-4)
Setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang
layak.
CIRI-CIRI KHUSUS HAM
Hakiki
Universal
Tidak dapat dicabut
Tidak dapat dibagi
1
1
2
3
4
Lanjutan:
Hakiki, artinya HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah
ada sejak lahir.
Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang
status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan
kepada orang lain.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak,
apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
PRINSIP-PRINSIP HAM
Non diskriminatif (equility)
1 Tidak dapat dipisah-pisahkan (kesetaraan)
Pertanggungjawaban
2
3
Lanjutan:
Tidak dapat dipisah-pisahkan (kesetaraan)
Perlakuan yang setara pada situasi yang sama harus diperlakukan sama.
Non diskriminatif (equility)
Bahwa setiap manusia mempunyai derajat kesetaraan dan kesempatan
yang sama.
Pertanggungjawaban
PENGERTIAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA (KAM)
Wajib adalah beban untuk memberikan
sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melalui pihak tertentu tidak
dapat oleh pihak lain manapun yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa
oleh yang kepentingan. Kewajiban adalah
sesuatu yang harus dilakukan..
Menurut Prof. Dr. Notonagoro (dalam
Abdulkarim, 2017: 4)
Kewajiban dasar manusia adalah
seperangakat kewajiban yang apabila
tidak dilaksanakan, tidak memumgkinkan
terlaksananya dengan tegaknya asasi
manusia
Menurut Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia
menyatakan (dalam Kemendikbud, 2017:3)
Kewajiban Warga Negara adalah
suatu keharusan yang tidak boleh
ditinggalkan oleh warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara.
Menurut Winarno D, 2019: 1
Kewajiban Asasi Manusia (KAM)
adalah segala sesuatu yang wajib
dilakukan oleh setiap manusia
sebagai makhluk hidup.
Jadi, dapat disimpulkan
CONTOH KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA
Setiap warga negara memiliki
kewajiban untuk berperan
serta dalam membela, mem
pertahankan kedaulatan
negara Indonesia dari
serangan musuh.
Setiap warga negara wajib
membayar pajak dan retribusi
yang telah ditetapkan oleh
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
Kewajiban seorang anak ,
kalian harus melaksanakan
perintah orang tua.
.
Kewajiban Seorang pelajar,
kalian dituntut untuk mematuhi
tata tertib di sekolah.
Kewajiban sebagai anggota
masyarakat, kalian harus
mematuhi norma-norma yang
berlak di masyarakat.
(Kemendikbud, 2017: 6).
Setiap warga negara
berkewajiban taat, tunduk dan
patuh terhadap segala hukum
yang berlaku di wilayah negara
Indonesia.
Setiap warga negara wajib
mentaati serta menjunjung
tinggi dasar negara, hukum
dan pemerintahan tanpa
terkecuali, serta dijalankan
dengan sebaik-baiknya.
Setiap warga negara wajib
turut serta dalam
pembangunan bangsa. Hal
tersebut ditujukan agar bangsa
kita bisa berkembang dan maju
ke arah yang lebih baik.
(Abdulkarim A, 2017: 4)
HAK WARGA NEGARA INDONESIA
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 ayat (2))
b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: "setiap orang berhak untuk hidup sertaberhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya."(Pasal 28A).
c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B
ayat (1)).
d. Hak atas kelangsungan hidup. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
Berkembang.
e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya
demi kesejahteraan hidup manusia. (Pasal 28C ayat (1)).
f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem bangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C ayat (2)).
g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di depan hukum. (Pasal 28D ayat (1)).
h. Setiap berhak berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (Pasal 28H ayat (1)).
i. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak.
j. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun. (Pasal 281 ayat (1)).
k. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu. (Pasal 281 ayat (2)).
KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
a. Wajib menari hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.“
b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.“
c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain Pasal 28J ayat (1) mengatakan: "Setiap orang wajib
menghormari hak asasi manusia orang lain.“
d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2)
menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suara masyarakat
demokratis.“
e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
"tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan warga negara dan
negara pada umumnya berupa peranan (rule). Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum
dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam
UUD 1945 Pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu:
a. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli da
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Du
pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
b. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
c. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
d. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan
negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

