Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat berbagai kondisi politik, serta penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru seperti hilangnya hak rakyat dan praktik korupsi yang meluas.

1. DINAMIKA PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG
DASAR 1945
DI SUSUN OLEH :
 LILIN NURINDAH SARI
 LELA WARNI
 M. FAUZAN
 AHMAD HELMI
 REZA ALFAS HARAHAP
 ROMI GUNAWAN
 YANDIANA
 MIRWASIS
 DEDI IRWANSYAH

2. Arti Dinamika
- arti dinamika menurut bahasa dan istilah Dinamika
adalah keselarasan dan keserasian.
- Arti dinamika secara umum adalah sesuatu yang
tidak constant atau pergerakan didalam suatu hal entah
itu naik atau menurun namun yang jelas.

3. BATASAN MASALAH :
1. Bagaimana Dinamika Pelaksanaan UUD 1945?
2. Bagaimanakah Dinamika-Dinamika pelaksanaan UUD 1945
yang muncul sejak awal kemerdekaan sampai sekarang?
3. apa saja penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah orde
lama dan orde baru?

4. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah
Badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa
sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai
dengan tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno menyampaikan gagasan
tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Kemudian
BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari 8 orang
untuk menyempurnakan rumusan Dasar Negara. Pada tanggal
22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia
Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam
Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

5. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban
menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam
Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal
18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan
UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata
"Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera
ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945.
Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia.

6. A. Pelaksanaan UUD 1945 masa awal kemerdekaan (17 Agustus 1945 – 29
Desember 1949)
1. Di awal kemerdekaan anggota KNIP (yang mendukung demokrasi) gelisah dengan
kekuasaan presiden yang begitu besar diberikan UUD, lalu mengusung gagasan
pemerintahan parlementer biarpun UUD-nya presidensial
2. KNIP (7 Oktober 1945) mengeluarkan memorandum yang meminta presiden segera
membentuk MPR dan agar KNIP berfungsi sebagai MPR sebelum terbentuk
3. Wakil presiden (16 Oktober 1945) mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X
isinya:
“Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan
legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta membentuk badan pekerjanya”
4. Wakil Presiden (3 November 1945) mengeluarkan maklumat lagi yang isinya
kebebasan membentuk banyak partai
5. Tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet pertama berdasarkan sistem parlementer
(demokrasi liberal) dengan perdana menterinya Syahrir, sekali lagi biarpun UUD-nya
tetap UUD 1945
B. Mulai 29 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 terbentuk Negara RIS dengan konstitusi
(UUD) barunya Konstitusi RIS (KRIS).
C. Mulai 17 Agustus 1950 terbentuk NKRI kembali tapi dengan konstitusi yang berbeda:
UUDS 1950.

7. D. Pelaksanaan UUD 1945 masa Orla (demokrasi terpimpin) 5 Juli 1959 – 11 Maret
1966
Sesuai amanah UUDS 1950 bahwa harus diadakan Pemilu dalam waktu dekat dan
merumuskan “UUD tetap” daripada UUDS 1950
Tetapi perumusan “UUD tetap” selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 1966 – 1959 tidak
juga mencapai kesepakatan karena pertarungan sengit kelompok ideologi-ideologi
Tanggal 5 Juli 1959 presiden menganggap NKRI darurat bahaya dan mengeluarkan dekrit
presiden, isinya: pembubaran konstituante dan NKRI kembali ke UUD 1945, serta
pembentukan MPRS dan DPAS
E. Pelaksanaan UUD 1945 masa Orba (Orde Baru) 11 Maret 1966 – 22 Mei 1998
1. Di akhir 1965 dan awal tahun 1966 terjadi krisis/perpecahan politik dan ekonomi yang
parah
2. Puncak perpecahan pilitik adalah terjadinya Gerakan 30 September 1965 (Gestapu) oleh
PKI
3. Krisis politik dan ekonomi menyebabkan lahirnya Tri Tura (tiga tuntutan rakyat), isinya:
Turunkan harga, Bubarkan PKI, Bersihkan kabinet Trikora dari unsur PKI
4. Pada akhirnya melahirkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden
Soekarno kepada Letjen. Seoharto supaya memulihkan keadaan yang centang perenang
5. Pemerintahan Orde Baru awalnya berhasil membawa stabilitas politik, keamanan dan
ekonomi sampai akhirnya menjadi otoriter dengan merangkul ABRI.

