GP2SP adalah gerakan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja perempuan dengan memberikan perhatian pada gizi, kesehatan reproduksi, dan lingkungan kerja yang sehat. Program ini melibatkan kementerian kesehatan, ketenagakerjaan, dalam negeri, dan pemberdayaan perempuan untuk mencapai tujuan meningkatkan status kesehatan pekerja perempuan.

1. PEDOMAN
GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN
SEHAT PRODUKTIF (GP2SP)
1

2. POKOK BAHASAN :
1. Latar Belakang
2. Sejarah dan pengertian GP2SP
3. Dasar Hukum.
4. Sasaran
5. Program / Kegiatan GP2SP
6. Contoh Penerapan GP2SP di
Perusahaan

3. STATUS KESEHATAN PEREMPUAN
Anemia 18,4 %
Ca serviks 12,8%
KEK pada WUS 15-19 thn: 46.6% (tdk
hamil)
Kanker payudara 28,7%
Jumlah AIDS pada IRT 8497, 41% perempuan
terinfeksi HIV
AKI 305/100.000 KH
24,2% bumil KEK
37,1% bumil anemia
0,77% bumil terinfeksi HIV;
1,7% terinfeksi sifilis
Hipertensi 28,8%
Obesitas 32,9%,
DM 2,3%
SDKI 2012, Riskesdas 2013, Laporan TW HIV AIDS 2016, SPHPN 2016

4. JUMLAH PEKERJA PEREMPUAN
SAAT INI
Laki-Laki
70,11 Juta(62,09 %)
Perempuan
43,89 Juta (37,91%)
FORMAL
45,6 Juta (40%)
INFORMAL
68,4 Juta (60%)
PEKERJA
114JUTA (48 %)
PENDUDUK
INDONESIA
(237,64 JUTA)

5. MENGAPA PEKERJA PEREMPUAN PERU DIPERHATIKAN
1. PP mempunyai peran ganda baik sbg TK yg harus dilindungi hak2 nya ,
maupun sbg Ibu RT yg harus dilindungi fungsi reproduksinya
karenanya PP perlu mendapat perlindungan khusus agar fungsi
reproduksinya tdk terganggu.
2. PP memiliki jumlah yg cukup besar dan mereka mempunyai peran yg
sangat penting dlm mengisi pembangunan, karenanya PP mempunyai
hak yg sama tanpa diskriminasi dlm pekerjaan , agar mereka tetap eksis
dapat berpartisipasi dlm mengisi pembangunan.
3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah
satu tujuan pembangunan Millenium , yg perlu dilakukan upaya
percepatannya oleh berbagai Instansi terkait termasuk Kemenakertrans.
5

6. PEKERJA
GIZI
REPRODUKSI
PTM
PM
PAK
KAK
MASALAH KESEHATAN
PADA PEKERJA
Kecelakaan Akibat
Kerja (KAK)
Penyakit Akibat Kerja
(PAK)
Penyakit Menular
Penyakit Tidak
Menular
PEREMPUAN
Gizi: Anemia;
Kesehatan
Reproduksi:
Abortus dan
Gangguan Haid;
ASI: Waktu dan
Tempat

7. GP2SP
Upaya Pemerintah,
masyarakat maupun
pengusaha untuk
menggalang kesadaran,
peran dan kepedulian
dalam memperbaiki
kesehatan pekerja
perempuan sehingga
dapat meningkatkan
produktivitas
Tujuan:
Meningkatkan Status
Kesehatan Pekerja
Perempuan Untuk Mencapai
Produktivitas Kerja Yang
Maksimal
• Tujuan Khusus
• Terlaksananya Pengelolaan Ruang
ASI di tempat kerja
• Terlaksananya pemenuhan
kecukupan gizi pekerja
• Terlaksananya pelayanan kesehatan
reproduksi di tempat kerja
• Terlaksananya pencegahan penyakit
menular dan penyakit tidak menular
• Terlaksananya pengendalian
lingkungan kerja

