Dokumen tersebut membahas tentang penerapan norma penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, mencakup pengertian, tujuan, kewajiban, tugas pokok, fungsi, bentuk, keterkaitan dengan program Jamsostek, dan petunjuk teknis penyelenggaraannya."

1. 1
Ditjen Binwasnaker & K3 - KEMENAKER R.I
PENERAPAN NORMA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan
Tahun 2022
Oleh :
Dr. dr. Sudi Astono, MS
Dr. Nila Pratiwi Ichsan, MKM

2. Penerapan Norma
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
I. Pengertian
II. Tujuan
III. Kewajiban-Kewajiban
IV. Tugas Pokok
V. Fungsi
VI. Bentuk-bentuk Penyelenggaraan
VII. Keterkaitan dengan Program JAMSOSTEK
VIII.Petunjuk Teknis Penyelengaraan
2

3. I. PENGERTIAN
Pelayanan Kesehatan Kerja (Occupational Health Services)
3
▪ Suatu pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam rangka
pembinaan, pencegahan, diagnosa, pengobatan,
perawatan dan rehabilitasi terhadap kasus kecelakaan
kerja dan atau penyakit yang berhubungan dengan
pekerjaan 🡪 melalui upaya kesehatan preventif,
promotif, kuratif & rehabilitatif di tempat kerja
▪ Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan salah satu lembaga
K3/unit kerja yang ada di perusahaan, sebagai sarana
perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan
kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan
kerja.

4. Occupational Health Services
(ILO Convention C161 concerning Occupational Health Services Convention, 1985)
❑ Pelayanan kesehatan kerja: pelayanan yang pada
dasarnya untuk menjalankan fungsi pencegahan dan
bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada
pemberi kerja, pekerja dan perwakilan mereka dalam
menjalankan:
a. persyaratan untuk membangun dan memelihara
lingkungan kerja yang aman dan sehat yang akan
memfasilitasi kesehatan fisik dan mental yang optimal
dalam kaitannya dengan pekerjaan;
b. adaptasi pekerjaan dengan kemampuan para pekerja
berdasarkan kondisi kesehatan fisik dan mental
mereka.
4

5. ⚫Penerapan norma Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK)
merupakan inti dari penerapan norma
kesehatan kerja, karena semua program
kesehatan kerja dilakukan melalui atau sebagai
bagian dari penyelenggaraan pelayanan
Kesehatan kerja.
5
Penerapan Norma Kesehatan Kerja melalui
Penyelengaraan PKK

6. II. TUJUAN
Pelayanan Kesehatan Kerja (Permennaker NO. 3/1982)
⦿ Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri
dengan pekerjaannya
⦿ Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari
pekerjaan atau lingkungan kerja.
⦿ Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani)
dan kemampuan fisik tenaga kerja
⦿ Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi
TK yang sakit
6
Dr. Sudi A-Kemnaker, E-mail: sudiastono2030@gmail.com
6

7. III. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Dalam Pelayanan Kesehatan Kerja
7
Kewajiban Pengurus :
1. Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi
2. Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang
menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.
⮚ Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Kerja diberikan kebebasan untuk memasuki tempat-
tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan
mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK secara rutin kepada
Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi up. Direktur
Bina Kelembagaan K3.
Kewajiban dokter dan paramedis perusahaan :
◆ Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada Pegawai
Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan

8. 8
1) Pemeriksaan kesehatan TK (awal, berkala, khusus);
2) Pembinaan & pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap TK;
3) Pembinaan & pengawasan terhadap lingkungan kerja;
4) Pembinaan & pengawasan perlengkapan sanitair;
5) Pembinaan & pengawasan perlengkapan kesehatan TK;
6) Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum & PAK;
7) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
8) Pendidikan kesehatan untuk TK dan latihan untuk petugas P3K;
9) Memberikan nasehat mengenai
⮚ perencanaan dan pembuatan tempat kerja,
⮚ pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan dan
⮚ gizi serta penyelenggaraan makan di tempat kerja.
10) Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau PAK;
11) Pembinaan dan pengawasan thd. TK dg. kelainan tertentu dalam kesehatannya;
12) Memberikan laporan berkala tentang PKK kepada pengurus.
IV. TUGAS POKOK PKK
(Ps. 2 Permenakertrans No 3 Th 1982)
🡪 penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja secara komprehensif
Penanggung jawab teknis 🡪 Dokter Perusahaan ssaui Permen 01 Th 1976

9. V. FUNGSI
Pelayanan Kesehatan Kerja
9
▪ Sebagai sarana perlindungan kesehatan tenaga kerja
▪ Menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja
(dengan upaya promotif dan preventif)
▪ Menangani/mengatasi kasus kecelakaan, penyakit
akibat kerja dan gangguan kesehatan lainnya (melalui
upaya kuratif dan rehabilitatif)
▪ Mencegah/mengurangi kehilangan jam kerja
▪ Meningkatkan produktivitas kerja

10. VI. BENTUK
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
(Permenakertrans No. 03/1982)
10
▪ Diselenggarakan sendiri oleh pengurus :
⮚ Poliklinik perusahaan
⮚ Rumah sakit perusahaan
▪ Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan dokter atau
pelayanan kesehatan lain :
⮚ Dokter praktek swasta
⮚ Puskesmas
⮚ Poliklinik swasta
⮚ Rumah sakit
⮚ Dan lain-lain
▪ Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan :
🡪 di kawasan industri
⮚ Rumah sakit pekerja
⮚ Klinik kesehatan kerja
⮚ Dan lain-lain

11. 11
VII. KETERKAITAN
Penyelenggaraan PKK dengan Program JAMSOSTEK
1) BPJS Kesehatan
⮚ Memberikan pelayanan kuratif sebagaimana pelayanan JPK
Jamsostek sebelumnya🡪 melalui layanan kesehatan yg
ditunjuk/provider.
⮚ Perusahaan yang memiliki klinik atau RS sendiri-🡪 bisa
sekaligus menjadi mitra BPJS (ditunjuk sbg provider/faskes
BPJS Kesehatan)
2) BPJS Ketenagakerjaan
⮚ Memberikan manfaat bila terjadi kasus kecelakaan kerja &
PAK (pengobatan, perawatan, rehabilitasi dll.) serta manfaat
lainnya (kompensasi kecacatan dll)
⮚ Besaran premi JKK didasarkan pada tingkat risiko lingkungan
kerja

12. 12

13. Hal-hal yang diatur:
13
I. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja;
II. Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja;
III. Mekanisme Pengesahan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kerja;
IV. Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja;
V. Jenis-Jenis Program/Kegiatan dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Kerja;
VI. Tindak Lanjut Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja.
VIII. PETUNJUK TEKNIS
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
(KepDirjen Binwasnaker No. Kep. 22/DJPPK/V/2008)

14. I. PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
14
A. Pelayanan kesehatan kerja wajib melaksanakan tugas
pokok pelayanan kesehatan kerja secara menyeluruh
dan terpadu (komprehensif) dengan lebih menitik
beratkan pada upaya kesehatan pencegahan dan
pembinaan/peningkatan (promotif dan preventif).
B. Penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja adalah
dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja,
C. Tenaga pelaksananya dapat terdiri dari :
a) Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja (penanggung
jawab merangkap pelaksana);
b) Dokter perusahaan; dan/atau
c) Paramedis perusahaan.

15. PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
15
D. Teknis penyelenggaraan program/kegiatan pelayanan kesehatan
kerja mengacu pada :
1. Program/kegiatan kesehatan kerja berupa upaya kesehatan
secara menyeluruh dan terpadu meliputi upaya preventif,
promotif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Upaya kesehatan yang bersifat preventif dan promotif
disesuaikan dengan hasil penilaian risiko potensi bahaya yang
ada di perusahaan.
3. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif minimal
berupa pelayanan kesehatan kerja yang bersifat dasar yaitu :
a) Pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan
(P3K) dan 🡪 Personil & Fasilitas P3K di Tempat Kerja
🡪 Permen 15 Th 2008
b) Pengobatan (rawat jalan tingkat pertama) 🡪 Klinik/RS
Perush atau dg pelayanan kesehatan mitra perush

16. PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
16
4. Perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan kerja dibuat
dengan skala prioritas;
5. Program/kegiatan pelayanan kesehatan kerja terutama ditujukan untuk
pencegahan penyakit akibat kerja (PAK), peningkatan derajat
kesehatan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas kerja melaui
program/kegiatan:
a) Pemeriksaaan kesehatan tenaga kerja;
b) Penempatan tenaga kerja disesuaikan dengan status kesehatannya;
c) Promosi/peningkatan kesehatan tenaga kerja;
d) Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK) melalui perbaikan lingkungan
kerja (program higiene industri);
e) Pencegahan PAK melalui perbaikan kondisi kerja (program ergonomi
kerja);
f) P3K, medical emergency respon, pengobatan, rehabilitasi, rujukan
kesehatan, pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan PAK.;
g) Pengembangan organisasi, program dan budaya kesehatan kerja.