8. F. Pelaksanaan UUD 1945 masa Reformasi—sekarang 22 Mei 1998 –
sekarang
1. Pertengahan 1997 gelombang krisis moneter melanda diikuti krisis ekonomi,
politik, social, HAM,
kepercayaan, hokum, yang parah terbuka dan tak terbendung
2. Sejak 1997 semua mahasiswa dan segenap elemen bangsa di seluruh Indonesia
demonstrasi tak Berkesudahan
3. Tuntutannya tidak lain dari supremasi hukum, pemberantasan KKN,
pengusutan pelanggaran HAM berat, pelucutan peran dwi fungsi ABRI, dan
desentralisasi (otonomi daerah)
4. Puncaknya rejim pemerintahan Orba yang otoriter dan korup jatuh pada 22
Mei 1998

9. Penyimpangan yang dilakukan pada orde lama antara lain :
1. terlalu banyak pembangunan fisik tanpa pembangunan mental masyarakat
2. terlalu dekat dengan komunisme
3. terlalu berambisi menyatukan nasionalisme agama dan komunis yang notabene
amat bertentangan antara agama dan komunis
4. banyak hak rakyat yang terabaikan
5. MPRS mengangkat ir.soekarno sbg presiden seumur hidup
6. Penyimpangan ideologis, konsepsi pancasila berubah mjd nasakom (nasionalis,
agama, komunis)
7. Kaburnya politik luar negeri yang bebas aktif mjd "politik poros-porosan"
(mengakibatkan indo keluar dr pbb)
8. DPR hasil pmlu 1955 dibubarkan presiden
9. Hak budget DPR tidak brjln lagi stlh th 1960
Penyimpangan Pada Pemerintahan Orde Lama

10. Penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru
a. pemilihan umum yang tidak jujur
b. monoloyalitas,pengekangan kebebasan berpolitik bagi pegawai negri
sipil untuk mendukung partai politik ttt
c. interpensi pemerintahan terhadap lembaga peradilan
d. pengekangan kebebasan mengemukakan pendapat (penculikan
aktivis)
e. format politik yang tidak demokratis
f. maraknya praktik kkn
g. pembatasan partai politik
h. kebebasan pers

11. a. Dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat dibutuhkan sistem
yang mengatur ketatanegaraan yang dimengerti oleh rakyatnya serta penyelenggaraannya.
b. Pembuatan UUD 1945 sebagai sistem ketatanegaraan memerlukan proses yang sangat
panjang. Dimulai dari awal kemerdekaan sampai pada saat sekarang ini yaitu reformasi telah
banyak dilakukan perubahan maupun amandemen demi kesempurnaan suatu UUD. Setiap
pasal dalam tubuh UUD 1945 sangat mempunyai makna yang terkandung di dalamnya juga
telah banyak kejadian yang menjadi bersejarah demi mempertahankan Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai pondasi bangsa Indonesia.
c. Penyimpangan yg terjadi pada masa pemerintahan orde lama menyebabkan banyak rakyat yg
kehilangan haknya dan penyelewengan terhadap pancasila pun terjadi, Sedangkan
penyimpangan yg terjadi pada pemerintahan orde baru menyebabkan rakyat kehilangan
kebebasannya dalam berpendapat, dan praktek KKN pun terjadi yg berakibat membuat
banyak rakyat kecil semakin menderita akibat banyak pejabat yg melakukan KKN.