2. POINT – POINT KRITIS …..!!!!
• Usia produktif merupakan periode usia sexually
active
• Banyak pekerja berstatus migrant worker
(perantau) atau terpisah dari keluarga.
• Industri hiburan yang marak di sekitar tempat
kerja
• Stress pekerjaan yang membutuhkan refreshing
• Akses informasi di tempat kerja yang terbatas
(atau malah tidak ada?) tentang IMS/HIV
• Fenomena 3 M (Mobile Men with Money)
3. HIV & AIDS dan Ketenagakerjaan
• HIV dan AIDS sudah merupakan masalah serius bagi
sektor ketenagakerjaan
• Kasus AIDS lebih dari 85% pada kelompok usia
produktif.
• Usia produktif merupakan tulang punggung kegiatan
pembangunan dan bisnis
• Tempat kerja merupakan wilayah yang strategis untuk
menjangkau usia kerja
• Epidemi AIDS akan berdampak kegiatan usaha.
• Dunia kerja perlu aktif dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja utk
kepentingan dunia usaha itu sendiri.
4. HIV & AIDS dan Ketenagakerjaan
• Masih banyak yang belum mengetahui tentang
HIV/AIDS sehingga menimbulkan tindak dan sikap
stigma dan diskriminasi
• Diskriminasi terhadap ODHA mengancam prinsip dasar
dan hak bekerja, dan mengurangi upaya untuk
pencegahan dan perawatan
• Sarana penunjang di tempat kerja belum berfungsi
dalam pencegahan HIV/AIDS (Pelayanan Kesehatan
Kerja dan P2K3).
5. ALASAN : MENGAPA DIPERLUKAN
PENCEGAHAN HIV/AIDS DI DUNIA KERJA ?
1) Lebih dari 90% kasus pada kelompok
usia produktif (tulang punggung
pembangunan dan bisnis)
2) Tempat kerja adalah tempat strategis
untuk melakukan intervensi, untuk
menjangkau usia kerja
3) Epidemi AIDS berdampak terhadap
dunia bisnis (produktivitas, biaya TK).
6. ALASAN : MENGAPA DIPERLUKAN
PENCEGAHAN HIV/AIDS DI DUNIA KERJA ?
4) Banyak pekerja yang bekerja dengan situasi
dan pola kerja yang berisiko tinggi terhadap
terjangkitnya HIV/AIDS.
5) Banyak pekerja berisiko terinfeksi HIV dalam
pekerjaan yang dilakukan; spt. Pelayanan
kesehatan.
6) Pengetahuan tentang HIV/AIDS rendah
sehingga menimbulkan tindak dan sikap
stigma dan diskriminasi (mengancam prinsip
dasar dan hak bekerja, dan mengurangi upaya
untuk pencegahan dan perawatan).
7. PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
1. UU. No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. U.U. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Permennaker No. Per. 05/Men/1993 tentang Juknis
Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran
Santunan dan Pelayanan Jamsostek
4. Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang
Pelayanan Kesehatan Kerja
5. Kepmennakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat
Kerja
6. Keputusan Dirjen PPK No. 20/DJPPK/VI/2005 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
7. Permennakertrans No. Kep. 11/Men/2005 tentang P4GN di
tempat kerja.
8. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HIV/AIDS DI TEMPAT KERJA
KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/ MEN/IV/2004
• DILAKUKAN BERSAMA-SAMA OLEH :
–PEMERINTAH
–PENGUSAHA
–SERIKAT PEKERJA/BURUH
9. KEWAJIBAN PEMERINTAH
• Melakukan pembinaan thd program
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja
• Bersama-sama dengan Pengusaha dan
SP/SB atau sendiri2 melaksanakan upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja
• Dapat dilakukan dengan melibatkan fihak
ketiga dan atau ahli dibidang HIV/AIDS.
10. KEWAJIBAN PENGUSAHA
• Menetapkan kebijakan PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS di tempat
kerja (dpt dituangkan dalam PP atau PKB)
• Mengkomunikasikan kebijakan mell :
– Penyebarluasan informasi
– Penyelenggaraan pendidikan dan latihan
• Memberikan perlindungan kpd pekerja/buruh
dari tindakan dan perlakuan diskriminatif.
• Menerapan prosedur K3 khusus.