8. GERAKAN PEKERJA WANITA
SEHAT PRODUKTIF
(GPWSP)
1992
Penanggulanagn Gizi
(anemia)
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN
SEHAT PRODUKTIF
(GP2SP)
Kesepakatan Bersama Ditandatangani 4
Menteri 18 Januari 2017
Pembina
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian dalam Negeri
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Pendukung
• APINDO
• SPSI
• KSPSI
IMPLEMENTASI
2015 APEC Policy Toolkit on
Health Worker Health
Economic (HWHE)
Dicanangkan Tahun 1992
Oleh
Wakil Presiden (Bapak Tri Sutrisno)
Ruang Lingkup GP2SP
• ASI di Tempat Kerja
• Gizi Pekerja
• Kesehatan Reproduksi
• Penanggulangan Penyakit Menular dan
Penyakit Tidak Menular
• Pengendalian Lingkungan Kerja

9. Kesepakatan Bersama :
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/MENKES/31/2017
NOMOR 119/207A/SJ
NOMOR 1/KB/MEN/I/2017
NOMOR 1/MPPPA/1/2017
TENTANG
GERAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF
PERATURAN TERKAIT PROGRAM GP2SP
D I T K E S J A O R , M A R E T 2 0 1 7 9

10. • UU no. 13/2003: Ketenagakerjaan
• Pasal 83
• "Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja“
• Penjelasan ketersediaan tempat untuk menyusui disesuaikan dengan kondisi dan
kemampuan perusahaan, yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama

11. UU NO. 36 TAHUN 2019 TTG KESEHATAN PASAL 164-166
• Pasal 164 :
• Upaya kesehatan kerja  melindungi Pekerja  hidup sehat , terbebas dari gangguan kesehatan
& pengaruh buruk akibat pekerjaan.
• meliputi pekerja di sektor formal dan informal.
• Berlaku bagi setiap orang dan pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.
• Berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun
udara serta kepolisian Republik Indonesia.
• Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja
• Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sesuai yg ditetapkan pemerintah
dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan
kerja.
• Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan
kerja sesuai
• dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 165
• Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya
pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.
• Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati
peraturan yang
• berlaku di tempat kerja.
• Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan
kesehatan
• secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
• dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 166
• Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan,
peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan
kesehatan pekerja.
• Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita
oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana
dimaksud pada
• ayat (1) dan ayat (2).

13. PERATURAN 3 MENTERI TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN ASI DI TEMPAT KERJA ( MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MENTERI
KESEHATAN)
• Tujuan :
 Memberi kesempatan ada buruh/pekerja perempuan untuk memberikan/ memerah
ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI Perah selama bekerja untuk diberikan
kepada anaknya
 Memenuhi hak buruh.pekerja perempuan untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan
Anak
 Memenuhi Hak anak untuk mendapatkan SI sebagai peningkatan Gizi dan
kekebalan anak
 Meningkatkan kualitas generasi mendatang sejak Dini

14. PROGRAM GP2SP
PEMENUHAN KECUKUPAN GIZI PEKERJA PEREMPUANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN PEKERJA PEREMPUAN
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN
PENINGKATAN PEMBERIAN ASI SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT
KERJA
D I T K E S J A O R , M A R E T 2 0 1 7 14

15. SASARAN
15
Ibu Hamil Bu Sui
Usia
produktif
SASARAN LANGSUNG SASARAN TIDAK LANGSUNG
 PEKERJA PEREMPUAN
 PENGUSAHA/PENGELOLA/URUS
PERUSAHAAN/TEMPAT KERJA
 PENGGERAK GP2SP :
 PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI,
KAB /KOTA.
 APINDO
 KSPSI SERTA ORG KETENAGA
KERJAAN LAINNYA
 PT ASKES
 PT. JAMSOSTEK
 STEKHOLDER TERKAIT

16. KEBIJAKAN
1. Mewujudkan komitmen antar instansi terkait & semua pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan GP2SP
2. Mendorong pengusaha untuk melaksanakan GP2SP dalam upaya
meningkatkan kesehatan pekerja perempuan agar sehat dan
produktif
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan GP2SP
4. Meningkatkan pemberdayaan pekerja untuk berperan aktif dalam
GP2SP

17. STRATEGI
• Meningkatkan Advokasi dan sosialisasi GP2SP secara berjenjang
dengan melibatkan pemangku kepentingan secara terpadu
• Mengembangkan media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) melalui
media cetak dan elektronik
• Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta pengusaha dalam
melaksanakan GP2SP di lingkungan perusahaan melalui dukungan
sumberdaya
• Meningkatkan pemantauan dan evaluasi melalui keterpaduan dengan
pihak terkait

