2. Terlindunginya
hak-hak pekerja
KONDISI SAAT INI
P
(Plan)
C
(Check)
A
(Act)
D
(Do)
Pengawasan
NK
KONDISI
SAAT INI
U U
13-2003
Masih banyak pelanggaran norma kerja (Data .......?????????)
3. 3
Bisnis Proses Pengawasan Ketenagakerjaan
Objek Pengawasan :
Tempat Kerja,
Riksa:
Riksa Pertama
Riksa Berkala
Riksa Khusus
Laporan Hasil
Pengawasan
Kab/Kota (UPT)
Ka Disnaker Provinsi
Pusat
Rekomendasi
Laporan Hasil Pengawasan
Menaker
Aparat Pengawas:
- Pegawai Pengawas
- Ahli
Informasi/Pengaduan
Kasus
Rutin
UU No.13/2003
UU No.21/2003
UU No. 23/2014
UU No.3/1951
UU No.13/2003
UU No.21/2003
4. INSTRUMEN
UTAMA
BINWASNAKER
PEGAWAI TEKNIS BERKEAHLIAN KHUSUS DITUNJUK MENTERI & DISERAHI
TUGAS MENGAWASI SERTA MENEGAKKAN PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN KETENAGAKERJAAN.( UU No. 3 / 1951, Ttg
Pengawasan Perburuhan dan Perpres No. 21/2010 ttg Pengawasan Ketenagakerjaan)
PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN ADALAH FUNGSI NEGARA.
(UU No. 21/2003 Ttg Pengesahan Convensi ILO No.81 Mengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan dlm Industri dan Perdagangan)
MELAKSANAKAN FUNGSI
NEGARA
5. Dasar Hukum
UU No. 3Thn 1951 tentang Pernyataan berlakunya UU
Pengawasan PerburuhanTahun 1948 No.23 dari RI untuk
seluruh Indonesia;
UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Kepmennaker No.224/Men/2003 ttg Kewajiban Pengusaha
yang Mempekerjakan Perempuan pada Malam Hari ;
Konv.ILO No.100 (UU No.80/57) Pengupahan Bagi Laki-laki
&Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya ;
Konv.ILO No.111 (UU No.21/99) Diskriminasi Dalam
Pekerjaan & Jabatan ;
Konv.PBB (UU No.7/84) Penghapusan Diskriminasi
Terhadap Perempuan ;
UU no.39 tahun 2004 ttg PenempatanTenaga Kerja ke LN.
5
6. Sifat Kebijakan Perlindungan
Pekerja Perempuan :
PROTECTIVE :
Kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada perlindungan
fungsi reproduksi
CORRECTIVE :
Kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada peningkatan
kedudukan pekerja perempuan (pemberdayaan pekerja
perempuan)
NON DISKRIMINATIF :
Kebijakan-kebijakan yang diarahkan pada kesetaraan hak &
kewajiban
6
7. Protective, meliputi:
1. Perlindungan Pada Masa Haid (psl 81)
Pekerja perempuan tdk diwajibkan bekerja pada hari pertama
dan kedua pada waktu haid, dengan ketentuan :
- Merasakan sakit;
- Memberitahu Pengusaha;
- Pelaksanaan diatur dalam PK, PP, PKB.
7
2. Perlindungan Sebelum & Sesudah Melahirkan
(psl 82)
Pekerja perempuan berhak istirahat 1,5 bulan sebelum
saatnya melahirkan & 1,5 bulan sesudah melahirkan
(berdasarkan perkiraan dokter/bidan) …..> lamanya istirahat dpt
diperpanjang berdasarkan surat keterangan dr/bidan baik sblm maupun sesdh
melahirkan
8. 3. Perlindungan sesudah gugur kandung
Pekerja perempuan diberi waktu istirahat 1,5 bulan
sesudah gugur kandung (berdasarkan surat keterangan
dokter kandungan atau bidan)
8
4. Kesempatan untuk menyusui (psl 83)
Pekerja/buruh perempuan yg anaknya masih
menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya, jika hal itu harus dilakukan
selama waktu kerja.
5. Larangan kerja malam bagi pekerja perempuan
yang hamil
Pekerja perempuan hamil dilarang bekerja antara pukul
23.00 s.d. pukul 7.00 jika menurut keterangan dokter
hal itu berbahaya bagi dirinya dan kandungannya
9. Corective, meliputi:
1. Larangan PHK bagi pekerja perempuan karena
menikah, hamil, melahirkan,gugur kandungan, atau
menyusui bayinya (psl 153)
2. Perlindungan pada saat bekerja dimalam hari ;
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan
pada malam hari berkewajiban utk:
a) Memberikan makanan dan minuman bergizi (1400
kalori) ;
b) Menjaga kesusilaan dan keamanaan ;
c) Menyediakan angkutan antar jemput ;
d) Usia pekerja 18 tahun keatas.
