Tugas PPT, Semester 3, Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan di STIE Kasih Bangsa.

1. Bab 7.
Bank Perkreditan
RakyatKelompok 1 :
1. Fatahul Farma
Jefri K.
2. Fitri Ayu Kusuma
W.
3. Muhammad Wahid
4. Rizka Irawan

2. Sejarah Singkat BPR
•Abad ke-19 dibentuk lumbung desa, bank desa,
bank tani, dan bankdagang desa.
•Pasca kemerdekaan RI : didirikan bank pasar dan
bank karya produksidesa.
•Awal 1970-an : didirikan lembaga dana kredit
pedesaan oleh PEMDA.
•1988 : pemerintah mengeluarkan paket kebijakan
Oktober 1988 yangmenjadi momentum pendirian
awal BPR baru.
•1992 : UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan,
BPR diberi landasanhukum yang jelas.

3. PENGERTIAN BPR
• Bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensionalatau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikanjasa dalam lalu lintas pembayaran.
FUNGSI KEGIATAN USAHA BPR
• Tidak hanya menyalurkan kredit kepada
pengusaha mikro, kecil, danmenengah, tetapi
juga menerima simpanan dari masyarakat

4. UU No. 3 Tahun 2004
Kewenangan pengaturan & pengawasan
BPR oleh BI, meliputi:
Kewenangan
Memberikan Izin
(Right To License)
Kewenangan
untuk Mengatur
( right to regulate
)
Kewenangan
untuk Mengawasi
( right to control )
Kewenangan untuk
Mengenakan
Sanksi
( right to impose
sanction )
Ketentuan – Ketentuan Pokok BPR

5. • WNI
• Badan hukum Indonesia yang seluruh
pemiliknya WNI
• Pemerintah daerah
• 2 pihak atau lebih sebagaimana dimaksud
dalam poin 1, 2, & 3
Pendirian BPR
dengan izin
Dewan
Gubernur BI
oleh:
• Tidak termasuk dalam daftar orang-
orang tercela di bidang perbankan,
• Memiliki integritas
Kepemilikan
BPR :
• Direksi
• Komisaris
Kepengurusan
BPR :
Ketentuan Kelembagaan

7. Kantor Cabang BPR
Kantor Kas
Kegiatan Kas di luar kantor
Pemindahan Alamat kantor
Pembukaan Kantor

8. Perubah
an Nama
Perubaha
n Bentuk
Badan
Hukum
Penutup
an
Kantor
Penutup
an
Sementa
ra
Perubah
an
Kegiatan
Usaha

9. Penyediaan
Modal Minimum
(KPMM)
Batas
Maksimum
Pemberian
Kredit (BMPK)
Kualitas Aset
Produktif
Penyisihan
Penghapusan
Aset Produktif
(PPAP)
Restrukturisasi
Kredit
Penerapan
Prinsip
Mengenal
Nasabah
Ketentuan Kehati-hatian

10. Hasil penilaian dalam 4 predikat : sehat, cukup se
hat, kurang sehat, dan tidak sehat.
Bobot setiap faktor CAMEL.
Penilaian kesehatan BPR melalui pelanggaran da
n kelampauan
terhadap ketentuan BMPK , KYC , transparansi pr
oduk BPR.
Faktor-
faktor yg dapat menggugurkan tingkat kesehatan B
PR.
Ketentuan Mengenai Tingkat Kesehatan BPR

11. Tindak Lanjut Penanganan
Terhadap BPR dalam
Status Pengawasan
Khusus
(DPK)
Likuiditas
BPR
Ketentuan Exit Policy

12. Pengembangan SDM Perbankan
Pelaksanaan
Pendidikan &
Pelatihan
Dilaksanaka
n oleh BPR
sendiri
Ikut serta
pada
pendidikan
yang
dilakukan
BPR lain
Bersama-
sama
dengan
DPR lain
menyelengg
arakan
Pendidikan;
atau
Mengirim SDM
Mengikuti
pendidikan yang
diselenggarakan
oleh lembaga
pendidikan
perbankan
Sistem
Informa
si
Debitur
(SID)
Ketentuan Lain-lain

13. Laporan-laporan BPR
• Laporan bulanan
• Laporan batas
maksimum pemberian
kredit
• Laporan sistem
informasi debitur
• Laporan keuangan
publikasi
• Laporan pengaduan
nasabah
• Laporan rencana kerja
dan pelaksanaan

14. • Memperkuat Kelembagaan
• Kredit MKM Terutama Untuk
Tujuan Konsumsi
• Peningkatan Permodalan di
Indonesia
• Pangsa BPR
• Penyebaran BPR di Seluruh
Indonesia
• Perluasan jaringan kantor
• Peningkatan Kerjasama BPR
dengan Bank Umum/Lembaga
Lain
• Meningkatkan kualitas
pengawasan
• Mendorong kualitas tata kelola
manajemen dan operasional
yang sehat dan professional
• Memberdayakan infrastruktur
pendukung industri BPR yang
efektif
• Lembaga APEX
• Lembaga sertifikasi profesi
• Meningkatkan kapasitas BPR
• Mewujudkan pemberdayaan
dan perlindungan nasabah
• Penerapan KYC/AML BPR
Pengembangan BPR