18.  Tim GP2SP perlu dibentuk 
menggalang kesepakatan terlaksananya
GP2SP.
 Lintas sektor perlu dilibatkan  dari
Pusat, Prop, Kab.
 Dilaksanakan scr terpadu, terintegrasi,
bertahab dab berkesinambungan
 Tim terdiri dari unsur pemerintah,
Apindo, PT. jamsostek, BPJS, Swrikat
pekerja,
 Dapatdikembangkan sesuai daerah
masing masing
Pelaksanaan GP2SP di perusahaan
diserahkan pada Divisi yang
menangani Kesehatan dan
Keselamatan Kerja atau P2K3 dan
klinik perusahaan atau HRD yang
menangani Kesehatan Kerja/
PENGORGANISASIAN
PEMANGKU KEPENTINGAN ORGANISASI DI PERUSAHAAN

19. GP2SP
 Pengadaan Ruang ASI yang standar
 Kesempatan utk memerah ASI
 Ada Motivator
 Konselor ASI
 KIE tentang ASI
 Pemeriksaan kesehatan berkala sebelum hamil
 Pemeriksaan kehamilan 4 x selama hamil
 Melahirkan di Fasyankes
 Menyusui sehat dan ASI Ekslusif
 Konseling KB
 Kelas ibu hamil
 PHBS
 Deteksi Penyakit TB – IMS,
HIV/AIDS, Malaria
 Deteksi faktor risiko PTM
 Pencegahan dan Pengendalian faktor pajanan
risiko
 Penggunaan APD
 Penyesuaian jenis kerja bagi ibu hamil dan
menyusui
 KIE tentang pajanan risiko pada pekerja
perempuan
 Pemeriksaan Anemia
 Pemberian tablet tambah darah selama
menstruasi dan kehamilan
 Kecukupan gizi selama bekerja
 Kantin Sehat

20.  Melakukan Advokasi dan Sosialisasi
Kegiatan GP2SP
 Mengkoordinir Kegiatan GP2SP
 Melakukan TOT bagi petugas Prop dan
Kab/Kota ttg kegiatan GP2SP
 Menyediakan , menyebarluaskan bahan
bahan pendukung kegiatan GP2SP
 Melakukan pelatihan bagi petugas
kesehatan perusahaan ttg GP2SP
 Melakukan pembinaan, pemantauan dan
evaluasi keg. GP2SP
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROV
• Melakukam Advokasi dan Sosialisasi Kegiatan
GP2SP
• Mengkoordinis kegiatan GP2SP
• Menyediakan menyebarluaskan bahan bahan
pendukung kegiatan GP2SP
• Melakukan pembinaan , pemantauan dan
evaluasi GP2SP

21. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN DLAM NEGERI
 Menyusun dan menyebarluaskan
Surat Edaran /aspek legalitas menteri
Dalam negeri dalam pelaksanaan
GP2SP di Provins dan Kab/Kota
 Mengkoordinir SKPD/OPD dalam
mendorong dan melaksanakan
program GP2SP
 Melakukan Advokasi dan sosialisasi
program GP2SP kepada
pemerintahan Daerah.
• Menyusun dan menyebarluaskan
Surat edaran/aspek legalitas
pelaksanaan GP2SP di Provinsi (
SK Tim )
• Mendorong SKPD/OPD dalam
mendorong dan melaksanakan
program GP2SP
• Melakukan advokasi
danSosialisasi program GP2SP
pada pemerintah Daerah
SETDA. BIRO KESRA

22.  Mendorong pengusaha/pengurus,
serikat pelerja/ serikat buruh
mengintegrasikan program GP2SP
dalam peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama dengan
mengacu pada ketentuan perundang
undangan ketenaga kerjaan
 Memfasilitasi Program GP2SP di
tempat kerja
 Melakukan pembinaan dan
Pengawasan pelaksanaan program
GP2SP sebagai bagian dari pembinaan
pengawasan ketenaga kerjaan.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
 Mendorong pengusaha/pengurus,
serikat pelerja/ serikat buruh
mengintegrasikan program GP2SP
dalam peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama dengan
mengacu pada ketentuan perundang
undangan ketenaga kerjaan
 Memfasilitasi Program GP2SP di tempat
kerja
 Melakukan pembinaan dan Pengawasan
pelaksanaan program GP2SP sebagai
bagian dari pembinaan pengawasan
ketenaga kerjaan.
DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

23. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
 Melakukan advokasi dan sosialisasi
kepada sektor terkait, pemerintah
daerah dan lembaga masyarakat ttg
program GP2SP
 Menyususn Media KIE TTg GP2SP
 Memfasilitasi terbentuknya sarana
program GP2SP
BP3AKB
 Melakukan advokasi dan
sosialisasi kepada sektor terkait,
pemerintah daerah dan lembaga
masyarakat ttg program GP2SP
 Menyususn Media KIE TTg
GP2SP
 Memfasilitasi terbentuknya
sarana program GP2SP

24. 5. BPJS KETENAGAKERJAAN, BPJS KESEHATAN DAN ATAU ASURANSI LAIN
 Menyediakan suplemen gizi, obat-obatan dan peralatan konseling untuk pelaksanaan
kegiatan GP2SP
 Memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja perempuan yang meliputi :
a. Pemeriksaan kesehatan berkala
b. Pemeriksaan kehamilan/ANC
c. KB
d. Jaminan persalinan di fasilitas kesehatan
e. Post Natal Care
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

25. 6. APINDO
 Mendorong dan memotivasi pengusaha dalam pelaksanaan program GP2SP
 Membantu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
pelaksanaan program GP2SP
 Mensosialisasikan program GP2SP bersama tim terkait kepada pengusaha
 Bersama dengan serikat pekerja/serikat buruh membuat PKB untuk melaksanakan program
GP2SP
 Mendukung pelaksanaan pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah berhasil
melaksanakan program GP2SP
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

26. 7. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
 Bersama tim mensosialisasikan program GP2SP kepada pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh
 Bersama pengusaha membuat PKB untuk melaksanakan kegiatan GP2SP
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

27. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
8. PEMERINTAH PROVINSI
 Melakukan TOT bagi petugas Kab/kota tentang kegiatan GP2SP
 Penyediaan dan penyerluasan data dan informasi
 Dukungan sumberdaya untk pelaksanaan GP2SP
 Pembinaan dan pengawasan GP2SP
9. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan GP2SP
 Menggerakkan dan menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan GP2SP
 Melaksanakan kegiatan GP2SP yang telah disepakati bersama

28. 10. PERUSAHAAN
 Komitmen untuk melaksanakan program GP2SP
 Malakukan sosialisasi program GP2SP kepada pekerja/buruh
 Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program GP2SP
 Membina dan mendorong mitra kerja di lingkungannya, agar pelaksanaan program Gerakan Pekerja
Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) berjalan dengan baik.
 Melaksanakan Program GP2SP
 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program GP2SP di perusahaan
 Penyampaian laporan secara berkala (6 bulan sekali) hasil pelaksanaan program GP2SP kepada
Tim kabupaten/kota
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

29. PELAKSANAAN GP2SP
PROV. JAWA TENGAH

30. Kabupaten/ktota no Nama perusahaan
Kab. semarang 1 PT.Sido Muncul
2 PT. Starlight Garment
3 PT. Sandang Asia Abadi
4 PT. Ungaran Sari Garmen
5 PT. Nesia Pan. Rasifik Knit
6 PT. Apac Inti Corpora
7 PT, Inti Sukses Garmindo
Kota Semarang 1
2
RS. St. Elizabet Semarang
RS. Roemani Muhamadyah Semarang
3 PT. Indofood CBP Sukses Makmur
PENGHARGAAN
MITRA BHAKTI
HUSADA 2010-
2018

31. Kabupaten/ktota no Nama perusahaan
Kota Salatiga 1 PT.Damateks
2 PT. Unza Vitalis
Kab. Karanganyar 1 PT. Senag Kharisma Tekstile
2 PT. Mundu Makmur Lestari
Kota Surakarta 1 PS. PKO. Muhamadyah Surakarta
2 PT. Iskandar Indah Tekstile
3 RS. Kasih Ibu
Kab. Kendal 1 PT. MAS Sumbiri
Kab. Purbalingga 1 PT. Sung Shin Intenational
PENGHARGAAN
MITRA BHAKTI
HUSADA 2010-
2018

