5. KESEHATAN KERJA
Kesehatan
Kerja
Spesialisasi dalam
ilmu kesehatan dan
kedokteran beserta
prakteknya
Tujuan : Agar pekerja
memperoleh derajad
kesehatan setinggi-
tingginya :
1. Fisik
2. Mental
3. Sosial
usaha-usaha
pencegahan/Promkes :
1. Preventif
2. Promotif
Pengendalian :
1. Penyakit
2. Gangguan kesehatan
Diakibatkan oleh faktor-
faktor pekerjaan dan
lingkungan kerja serta
terhadap penyakit-
penyakit umumnya
Joint ILO/WHO Committee tahun 1995
Berkaitan erat dengan
pekerjaan & Ling.
Kerja
3. Kuratif
4. Rehebilitatif
Sifat : Medis
Permenakertrans No 3 Tahun 1982
11. Tugas
Pokok
PKK
Pembinaan dan Pengawasan Ling. Kerja
Pembinaan dan Pengawasan Penyesuaian kerja TK
Pemeriksaan TK
Bin-was perlengkapan Kesja
Melakukan pencegahan & pengobatan thd. penyakit
umum & PAK
Melakukan P3K
pengawasan perlengkapan kesehatan & saniter
Pendidikan Kesehatan u/ naker
dan latihan P3K
Nasihat Pembuatan Tempat Kerja,
gizi kerja, makanan naker
Rehabilitas KK/ PAK
Pembinaan dan Pengawasan
TK Kelainan Khusus
Laporan berkala PKK
kepada pengurus
Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 (Pasal 2)
17. Program minimal kesehatan kerja dijabarkan dalam dua
komponen
a. Pemeriksaan kesehatan pekerja pada awal, berkala dan khusu.
b.Diagnosis dan pengobatan penyakit atau kecelakaan akibat kerj,
termasuk rehabilitasinya.
c. Pertolongan pertama dan pengobatan kecelakaan yang bukan akibat
kerja.
d.Pendidikan akan bahaya potensial akibat kerja.
e.Program pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri.
f. Inspeksi berkala dan evaluasi lingkungan dan tempat kerja.
g. Studi tentang toksikologi bahan kimia.
h.Studi epidemiologik pengaruh lingkungan kerja.
i. Imunisasi penyakit infeksi.
j. Pencatatan medik kesehatan kerja.
k. Ikut serta dalam penentuan dan evaluasi asuransi kesehatan dala
perusahaan.
l. Evaluasi efektivitas program kesehatan kerja.
1. Komponen pokok (essential component)
18. Next…
a. Penyediaan fasilitas kesehatan sederhana dan non
occupational.
b. Pengobatan berulang dan non occupational yang
disediakan untuk mencegah hilangnya waktu kerja.
c. Program konsultasi untuk memecahkan masalah
yang berkaitan dengan kesehatan.
d. Pendidikan kesehatan yang lebih mendalam.
e. Pemantauan angka absen karena sakit.
f. Imunisasi penyakit infeksi yang lebih lengkap.
g. Koordinasi dengan unit lain di luar perusahaan
2. Komponen Pilihan (Elective Component)
19. Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 (Pasal 4 dan 5)
TATA CARA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Diselenggarakan
sendiri oleh pengurus
Diselenggarakan secara bersama
antar beberapa perusahaan
Diselenggarakan secara bersama
antar (yankes, dokter)
• Poliklinik perusahaan
• RS perusahaan
• JPKK (Jaminan Pelayanan Kesehatan
Kerja) Dokter praktek swasta
• Puskesmas
• Poliklinik swasta
• RS, dll
20. Sumber : http://www.depkes.go.id Dipublikasikan Pada : Senin, 22 Januari 2018
Tahun 2018 → 147.000 kasus kecelakaan kerja sepanjang 2018, atau 40.273 kasus setiap hari
https://wartakota.tribunnews.com/2019/08/28/data-bpjs-ketenagakerjaan-setiap-hari-terjadi-40273-kasus-
kecelakaan-kerja.
21. Variasi Kesehatan akibat kerja
Prakerja Masa kerja Purna kerja
sehat sehat sehat
sehat sehat
sehat sehat
sehat sehat sehat
sakit sakit
sakit
meninggal
a
b
c
d
Mana yang terbaik?
23. Syarat Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja
1) Disyahkan Direktur (Dirjen Binwasnaker) / Disnaker. Prop.
2) Dipimpin & dijalankan (dibawah tgg.jwb.) dokter yg disetujui
o/ Direktur & Disnaker. Prov.
3) Syarat Dokter yg ditunjuk & menjalankan PKK :
• Memahami perpu K3, khususnya dibidang kesehatan
kerja,
• Memenuhi persyaratan profesional yg disyahkan o/
instansi berwenang.
4) PKK diberikan sesuai perkembangan IPTEK
5) Perusahaan yg tlh. menyelenggarakan PKK hrs buat lap.
