Usaha pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19 meliputi pemberian perlindungan hukum, sosial, ekonomi, dan teknis. Kebijakan K3 dirumah sakit mencakup pelatihan, penyediaan APD, prosedur penanganan infeksi, dan penelusuran kontak untuk mencegah penularan di kalangan tenaga kesehatan. Namun, penerapan kebijakan bervariasi di rumah sakit tingkat atas dan

1. Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3): Melindungi
Tenaga Kesehatan Indonesia
Selama Pandemi COVID-19
Sri Wuryanti (01210100013)

2. Update: 8 Agustus 2022
751
670
398
80
51
48
46
12
8
7
5
4
3
2
1
1
Dokter
Perawat
Bidan
Lain-lain
ATLM
Apoteker
Dokter Gigi
Rekam Radiologi
Terapis Gigi
Sanitarian
Tenaga Farmasi
Petugas Ambulan
Elektromedik
Epidemolog
Entomolog Kesehatan
Fisikawan Medik
2087 Tenaga Kesehatan Indonesia Meninggal Selama COVID-19
Sumber: https://nakes.laporcovid19.org/statistik

3. Usaha Pemerintah Indonesia dalam Melindungi
Tenaga Kesehatan Selama Covid 19
Perlindungan hukum bagi profesi tenaga
kesehatan yang bekerja dalam pandemi
covid 19 berdasarkan Pasal 57 Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Tenaga Kesehatan dan Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesa Nomor 32
Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan
Pemerintah
UU

4. Perlindungan Hukum Kerja Bagi Tenaga Kesehatan
Secara teoritis, terdapat tiga jenis perlindungan hukum kerja yaitu perlindungan hukum
secara social, ekonomi dan teknis. Perlindungan social dan ekonomi bagi tenaga kesehatan
selama pandemic covid-19 ditanggung oleh pemerintah sesuai KMK Nomor
HK.01.07/MENKES/446/2020 berkaitan dengan pembiayaan bagi dokter/nakes yang
memerlukan perawatan dan pengobatan infeksi COVID-19 serta pemberian insentif kepada
nakes yang terlibat langsung dalam penanganan covid-19 dengan besaran tergantung
assessment risiko paparan COVID-19 sesuai dengan surat Menkeu Nomor S-
239/MK.02/2020.
Sementara perlindungan teknis berupa pengadaan alat-alat penunjang bagi tenaga
kesehatan seperti APD serta penerapan K3 dalam penanganan pandemi Covid-19.

5. Peran K3 untuk mengurangi risiko bagi tenaga
kesehatan selama pandemic COVID-19
1. Meminimalkan penularan virus di titik-titik kritis di rumah sakit.
2. Meningkatkan proses pemeriksaan dan tes untuk mengidentifikasi individu
yang terinfeksi secara lebih cepat.
3. Meningkatkan proses penelusuran kontak dan membuat sistem pelaporan
yang akurat dan real-time.
4. Memastikan sarana dan prasarana serta lingkungan mendukung pencegahan
infeksi.
5. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf tentang mitigasi risiko.
6. Mengawasi dan memantau kepatuhan terhadap protokol pengendalian infeksi.
7. Mengevaluasi dampak psikologis dan fisik pada tenaga kesehatan yang bekerja
menangani pandemi.

6. PENERAPAN KEBIJAKAN K3 UNTUK PENANGANAN COVID-19
Perawat yang akan ditugaskan menangani pasien COVID-19 mendapatkan pelatihan intensif secara rutin
untuk menjaga dan memperbarui kemampuan mereka menangani pasien COVID-19 secara aman serta
meminimalkan risiko penularan.
Sebagai bagian dari pengurangan risiko kesehatan, manajemen memprioritaskan staf dengan tingkat risiko
infeksi yang tampaknya lebih rendah. Rumah sakit Kelas A dan B menyediakan akomodasi bagi perawat
yang ditugaskan merawat pasien COVID-19. Beberapa rumah sakit memberlakukan giliran kerja dua
minggu penuh diikuti dengan libur dua minggu, guna mengurangi paparan staf terhadap virus. Perawat
yang telah menyelesaikan giliran kerja melakukan tes usap sebelum pulang.
Namun, prosedur dan fasilitas ini tidak tersedia di semua rumah sakit. Rumah sakit Kelas C, sebagai rumah
sakit nonrujukan, mengikuti giliran kerja normal (pra-COVID), dengan staf bekerja dan pulang ke rumah
setiap hari.
Pelatihan dan Manajemen SDM

