1. Dokumen tersebut membahas definisi fraud dan korupsi menurund undang-undang, para ahli, serta jenis dan dampaknya. Fraud didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan merugikan pihak lain, sedangkan korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Keduanya memiliki dampak besar, terutama di negara berkembang.

1. fraud
Secara harfiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah
dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. Istilah kecurangan yang
ditulis oleh Tunggal (2012:189) diartikan sebagai “Penipuan di bidang keuangan yang disengaja,
yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain”.
Menurut Albrecht et al. (2012:6) pengertian kecurangan (fraud) dalam bukunya Fraud
Examination adalah “Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which
human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over
another by false representations”. Pengertian kecurangan (fraud) di atas adalah istilah umum, dan
mencakup bermacam-macam arti dimana kecerdikan manusia dapat menjadi alat yang dipilih
seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan representasi yang salah.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) menjelaskan definisi kecurangan (fraud) adalah “Setiap
tindakan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan
keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam
laporan keuangan untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari
perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau
penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak
disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.
Pengertian kecurangan (fraud) menurut Hall (2011:113) dalam bukunya “Principles of
Accounting Information Systems” menyatakan bahwa “Fraud denotes a false representation of
material fact made by one party to another party with the intent to deceive and induce the other
party to justifiably rely on the fact to his or her detriment”.
Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan beberapa pasal yang
mencakup pengertian kecurangan (fraud) adalah:
1. Pasal 362: Pencurian (definisi KUHP: “mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”);

2. 2. Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun
menghapuskan piutang”);
3. Pasal 372: Penggelapan (definisi KUHP: “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”);
4. Pasal 378: Perbuatan Curang (definisi KUHP: “ dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan
piutang”);
5. Pasal 396: Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit;
6. Pasal 406: Menghancurkan atau merusakkan barang;
7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus
diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999). (Tuanakotta, 2007:95).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah
serangkaian tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu,
yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dari dalam ataupun luar instansi, untuk
mendapatkan keuntungan yang baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.
A. Faktor Pemicu Fraud (Kecurangan)

3. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga
dengan teori GONE, yaitu :
1. Greed (keserakahan)
2. Opportunity (kesempatan)
3. Need (kebutuhan)
4. Exposure (pengungkapan)
Faktor Greed dan Need adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan
(disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor opportunity dan Exposure merupakan faktor
yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor
generic/umum).
a. Faktor individu
1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed).
2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need), yang lebih cenderung
berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset
yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (pressure)
yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk
melakukan kecurangan.
b. Faktor generic

4. 1. Kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku
terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap
kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum
manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk
melakukan kecurangan daripada karyawan.
2. Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan
tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap
pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.
B. Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
a. Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka
mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance
meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
b. Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya
adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan
bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi
perusahaan dari kerugian.
c. Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk
mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
d. Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik
adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan
fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhdaap kebijakan
perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau
penyalahgunaan aset.

5. Pencegahan fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati.
Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan
telah dinikmati oleh pihak terntu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian
belum semuanya beralih ke pelaku fraud tersebut. Dan bila fraud sudah terjadi maka biaya yang
dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.
Untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan yaitu:
1. Membangun individu yang didalamnya terdapat trust and openness, mencegah benturan
kepentingan, confidential disclosure agreement dancorporate security contract.
2. Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi, standarisasi
kerja, aktifitas control dan sistem rewards and recognition.
3. Membangun sistem monitoring yang didalamnya terkandung control self sssessment,
internal auditor dan eksternal auditor.
Korupsi
Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang dan Para Ahli - Korupsi adalah suatu tindakan
yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu
negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Tidakkah kita melihat akhir-
akhir ini banyak sekali pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang banyak sekali
memberitakan beberapa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang oknumnya
kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdi untuk kemajuan bangsa ini.
Dalam tulisan yang singkat ini saya akan mencoba mengulas saecara singkat tentang pengertian
korupsi yang berdasarkan pada undang-undang dan para ahli. Semoga bermanfaat
Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang

6. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:
Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pengertian Korupsi Menurut Ilmu Politik
Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi,
ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan
untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga meninmbulkan kerugian bagi masyarakat
umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.
Pengertian Korupsi Menurut Ahli Ekonomi
Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai
pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau
nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang
berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah
satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.
Pengertian Korupsi Menurut Haryatmoko
Korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan kemampuan yang didapat dari posisinya
untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan demi kepentingan
keuntungan dirinya.

