Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan di bawah UUD. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan negara berdasarkan Pancasila.

1. Nilai dan Norma Konstitusional
UUD NRI 1945 dan
Konstitusionalitas Ketentuan
Perundang-Undangan di bawah
UUD

2. • Debora Tambajong
• Eklesia M. Pontolosang
• Gisela I. Raranta
• Jane H. Pasoi
• Juvenia C. Bawengsel
• Mardiana
• Marsyella M. Laberu
• Mondoringin Vabio
KELOMPOK 4

3. Pendahuluan
Konstitusi dalam arti luas yaitu meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan dalam arti
sempit hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian ini Undang-Undang Dasar
merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.
Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana
pemerintahan diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi
itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai
hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam materi ini kita
akan membahas nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas perundang-
undangan di bawah UUD. Yang mencakup esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa-
negara, pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara, sumber histori sosiologi konstitusi,
dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia.

4. Pengertian Nilai dan Norma
Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam
hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil
kemudian.
Norma adalah aturan yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat, berfungsi sebagai pengendali dalam hidup.

5. Pengertian Konstitusi
Konstitusi berasal dari bahasa Latin, constitutio. Istilah ini berkaitan dengan kata
jus atau ius, yang berarti hukum atau prinsip. Dalam bahasa Indonesia, secara
harfiah, yang dimaksud konstitusi adalah undang-undang dasar.
Konstitusi adalah asas-asas dasar dan hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok
sosial yang menentukan kekuasaan dan tugas pemerintah serta menjamin hak-hak
tertentu bagi rakyat di dalamnya
Menurut L.J. van Apeldoorn
Konstitusi adalah hukum dasar yang mencakup Undang-Undang Dasar, yakni
hukum dasar tertulis, dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan
sebutan konvensi.
Menurut E.C.S. Wade
Konstitusi merupakan naskah yang memaparkan rangka serta tugas pokok dari
badan pemerintahan suatu negeri dan menentukan pokok-pokok panduan kerja
badan tersebut. .

6. Menurut Miriam Budiarjo
Konstitusi adalah piagam yang menyatakan tentang cita-cita suatu
bangsa dan dasar organisasi suatu bangsa.
Secara umum konstitusi diartikan sebagai asas-asas dasar dan
hukum suatu bangsa, nagara, atau kelompok sosial yang menentukan
kekuasaan dan tugas pmerintah serta menjamin hak-hak tertentu
bagi rakyat di dalamnya.

7. Esensi dan urgensi konstitusi negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia
Negara Indonesia mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional,
UUD mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah
sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan
demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.
Hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup,
kesejahteraan hidup, hak kebebasan. Selain itu, dengan adanya konstitusi
juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi
warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-
wenang dari pemerintah.
Peranan konstitusi :
1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan
politik
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan
menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan merek
sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena.
3. Konstitusi menggambarkan struktur negara dalam sistem kerja yang
ada di lembaga-lembaga negara.

8. Tujuan dan fungsi konstitusi
Tujuan konstitusi:
1. Memberikan Pembatasan dan Pengawasan
2. Memberikan Perlindungan terhadap Masyarakat
3. Memberikan Pedoman untuk Penyelenggaraan Negara
Fungsi konstitusi:
1. Sebagai sumber hukum tertinggi di suatu negara.
2. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan
sebuah negara, agar tidak sewenang-wenang
3. Sebagai alat pelindung hak asasi manusia dan kebebasan
masyarakat dalam suatu negara.
4. Sebagai piagam lahirnya suatu negara
5. Sebagai simbol persatuan rakyat
6. Sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat agar tidak
timbul perpecahan
7. Sebagai rujukan mengenai identitas dan lambang negara

9. 01 02
03 04
Mengapa konstitusi diperlukan dalam
suatu negara?
Konstitusi sebagai
penjamin Hak Asasi
Kontitusi membatasi
kekuasaan
Konstitusi sebagai
barometer kehidupan
bernegara
Negara akan hancur
tanpa Konstitusi

10. Muatan atau isi yang terdapat dalam konstitusi
menurut para ahli
1. Menurut J.G.Steenbeek
Mengemukakan bahwa konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal
sebagai berikut (Soemantri, 1987):
• Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
• Di tetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
• Adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat
fundamental
2. Menurut K.C. Wheare
Menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam
konstitusi pada dasarnya hanya tiga masalah pokok berikut (Soemantri,
1987):
• Struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif,
kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial.
• Hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu
sama lain.
• Hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau
warga.

11. 3. Menurut A.A.H. Struycken
Menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal
berisikan sebagai berikut (Soemantri, 1987):
• Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
• Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
• Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik
untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
• Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

12. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara bidang
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada negara Federal, pembagian
kekuasaan antara federal dan pemerintah negara-negara bagian, dan
tentang prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh
salah satu badan pemerintah.
2. Hak-hak Asasi Manusia. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya diatur
secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A sampai Pasal 28 J.
3. Prosedur mengubah UUD. Dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya
diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang Perubahan
Undang-Undang Dasar.
4. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini
biasanya terdapat jika para penyusun UUD ingin menghindari
terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya
munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki.
Hal-hal yang dimuat dalam Konstitusi 1945

13. 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan
ini mencerminkan semangat (spirit) yang oleh penyusun UUD ingin
diabadikan dalam UUD sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu..
6. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental
7. Memuat pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan
yang bersifat fundamental.

14. Tata Urutan
Perundang-Undangan
1. Undang-undang Dasar 1945 atau UUD 1945
2. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
3. Undang-undang atau Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Keputusan Menteri dan Instruksi Menteri
7. Peraturan Daerah
• Peraturan Daerah Provinsi
• Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

15. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 Sebagai
Konstitusi Negara Indonesia
Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus
1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku
tiga macam undang-undang dasar dalam empat
periode, yaitu:
1. Periode 18 Agustus 1945 –27 Desember 1949
berlaku UUD 1945.
2. Periode 27 Desember 1949 -17 Agustus 1950
berlaku UUD RIS (Republik Indonesia Serikat)
3. Periode 17 Agustus 1950 –5 Juli 1959 berlaku
UUDS 1950
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang kembali berlaku
UUD 1945.

16. Kesimpulan
Jadi dari berbagai penjelasan tenteng tujuan konstitusi diatas
dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya konstitusi adalah
untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan
membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya
kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya,
serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan
tujuan negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia
betujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan
berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

17. TERIMA KASIH
Do you have any question??