3. Perlindungan terhadap pekerja perempuan yang
bekerja keluar negeri (dalam mencegah trafiking)
9
10. Non Diskriminatif, meliputi:
1. Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan
dan adanya perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha.
(pasal 5 dan 6 UU No.13/2003)
2. Adanya pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan
wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Konv.ILO No.100
/ UU No.80Th 57)
3. Adanya kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan
tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama,
politik dan asal dalam masyarakat (Konv.ILO No.111 / UU
No.21Th 99)
10
11. 4. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan pada lapangan pekerjaan meliputi:
a. Hak untuk bekerja (sebagai hak azasi) ;
b. Hak atas kesempatan kerja yg sama termasuk kriteria
seleksi dalam penerimaan pegawai;
c. Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, hak promosi,
jaminan pekerjaan serta memperoleh pelatihan kejuruan
;
d. Hak untuk menerima upah yg sama dengan pekerja laki-
laki atas pekerjaan yang sama nilainya ;
11
12. e). Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal
pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia
dan cuti yang dibayar ;
f). Hak atas perlindungan K3 termasuk fungsi
reproduksi
12
13. Bentuk Ketidakadilan terhadap
pekerja perempuan di Tempat Kerja
Penerimaan pekerja (lowongan kerja) ;
Kesempatan mengikuti pelatihan & promosi ;
Partisipasi dalam pengambilan keputusan ;
Perbedaan upah ;
Perbedaan dalam perlindungan jaminan sosial
(JPK) ;
Perbedaan dalam usia pensiun ;
PHK bagi pekerja perempuan yang menikah.
13
14. Norma Kerja Perempuan
UPAH
Pelatihan &
Penempatan
TK
Hubungan
Kerja
Jaminan
Sosial TK Pelatihan
diutamakan
pria
Tunjangan
Keluarga
Kerja Malam
Pelanggaran – pelanggaran
Diskriminasi
16. KetentuanPidanadanSanksiAdministratif
Pasal 187
(1). Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam
pasal 76 , dikenakan sanksi pidana kurungan paling
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
100.000.000. (seratus juta rupiah).
(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan tindak pidana pelanggaran.
16
17. Upaya Yang Telah Dilakukan
1. Diklat Pengawas Ketenagakerjaan secara rutin di tingkat
Pusat baik klasikal maupun DJJ;
2. Mendorong Daerah untuk menyelenggarakan Diklat
Pengawas di daerah masing-masing berkoordinasi dg Pusat
(standar Diklat + Penceramah dari Pusat);
3. Melakukan Bimtek bagi Pengawas Ketenagakerjaan di
Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Pengawas
Ketenagakerjaan;
4. Menyusun pedoman/petunjuk teknis bagi Pengawas
Ketenagakerjaan untuk mempermudah melakukan
Pengawasan;
5. Rapat Koordinasi (Nasional/Daerah) untuk menyamakan
persepsi dalam melakukan pengawasan/ penegakan hukum;
17
18. 5. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan (NKP) agar dapat
diketahui & dilaksanakan di daerah;
6. Membangun jaringan informasi pengawasan
Ketenagakerjaan melalui Forum Komunikasi & Informasi
dalam wadah Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan;
7. Surat Menteri kepada Gubernur, Bupati,Walikota agar
mengoptimalkan pengawas ketenagakerjaan pada unit
kerja pengawasan ketenagakerjaan;
8. Adanya SE Menakertrans tentang peningkatan
pengawasan terhadap penempatanTKI yang bekerja ke
luar negeri dalam rangka mencegah trafiking;
18
19. 9. Pembentukan dan pemberdayaan kader norma kerja
perempuan;
10. Menyusun Pedoman dan melakukan BimbinganTeknis
tentang pengawasan dalam mencegah trafiking
terhadap pekerja perempuan ;
11. Menyusun Pedoman dan melakukan BimbinganTeknis
tentang pengawasan pencegahan diskriminasi &
pengarusutamaan gender ditempat kerja;
19
20. 12. Melakukan pengkajian terhadap pekerja perempuan
yang bekerja dengan sistem Putting Out System (POS);
13. Pengkajian dalam rangka perlindungan pekerja
perempuan yang bekerja diluar Hubungan Kerja;
14. Mendorong Daerah untuk meningkatkan pengawasan
terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada
malam hari dalam rangka mencegah trafiking.
20
21.
Meningkatkan :
Sosialisasi Norma Kerja Perempuan kepada
Pengusaha/Apindo, SP/SB
Sinkronisasi program pusat & daerah
Pembinaan dan pengawasan khususnya norma
kerja perempuan
Penegakan Ketaatan penerapan Norma Kerja
Perempuan;
Kualitas pengawas KK melalui Bimtek
Penguatan
STRATEGI & PROGRAM
Pemecahan Masalah