11. KEWAJIBAN SERIKAT
PEKERJA/SERIKAT BURUH
• Bersama-sama Pemerintah dan Pengusaha
atau sendiri-sendiri melaksanakan upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja;
12. KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/MEN/IV/2004
Pasal 2
(1) Pengusaha wajib melakukan upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja
(2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS di tempat kerja sebagaimana dimaksud ayat (1),
pengusaha wajib :
a. Mengembangkan kebijakan tentang upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja, yang dapat dituangkan
dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
b. Mengkomunikasikan kebijakan dengan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi melalui program pendidikan yang berkesinambungan
c. Memberikan perlindungan dari tindak dan perlakuan diskriminatif.
d. Menerapkan prosedur K3 khusus untuk pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan peraturan Per-UU dan
standar yang berlaku
13. Pasal 3 :
• Pekerja/Buruh Dengan HIV/AIDS berhak
mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja sama
dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan
peraturan per-UU-an yang berlaku
KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/MEN/IV/2004
14. Pasal 4 :
1) Pemerintah melakukan pembinaan
2) Pemerintah, pengusaha dan SP/SB
melaksanakan upaya pencegahan dan
penanggulangan (sendiri/bersama)
KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/MEN/IV/2004
15. Pasal 5 :
(1) Pengusaha atau pengurus dilarang melakukan tes
HIV untuk digunakan sebagai prasarat suatu proses
rekrutment atau kelanjutan status pekerja/buruh atau
kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
(2) Tes HIV hanya dapat dilakukan atas dasar sukarela
dengan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh
KEPMENNAKERTRANS NO. KEP. 68/MEN/IV/2004
(3) Apabila tes HIV dilakukan, pengusaha atau pengurus
wajib menyediakan konseling
16. TES HIV
• DILARANG digunakan untuk :
Persyaratan dalam proses rekrutmen
Kelanjutan status pekerja/buruh
Kewajiban pemeriksaan kesehatan rutin.
• DAPAT DILAKUKAN atas dasar :
Kesukarelaan
Dengan persetujuan tertulis
Menyediakan konseling sebelum dan sesudah tes
Dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian
khusus.
Tidak digunakan untuk sebagaimana ad. Dilarang
diatas
18. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
DI TEMPAT KERJA
KEPDIRJEN PPK NO. KEP. 20/DJPPK/VI/2005
TUJUAN :
Sebagai Pedoman Bagi Pengusaha dan Pekerja/Buruh Dalam
Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di
Tempat Kerja melalui Program K3.
LINGKUP PETUNUK TEKNIS PELAKSANAAN
A. Kebijakan (bentuk, isi)
B. Pendidikan
C. Perlindungan hak pekerja/buruh yang berkaitan dengan HIV/AIDS
D. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja khusus
E. Program pengendalian
20. KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Isi kebijakan :
i. Pernyataan komitmen pengusaha/pengurus
ii. Mengembangkan strategi dan promosi program
iii. Memberikan pendidikan kepada pekerja buruh
iv. Memberikan informasi tentang pelayanan testing,
konseling dan pelayanan yg dibutuhkan
v. Dilarang mewajibkan tes HIV
vi. Melarang segala bentuk stigmatisasi dan diskriminasi
vii. Menjaga kerahasiaan identitas pekerja/buruh dengan
HIV/AIDS
21. KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
Penerapan kebijakan :
i. Membuat kebijakan tertulis
ii. Mengkomunikasikan kebijakan
iii. Menyusun rencana pelaksanaan pendidikan
melalui program P2K3 dan PKK yang sudah ada
iv. Melaksanakan program
v. Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan
program
22. PENDIDIKAN
PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA
STRATEGI PENDIDIKAN :
i. Menyusun program pendidikan
ii. Melaksanakan pendidikan secara
berkesinambungan
iii. Memanfaatkan P2K3 dan atau PKK
23. PENDIDIKAN
PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA
CAKUPAN PENDIDIKAN :
i. Penjelasan ttg HIV/AIDS, cara penularan dan
pencegahannya
ii. Penjelasan IMS salah satu faktor risiko
terinfeksi HIV/AIDS
iii. Pemberian informasi ttg layanan pengobatan
IMS, VCT
iv. Penjelasan peraturan perundang-undangan
v. Metode pendidikan bersifat interaktif dan
partisipatif
24. PENDIDIKAN
PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA
PELAKSANAAN PENDIDIKAN :
i. Membentuk subkomite dalam kepengurusan P2K3 atau
PKK;
ii. Mempersiapkan dan membekali anggota P2K3 dan/ atau
personil PKK serta pekerja/buruh yang dipilih sebagai
penyuluh;
iii. Anggota P2K3 dan/atau personil PKK serta pekerja/
buruh yang dipilih setelah dididik wajib
menyelenggarakan pendidikan kpd seluruh
pekerja/buruh;
iv. Pekerja/buruh yang dipilih dan sudah dididik ditugaskan
untuk :
Menyebarluaskan informasi
Mempengaruhi pekerja/buruh
Memantau perilaku pekerja/buruh yang berisiko
terhadap penularan HIV/AIDS
25. Perlindungan Hak Pekerja Buruh Berkaitan Dengan
HIV/AIDS :
1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) :
• Memasukkan prinsip-prinsip tentang perlindungan dan
pencegahan HIV/AIDS dalam PP atau PKB
2. VCT
• Larangan wajib tes HIV
• Dalam hal tes HIV dilakukan, maka harus memenuhi persyaratan;
informed consent, mendapatkan konseling pra & pasca tes,
pemberitahuan hasil tes langsung kpd si pekerja.
