http://www.sistemkesehatandaerah.com
Hasil akhir diskusi selama 2 bulan dalam perumusan Siskesda Wonosobo tergambarkan dari draft Final Siskesda Kab Wonosobo ini.
Secara ringkas diuraikan komponen2 utama dari Siskesda Kab Wonosobo
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Suprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Pada presentasi kedua ini diperkenalkan konsep Mengapa Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemda Kab/KOta membuat Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah
Sistem Kesehatan Daerah 03 - Studi kasus Pengembangan Siskesda di Kabupaten W...Suprijanto Rijadi
Pemda Kab Wonosobo bekerjasama dengan Tim AHP (Umar Wahid, Achmad Harjadi, Bambang Irawan, Suprijanto Rijadi dan Arita) mengembangkan Sistem kesehatan Daerah di Kab Wonosobo.
Proses berjalan selama 2 bulan lebih, dimulai dengan mendefinisikan Subsistem dalam Siskesda berdasar SKN, UU Kesehatan, dan PP 38/2007.
Lalu subsistem inti yakni Upaya Kesehatan diuraikan, dari 24 program kesehatan pada SKN dipilih 15 program yang sesuai dengan sikon Kab Wonosobo.
Setelah itu setiap program kesehatan yang dipilih dijelaskan subsistem pendukungnya (Fasilitas pelayanan, SDM, Alkes & Farmasi, dan Pembiayannya).
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
SKD 01 Perpres no. 72 tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan NasionalSuprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Perpres 72 tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional membuka jalan untuk pembuatan Sistem Kesehatan Daerah (SKD), karena SKN harus dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Propinsi dan Daerah
Sistem Kesehatan Daerah 02 - Perlukah Pemda Membuat Sistem Kesehatan Daerah?Suprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Pada presentasi kedua ini diperkenalkan konsep Mengapa Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemda Kab/KOta membuat Perda tentang Sistem Kesehatan Daerah
Sistem Kesehatan Daerah 03 - Studi kasus Pengembangan Siskesda di Kabupaten W...Suprijanto Rijadi
Pemda Kab Wonosobo bekerjasama dengan Tim AHP (Umar Wahid, Achmad Harjadi, Bambang Irawan, Suprijanto Rijadi dan Arita) mengembangkan Sistem kesehatan Daerah di Kab Wonosobo.
Proses berjalan selama 2 bulan lebih, dimulai dengan mendefinisikan Subsistem dalam Siskesda berdasar SKN, UU Kesehatan, dan PP 38/2007.
Lalu subsistem inti yakni Upaya Kesehatan diuraikan, dari 24 program kesehatan pada SKN dipilih 15 program yang sesuai dengan sikon Kab Wonosobo.
Setelah itu setiap program kesehatan yang dipilih dijelaskan subsistem pendukungnya (Fasilitas pelayanan, SDM, Alkes & Farmasi, dan Pembiayannya).
Sistem Kesehatan Daerah 01 - Konsep Desentralisasi dan Otonomi DaerahSuprijanto Rijadi
Serial Presentasi ini terkait dengan Pengembangan Sistem Kesehatan Daerah di 34 Provinsi dan 503 Kab/Kota di Indonesia.