More Related Content

Similar to HAM Kewajiban

Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Susanto Susanto
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 apycnat
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiaabd_
 
hak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptxhak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptxASMahardika
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptxHak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptxRenggiNovinta
 
Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii07051994
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaDwi Anita
 
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.pptmateri_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.pptbrianadi85
 
HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)Syarah Hope
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Debby Zalina
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesiaaliftrigger
 
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxPPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxRobyFirmansyah9
 
Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1RezaWahyuni5
 
Ham dalam konstitusi
Ham dalam konstitusiHam dalam konstitusi
Ham dalam konstitusixiaoyuantha
 
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam PancasilaMusni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasilamusniumar
 
Hak Warga Negara Dalam Demokrasi
Hak Warga Negara Dalam Demokrasi Hak Warga Negara Dalam Demokrasi
Hak Warga Negara Dalam Demokrasi ShevaniaMeidika
 

Similar to HAM Kewajiban (20)

Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negaraHak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban warga negara
 
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
Pengertian hak dan kewajiban menurut ahli 12
 
Tugas uud 1945 pasal 28 a
Tugas  uud 1945 pasal 28 aTugas  uud 1945 pasal 28 a
Tugas uud 1945 pasal 28 a
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
hak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptxhak dan kewajiban negara.pptx
hak dan kewajiban negara.pptx
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptxHak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
Hak dan Kewajiban Warga Negara - Kelompok 1.pptx
 
Kwn bab iii
Kwn bab iiiKwn bab iii
Kwn bab iii
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.pptmateri_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
materi_92_PRESENTASI-JR JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL.ppt
 
ham.pptx
ham.pptxham.pptx
ham.pptx
 
Pp agid filsafat
Pp agid filsafatPp agid filsafat
Pp agid filsafat
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)HAM (Hak Asasi Manusia)
HAM (Hak Asasi Manusia)
 
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10 Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
Hak asasi manusia ppt debby erlin elvia - Tugas pkn kelas 10
 
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di IndonesiaInstrumen Hukum HAM Di Indonesia
Instrumen Hukum HAM Di Indonesia
 
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsxPPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
PPT - Bahan Ajar - Pertemuan 1 ( Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara ).ppsx
 
Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1Pkn Kelas 12 Bab 1
Pkn Kelas 12 Bab 1
 
Ham dalam konstitusi
Ham dalam konstitusiHam dalam konstitusi
Ham dalam konstitusi
 
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam PancasilaMusni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
Musni Umar: Pentingnya Pengamalan HAM dalam Pancasila
 
Hak Warga Negara Dalam Demokrasi
Hak Warga Negara Dalam Demokrasi Hak Warga Negara Dalam Demokrasi
Hak Warga Negara Dalam Demokrasi
 

More from guruppkn11

B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptxB. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptxguruppkn11
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945guruppkn11
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxguruppkn11
 
C. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptx
C. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptxC. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptx
C. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptxguruppkn11
 
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptx
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptxB. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptx
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptxguruppkn11
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxguruppkn11
 
BUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdf
BUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdfBUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdf
BUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdfguruppkn11
 
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptxB. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptxguruppkn11
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxguruppkn11
 
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptxC. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptxguruppkn11
 
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxB. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxguruppkn11
 
Buku PPKn Kelas XI SMA
Buku PPKn Kelas XI SMABuku PPKn Kelas XI SMA
Buku PPKn Kelas XI SMAguruppkn11
 
Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017
Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017
Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017guruppkn11
 
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIdesintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIguruppkn11
 
7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI  7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI guruppkn11
 
Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945
Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945
Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945guruppkn11
 
Arti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokohArti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokohguruppkn11
 
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945guruppkn11
 
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 19451. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945guruppkn11
 
Soal pengetahuan
Soal pengetahuanSoal pengetahuan
Soal pengetahuanguruppkn11
 

More from guruppkn11 (20)

B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptxB. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
 
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
 
C. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptx
C. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptxC. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptx
C. PERWUJUDAN NILAI-NLAI PANCASILA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.pptx
 
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptx
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptxB. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptx
B. DINAMIKA NILAI-NILAI PANCASILA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN.pptx
 
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptxA. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa.pptx
 
BUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdf
BUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdfBUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdf
BUKU SISWA PPKn KELAS IX.pdf
 
