SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Bab
4
Nilai & Norma Konstitusional
UUD NRI 1945 & Konstitusionalitas Ketentuan
Perundang-undangan di bawah UUD
Bab
4
A. Menelusuri Konsep dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi
ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.
Fungsi konstitusi
 Landasan konstitusionalisme
 Landasan berdasarkan konstitusi, Baik konstitusi dalam arti luas
 Maupun dalam arti sempit
 Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang
 Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam
menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa-Negara Indonesia
1. Konstitusi berperan sebagai Dasar Pembentukan Negara
2. Konstitusi berperan sebagai Perekat Bangsa
3. Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar
4. Konstitusi berperan sebagai Hukum Paling Tinggi
5. Konstitusi berperan sebagai Perangkat Kehidupan Yang Demokratis
6. Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi
7. Konstitusi sebagai Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara
8. Konstitusi sebagai Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara
C. Menggali sumber historis,sosiologis, dan politik
tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa
negara indonesia
UUD NRI TAHUN 1945
 PASAL 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan
selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama,hanya untuk satu
kali masa jabatan
Materi Muatan Konstitusi
Miriam
budiardjo
J. G. Steenbeek K. C. Wheare
A. A. H
Struycken
Phillips Hood
dan Jackson
Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi/UUD
a. Organisasi negara
b. Hak hak asasi manusia
c. Prosedur mengubah UUD
d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat
tertentu dari UUD
e. Memuat cita cita rakyat dan asas asas ideologi negara
Konstitusi arti
sempit
Konstitusi arti luar
D. Membangun argumen tentang dinamika dan
tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa-
negara indonesia
• UUD NKRI 1945 : 18 Agustus 1945 - Agustus 1950, dengan catatan mulai
27 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi
• Konstitusi RI 1949 : 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950
• UUDS 1950 : 17 Agustus – 5 Juli 1959
• UUD NRI 1945 (Orde lama) : 5 Juli 1959 – 1965
• UUD NRI (Orde baru) : 1966 - 1988
Tuntutan Reformasi di Masyarakat
(1998)
 Mengamendemenkan UUD NKRI 1945
 Menghapus doktrin DWI
 Menegakkan hukum dasar kedaulatan
rakyat
 Desentralisasi dan keadilan
 Kebebasan
 Kehidupan demokrasi
Perubahan (1999), diatur dalam UUD NKRI pasal 37
1945 :
1. Pertama; sidang umum MPR 1999
2. Kedua; sidang tahunan MPR 2000
3. Ketiga; sidang tahunan MPR 2001
4. Sidang tahunan MPR 2002
E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi
Konstitusi dalam Kehidupan
Berbangsa Negara
Perubahan UUD NRI 1945 mengalami perubahan
Kotak#9:
a) Perubahan 1 pada sidangn umum MPR 1999 (14-21 oktober)
b) Perubahan 2 pada sidang tahunan MPR 2000 (7-18 agustus)
c) Perubahan 3 pada sidang tahunan MPR 2001 (1-9 november)
d) Perubahan 4 pada sidang tahunan MPR 2002 (1-11 agustus 2002)
Tabel perubahan UUD RI 1945
NOMOR PERUBAHAN BAB PASAL AYAT ATURAN
PERALIHAN
ATURAN
TAMBAHAN1
1 SEBELOM 16 37 49 4 PASAL 2 AYAT
2 SESUDAH 21 73 170 3PASAL 2PASAL
UUD 1945 sebagai keduduka tertinggi
UU NO.10.TAHUN 2004 UU NO.12 TAHUN 2011
UUD 1945
TAP MPR
UU/PERPU
PP
PERPRES
PERPRESPERDA
PROVINSI
PERDA
KAB./KOTA
UUD
1945
UU PERPU
PP
PEPRES
PERDA
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD

More Related Content

What's hot

Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar NegaraUrgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar NegaraFebby HusbiramiÅldo
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaFair Nurfachrizi
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiAhmad Dahlan University
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaSusanti Susanti
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikSuci Lintiasri
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaRiska Yuliatiningsih
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaSyaiful Ahdan
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Irvan Berutu
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...AngeliaDagang
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmudayurikaperdana19
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaPajeg Lempung
 
Kelompok 2 identitas nasional
Kelompok 2   identitas nasionalKelompok 2   identitas nasional
Kelompok 2 identitas nasionaldayurikaperdana19
 
Sejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaSejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaFadila Maharani
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`HIMA KS FISIP UNPAD
 

What's hot (20)

Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar NegaraUrgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kinippt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan TinggiPendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
 
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasilaJelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
Jelaskan dengan contoh landasan historis pada landasan pedidikan pacasila
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politik
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
 