Untuk memahami perlunya Pemda Kab/Kota membuat Perda Sistem Kesehatan Daerah, perlu diketahui dulu konsep tentang Desentralisasi Kesehatan dan Otonomi Daerah Bidang Kesehatan
SKD 01 Perpres no. 72 tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan NasionalSuprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com
Perpres 72 tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional membuka jalan untuk pembuatan Sistem Kesehatan Daerah (SKD), karena SKN harus dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Propinsi dan Daerah
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid
PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, kanker payudara dan kanker leher rahim
merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang
memerlukan tindakan/intervensi kesehatan
masyarakat dalam bentuk program penanggulangan
nasional
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Membangun Siskesda Wonosobo part 3 - Merumuskan Upaya KesehatanSuprijanto Rijadi
http://www.sistemkesehatandaerah.com
Dalam perumusan materi Siskesda Wonosobo harus dirumuksn Kegiatan Upaya Kesehatan, UU Kesehatan menggariskan 17 jenis kegiatan kesehatan, Sistem Kes Nasioanal membagi jadi 23 kegiatan. Siskesda Wonosobo mengambil 16 jenis Kegiatan Kesehatan yang menjadi Prioritas Kab Wonsobo utk 5 tahun kedepan
permenkes no 34 th 2015 penanggulangan kanker payudara dan leher rahimAchmad Wahid
PENANGGULANGAN KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM, kanker payudara dan kanker leher rahim
merupakan kanker terbanyak di Indonesia yang
memerlukan tindakan/intervensi kesehatan
masyarakat dalam bentuk program penanggulangan
nasional
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Membangun Siskesda Wonosobo part 3 - Merumuskan Upaya KesehatanSuprijanto Rijadi
http://www.sistemkesehatandaerah.com
Dalam perumusan materi Siskesda Wonosobo harus dirumuksn Kegiatan Upaya Kesehatan, UU Kesehatan menggariskan 17 jenis kegiatan kesehatan, Sistem Kes Nasioanal membagi jadi 23 kegiatan. Siskesda Wonosobo mengambil 16 jenis Kegiatan Kesehatan yang menjadi Prioritas Kab Wonsobo utk 5 tahun kedepan
Puskesmas - Pusat Kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?Suprijanto Rijadi
Puskesmas lahir tahun 1968 untuk melakukan 6 kegiatan kesehatan masyarakat, salahsatunya adalah pelayanan kesehatan. Namun dalam perkembangannya alokasi pembiayaan kesehatan selalu berorientasi pada Upaya kesehatan Perorangan UKP (pengobatan/penyembuhan) daripada Upaya Kesehatan Masyarakat UKM (Gizi, Imunisasi, Kesehatan Ibu dan anakdll). Trend alokasi anggaran kesehatan 2004 - 2012, pembiayaan kes dari masyarakat/sawsta adalah 70% dan pembiayaaan pemerintah hanya 30%. Yang 70% masyarakat utk UKP. dan yang 30% pemerintah yang 80%nya untuk UKP dan hanya 10% utk UKM. Jadi alokasi biaya utk UKM hanyalah 3% dari biaya kes nasional. Dengan lahirnya BPJS sejak 2014 maka pasien berobat ke Puskesmas 100-200 orang perhari, dan 80% waktu petugas Puskesmas utk pengobatan (UKP). Jadi Puskesmas singkatan Pusat kesehatan Masyarakat atau Pusat Kesehatan Perorangan?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 02 - KIS adalah BPJS yang Dipercepat 5 Tahun?Suprijanto Rijadi
Program Unggulan Jokowi adalah Kartu Indonesia Sehat KIS, Kalau KIS diberlakukan tahun 2015 yad, maka Program KIS adalah sama dengan Program BPJS yang dipercepat 5 tahun. Mampukah anggaran pemerintah membiayainya, Sanggupkah fasilitas layanan kesehatan di grass root melaksanakannya?
Tantangan Kesehatan Kabinet Jokowi 01 - Paradigma Sakit Sebagai Dasar Pembang...Suprijanto Rijadi
Orientasi pembangunan kesehatan kita selama Era Suharto dan SBY berorientasi pada Paradigma Sakit. Apakah Kabinet Jokowi tetap menjalankan pembangunan kesehatan berdasar Paradigma Sakit, ataukah mampu merubahnya menjadi berdasar Paradigma Sehat?
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
PP 74 tahun 2012 merubah beberapa pola keuangan yang diatur pada PP 23 tahun 2005, sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih fleksibel bagi Unit Pelaksana BLU
PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum ini merubah pola keuangan lembaga pemerintahan seperti rumah sakit, Universitas sehingga mereka boleh memakai langsung penghasilan operasionalnya. Dan juga PP ini mendorong transformasi lembaga kantor agar bertindak selaku "business entity" walaupun tidak berorientasi pada keuntungan semata
Uu 40 thn 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)Suprijanto Rijadi
Dalam Undang Undang 40/2004 tentang SJSN ini dibahas sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik jaminan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja.
