SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Pembimbing : Nandang Albian, SH, MH
TEMA :
FAKULTAS AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2014/2015
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SYAMSUL ‘ULUM
GUNUNG PUYUH SUKABUMI
Disusun Oleh :
Eka Purnama Yunanto
Agung Mustofa Aziz
Restu Abdillah
Wandi
PEMBAHASAN
1. Konsep Dasar Konstitusi
2. Klasifikasi Konstitusi
3. Pentingnya Konstitusi dalam Sebuah Negara
4. Konstitusi Sebagai Piranti Negara yang Demokrasi
5. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Negara Indonesia
6. Perubahan Konstitusi
1. Konsep Dasar Konstitusi
A. Konsep dasar konstitusi
Pengertian
Konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur
kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah
(rakyat), dan hubungan diantaranya.
Tujuan
Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-
wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah,
dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang bertahap.
Fungsi
Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat
untuk membentuk system politik dan system hokum Negara.
Konstitusi dikalsifikasikan menjadi :
1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
2. Konstitusi fleksibel dan kaku.
3. Konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat
tinggi.
4. Konstitusi serikat dan kesatuan.
5. Konstitusi pemerintah presidensil dan
parlementer.
2. Klasifikasi Konstitusi
3. Pentingnya Konstitusi dalam Sebuah
Negara
konstitusi dimaksudkan untuk mengatur
mengenai tiga hal penting dalam suatu Negara,
yaitu:
1. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-
organ Negara,
2. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga
Negara yang satu dengan yang lain,
3. Mengatur hungan kekuasaan antara lembaga-
lembaga Negara dengan warga Negara.
4. Konstitusi Sebagai Piranti Negara
yang Demokrasi
konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar
yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan
berbangsa maka sepatutnya konstitusi dibuat
atas dasar kesepakatan bersama antara negara
dan warga Negara. Secara umum, konstitusi
yang dapat dikatakan demokratis mengandung
prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam
kehidupan bernegara, yaitu:
Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan
bernegara
• Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama
kedaulatan
• Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas
• Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak
individu warga Negara, sehingga entitas kolektif, tidak
dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang
perorang
• Pembatasan pemerintahan
• Adanya jaminan terhadap keutuhan Negara nasional
dan integritas wilayah
• Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses
bernegara melalui pemilihan umum yang bebas;
• Adanya jaminan berlakunya hokum dan keadilan
melalui proses peradilan yang independen
• Pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara.
5. Sejarah Perkembangan Konstitusi di
Negara Indonesia
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada
empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu :
1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.
(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)
3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.
(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang.
(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
6. Perubahan Konstitusi
Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan Undang-
Undang di Indonesia adalah :
1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan
dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-
kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
2. Setiap usul perubahan pasal-[asal UUD diajukan secara
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
PENUTUP
“Dengan selesainya makalah ini kami
mengucapkan banyak terima kasih kepada
semua pihak yang ikut andil dalam penulisan
makalah ini.Tak lupa kami menyadari bahwa
dalam penulisan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang
membangun selalu kami tunggu dan kami
perhatikan.”

More Related Content

What's hot

Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Vina R Ipina
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaYosua S L
 
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8Idris Miaus
 
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemenSistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemenSindy Septiawan
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...Ir. Soekarno
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiIqlima Andini
 
Implementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumImplementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumnatal kristiono
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraRama Putra
 
DEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
DEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo NugrahaniDEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
DEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo NugrahaniArma Setyo Nugrahani
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949MagdaNae
 
Periodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaPeriodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaIswi Haniffah
 
Sifat dan fungsi konstitusi negara
Sifat dan fungsi konstitusi negaraSifat dan fungsi konstitusi negara
Sifat dan fungsi konstitusi negaraIswi Haniffah
 

What's hot (19)

Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
 
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPeriodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Periodisasi konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Pkn broh
Pkn brohPkn broh
Pkn broh
 
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
Penyimpangan konstitusi PKN KLS 8
 
Konstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesiaKonstitusi negara indonesia
Konstitusi negara indonesia
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemenSistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Implementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukumImplementasi w n politik hukum
Implementasi w n politik hukum
 
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negaraBab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
Bab 4: Penyelenggaraan Kekuasaan negara
 
Ketertiban pkn
Ketertiban pknKetertiban pkn
Ketertiban pkn
 
DEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
DEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo NugrahaniDEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
DEMOKRASI Guru Mapel : Arma Setyo Nugrahani
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
Pelaksanaan demokrasi di indonesia pada periode 1945 1949
 
Materi ppkn sma xii bab 3
Materi ppkn sma xii bab 3Materi ppkn sma xii bab 3
Materi ppkn sma xii bab 3
 
Periodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di IndonesiaPeriodisasi konstitusi di Indonesia
Periodisasi konstitusi di Indonesia
 
Sifat dan fungsi konstitusi negara
Sifat dan fungsi konstitusi negaraSifat dan fungsi konstitusi negara
Sifat dan fungsi konstitusi negara
 

Viewers also liked

Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusinanda_auliana
 
P kn (konstitusi)
P kn (konstitusi)P kn (konstitusi)
P kn (konstitusi)sucihayaty
 
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraMakalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraOperator Warnet Vast Raha
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Exa Purnama
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalFair Nurfachrizi
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaAhmad Thoriq
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiHans Sagita
 
3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusiMardiah Ahmad
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraRizza Magfira
 