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesiaBab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
Bab ii pancasila dalam arus sejarah bangsa indonesia
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
 
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II  BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
Ppt pendidikan kewarganegaraan / BAB II BAGAIMANA ESENSI DAN URGENSI IDENTIT...
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IlmuPancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu
 
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswaBuku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan pancasila perguruan tinggi mahasiswa
 
Kelompok 2 identitas nasional
Kelompok 2   identitas nasionalKelompok 2   identitas nasional
Kelompok 2 identitas nasional
 
Sistem konstitusi
Sistem konstitusiSistem konstitusi
Sistem konstitusi
 
Sejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaSejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasila
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 

Similar to Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD

10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptxBellaDwiLestari2
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
 
ppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptxppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptxKhoirulIrham1
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAar00927
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptxMardhyana
 
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIDASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIAninda Firdaus
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Iko Ishva
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusitasinit
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusiikaNurulFadhillah
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasrianiArdiMawardi1
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanNuelnuel11
 
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxTUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxnurulallizzwell1
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Exa Purnama
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - KonstitusiPendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - KonstitusiExa Purnama
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptxDMumtazah
 

Similar to Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD (20)

10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
 
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan  kesatuan republik indonesiaKonstitusi negara dan  kesatuan republik indonesia
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesia
 
ppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptxppt kewarganegaraan bab 4.pptx
ppt kewarganegaraan bab 4.pptx
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptx
 
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSIDASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945
 
PKN.Hasnur
PKN.HasnurPKN.Hasnur
PKN.Hasnur
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
 
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptxTUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
TUGAS PPKN KELOMPOK 2 TERBARU.pptx
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - KonstitusiPendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx10. KONSTITUSI.pptx
10. KONSTITUSI.pptx
 

More from Fitri Ayu Kusuma Wijayanti

Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...Fitri Ayu Kusuma Wijayanti
 
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal BankBab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal BankFitri Ayu Kusuma Wijayanti
 

More from Fitri Ayu Kusuma Wijayanti (20)

Bab 8. Contoh Penggunaan SPSS
Bab 8. Contoh Penggunaan SPSSBab 8. Contoh Penggunaan SPSS
Bab 8. Contoh Penggunaan SPSS
 
Bab 7. Metode Statistik Non Parametik
Bab 7. Metode Statistik Non ParametikBab 7. Metode Statistik Non Parametik
Bab 7. Metode Statistik Non Parametik
 
Bab 6. Regresi Berganda
Bab 6. Regresi BergandaBab 6. Regresi Berganda
Bab 6. Regresi Berganda
 
Bab 5. Regresi Sederhana
Bab 5. Regresi SederhanaBab 5. Regresi Sederhana
Bab 5. Regresi Sederhana
 
Bab 4. Pengujian Hipotesis
Bab 4. Pengujian HipotesisBab 4. Pengujian Hipotesis
Bab 4. Pengujian Hipotesis
 
Bab 3. Penarikan Sampel dan Pendugaan
Bab 3. Penarikan Sampel dan PendugaanBab 3. Penarikan Sampel dan Pendugaan
Bab 3. Penarikan Sampel dan Pendugaan
 
Bab 2. Distribusi Teoritis
Bab 2. Distribusi TeoritisBab 2. Distribusi Teoritis
Bab 2. Distribusi Teoritis
 
Bab 1. Variabel Acak dan Nilai Harapan
Bab 1. Variabel Acak dan Nilai HarapanBab 1. Variabel Acak dan Nilai Harapan
Bab 1. Variabel Acak dan Nilai Harapan
 
Bab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan Ekonomi
Bab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan EkonomiBab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan Ekonomi
Bab. 1 Uang, Inflasi, dan Kegiatan Ekonomi
 
Bab.16 Bank dan Lembaga Keuangan
Bab.16 Bank dan Lembaga KeuanganBab.16 Bank dan Lembaga Keuangan
Bab.16 Bank dan Lembaga Keuangan
 
Bab.15 Pegadaian
Bab.15 PegadaianBab.15 Pegadaian
Bab.15 Pegadaian
 
Bab.11 Sewa Guna Usaha
Bab.11 Sewa Guna UsahaBab.11 Sewa Guna Usaha
Bab.11 Sewa Guna Usaha
 
Bab.10 Pasar Uang dan Pasar Valas
Bab.10 Pasar Uang dan Pasar ValasBab.10 Pasar Uang dan Pasar Valas
Bab.10 Pasar Uang dan Pasar Valas
 
Bab.7 Bank Perkreditan Rakyat
Bab.7 Bank Perkreditan RakyatBab.7 Bank Perkreditan Rakyat
Bab.7 Bank Perkreditan Rakyat
 
Bab.3 Bank Sentral
Bab.3 Bank SentralBab.3 Bank Sentral
Bab.3 Bank Sentral
 
Bab. 4 Kegiatan Bank Umum
Bab. 4 Kegiatan Bank UmumBab. 4 Kegiatan Bank Umum
Bab. 4 Kegiatan Bank Umum
 
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
Bab. 20 Aktiva Tetap (AT) dan Bab. 21 Jasa Pengiriman Uang (Transfer)
 
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
Bab. 18 Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan Bab.19 A...
 