17. PRINSIP- PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
17
E. Pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan kerja :
⮚ Diintegrasikan/dikoordinasikan dengan program
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3)
⮚ Dilaksanakan oleh Dokter Perusahaan dg melibatkan
ahli K3 Umum, ahli K3 kimia, hygienis industri,
petugas K3 dan personil K3 lainnya

18. II. SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
18
A. Syarat lembaga.
B. Syarat personil.
C. Syarat sarana.
D. Rujukan pelayanan kesehatan kerja.
E. Manajemen kesehatan kerja.

19. 19
A. Syarat Lembaga Pelayanan Kesehatan Kerja :
1. Memiliki personil kesehatan kerja yang meliputi:
a) Dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja,
b) Tenaga pelaksana kesehatan kerja berupa dokter perusahaan
dan atau paramedis perusahaan,
c) Petugas administrasi atau pencatatan dan pelaporan pelayanan
kesehatan kerja;
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kerja;
3. Pelayanan kesehatan kerja yang ada di perusahaan Surat
Keterangan (pengesahan) dari instansi di bidang ketenagakerjaan
sesuai wilayah kewenangannya;
4. Pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh pihak di luar
perusahaan wajib dilengkapi dengan Nota Kesepahaman (MoU)
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja antara pengusaha
dengan kepala unit pelayanan kesehatan yang bersangkutan dan
dilaporkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan sesuai wilayah
kewenangannya.

20. 20
B. Syarat Personil Pelayanan Kesehatan Kerja:
1. Syarat dokter penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja:
a) Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan atau kepala unit/intsansi
yang bersangkutan dan dilaporkan ke instansi ketenagakerjaan
sesuai wilayah kewenangannya;
b) Telah mendapatkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP)
sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja dari
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Syarat tenaga pelaksana pelayanan kesehatan kerja (dokter
perusahaan dan atau paramedis perusahaan):
a) Memiliki sertifikat pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja
(atau sertifikat lainnya) sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b) Mematuhi etika profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya
sesuai kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c) Syarat lain dokter perusahaan:
• Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter, atau sejenisnya
sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
• Surat ijin praktek (SIP) dokter yang masih berlaku dari
instansi yang berwenang.

21. SYARAT DOKTER PENANGGUNG JAWAB
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
Permenakertrans No. 03/1982
⚫ Ditunjuk oleh pimpinan perusahaan
⚫ Disetujui oleh Disnaker setempat
⚫ Disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker dan K3)
21
Telah memiliki Surat Keputusan Penunjukkan
(SKP) Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga
Kerja dari Dirjen Binwasnaker cq Direktur
Pengawasan Kesehatan Kerja Depnakertrans
Catatan :
Untuk perusahaan/instansi yang dokter perusahaannya lebih dari 1 (satu) orang,
yang wajib memiliki SKP cukup 1 orang (penanggung jawabnya saja), sedangkan
dokter perusahaan yang lain wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkes

22. PENERBITAN SKP
Dokter Pemeriksa KesehatanTenaga Kerja
Mengajukan permohonan Ke Dirjen Binwasnaker dan K3
Cq.Direktur Bina Kelembagaan K3) tembusan ke Disnaker setempat,
dengan melampirkan:
1) Surat penunjukan dari pimpinan perusahaan atau kepala unit/instansi
2) Surat Pernyataan (sanggup mentaati peraturan peruu-an di bidang kesehatan
kerja)
3) Salinan Sertifikat Hiperkes bagi dokter perusahaan
4) Salinan Ijazah Dokter
5) Salinan Surat Tanda Registrasi (STR)
6) Salinan Surat Ijin Praktek (SIP)
7) Pas foto warna ukuran 3X4 cm = 3 lembar
22

