Dokumen tersebut membahas perbedaan antara koperasi dengan bentuk badan usaha lain seperti perseroan terbatas dan perusahaan milik negara. Koperasi didirikan oleh anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan badan usaha lain bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan kunci meliputi pemilik modal usaha, di mana koperasi menggunakan simpanan anggota sementara perseroan menggunakan saham pemil

1. Perbedaan Koperasi dengan
Bentuk Badan Usaha Lain
Hensi Margaretta, MBA.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
1

2. Binsar martua tambunan
universitas palangka raya
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
2

3. Pokok Bahasan
 Bentuk-bentuk badan usaha
 Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya dan gotong royong
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
3

4. Badan Usaha Koperasi
 Koperasi merupakan alternatif dari bentuk badan usaha.
 Koperasi merupakan pengganti bentuk usaha yang bersifat kapitalis.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
4

5. Badan Usaha Koperasi
 Di Indonesia, koperasi mengalami perubahan:
 Pada zaman kebangkitan nasional, koperasi digunakan sebagai alat perjuangan.
 Pada awal kemerdekaan sampai tahun 1965, koperasi digunakan sebagai alat/kendaraan
politik.
 Pada awal orde baru samapi tahun 1990-an, koperasi dijadikan kegiatan usaha yang
bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat.
 Setelah tahun 199-an, koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial dan juga
mencari keuntungan sehingga kedudukannya sejajar dengan badan usaha lainnya.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
5

6. Bentuk Badan Usaha
 Bentuk-bentuk kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua atau tiga
sektor.
 Pada umumnya, terdapat 2 sektor usaha, yaitu usaha yang diselenggaraka
oleh swasta dan yang diusahakan oleh pemerintah.
 Di Indonesia, kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam 3 sektor, yaitu usaha
swasta, usaha pemerintah, dan koperasi.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
6

7. Bentuk Badan Usaha
1. Perusahaan Perorangan
Bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang
bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan.
Perusahaan ini tidak memerlukan anggaran dasar.
Pendirian perusahaan (di Indonesia) tidak memiliki aturan khusus.
 Namun beberapa lapangan kegiatan usaha memerlukan izin dari pemerintah daerah
setempat.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
7

8. Bentuk Badan Usaha
1. Perusahaan Perorangan (cont…)
Usaha ini bermodal sangat terbatas.
Untuk membiayai dan mengembangkan usaha, yang bersangkutan dapat
menggunakan modal pinjaman.
Tidak mengenal adanya pemisahan antara kekayaan perusahaan dan
kekayaan pribadi.
Pengusaha mempunyai tanggun jawab yang tidak terbatas.
Keuntungan bersih yang diraih perusahaan seluruhnya menjadi hak pemilik.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
8

9. Bentuk Badan Usaha
2. Persekutuan Firma
Adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan.
Atau persekutuan dalam menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.
Didirikan tanpa mengeluarkan saham.
Para sekutu secara bersama-sama membuat akta pendirian dari badan usaha
tersebut di depan notaris, didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan di
berita negara.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
9

10. Bentuk Badan Usaha
2. Persekutuan Firma (cont..)
Jika firma menderita kerugian dan kekayaan perusahaan tidak dapat
memenuhi pembayaran hutang-hutangnya, maka kekayaan pribadi para sekutu
ikut bertanggung jawab atas pembayaran hutang-hutang tersebut.
Sedangkan keuntungan yang diperoleh firma dibagi antar sekutu secara
proporsional dengan banyaknya modal yang dimasukkan oleh masing-masing
sekutu.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
10

11. Bentuk Badan Usaha
3. Persekutuan Komanditer
Adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara mereka
yang bersedia menjalankan, memimpin dan bertanggung jawab penuh dengan
kekayaan pribadinya dengan mereka yang memberikan pinjaman, tetapi tidak
bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terbatas pada
kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
11

12. Bentuk Badan Usaha
3. Persekutuan Komanditer (cont..)
Memiliki dua sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer.
 Sekutu komplementer adalah mereka yang menjalankan dan memimpin perusahaan.
 Sekutu komanditer adalah mereka yang mempercayakan modalnya kepada sekutunya;
tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan.
 Sekutu komplementer bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan.
 Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebesar modal yang dipercayakan kepada
sekutu komplementer
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
12