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
Bab. 14 Investasi pada Surat Utang Negara dan Bab. 15 Akuntansi Kredit yang D...
 
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal BankBab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
Bab. 10 Pinjaman yang Diterima dan Bab. 11 Akuntansi Modal Bank
 

Recently uploaded

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 

Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Perunang-undangan dibawah UUD

  • 2. Nilai & Norma Konstitusional UUD NRI 1945 & Konstitusionalitas Ketentuan Perundang-undangan di bawah UUD Bab 4
  • 3. A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.
  • 4. Fungsi konstitusi  Landasan konstitusionalisme  Landasan berdasarkan konstitusi, Baik konstitusi dalam arti luas  Maupun dalam arti sempit  Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang  Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
  • 5. B. Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia 1. Konstitusi berperan sebagai Dasar Pembentukan Negara 2. Konstitusi berperan sebagai Perekat Bangsa 3. Konstitusi berperan sebagai Hukum Dasar 4. Konstitusi berperan sebagai Hukum Paling Tinggi 5. Konstitusi berperan sebagai Perangkat Kehidupan Yang Demokratis 6. Konstitusi sebagai Penjaga Demokrasi 7. Konstitusi sebagai Alat untuk Membatasi dan Memisahkan Kekuasaan Negara 8. Konstitusi sebagai Pelindung HAM dan Hak-hak Warga Negara
  • 6. C. Menggali sumber historis,sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara indonesia UUD NRI TAHUN 1945  PASAL 7 Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,hanya untuk satu kali masa jabatan
  • 7. Materi Muatan Konstitusi Miriam budiardjo J. G. Steenbeek K. C. Wheare A. A. H Struycken Phillips Hood dan Jackson
  • 8. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi/UUD a. Organisasi negara b. Hak hak asasi manusia c. Prosedur mengubah UUD d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD e. Memuat cita cita rakyat dan asas asas ideologi negara
  • 10. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa- negara indonesia • UUD NKRI 1945 : 18 Agustus 1945 - Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Agustus hanya berlaku di wilayah RI proklamasi • Konstitusi RI 1949 : 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950 • UUDS 1950 : 17 Agustus – 5 Juli 1959 • UUD NRI 1945 (Orde lama) : 5 Juli 1959 – 1965 • UUD NRI (Orde baru) : 1966 - 1988
  • 11. Tuntutan Reformasi di Masyarakat (1998)  Mengamendemenkan UUD NKRI 1945  Menghapus doktrin DWI  Menegakkan hukum dasar kedaulatan rakyat  Desentralisasi dan keadilan  Kebebasan  Kehidupan demokrasi
  • 12. Perubahan (1999), diatur dalam UUD NKRI pasal 37 1945 : 1. Pertama; sidang umum MPR 1999 2. Kedua; sidang tahunan MPR 2000 3. Ketiga; sidang tahunan MPR 2001 4. Sidang tahunan MPR 2002
  • 13. E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara Perubahan UUD NRI 1945 mengalami perubahan Kotak#9: a) Perubahan 1 pada sidangn umum MPR 1999 (14-21 oktober) b) Perubahan 2 pada sidang tahunan MPR 2000 (7-18 agustus) c) Perubahan 3 pada sidang tahunan MPR 2001 (1-9 november) d) Perubahan 4 pada sidang tahunan MPR 2002 (1-11 agustus 2002)
  • 14. Tabel perubahan UUD RI 1945 NOMOR PERUBAHAN BAB PASAL AYAT ATURAN PERALIHAN ATURAN TAMBAHAN1 1 SEBELOM 16 37 49 4 PASAL 2 AYAT 2 SESUDAH 21 73 170 3PASAL 2PASAL
  • 15. UUD 1945 sebagai keduduka tertinggi UU NO.10.TAHUN 2004 UU NO.12 TAHUN 2011 UUD 1945 TAP MPR UU/PERPU PP PERPRES PERPRESPERDA PROVINSI PERDA KAB./KOTA UUD 1945 UU PERPU PP PEPRES PERDA TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA