Dokumen ini membahas tentang konsep dasar konstitusi, klasifikasi konstitusi, pentingnya konstitusi dalam negara, peran konstitusi dalam negara demokrasi, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia, dan cara perubahan konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi diklasifikasikan menjadi beberapa jenis dan bertujuan untuk membatasi kekuasa

1. Pembimbing : Nandang Albian, SH, MH

2. TEMA :

3. FAKULTAS AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2014/2015
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SYAMSUL ‘ULUM
GUNUNG PUYUH SUKABUMI
Disusun Oleh :
Eka Purnama Yunanto
Agung Mustofa Aziz
Restu Abdillah
Wandi

4. PEMBAHASAN
1. Konsep Dasar Konstitusi
2. Klasifikasi Konstitusi
3. Pentingnya Konstitusi dalam Sebuah Negara
4. Konstitusi Sebagai Piranti Negara yang Demokrasi
5. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Negara Indonesia
6. Perubahan Konstitusi

5. 1. Konsep Dasar Konstitusi
A. Konsep dasar konstitusi
Pengertian
Konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur
kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah
(rakyat), dan hubungan diantaranya.
Tujuan
Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-
wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah,
dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang bertahap.
Fungsi
Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat
untuk membentuk system politik dan system hokum Negara.

6. Konstitusi dikalsifikasikan menjadi :
1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
2. Konstitusi fleksibel dan kaku.
3. Konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat
tinggi.
4. Konstitusi serikat dan kesatuan.
5. Konstitusi pemerintah presidensil dan
parlementer.
2. Klasifikasi Konstitusi

7. 3. Pentingnya Konstitusi dalam Sebuah
Negara
konstitusi dimaksudkan untuk mengatur
mengenai tiga hal penting dalam suatu Negara,
yaitu:
1. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-
organ Negara,
2. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga
Negara yang satu dengan yang lain,
3. Mengatur hungan kekuasaan antara lembaga-
lembaga Negara dengan warga Negara.

8. 4. Konstitusi Sebagai Piranti Negara
yang Demokrasi
konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar
yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan
berbangsa maka sepatutnya konstitusi dibuat
atas dasar kesepakatan bersama antara negara
dan warga Negara. Secara umum, konstitusi
yang dapat dikatakan demokratis mengandung
prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam
kehidupan bernegara, yaitu:

9. Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan
bernegara
• Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama
kedaulatan
• Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
• Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak
individu warga Negara, sehingga entitas kolektif, tidak
dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang
perorang
• Pembatasan pemerintahan
• Adanya jaminan terhadap keutuhan Negara nasional
dan integritas wilayah

10. • Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses
bernegara melalui pemilihan umum yang bebas;
• Adanya jaminan berlakunya hokum dan keadilan
melalui proses peradilan yang independen
• Pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara.

11. 5. Sejarah Perkembangan Konstitusi di
Negara Indonesia
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada
empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang.
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

12. 6. Perubahan Konstitusi
Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan Undang-
Undang di Indonesia adalah :
1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan
dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
2. Setiap usul perubahan pasal-[asal UUD diajukan secara
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

13. PENUTUP
“Dengan selesainya makalah ini kami
mengucapkan banyak terima kasih kepada
semua pihak yang ikut andil dalam penulisan
makalah ini.Tak lupa kami menyadari bahwa
dalam penulisan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang
membangun selalu kami tunggu dan kami
perhatikan.”