3. Diskriminasi dan stigma
4. Pelayanan Kesehatan Kerja bagi pekerja/buruh dengan
HIV/AIDS
KEPUTUSAN DIRJEN PPK
NO. KEP. 20/DJPPK/VI/2005
26. PERLINDUNGAN
HAK PEKERJA/BURUH
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) :
a) Menyusun dan menetapkan kebijakan harus
berkonsultasi dengan wakil pekerja/buruh
dan atau SP/SB
b) Bersama-sama (pengusaha/pengurus, wakil
pekerja/buruh dan atau SP/SB) memasukkan
dalam PP atau PKB
27. PERLINDUNGAN
HAK PEKERJA/BURUH
KONSELING DAN TESTING SUKARELA :
a) Larangan tes untuk tujuan tertentu;
b) Tes dapat dilakukan :
Atas dasar kesukarelaan dengan persyaratan
tertentu;
Bagi pekerja yg akan dipekerjakan pd lingkungan
kerja yg mungkin menimbulkan pajanan HIV;
Utk tujuan survei pemantauan epidemiologi dgn
persyaratan anonim; memenuhi prinsip etika
riset, ilmiah serta profesi; melindungi
kerahasiaan ;
28. PERLINDUNGAN
HAK PEKERJA/BURUH
DISKRIMINASI DAN STIGMATISASI :
a) Larangan tindak dan sikap diskriminasi;
b) Upaya meniadakan stigma;
c) Menghormati hak azasi dan menjaga martabat;
d) Tindakan disiplin yang melakukan tindakan
diskriminasi dan stigmatisasi;
e) Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS :
berhak untuk terus bekerja selama mampu;
bertindak secara bertanggungjawab untuk mencegah
penularan;
didorong menginfo jika pekerjaan yg akan dilakukan
menimbulkan potensi risiko penularan.
30. Pelayanan Kesehatan Kerja pekerja dengan
HIV/AIDS :
a. Pekerja/buruh dengan HIV +, mempunyai gejala
penyakit umum berhak mendapatkan PKK dan
JPK
b. Pekerja/buruh dengan HIV/AIDS, dikategorikan
PAK berhak mendapatkan JKK
c. Pekerja/buruh dengan HIV +, dan telah masuk
stadium AIDS, bukan PAK tidak berhak
mendapatkan JPK dan JKK
d. PKK tidak wajib menyediakan obat ARV
KEPUTUSAN DIRJEN PPK
NO. KEP. 20/DJPPK/VI/2005
31. Penyakit yang
diakibatkan oleh :
Penyakit Kelamin
AIDS
Alkohol
TIDAK DITANGGUNG
DALAM PROGRAM JPK
JAMSOSTEK
PERMENNAKER NO. PER. 12/MEN/2007
TENTANG JUKNIS PENDAFTARAN KEPESERTAAN,
PEMBAYARAN IURAN, PEMBAYARAN SANTUNAN DAN
PELAYANAN JAMSOSTEK
32. PROSEDUR K3 KHUSUS
1. Langkah-langkah pencegahan dan
pengendalian;
2. Pengawasan terhadap Infeksi di tempat
kerja;
3. Program gawat darurat dan pertolongan
pertama.
33. PROSEDUR K3 KHUSUS
1. Langkah-langkah pencegahan dan
pengendalian;
a) Syarat-syarat K3
b) Menunjukkan yang berisiko penularan
c) Pekerja mamatuhi instruksi dan prosedur
d) Pendidikan dan latihan khusus dan
menyediakan perlengkapan
e) Pengendalian (identifikasi bahaya, penilaian
risiko, pengendalian risiko).
34. PROSEDUR K3 KHUSUS
2. Pengawasan terhadap Infeksi di tempat kerja;
a) Kewaspadaan universal
b) Penularan HIV pada pekerja
3. Program gawat darurat dan pertolongan
pertama.
a) Penanganan terhadap pekerja yang kemungkinan
terpajan darah/cairan tubuh
b) Persyaratan pelaksanaan P3K.
35. MONITORING DAN EVALUASI
BERTUJUAN UNTUK mengetahui :
1. Efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur
di tempat kerja
2. Efektivitas penyebarluasan informasi dan
pelaksanaan program pelatihan
3. Tingkat kepatuhan dalam melaksanakan
persyaratan K3
4. Pendataan kasus kecelakaan
5. Efektivitas tindakan yang dilakukan dan follow
up
36. 10 Kaidah ILO tentang HIV/AIDS
1. Pencegahan HIV/AIDS sebagai persoalan dunia kerja
2. Non diskriminatif
3. Kesetaraan jender
4. Kesehatan Lingkungan Kerja
5. Dialog sosial
6. Larangan skrining tujuan pemisahan dalam proses rekrutmen
dan kerja
7. Kerahasiaan
8. Kelanjutan status hubungan kerja
9. Pencegahan
10. Kepedulian dan dukungan