32. Kabupaten/ktota no Nama perusahaan
Kab. Sukoharjo 1 PT.Dan Liris
2 PT. Gujati
3 PT. Sriteks
4 PT. Citra Busana Semesta I
Kab. Klaten 1 PT. Dugapat Mas
PENGHARGAAN
MITRA BHAKTI
HUSADA 2010-
2018

33. TEMPAT KERJA BINAAN
NO KAB/KOTA TEMPAT
KERJA
BINAAN
1 Kab Semarang 34
2 Salatiga 5
3 Karanganyar 13
4 Surakarta 12
5 Sukoharjo 16
6 Purbalingga 14
7 Jepara 6
8 Kota
Pekalongan
7
9 Temanggung 11
NO KAB/KOTA TEMPAT
KERJA
BINAAN
10 Kudus 7
11 Wonosobo 4
12 Blora 8
13 Pekalongan 5
14 Klaten 15
15 Kendal 20
16 Kota Semarang 17
17 Brebes 15
18 Magelang 2
BINAAN PROVINSI JAWA TENGAH S/D TAHUN 2018 TEMPAT KERJA

34. IMPLEMENTASI KEGIATAN
GP2SP

35. IMPLEMENTASI GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF
PROGRAM SASARAN INTEGRASI PROGRAM
Pengendalian Penyakit
Menular dan Penyakit
Tidak Menular
1. Deteksi dini penyakit
menular (Tb, HIV, IMS,
dll)
2. Deteksi dini risiko PTM
⁻ PTM akibat kerja
⁻ PTM non okupasi
3. PHBS
Perusahaan dengan jumlah
pekerja perempuan > 100
KERJASAMA
Promkes
Disnaker
Integrasi dengan PM
1. Program TB di tempat kerja
2. Program HIV di tempat kerja
PTM
PM
Pemda PP dan PA
Asosiasi pengusaha
Serikat Pekerja
LINTAS PROGRAM
LINTAS SEKTOR
Integrasi dengan PROMKES
1. PHBS di tempat kerja
Kesling

36. MATERNAL PROGRAM DOCUMENTATION
Sosialisasi KB &
Kespro PKBI Jateng
Sosialisasi HIV Aids
& IMS
PRA NIKAH

37. MATERNAL PROGRAM DOCUMENTATION
Tes IVA

38. MATERNAL PROGRAM DOCUMENTATION
DUKA
DARA

39. PELATIHAN PENANGGULANGAN TBC OLEH
DINKES PROV. JATENG
Pelatihan Penanggulangan TB oleh
Dinas Kesehatan Prov. Jateng

40. PEMERIKSAAN VCT DAN IMS PADA BUMIL

41. SCRENING KANKER SERVIK KERJASAMA POGI

42. IVA TEST

43. KEGIATAN PT DANLIRIS

44. IMPLEMENTASI GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF
PROGRAM SASARAN INTEGRASI PROGRAM
Pengendalian
Lingkungan Kerja
1. Pencegahan dan
Pengendalian faktor
risiko pajanan
2. Penggunaan APD
3. Penyesuaian jenis kerja
bagi ibu hamil dan
menyusui
4. KIE tentang pajanan
risiko pada pekerja
perempuan
Perusahaan dengan jumlah
pekerja perempuan > 100
KERJASAMA
Promkes
Disnaker
PTM
PM
Pemda PP dan PA
Asosiasi pengusaha
Serikat Pekerja
LINTAS PROGRAM
LINTAS SEKTOR
Kesling

45. DISPENSASI IBU HAMIL

47. TOILET KHUSUS IBU HAMIL

48. IMPLEMENTASI GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF
PROGRAM SASARAN INTEGRASI PROGRAM
GIZI KERJA
1. Pemeriksaan Anemia
2. Pemberian tablet
tambah darah selama
menstruasi dan
kehamilan
3. Kecukupan gizi selama
bekerja
4. Kantin Sehat
Perusahaan dengan jumlah
pekerja perempuan > 100
KERJASAMA
Promkes
Disnaker
PTM
PM
Pemda PP dan PA
Asosiasi pengusaha
Serikat Pekerja
LINTAS PROGRAM
LINTAS SEKTOR
Kesling