7. Pengertian Korupsi Menurut Brooks
Menurut Brooks, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas
yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.
Macam-Macam Korupsi
Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001
dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat
dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :
1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi

8. Menurut Aditjandra dari definisi tersebut digabungkan dan dapat diturunkan menjadi dihasilkan
tiga macam model korupsi (2002: 22-23) yaitu :
· Model korupsi lapis pertama
Berada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga
yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban
membayar denda ke kas negara, pemerasan (extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas
jasa datang dari birokrat atau petugas pelayan publik lainnya.
· Model korupsi lapis kedua
Jaring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan
yang mendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini
biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan
lingkupnya bisa mencapai level nasional.
· Model korupsi lapis ketiga
Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup internasional dimana kedudukan aparat
penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga
internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang
produknya terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jaring-jaring korupsi
internasional korupsi tersebut.
Dampak Korupsi
Dampak korupsi terhadap negara negara maju, baik sosialis maupun kapitalis, tidak membawa
bencana yang terlalu besar apabila dibandingkan dengan dampak korupsi yang ditimbulkan
terhadap negara negara terbelakang, baik sosialis maupun negara non sosialis. Dampak korupsi

9. yang lebih sedikit terhadap negara maju mungkin terjadi disebabkan oleh kualitas masyarakat
yang telah maju yang lebih tahu teknologi dan efisiensi sehingga mampu mengimbangi (tetap
stabil) akibat dampak buruk organisasi diperusahaan swasta.
Pada masyarakat terbelakang seperti di Negara Indonesia, korupsi memiliki dampak yang sangat
keras dikarenakan sistem yang dibangun memang tidak efisien. Korupsi memberikan dampak
ketergantungan pada berbagai manifestasi, memantapkan cengkeraman vested interest di dalam
negeri suatu negara. Satu contoh, pemilikan dan penguasaan sumber daya alam kita. Sangat
banyak terjadi, baik perseorangan maupun perusahaan swasta, diizinkan untuk mengeskploitasi
tambang dan hutan semaunya saja. Hal ini merupakan dampak korupsi yang terjadi pada elit
politik dan administrasi lokal dalam bentuk suap.
Dampak korupsi yang lain adalah merupakan penghalang industrialisasi yang nyata, yaitu yang
memberikan keuntungan untuk rakyat dari segenap lapisan. Pejabat pemerintah lokal
pedagangan dan perusahaan di masa kolonial, menjual bahan mentah dan mengimpor barang dari
barat dewasa inipun masih tetap memainkan peranan lama mereka dalam bentuk baru berkat
adanya ikatan keuangan yang mereka jalin bersama elit yang memerintah.
Selain itu, dampak korupsi merambah kebagian perekonomian dibagian harga barang dan jasa
diberbagai negara dunia ketiga. kerap terjadi pada pengusaha pabrik atau agen besar menyuap
pemerintah untuk meningkatkan keuntungan mereka dengan berusaha mempermainkan harga
barang dan jasa menurut teori ekonomi yang khususnya pada sembako yang sekarang ini pun
bisa jadi merupakan dampak dari korupsi di Indonesia.
Selain naik atau turunnya harga barang dan jasa, dampak korupsi juga mengakibatkan jatuhnya
mutu barang dan jasa. Para perusahaan menyediakan barang dan jasa dengan tidak
memperhatikan mutu dan penampilan karena telah menyuap para elit atau pejabat ataupun
karena pejabat telah memeras mereka untuk seperti itu. Hal ini sering mengakibatkan dampak
korupsi yang lebih besar lagi yaitu kekacauan dalam suatu kelompok bahkan negara yang
sekarang ini tanpa kita rasa terjadi di Indonesia
Sebenarnya masih banyak dampak dampak lain dari korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia,
akan tetapi, perlu kita lihat bahwa dampak korupsi diatas merupakan dampak utama yang sudah
sangat menghancurkan negara Indonesia ini yang akan melahirkan dampak dampak korupsi
lainnya.

10. Cara Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan Korupsi
Menurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita secara sadar untuk
menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk
melakukan korupsi tetap ada di hati para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi
karena faktor mental itulah yang sangat menentukan. Dalam melakukan analisis atas perbuatan
korupsi dapat didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu :
· Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi,
· Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi,
· Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.
Dari tiga pendekatan ini dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah dan memberantas
korupsi yang tepat yaitu :
· Strategi Preventif.
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab
timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga
dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat
meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam
pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
· Strategi Deduktif.

11. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu
perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut
akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu
perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu
hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.
· Strategi Represif.
Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi
hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.
Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di
segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Namun implementasinya harus dilakukan secara terintregasi.
Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak
dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati / pengamat masalah korupsi banyak
memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif
maupun secara represif antara lain :
1. Konsep “carrot and stick” yaitu konsep pemberantasan korupsi yang sederhana yang
keberhasilannya sudah dibuktikan di Negara RRC dan Singapura. Carrot adalah pendapatan netto
pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan,
pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan
cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. Sedangkan Stick adalah bila semua sudah
dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung,
karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman
mati.
2. Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini
perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti
korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama

12. dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik
untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya dijadikan sebagai bahan
kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang
bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus
memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.
3. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang
tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi
yang ada dengan menekankan prosedur structure follows strategy yaitu dengan menggambar
struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai
posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.
4. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah
kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui
gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak,
menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan
menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga
pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda
sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.
Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam
pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang
sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan
korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan
bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan
siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