23. SARANA DASAR (wajib) : SARANA PENUNJANG (opsional) :
1. Perlengkapan umum:
a. Meja dan kursi
b.Tempat tidur pasien
c. Wastafel
d.Timbangan badan
e. Meteran/pengukur tinggi badan
f. Kartu status
g.Register pasien berobat
1. Alat Pelindung Diri (APD)
2. Alat evakuasi :
a. tandu,
b. ambulance/kendaraan pengangkut
korban dll.
3. Peralatan penunjang diagnosa :
a. spirometer,
b. audiometer dll.
4. Peralatan pemantau/pengukur
lingkungan kerja :
a. sound level meter,
b. lux meter,
c. gas detector dll.
2. Ruangan :
a. Ruang tunggu
b. Ruang periksa
c. Ruang/almari obat
d. Kamar mandi dan WC
3. Peralatan medis :
a. Tensimeter dan stetoskop
b. Termometer
c. Sarung tangan
d. Alat bedah ringan (minor set)
e. Lampu senter
f. Obat-obatan
g. Sarana/Perlengkapan P3K
h. Tabung oksigen dan isinya
23
C. Syarat sarana & prasarana penyelenggaraan
pelayanan kesehatan Kerja :

24. Tensimeter Air Raksa &
Stetoscoop
24

25. Alat Bedah Minor/Minor Set
(Minor Surgery)
25

26. D. Rujukan Pelayanan Kesehatan Kerja
26
Rujukan yang dilakukan antara lain meliputi :
• Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan yang
lebih lengkap;
• Konsultasi kepada dokter spesialis terkait, untuk
keperluan penentuan diagnosis dan penilaian tingkat
kecacatan akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
• Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang
lainnya;
• Tindakan operatif, rehabilitatif dan lain-lain.

27. 27
Pekerja/ buruh sakit
Pelayanan Kesehatan Kerja
Perusahaan
Bagan Mekanisme Rujukan Pelayanan Kesehatan Kerja
• Belum sembuh/ penanganan belum
tuntas
• Perlu penentuan diagnosis & penilaian
tingkat kecacatan
⮚ RS/ Unit pelayanan kesehatan lebih
lengkap
⮚ Laboratorium klinik,
⮚ Praktek dokter spesialis
Sembuh/
penanganan
tuntas

28. E. Manajemen Kesehatan Kerja
28
❑ Program Kesehatan Kerja merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari program K3 pada umumnya.
❑ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
diintegrasikan dalam Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3).
❑ Elemen-elemen audit SMK3 untuk penerapan norma
kesehatan kerja harus dipenuhi sebagaimana elemen-
elemen audit norma keselamatan dan kesehatan kerja
lainnya.

29. 29
Surat permohonan dari Psh
(lampiran 2.A)
Instansi Ketenagakerjaan :
(Kepala Instansi/Dinas)
III. Mekanisme Penerbitan Surat Keterangan Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan Kerja
Memenuhi
persyaratan
⮚ Penerbitan SK
Pengesahan
(lampiran 3)
Melampirkan
berkas persyaratan
Pengawas
Ketenagakerjaan :
• Pemeriksaan
administratif
• Pemeriksaan
lapangan
• Membuat laporan Belum memenuhi
persyaratan
⮚ Surat
pemberitahuann
kekurangan
persyaratan
Check List
Pemeriksaan Peny.
PKK (Lampiran 5)

30. PENGESAHAN (SURAT KETERANGAN)
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
SESUAI WILAYAH KEWENANGAN
▪ Di wilayah Kab/Kota ……… oleh Disnaker
Provinsi
▪ Lintas Kab/Kota ………...…. oleh Disnaker
Provinsi
▪ Lintas Provinsi/Nasional .………. oleh
Kemnaker RI
30

31. IV. TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
31
1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja wajib
dilakukan sendiri oleh perusahaan, dalam bentuk
rumah sakit perusahaan atau klinik perusahaan.
🡪 Dilaksanakan bagi perusahaan dengan :
a) Jumlah tenaga kerja 1.000 orang atau lebih
b) Jumlah tenaga kerja 500 orang sd 1.000 orang tetapi
memiliki tingkat risiko tinggi
2. Dilakukan dengan cara kerjasama melalui unit/lembaga
pelayanan kesehatan di luar perusahaan baik milik
pemerintah maupun swasta, seperti :
a) Rumah sakit, puskesmas, poliklinik, balai pengobatan;
b) Perusahaan jasa K3 (PJK3) bidang kesehatan kerja;dan
c) Pelayanan kesehatan lainnya yang telah memiliki perijinan
sesuai ketentuan yang berlaku.

32. 32
• Sehubungan dengan telah diberlakukannya UU SJSN dan BPJS, yang
mewajibkan agar setiap perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam
program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan tidak
diwajibkan lagi untuk memiliki klinik atau rumah sakit perusahaan.
• Pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif pada pekerja yang sakit diberikan
melalui program JKN (untuk penyakit umum) dan melalui program JKK (untuk
kasus KK atau PAK).
• Bagi perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja 1.000 orang atau lebih atau
jumlah tenaga kerja antara 500 s.d 1.000 orang tetapi memiliki tingkat potensi
bahaya tinggi diwajibkan memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih
banyak melakukan kegiatan atau upaya kesehatan preventif dan promotif,
sedangkan upaya kuratif (menangani pekerja yang sakit) minimal berupa P3K dan
penanganan kasus darurat medis (medical emergency).
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
Pasca UU SJSN dan BPJS

33. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan sendiri
oleh perusahaan ( Jmlh tenaga kerja 1.000/> atau Jmlh tenaga kerja
500 sd 1.000 orang tetapi memiliki tingkat risiko tinggi)
No Jenis Pelayanan Bentuk Kegiatan
1. Pelayanan kesehatan
preventif dan promotif
∙ Pembinaan kesehatan kerja kepada tenaga
kerja minimal 1 bulan sekali
∙ Pengawasan dan pembinaan lingkungan kerja
minimal 2 bulan sekali
2. Pelayanan kesehatan
kuratif dan
rehabilitatif
∙ Memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif
selama hari kerja dan selama ada shift kerja
dengan 500 orang tenaga kerja atau lebih
∙ Pelayanan oleh dokter perusahaan setiap hari
kerja
∙ Pelayanan oleh paramedis/perawat dapat
dilakukan untuk shift kerja ke 2 dan seterusnya.
3. Pelayanan kesehatan
rujukan
∙ Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang
lebih lengkap apabila ada kasus kesehatan
yang tidak dapat ditangani di dalam perusahaan
33

34. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja
sama dengan pihak di luar perusahaan
🡪 untuk perusahaan dengan tenaga kerja < 1.000 orang;
No. Kriteria perusahaan Cara Pelayanan
A
Perusahaan dengan
tingkat risiko tinggi
Preventif dan Promotif
Kuratif, Rehabilitatif
& Rujukan
1. Jumlah tenaga kerja
200 s.d 500 orang
∙ pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan
kerja minimal setiap 2
bulan sekali
∙ diberikan selama
jam kerja
2. Jumlah tenaga kerja
< 200 orang
∙ pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan
kerja minimal setiap 3
bulan sekali
∙ diberikan selama
jam kerja
34

35. Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui
kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (lanjutan)
B Perusahaan dengan
tingkat risiko rendah Preventif dan Promotif Kuratif, Rehabilitatif &
Rujukan
1. Jumlah tenaga kerja
> 500 s.d 1.000 orang
∙ pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja
minimal setiap 2 bulan
sekali
∙ diberikan selama
jam kerja dan
selama ada shift
kerja dengan 500
orang tenaga kerja
atau lebih
2. Jumlah tenaga kerja
200 s/d 500 orang
∙ pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja
minimal setiap 3 bulan
sekali
∙ diberikan minimal
setiap 2 hari sekali
3 Jumlah tenaga kerja
s.d 200 orang
∙ pembinaan dan
pengawasan kesehatan
kerja dan lingkungan kerja
minimal setiap 6 bulan
sekali
∙ diberikan minimal
setiap 3 hari sekali
35

36. V. JENIS-JENIS PROGRAM KESEHATAN KERJA
36
A. UPAYA PREVENTIF
B. UPAYA PROMOTIF
C. UPAYA KURATIF
D. UPAYA REHABILITATIF