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptxB. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
 
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptxA. HAKIKAT PANCASILA.pptx
A. HAKIKAT PANCASILA.pptx
 
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptxC. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
C. KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM.pptx
 
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptxB. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
B. SUBSTANSI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PANCASILA.pptx
 
Buku PPKn Kelas XI SMA
Buku PPKn Kelas XI SMABuku PPKn Kelas XI SMA
Buku PPKn Kelas XI SMA
 
Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017
Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017
Buku siswa ppkn kelas 10 revisi 2017
 
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIdesintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
 
7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI  7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
7. desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
 
Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945
Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945
Soal diskusi perumusan uud nri tahun 1945
 
Arti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokohArti penting dan peran tokoh
Arti penting dan peran tokoh
 
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945
 
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 19451. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
 
Soal pengetahuan
Soal pengetahuanSoal pengetahuan
Soal pengetahuan
 

Recently uploaded

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 

Recently uploaded (20)

BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 

HAM Kewajiban

  • 1. A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Oleh: Tiara Muzdalifah, S.Pd Kelas XI SMA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSEFEKTIF PANCASILA
  • 2. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Prof. Dr. Notonagoro (dalam Abdulkarim, 2017: 3) Hak Asasi Manusia adalah seperangat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. . Menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 (dalam Kemendikbud, 2017: 3) Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrat pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi. Winarno D, 2019: 1 Hak Warga Negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut Winarno D, 2019: 1 Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh seseorang. Jadi, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan.
  • 3. CONTOH HAK WARGA NEGARA INDONESIA Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing masing yang dipercayai. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang- undang yang berlaku. (Abdulkarim A, 2017: 3-4) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • 4.
  • 5. CIRI-CIRI KHUSUS HAM Hakiki Universal Tidak dapat dicabut Tidak dapat dibagi 1 1 2 3 4
  • 6. Lanjutan: Hakiki, artinya HAM adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
  • 7. PRINSIP-PRINSIP HAM Non diskriminatif (equility) 1 Tidak dapat dipisah-pisahkan (kesetaraan) Pertanggungjawaban 2 3
  • 8. Lanjutan: Tidak dapat dipisah-pisahkan (kesetaraan) Perlakuan yang setara pada situasi yang sama harus diperlakukan sama. Non diskriminatif (equility) Bahwa setiap manusia mempunyai derajat kesetaraan dan kesempatan yang sama. Pertanggungjawaban
  • 9. PENGERTIAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA (KAM) Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang kepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.. Menurut Prof. Dr. Notonagoro (dalam Abdulkarim, 2017: 4) Kewajiban dasar manusia adalah seperangakat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memumgkinkan terlaksananya dengan tegaknya asasi manusia Menurut Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan (dalam Kemendikbud, 2017:3) Kewajiban Warga Negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Menurut Winarno D, 2019: 1 Kewajiban Asasi Manusia (KAM) adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Jadi, dapat disimpulkan
  • 10. CONTOH KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mem pertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kewajiban seorang anak , kalian harus melaksanakan perintah orang tua. . Kewajiban Seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib di sekolah. Kewajiban sebagai anggota masyarakat, kalian harus mematuhi norma-norma yang berlak di masyarakat. (Kemendikbud, 2017: 6). Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut ditujukan agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. (Abdulkarim A, 2017: 4)
  • 11.
  • 12. HAK WARGA NEGARA INDONESIA a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Pasal 27 ayat (2)) b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: "setiap orang berhak untuk hidup sertaberhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."(Pasal 28A). c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat (1)). d. Hak atas kelangsungan hidup. "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang. e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (Pasal 28C ayat (1)). f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C ayat (2)). g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (Pasal 28D ayat (1)). h. Setiap berhak berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (Pasal 28H ayat (1)). i. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. j. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal 281 ayat (1)). k. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu. (Pasal 281 ayat (2)).
  • 13. KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA a. Wajib menari hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.“ b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.“ c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain Pasal 28J ayat (1) mengatakan: "Setiap orang wajib menghormari hak asasi manusia orang lain.“ d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat (2) menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suara masyarakat demokratis.“ e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  • 14. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Merupakan wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (rule). Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu: a. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli da orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Du pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. b. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. c. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. d. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.