13. Kondisi kerja pada PT.Telkom Indonesia saat ini sudah menerapkan Transparancy diantaranya setiap
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT.Telkom harus melalui proses Tender dan dilakukan
secara terbuka. Dan saat ini PT .Telkom sudah menggandeng KPK dalam pencegahan Korupsi di
Linkungannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan kerja sama dalam bidang komunikasi dengan
penyedia jasa telekomunikasi, yakni PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Hal tersebut dilakukan
dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pada Rabu (9/11) di Gedung KPK, Jakarta oleh Ketua
KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama PT Telkom Alex J. Sinaga.
Dalam sambutannya, Agus mengatakan kerja sama ini perlu diperkuat untuk mendukung upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini, kata Agus, tidak bisa dimungkiri bahwa kecanggihan
teknologi berdampak besar dan memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia.
"Termasuk KPK yang juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi,”
katanya.
Menurut Agus, dengan memanfaatkan teknologi informasi ini KPK ingin lebih jauh menggandeng
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Hal itu tidak terlepas dari peran para
mitra strategis KPK, seperti PT Telkom, yang memiliki lebih dari jutaan pelanggan.
Sementara itu, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Alex Sinaga merasa berkewajiban bagi
pihaknya untuk membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia berkomitmen untuk dapat
mengoptimalkan kerja sama ini dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang bebas dari korupsi.
"Seperti kita ketahui, korupsi sudah menjadi kejahatan yang luar biasa, perlu penanganan yang luar
biasa. Saya berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan korupsi dengan mendukung kinerja
KPK," ujar Alex.
Dalam penandatanganan kerja sama ini, turut hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Human
Capital Management PT Telkom Herdy R. Harman, Direktur Customer Service Dian Rachmawan, dan
Plt. Direktur Enterprise & Business Service Honesti Basyir.
Agar korupsi tidak dilakukan di tempat kerja kita,Pencegahan yang dilakukan
diantaranya:
1. Pemberian sanksi
Sanksi atau pemberian hukuman atau penegakan hukum adalah cara paling efektif untuk
memastikan bahwa tidak ada korupsi di tempat kita bekerja. Memberantas korupsi dengan
menggunakan pendekatan hukum yang kuat seringkali bisa sukses menghilangkan kebiasaan
korup dari orang-orang yang memang sudah bermental korup.
Karena vanishment atau sebuah hukuman yang tegas dapat memberikan dampak yang cukup
signifikan sehingga siapapun yang akan melakukan tentang korupsi akan berpikir kembali
sebelum melakukan aksinya.
2. Administrasi dan manajemen keuangan harus direformasi

14. Sistem administrasi dan manajemen keuangan adalah dua hal penting di perusahaan yang
seringkali kebobolan atau dijadikan sebagai ladang korupsi sehingga dua hal ini harus diperkuat.
Reformasi yang dilakukan bisa fokus pada peningkatan manajemen keuangan dan dengan
memperkuat lembaga audit. Reformasi di bidang administrasi seringkali memberikan dampak
yang cukup positif dalam pemberantasan korupsi.
Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah keterbukaan informasi anggaran yang akan
mencegah kebocoran dan penyalahgunaan sumber daya.
3. Transparansi dan akses informasi
Perusahaan-perusahaan yang bisa mengekang korupsi adalah perusahaan-perusahaan yang
memiliki sifat keterbukaan atau transparansi mengenai akses informasi. Karena akses informasi
bisa meningkatkan respon instansi sehingga secara bersamaan, hal tersebut akan memiliki efek
positif dimana setiap karyawan karyawan merasa bertanggung jawab untuk menjaga agar
perusahaan mereka tetap bisa berdiri dan sukses.
4. Membuka layanan SMS
Aduan mengenai korupsi yang terjadi di tempat kerja bisa melalui pesan singkat seperti SMS
dengan menyediakan nomor khusus. Adanya pusat aduan akan mempermudah siapapun yang
ingin melaporkan tindakan korupsi di tempat mereka bekerja. Selain itu, cara ini dianggap lebih
praktis dan lebih murah untuk memberantas korupsi.
5. Melatih dan memberikan pengetahuan kepada karyawan
Untuk bisa memberantas korupsi, maka orang-orang yang diharapkan tidak melakukan tindak
korupsi harus di edukasi, terutama dengan memberikan pengetahuan seputar korupsi mulai dari
bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara mengatasinya, hingga bagaimana cara mencegah
korupsi.
Semakin banyak pengetahuan seputar korupsi yang diketahui oleh karyawan dan berbagai
hukumnya, maka akan semakin besar kesadaran yang dimiliki oleh karyawan untuk mengawasi,
menghindari, atau melaporkan kegiatan-kegiatan yang digolongkan ke dalam tindak korupsi.
6. Kampanyekan anti korupsi
Mengkampanyekan anti korupsi di tempat bekerja adalah salah satu cara efektif untuk mencegah
tindak korupsi. Salah satu bentuk kampanye yang bisa dilakukan adalah dengan
memproklamirkan diri menjadi orang yang anti terhadap korupsi dan berjanji tidak akan
melakukan korupsi. Ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk memacu dan memotivasi
karyawan agar mereka mau menjauhi korupsi dan mencegah teman-temannya yang lain
melakukan hal serupa.