7. PENERAPAN KEBIJAKAN K3 UNTUK PENANGANAN COVID-19
Rumah sakit menyediakan APD untuk tenaga Kesehatan. Perawat dan dokter yang menangani pasien
COVID-19 wajib mengenakan APD Level 3, sedangkan tenaga Kesehatan yang merawat pasien
nonCOVID-19 menggunakan APD Level 2, sebagaimana diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan
tentang penanganan COVID-19. APD Level 3 terdiri dari pakaian hazmat, sarung tangan, penutup sepatu,
masker, pelindung wajah, kacamata, dan jarring rambut. Rumah sakit juga menyediakan ruangan khusus
dan prosedur terperinci untuk memasang dan melepas APD Level 3.
APD

8. PENERAPAN KEBIJAKAN K3 UNTUK PENANGANAN COVID-19
Langkah pertama ketika terjadi indikasi tenaga kesehatan terinfeksi Covid-19 adalah pemeriksaan dan tes.
Di rumah sakit A1, staf segera diberhentikan dari tugas jika hasil tes menunjukkan positif terinfeksi Covid-
19. Namun di RS B1, karena keterbatasan sumber daya, staf tetap bertugas sampai hasil tes usap keluar.
Jika tes usap menunjukkan hasil positif, tes lebih lanjut seperti radiografi dada dan penilaian tingkat
keparahan gejala digunakan untuk menentukan staf dapat melakukan isolasi mandiri atau harus dirawat
Penelusuran kontak adalah prosedur penting lainnya, dimana dilakukan dengan memeriksa kondisi
kesehatan orang-orang yang pernah berhubungan dengan staf yang terinfeksi, baik rekan kerja maupun
anggota keluarga.. Secara umum, mereka yang pernah melakukan kontak dekat dengan pasien Covid-19
dan tidak menggunakan APD memadai akan menjalani tes usap. Jika hasilnya negatif, mereka dapat
kembali bertugas. Namun di beberapa rumah sakit (misalnya, B3), penelusuran kontak tidak efektif karena
kurangnya kesiapan manajemen dan terbatasnya sumber daya.
Prosedur Penanganan Infeksi Covid-1 9 Pada Tenaga Kesehatan

9. Sanksi Bagi Pelanggaran K3
Jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja yaitu Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 untuk pihak yang melakukan pelanggaran K3 berupa kurungan paling lama
tiga bulan atau denda paling tinggi Rp. 100.000,00 . Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal
190 juga mengatur tentang K3 namun tidak ada sanksi pidana bagi pihak yang melanggar. Sanksi ini
diberikan kepada Direktur Rumah sakit sesuai dengan pengawasan dari ahli keselamatan kerja atau tenaga
teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga
Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 190 ini hanya memuat sanksi administrative bagi perusahaan
yang tidak menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik. Sanksi
administrative itu berupa teguran, pembatasan kegiatan usaha, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan
usaha, pembatalan pendaftaran, pembatalan persetujuan, penghentian sementara sebagian/seluruh alat
produksi, sampai dengan pencabutan usaha.

10. Referensi
Indonesia kementrian kesehatan, Surat Edaran Menteri KesehatanRI No. HK 02.01/MENKES/3030/2020
tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19)
Indonesia, Kementrian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Menteri Kesehatan Tetapkan 132 Rumah Sakit
Rujukan COVID-19. 11 May; Retrieved from Infeksi Emerging: https://covid19.kemkes.go.id/situasi-
infeksi-emerging/info-corona-virus/menteri-kesehatantetapkan-132-rumah-sakit-rujukancovid-
19/#.Xuqkd5ozbIV.
Prajogo D., Sohal A., Dewi R.S., Dewi D.S., Sudiarno A., Widyaningrum R., Rahman A., Maryani A., Sebastian
E., Brown H., (2021), ‘Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3): Melindungi Tenaga Kesehatan
Indonesia Selama Pandemi COVID-19’, The Australia-Indonesia Centre.
Praseptyorini, V., Rokhim, A. and Suratman, 2022. Perlindungan hukum bagi profesi tenaga kesehatan yang
bekerja dalam pandemi covid 19 berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014.
DINAMIKA, 28(1), pp.3215-3234.

11. THANKS