49. PMT IBU HAMIL

50. PENINGKATAN GIZI PEKERJA DI KANTIN

51. PIL CANTIK

52. • Kantin juga memberikan
informasi kesehatan
khususnya dalam upaya
pemenuhan dan
peningkatan status gizi ibu
hamil dengan menyediakan
daftar menu sehat untuk
ibu hamil.
PENINGKATAN GIZI PEKERJA

53. PENYULUHAN GIZI PADA KESPRO

54. IMPLEMENTASI GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF
PROGRAM SASARAN INTEGRASI PROGRAM
KESEHATAN
REPRODUKSI
1. Pemeriksaan kesehatan
berkala sebelum hamil
2. Pemeriksaan kehamilan
4 x selama hamil
3. Melahirkan di
Fasyankes
4. Pengelolaan ASI di
tempat kerja
5. Pelayanan & Konseling
KB
Perusahaan dengan jumlah
pekerja perempuan > 100
KERJASAMA
Promkes
Disnaker
PTM
PM
Pemda PP dan PA
BKKBN
Asosiasi pengusaha
LINTAS PROGRAM
LINTAS SEKTOR
Kesling
Serikat Pekerja

55. KELAS BUMIL

56. MATERI KELAS IBU HAMIL

57. SENAM IBU HAMIL

58. MATERNAL PROGRAM DOCUMENTATION
Prenatal Class – inspired by nature

59. MATERNAL PROGRAM DOCUMENTATION
Prenatal Class – inspired by
nature

60. Prenatal Class – inspired by
nature

61. Prenatal Class – inspired by
nature

62. IMPLEMENTASI GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT
PRODUKTIF
PROGRAM SASARAN INTEGRASI PROGRAM
PENGELOLAAN ASI DI
TEMPAT KERJA
1. Pengadaan Ruang ASI
yang standar
2. Kesempatan utk
memerah ASI
3. Ada Motivator
& Konselor ASI
4. KIE tentang ASI
Perusahaan dengan jumlah
pekerja perempuan > 100
KERJASAMA
Promkes
Disnaker
PTM
PM
Pemda PP dan PA
BKKBN
Asosiasi pengusaha
LINTAS PROGRAM
LINTAS SEKTOR
Kesling
Serikat Pekerja

63. PELATIHAN MOTIVATOR ASI OLEH DINKES
KAB. KENDAL
Pelatihan Motivator ASI
Mendapat Juara II Praktek Motivasi
Busui

64. MATERNAL PROGRAM DOCUMENTATION
RUANG ASI

65. RUANG LAKTASI DI GMT 5

66. MATERNAL PROGRAM DOCUMENTATION
RUANG ASI

67. TRAINING MOTIVATOR LAKTASI

68. RUANG LAKTASI/ RUANG ASI

69. TRAINING SOSIALISASI LAKTASI

70. KARTU ASI

71. PELATIHAN MOTIVATOR ASI

72. PETUGAS MOTIVATOR ASI

73. OJEK ASI

74. USULAN : Grading Perusahaan yang melaksanakan GP2SP
No Kriteria GP2SP / Tingkatan Basic Level
Pre - Intermediate
Level
Intermediate Level Advance Level
1 Memiliki ruang ASI yang berfungsi dan dimanfaatkan
Memenuhi
minimal
1 - 3 kriteria
Memenuhi
minimal
4 - 6 kriteria
Memenuhi
minimal
6 - 9 kriteria
Memenuhi semua
kriteria
2 Memberikan Cuti Melahirkan sesuai dengan peraturan (1,5
bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan)
3 Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau
puskesmas minimal setiap 3 bulan
4 Memberikan Tablet Tambah Darah
5 Melakukan kegiatan kelas Ibu Hamil secara berkala
6 Memberikan edukasi kesehatan secara berkala minimal setiap
bulan
7 Memberikan perlakukan khusus kepada ibu hamil
8 Memberikan fasilitas atau akses atau kesempatan untuk ber
KB
9 Kegiatan Inovasi yang berdampak
10 Memiliki Serikat Pekerja

75. PENUTUP
• Pekerja perempuan di Indonesia mempunyai berbagai permasalahan
termasuk permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian.
• GP2SP merupakan suatu upaya peningkatan kesehatan dan produktifitas
bagi pekerja perempuan di Indonesia.
• Perlu dukungan pemerintah dan perusahaan dalam pelaksanaan GP2SP
agar pekerja perempuan tetap sehat dan produktif.