Viewers also liked (13)

Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
P kn (konstitusi)
P kn (konstitusi)P kn (konstitusi)
P kn (konstitusi)
 
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negaraMakalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
Makalah perilaku positif terhadap konstitusi negara
 
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
Pendidikan Kewarganegaraan - Konstitusi
 
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum NasionalKetatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
Ketatanegaraan dan Sistem Hukum Nasional
 
Konstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesiaKonstitusi di indonesia
Konstitusi di indonesia
 
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusi
 
3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi3. negara dan konstitusi
3. negara dan konstitusi
 
Konstitusi Indonesia
Konstitusi IndonesiaKonstitusi Indonesia
Konstitusi Indonesia
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 

Similar to Konstitusi dalam 6 poin

Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Risky Saputra
 
Pengertian Dan Penjelasan Tentang Konstitusi
Pengertian Dan Penjelasan Tentang KonstitusiPengertian Dan Penjelasan Tentang Konstitusi
Pengertian Dan Penjelasan Tentang KonstitusiAbitian Priya
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Umi Azizah
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptxMardhyana
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusitasinit
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusiikaNurulFadhillah
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayantifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardifirdayanti8
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasrianiArdiMawardi1
 
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptxBellaDwiLestari2
 
SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptIrwnSptr
 
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Susfi WiraTama
 

Similar to Konstitusi dalam 6 poin (20)

Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
Pengertian Dan Penjelasan Tentang Konstitusi
Pengertian Dan Penjelasan Tentang KonstitusiPengertian Dan Penjelasan Tentang Konstitusi
Pengertian Dan Penjelasan Tentang Konstitusi
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 
(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptx
 
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945
 
PKN.Hasnur
PKN.HasnurPKN.Hasnur
PKN.Hasnur
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan FirdayantiPendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
Pendidikan Kewarganegaraan Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusiKewarganegaraan  negara dan konstitusi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi FirdayantiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Firdayanti
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Firdayanti
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi ArdiKewarganegaraan  negara dan konstitusi Ardi
Kewarganegaraan negara dan konstitusi Ardi
 
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan  negara dan konstitusi hasrianiKewarganegaraan  negara dan konstitusi hasriani
Kewarganegaraan negara dan konstitusi hasriani
 
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
10. SOAL UUD NRI tahun 1945 dan Pembukaan.pptx
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
SUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.pptSUKRON MUZILLI.ppt
SUKRON MUZILLI.ppt
 
LANJUTAN 8.pptx
LANJUTAN 8.pptxLANJUTAN 8.pptx
LANJUTAN 8.pptx
 
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945
 

Recently uploaded

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desassuser274be0
 

Recently uploaded (10)

MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desamateri penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
materi penkum kec. mowewe mengenai jaga desa
 

Konstitusi dalam 6 poin

  • 1. Pembimbing : Nandang Albian, SH, MH
  • 3. FAKULTAS AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH SEMESTER I TAHUN AKADEMIK 2014/2015 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SYAMSUL ‘ULUM GUNUNG PUYUH SUKABUMI Disusun Oleh : Eka Purnama Yunanto Agung Mustofa Aziz Restu Abdillah Wandi
  • 4. PEMBAHASAN 1. Konsep Dasar Konstitusi 2. Klasifikasi Konstitusi 3. Pentingnya Konstitusi dalam Sebuah Negara 4. Konstitusi Sebagai Piranti Negara yang Demokrasi 5. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Negara Indonesia 6. Perubahan Konstitusi
  • 5. 1. Konsep Dasar Konstitusi A. Konsep dasar konstitusi Pengertian Konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan diantaranya. Tujuan Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang- wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang bertahap. Fungsi Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk system politik dan system hokum Negara.
  • 6. Konstitusi dikalsifikasikan menjadi : 1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 2. Konstitusi fleksibel dan kaku. 3. Konstitusi derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. 4. Konstitusi serikat dan kesatuan. 5. Konstitusi pemerintah presidensil dan parlementer. 2. Klasifikasi Konstitusi
  • 7. 3. Pentingnya Konstitusi dalam Sebuah Negara konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting dalam suatu Negara, yaitu: 1. Menentukan pembatasan kekuasaan organ- organ Negara, 2. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang satu dengan yang lain, 3. Mengatur hungan kekuasaan antara lembaga- lembaga Negara dengan warga Negara.
  • 8. 4. Konstitusi Sebagai Piranti Negara yang Demokrasi konstitusi berperan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa maka sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga Negara. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:
  • 9. Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara • Menempatkan warga Negara sebagai sumber utama kedaulatan • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas • Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga Negara, sehingga entitas kolektif, tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang perorang • Pembatasan pemerintahan • Adanya jaminan terhadap keutuhan Negara nasional dan integritas wilayah
  • 10. • Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas; • Adanya jaminan berlakunya hokum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan Negara.
  • 11. 5. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Negara Indonesia Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu : 1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949. (Penetapan Undang-Undang Dasar 1945) 2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950. (Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat) 3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950) 4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang. (Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)
  • 12. 6. Perubahan Konstitusi Berdasarkan pasal 37 UUD 1945, tata cara perubahan Undang- Undang di Indonesia adalah : 1. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang- kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usul perubahan pasal-[asal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
  • 13. PENUTUP “Dengan selesainya makalah ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam penulisan makalah ini.Tak lupa kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun selalu kami tunggu dan kami perhatikan.”