SKD 02 PP no 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pem Pusat, Pe...Suprijanto Rijadi
http://sistemkesehatandaerah.com/
PP 38 tahun 2007 mengatur Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, pemda Propinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota untuk 31 sektor diantaranya Sektor Kesehatan
Draft Final Sistem kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo
1. DRAFT SISTEM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Dr. OKIE HAPSORO BP., M.Kes. MMR
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
2. MENGAPA SISKESDA?
UU 32/2004
mengamanahkan
kesehatan sebagai
urusan wajib
PP 38/2007
menjelaskan secara
garis besar porsi
kesehatan Kab/Kota
SK Menkes 922/2008
lebih memperjelas
tentang urusan
kesehatan di Kab/Kota
Perpres 72/2012
memperjelas
bagaimana
mewujudkan UU
Kesehatan dengan SKN
Kab/Kota tidak
punya guidance
bagaimana
mengoperasionalkan
SKN di Kab/Kota
Inisiatif menyususn
SISKESDA: urusan
kes lebih tertata dan
dapat ditangani lbh
sistematik
3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UU
32/2004
(PEMDA)
PP 38/2007
(PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN)
SK MENKES 922/ 2008 (PEMBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN)
BIDANG SUB BIDANG
SUB SUB
BIDANG
URUSAN
PEMKAB/KOTA
URAIAN TUGAS
KESEHATAN 1. Upaya
Kesehatan
1. Pencegahan
dan
Pemberanta
san Penyakit
1.Penyelenggaraan
survailans
epidemiologi,
penyelidikan
kejadian luar
biasa skala
kabupaten/kota.
1. Penyusunan dan penetapan kebijakan
untuk penyusunan rencana kerja
operasional program kesehatan tingkat
kabupaten/kota.
2. Kajian SE
3. Investigasi, dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) di kabupaten/
kota.
4. Pelatihan teknis SE
5. Penyebaran informasi skala
kabupaten/kota
6. Penyampaian laporan berkala penyakit
menular potensial wabah dan laporan
insidentil situasi penyakit yang dianggap
perlu
7. Bimbingan teknis kinerja SE terhadap
unit pelaksana teknis kabupaten/kota
maupun di masyarakat.
4. SUB SISTEM
PP 38/2007
PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
PERPRES 72/2012
SISTEM KESEHATAN
NASIONAL
PERDA 4/2009
SISKESDA PROV DKI
PERDA SISKESDA
WONOSOBO
UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
KESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATAN
SEDIAAN FARMASI,
PERBEKALAN KESEHATAN,
DAN MAKANAN
SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
JAMINAN PEMBIAYAAN
KESEHATAN
SDM KESEHATAN
OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
SDM KESEHATAN SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEDIAAN FARMASI, ALKES,
DAN MAKANAN
OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
MANAJEMEN KESEHATAN
MANAJEMEN
KESEHATAN
MANAJEMEN,
INFORMASI, DAN
REGULASI KESEHATAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
MANAJEMEN KESEHATAN
PERIJINAN, PEMBINAAN,
DAN PENGAWASAN
5. UPAYA KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Pencegahan dan
pemberantasan
penyakit
Pelayanan kesehatan Upaya kesehatan
perorangan
Upaya kesehatan ibu,
bayi, anak, remaja, dan
KB
Lingkungan sehat Pelayanan kesehatan
tradisional, alternative
dan komplementer
Upaya kesehatan
masyarakat, yang
meliputi:
Perbaikan gizi
masyarakat
Perbaikan gizi
masyarakat
Peningkatan kesehatan
dan pencegahan
penyakit
a.Promosi kesehatan Pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular
Pelayanan kesehatan
perorangan dan
masyarakat
Penyembuhan
penyakit dan
pemulihan kesehatan
b. Kesehatan ibu dan
anak serta keluarga
berencana
Pencegahan dan
Pengendalian penyakit
tidak menular
Pelayanan kesehatan
reproduksi
c. Perbaikan gizi
masyarakat
Penyehatan lingkungan
dan sanitasi dasar
Pelayanan KB d. Penyehatan
lingkungan dan
penyediaan sanitasi
dasar
Promosi kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
6. UPAYA KESEHATAN (lanjutan)
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Upaya kesehatan
sekolah
e. Pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular
Perawatan kesehatan
masyarakat
Upaya kesehatan olah
raga
f. Perawatan kesehatan
masyarakat
Kesehatan sekolah
Pelayanan kesehatan
pada bencana
g. Kesehatan sekolah Kesehatan jiwa
Pelayanan darah h. Kesehatan jiwa Kesehatan lanjut usia
Pelayanan kesehatan
gigi dan mulut