1 bln/x & disampaikan kpd Disnaker prov (tembusan :
disnaker Kabupaten/Kota & Depnakertrans up. Direktur
Pengawasan Kesehatan Kerja)
Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus sudah
mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)
24. Personel Terkait Penyelenggaraan PKK:
• Dokter :
• UU No. 1/ 1970 pasal 8
• Permennaker No. 01/1976 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi
Dokter Perusahaan;
• Permennaker No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga
Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
• Paramedis :
• Permennaker No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi
Tenaga Paramedis Perusahaan
• Ahli K3 :
• Permennaker No. 02/1992 ttg TT Cara Penunjukkan Kewajiban &
Wwng ahli K3
• Ahli K3 Kimia dan Petugas K3 Kimia :
• Kepmennaker No. 187/1999 ttg Pengendalian Bahan Kimia
Berbahaya di Tempat Kerja
25. PENYELENGGARAAN PKK (SESUAI PERMENAKERTRANS
03/MEN/1982)
TERGANTUNG: JUMLAH NAKER
TINGKAT BAHAYA
JUMLAH
NAKER
TINGKAT
BAHAYA
BENTUK FREK.PELAYANAN
>500 ORG - KLINIK DOKTER:TIAP HARI
PARAMEDIS:TIAP HARI
200-500 RENDAH KLINIK DOKTER: 2 HARI / MINGGU
PARAMEDIS:TIAP HARI
200-500 TINGGI KLINIK DOKTER:TIAP HARI
PARAMEDIS: TIAP HARI
100-200 RENDAH KLINIK DOKTER: 3 HARI / MINGGU
PARAMEDIS: TIAP HARI
100-200 TINGGI KLINIK DOKTER: 2 HARI / MINGGU
PARAMEDIS:TIAP HARI
< 100 - KLINIK
BERSAMA
26. HAL-HAL TERKAIT KESEHATAN KERJA
UU No 13 Th 2003
•Waktu Kerja (ps 77) dan Waktu Istirahat (ps 79)
•Jam Kerja Lebih ps 78
•Istirahat Haid, Hamil & Melahirkan
ps 81, 82
27. Waktu Kerja Waktu Istirahat
UU No 13 Th 2003
•Waktu Kerja ( ps 77)
• 6 hari kerja : 7 jam sehari & 40 jam seminggu
• 5 hari kerja : 8 jam sehari & 40 jam seminggu
•Waktu Istirahat (ps 79)
• Harian : ½ jam ssd 4 jam bekerja
• Mingguan : 1-2 hr seminggu
•Cuti :
• Tahunan : 12 hr kj ssd bekerja 12 bln
• Istirahat panjang u Psh ttt : 2 bln setiap 6 th bekerja (masing2 1 bln
pada Tahun ke-7 & 8)
28. Jam Kerja Lebih
ps 78
•Ada persetujuan buruh
•Paling lama 3 jam sehari & 14 jam seminggu
•Upah lembur
•Kepmen 102 Th 2004 :
• Istirahat minimal 2x/bln
• Makan & minum minimal 1.400 kalori
29. Istirahat Haid, Hamil & Melahirkan
ps 81, 82
1. Hari ke-1 & 2 bila merasakan sakit
dan memberitahu ke pengusaha
2. 1,5 bln sbl + 1,5 bln ssd melahirkan
(dpt diperpanjang dg ket dokter dg
cuti sakit)
3. 1,5 bln ssd keguguran kandungan
atau sesuai ket dokter
30. Kaitan PKK dg JPK-D Jamsostek
• Perusahaan BOLEH tdk ikut program JPK Jamsostek, bila sdh. memberikan
PKK yg > baik dr prog. JPK Dasar Jamsostek (Permenaker No 01 tahun 1998
ttg Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dg
Manfaat > baik dari Paket JPK Dasar Jamsostek) :
• PKK dpt menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek
(Kepmenaker No 147 Th 1989).
• Jika ikut JPKD Jamsostek TIDAK BOLEH meninggalkan
kewajiban u/ menyelenggarakan PKK (JPKD Jamsostek hanya
kuratif)
“Sekarang Pindah Ke BPJS
Ketenagakarjaan”
PERMENAKER NOMOR 01 TAHUN 2016 TTG JKK, JKM, JHT
31. Kaitan PKK dengan PJKK Jamsostek
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(“UU Jamsostek”), setiap tenaga kerja berhak
atas jaminan sosial tenaga kerja
Pelayanan
Kesehatan
Kerja
Pasal 4 ayat (1) UU Jamsostekdiatur bahwa
program jaminan sosial tenaga kerja tersebut
wajib dilakukan oleh setiap perusahaan
Pasal 6 ayat (1) UU Jamsostek selanjutnya
menjelaskan bahwa Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sendiri meliputi :
1.jaminan kecelakaan kerja (“JKK”),
2.jaminan kematian (“JK”),
3.jaminan hari tua (“JHT”),
4.jaminan pemeliharaan kesehatan (“JPK”).
Keempat program tersebut, 3 (tiga) dalam
bentuk jaminan uang (JKK, JK dan JHT), dan 1
(satu) dalam bentuk jaminan pelayanan yaitu JPK
(Pasal 2 ayat [1] PP No. 14 Tahun 1993).