37. A. UPAYA-UPAYA PREVENTIF
37
1) Melakukan penilaian terhadap faktor risiko kesehatan di tempat
kerja (health hazard risk assesment) yang meliputi :
⮚ Identifikasi faktor bahaya kesehatan kerja melalui : pengamatan, walk
through survey, pencatatan/pengumpulan data dan informasi
⮚ Penilaian/pengukuran potensi bahaya kesehatan kerja
⮚ Penetapan tindakan pengendalian faktor bahaya kesehatan pekerja
2) Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala dan khusus)
3) Survailans dan analisis PAK dan penyakit umum lainnya
4) Pencegahan keracunan makanan bagi tenaga kerja
5) Penempatan tenaga kerja sesuai kondisi/status kesehatannya
6) Pengendalian bahaya lingkungan kerja
7) Penerapan ergonomi kerja

38. UPAYA-UPAYA PREVENTIF (Lanjutan)
38
8) Penetapan prosedur kerja aman atau Standard
Operating Procedure (SOP)
9) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai
10) Pengaturan waktu kerja (rotasi, mutasi, pengurangan
jam kerja terpapar faktor risiko dll);
11) Program imunisasi
12) Program pengendalian binatang penular (vektor)
penyakit.

39. B. UPAYA-UPAYA PROMOTIF
39
1) Pembinaan kesehatan kerja
2) Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan kerja
3) Perbaikan gizi kerja
4) Program olah raga raga/senam kesegaran jasmani di tempat kerja
5) Program bebas rokok di tempat kerja
6) Penerapan ergonomi kerja
7) Pembinaan cara hidup sehat
8) Program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba di
tempat kerja
9) Penyebarluasan informasi kesehatan kerja melalui penyuluhan dan media
KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), dengan topik yang relevan.
Catatan : upaya promotif juga dapat berfungsi sbg upaya preventif
dan sebaliknya

40. C. UPAYA-UPAYA KURATIF
40
1) Pengobatan dan perawatan
2) Tindakan P3K dan kasus gawat darurat lainnya
3) Respon tanggap darurat
4) Tindakan operatif
5) Merujuk pasien dll.

41. D. UPAYA-UPAYA REHABILITATIF
41
1) Fisiotherapi
2) Konsultasi psikologis (rehabilitasi mental)
3) Orthose dan prothese (pemberian alat bantu misalnya
alat bantu dengar, tangan/kaki palsu dll)
4) Penempatan kembali dan optimalisasi tenaga kerja
yang mengalami cacat akibat kerja disesuaikan
dengan kemampuannya.
5) Rehabilitasi kerja
6) Kompensasi kecelakaan kerja & PAK
7) Dll.

42. VI.TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA
42
A. Monitoring
1) Pemantauan hasil pelaksanan pelayanan kesehatan kerja
a. Pemantauan langsung: observasi, wawancara, dan
pengukuran kondisi kesehatan tenaga kerja maupun
lingkungan kerja
b. Pemantauan tidak langsung: melihat data dan
pelaporan yang sudah ada
2) Kegiatan pencatatan dan pelaporan
a) untuk mendapatkan data hasil kegiatan dari waktu ke
waktu
b) digunakan untuk umpan balik (feed back) dalam
beberapa kasus/masalah kesehatan kerja
c) Sumber data: hasil pemantauan, prevalensi, insidens
penyakit dan angka kecelakaan akibat kerja.

43. TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN KERJA (Lanjutan)
43
B.Evaluasi
1) Analisa dan evaluasi terhadap kasus-kasus penyakit
dan kecelakaan yang sering terjadi dikaitkan dengan
faktor-faktor bahaya di tempat kerja.
2) Penyusunan program pengendalian terhadap faktor
bahaya kesehatan serta penetapan metode/cara kerja
yang lebih sehat dan aman berdasarkan analisa data
yang telah dilakukan
3) Menggunakan matrik analisa dan evaluasi data
kesehatan kerja.

44. Contoh Matrik analisa dan evaluasi
data kesehatan kerja
No
Jenis
penyakit/ga
ngguan
kesehatan
yang
diderita
Jmlh
Jenis
pekerjaan/
Tempat
kerja
Kemungkinan
penyebab
Saran tindak lanjut
Faktor
bahaya/risiko di
tempat kerja
Faktor
penyebab
lain
1
2
3
44

45. C. Pelaporan Pelayanan Kesehatan Kerja
45
❑ Hasil penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
dibuat laporan sesuai format yg berlaku (lampiran 4
Kepdirjen PPK no. 22 th 2008)
❑ Laporan disampaikan kepada instansi yang berwenang
di bidang ketenagakerjaan setiap tiga (3) bulan sekali
❑ Fungsi dan manfaat pelaporan :
1. Bagi perusahaan : masukan yang sangat berharga
untuk mengevaluasi program kesehatan kerja dan
kaitannya dengan produktifitas kerja.
2. Bagi pemerintah : masukan dalam membuat
kebijakan nasional dalam pengawasan
ketenagakerjaan umumnya dan kesehatan kerja
khususnya.