i. Kesehatan usia
lanjut
Kesehatan kerja
Penanggulangan
gangguan penglihatan
dan gangguan
pendengaran
j. Pengendalian
penyakit tidak
menular
Pengembangan
kesehatan tradisional,
alternatif, dan
komplementer
Upaya kesehatan
matra
k. Pengamanan
sediaan farmasi dan
alat kesehatan
Pelayanan kesehatan
pada bencana
7. UPAYA KESEHATAN (lanjutan)
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Pengamanan dan
penggunaan sediaan
farmasi dan alat
kesehatan
l. Pengamanan
penggunaan zat
addiktif dalam
makanan dan
minuman
Pelayanan forensik
klinik dan pelayanan
bedah mayat
Pengamanan makanan
dan minuman
m. Pengamanan
narkotika,
psikotropika, zat
adiktif dan bahan
berbahaya
Pelayanan kesehatan
gigi dan mulut
Pengamanan zat adiktif n. Penanggulangan
bencana dan
bantuan
kemanusiaan
Penanggulangan
gangguan penglihatan
dan gangguan
pendengaran
Upaya kesehatan ibu,
bayi, anak, remaja,
lansia, dan
penyandang cacat
8. UPAYA KESEHATAN (lanjutan)
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Pelayanan forensik
klinik dan pelayanan
bedah mayat
Upaya perbaikan gizi
Upaya kesehatan jiwa
Upaya pencegahan
pengendalian dan
pemberantasan
penyakit menular
Upaya pencegahan,
pengendalian, dan
penanganan penyakit
tidak menular
Upaya kesehatan
lingkungan
Upaya kesehatan kerja
9. SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN MAKANAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Penyediaan dan
pengelolaan
Komoditi Ketersediaan obat dan
perbekes
Ketersediaan dan
pengelolaan sediaan
farmasi dan
perbekalan kesehatan
Pengawasan dan
registrasi makanan
minuman produksi
rumah tangga
Sumber daya Pemerataan obat dan
perbekes
Pelayanan kefarmasian
Sertifikasi alkes dan
PKRT kelas I
Pelayanan kefarmasian Mutu obat dan
perbekes
Pembinaan dan
pengawasan
peredaran sediaan
farmasi & perbekalan
kesehatan.
Rekomendasi izin PBF
cabang, PBAK, dan
Industri Kecil Obat
Tradisional (IKOT)
Pengawasan Pembinaan dan
pengawasan produksi
pangan industri rumah
tangga, makanan
jajanan, dan jasa boga.
Pemberdayaan
masyarakat
10. SDM KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Pemanfaatan tenaga
kesehatan strategis
Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pendayagunaan
tenaga kesehatan
Pengadaan:
pendidikan dan
pelatihan
Pendidikan Pengadaan
Pelatihan teknis Pendayagunaan Pelatihan Pendayagunaan
Pembinaan dan
pengawasan mutu
SDM kesehatan
Pendayagunaan Pembinaan dan
pengawasan mutu
SDM kesehatan
Pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian
11. PEMBIAYAAN KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Pengelolaan/penye-
lenggaraan jaminan
pemeliharaan
kesehatan sesuai
kondisi lokal
Penggalian dana Penggalian dana Alokasi dana
Penyelenggaraan
JPKN
Alokasi dana Alokasi dana Pembelanjaan
Pembelanjaan Pembelanjaan Pengaturan BPJS
dan Asuransi
Kesehatan komersial
12. MANAJEMEN KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO
Kebijakan Kebijakan kesehatan Administrasi kesehatan Perencanaan
Penelitian dan
pengembangan
kesehatan
Administrasi kesehatan Informasi kesehatan Kelembagaan Fasilitas
Kesehatan
Kerja sama luar negeri Hukum kesehatan Ilmu pengetahuan dan
teknologi
Pembagian tugas
otonomi kesehatan
Peningkatan
pengawasan dan
akuntabilitas
Informasi kesehatan Hukum kesehatan Penganggaran
Pengembangan sistem
informasi kesehatan
(SIK)
Sumber daya
manajemen kesehatan
Evaluasi
Data Kesehatan/
Informasi Kesehatan
Perlindungan hukum
tenaga kesehatan
14. UPAYA KESEHATAN
• Tingkat Pertama: Pos UKM Desa &
Kecamatan (Puskesmas)
• Tingkat Kedua: Dinas Kesehatan
UKM
(sarana pelaksana,
lembaga, tugas,
perijinan, pembiayaan,
nakes, hubungan kerja)
• Tingkat Pertama: Puskesmas, Klinik
Pratama, Praktek Dokter/Dokter Gigi, Praktek
Perawat/Home Care, Praktek Bidan, Praktek
Fisioterapis, Pengobatan Tradisional, Alternatif
dan Komplementer
• Tingkat Kedua: RS kelas C dan D, Praktek
Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, Praktek
Perawat Spesialis (Home Care), Klinik Utama
UKP
(sarana utama, sarana
penunjang, tugas,
perijinan, pembiayaan,
nakes, hub. Kerja)
15. SEDIAAN FARMASI, PERBEKES, DAN MAKANAN
• Tanggung jawab Pemda, perencanaan, pengadaan,
pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan peredaran
• Pelayanan kefarmasian.