46. Lampiran Juknis Peny. PKK
Kepdirjen PPK No. 22 Th 2008
46
No Lampiran Tentang
1 Lampiran 1 Juknis Peny. PKK
2 Lampiran 2 A Formulir permohonan pengesahan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
3 Lampiran 2 B Data penyelenggaraan pelayanan kesehatan
kerja
4 Lampiran 2 C Pernyataan dokter penanggung jawab
5 Lampiran 3 Bentuk surat keputusan pengesahan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
6 Lampiran 4 Formulir pelaporan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
7 Lampiran 5 Check list Pengawasan Peny PKK

47. VI. KETERKAITAN PENYELENGGARAAN PKK DENGAN PROGRAM BPJS
47
A. Keterkaitan dg Program BPJS Kesehatan
❑ BPJSKes hanya memberikan pelayanan kuratif dan preventif
perorangan dan berbasis kesehatan umum
❑ Pelayanan Kesehatan Kerja sesuai Permenaker 03/1982
mewajibkan pelayanan komprehensif: preventif, promotif,
kuratif, dan rehabilitatif dan berbasis K3
❑ Dg demikian maka perusahaan yg sdh mengikutsertakan
pekerjanya dalam program BPJSKes tidak boleh
meniadakan/meninggalkan kewajiban untuk
menyelenggarakan PKK
❑ Pelayanan kesehatan BPJSKes melalui Faskes/FKTP1 bisa
menjadi pelengkap dalam penyelenggaraan PKK
❑ Unit PKK di perusahaan dapat sekaligus menjadi unit FKTP1
(bekerjasama dg BPJSK)
❑ Faskes FKTP1 bisa sekaligus menjadi Unit PKK apabila
memenuhi syarat sesuai Permen 03/1982 dan Kepdirjen
22/2008.

48. 48
B. Keterkaitan dg Program BPJS Ketenagakerjaan
❑ Program JKK dari BPJS Ketenagakerjaan antara lain
meliputi:
✔ Penanganan kasus KK & PAK,
✔ Program Preventif & Promotif KK & PAK
✔ Program RTW KK & PAK
❑ Unit Pelayanan Kesehatan kerja sesuai Permen 03/1982
mewajibkan pelayanan komprehensif: preventif, promotif,
kuratif, dan rehabilitatif yang berbasis K3
❑ Dg demikian maka unit Pelayanan Kesehatan Kerja bisa
bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tersebut
❑ Kerjasama tersebut dilakukan dengan cara membuat MOU
antara Perusahaan dg BPJS Ketenagakerjaan setempat

49. ⚫ Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
yang merupakan inti dari penerapan norma kesehatan kerja
⚫ Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja harus dilakukan secara
komprehensif dan berbasis risiko (risk based)
⚫ Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja disyahkan oleh instansi
yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan sesuai peraturan
perundangan.
⚫ Persyaratan penyelenggaraan PKK mencakup: lembaga, personil, sarana,
rujukan, dan manajemen kesehatan kerja
⚫ Pengawasan terhadap penerapan norma penyelenggaraan PKK sangat
penting dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan
pekerja mendapat hak perlindungan kesehatan kerja sebagai bagian
penting dari perlindungan K3
RANGKUMAN
49

50. 50
DISKUSI
⚫ Masih banyak perusahaan yang belum
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
⚫ Perusahaan yang sudah menyelenggarakan pelayanan
kesehatan kerja pada umumnya baru berupa
pengobatan terhadap tenaga kerja yang sakit (kuratif)
saja,
⚫ Upaya kesehatan yang bersifat pencegahan (preventif),
peningkatan (promotif) dan pemulihan (rehabilitatif)
masih kurang mendapat perhatian.
Manfaat pelayanan kesehatan kerja yang diperoleh pengusaha dan
tenaga kerja belum optimal.
Kondisi yang terjadi di lapangan :
Perlu ditingkatkan Pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja
?
50

51. 51