• Perijinan, pembinaan, dan pengawasan UMOT, Usaha
Jamu Racikan, dan Usaha Jamu Gendong
Sediaan Farmasi
• Perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
pembinaan dan pengawasan peredaran.
• Perijinan, pembinaan, dan pengawasan toko alkes
Perbekes
• Pembinaan dan pengawasan produksi pangan
industri rumah tangga, makanan jajanan, dan jasa
boga.
Makanan
16. SDM KESEHATAN
• Rencana kebutuhan
• Standar kebutuhan tiap jenis faskes
• Realokasi
Perencanaan
• Nakes non PNS di faskes PPK-BLUDPengadaan
• Pola karir
• Pendidikan berkelanjutan
Pendayagunaan
• Uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, pemberian
izin praktek/izin kerja, remunerasi, insentif,
penghargaan, dan sanksi.
Pembinaan dan
Pengawasan Mutu
17. PEMBIAYAAN KESEHATAN
• Minimal 10 % dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di luar gaji.
• Prioritas: 2/3 kepentingan pelayanan publik dan
1/3 pelayanan kesehatan perorangan
Proporsi Anggaran
Kesehatan
• Pelayanan Publik: Pelayanan kesehatan
masyarakat tkt. I & II; Yankes perorangan
penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan
anak terlantar yang tidak terdaftar PBI.
• Pelayanan Perorangan: Belanja Modal faskes
perorangan tkt. I & II
Alokasi Pembiayaan
• Hubungan kerjaBPJS & Asuransi
Kesehatan Komersial
18. MANAJEMEN KESEHATAN
• RPJP & Arah Kab. Wonosobo
• Arah SISKESDA Kab Wonosobo
• Upaya yang akan dilakukan
• Penetapan jumlah maksimum faskes perorangan
& fasilitas kefarmasian
• Tahapan mewujudkan arahan Siskesda
Perencanaan
• Dinkes: SKPD penanggung jawab urusan
kesehatan
• RSUD: LTD dengan Status PPK-BLUD
• Puskesmas: UPT Dinkes dengan Status PPK-BLUD
• Pos UKM Desa: faskes yang dikelola Pemerintah
Desa
Kelembagaan Faskes
19. MANAJEMEN KESEHATAN (lanjutan)
• Dinkes
• RSUD
• Puskesmas
Pembagian Tugas
Otonomi Kesehatan
• Renja Dinkes, RBA BLUD RSUD, dan RBA BLUD
Puskesmas
• KUA-PPA (Kebijakan Umum APBD-Program
Prioritas dan Anggaran)
• RKA Dinkes, RBA BLUD RSUD, dan RBA BLUD
Puskesmas
• DPA Dinkes, RBA definitif BLUD RSUD, dan RBA
definitif BLUD Puskesmas
Penganggaran
20. MANAJEMEN KESEHATAN (lanjutan)
• Evaluasi program tahunan
• Proses evaluasi
• Unit pelaksana
Evaluasi
• Kewajiban Faskes menyampaikan laporan
periodik ke dinkes
• Sistem informasi kesehatan terintegrasi
• Format data kesehatan
Data/Informasi
Kesehatan
• Hak perlindungan hukum
• Mediasi
• Bentuk bantuan hukum
• Tanggung jawab hukum RS terhadap
kerugian atas kelalaian nakes
Perlindungan Hukum
Nakes