13. Bentuk Badan Usaha
4. Perseroan Terbatas (PT)
Adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh
hukum untuk berusaha dan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Modal usaha dari PT terdiri dari atas saham-saham dari pemegang saham.
Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pemilik-pemiliknya.
 Dalam hal likuidasi dan jika perusahaan masih mempunyai kewajiban/hutang yang harus
dibayar, maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap kerugian
sebatas jumlah saham yang dimilikinya.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
13

14. Bentuk Badan Usaha
4. Perseroan Terbatas (PT) (cont..)
Didukung oleh akta resmi dari notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman.
Akta yang disahkan tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan
negeri dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.
Perangkat organisasi PT teridir atas: rapat umum pemegang saham (RUPS),
dewan komisaris, dan direksi.
 Jika perusahaan yang berbadan hukum PT tersebut melakukan kegiatan perbankan, maka
perangkat organisasi ditambah dengan dewan audit sesuai dengan ketentuan dari Bank
Indonesia (BI).
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
14

15. Bentuk Badan Usaha
4. Perseroan Terbatas (PT) (cont..)
Dalam PT dikenal beberapa jenis modal, yaitu modal dasar, modal yang
ditempatkan dan modal yang disetor.
 Modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian dan merupakan
jumlah maksimum dimana perusahaan tersebut diperkenankan mengeluarkan surat-surat
saham.
 Modal yang ditempatkan adalah mdoal yang sanggup dimasukkan dan pada waktu
pendiriannya merupakan jumlah keikutsertaan para pendiri.
 Modal yang disetor adalah modal yang benar-benar telah diserahkan pada perusahaan
tersebut.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
15

16. Bentuk Badan Usaha
4. Perseroan Terbatas (PT) (cont..)
Ada enam jenis saham dalam PT, yaitu:
 Saham biasa, yaitu saham dimana dividen hanya diberikan bila perusahaan memperoleh
laba.
 Saham prioritas preferen, yaitu saham yang mempunyai hak utama dalam pembagian
keuntungan atau pada saat likuidasi.
 Saham preferen kumulatif. Jika pada tahun tertentu perusahaan tidak mendapat
keuntungan, maka dividen akan dibayar secara akumulatif pada saat perusahaan
mendapat keuntungan.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
16

17. Bentuk Badan Usaha
4. Perseroan Terbatas (PT) (cont..)
Ada enam jenis saham dalam PT, yaitu:
 Saham bonus, yaitu saham yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang
saham biasa.
 Saham pendiri. Saham ini diberikan kepada para pendiri perusahaan sebagai imbalan atas
jasa-jasanya.
 Saham kosong, yaitu saham yang dibeli kembali oelh perusahaan dari pemegang saham
dan disimpan serhingga tidak diikutsertakan lagi dalam peredaran.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
17

18. Bentuk Badan Usaha
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki oleh negara.
Bisa berbentuk:
 Perusahaan jawatan (perjan)- perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari
sebuah departemen. Misal: TVRI.
 Perusahaan umum (perum)- perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani
kepentingan umum. Contoh: Perum Damri.
 Perseroan terbatas (persero)- perusahaan milik negara yang berbentuk PT dan bertujuan
untuk memperoleh laba seperti halnya pada PT lainnya. Contoh: PT. BNI, PT. Garuda
Indoensia.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
18

19. Bentuk Badan Usaha
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (cont..)
Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN, dikeluarkan SK
Menteri Keuangan No. 840/KMK.00/1994, dimana dikatakan bahwa BUMN
adalah:
1. Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
2. Badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, tetapi statusnya disamakan
dengan BUMN, yaitu:
BUMN patungan antara pemerintah dan daerah.
BUMN patungan antara pemerintah dengan BUMN lain.
Badan usaha patungan BUMN dengan swasta nasional/asing di mana negara memiliki saham
mayoritas (minimal 51%).
Kekayaan negara pada BUMN yang dipisahkan berdasarkan peraturan pemerintah.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
19

20. Bentuk Badan Usaha
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (cont..)
Memiliki ciri:
 Didirikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan dimiliki serta dikelola oleh
pemerintah.
 Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
 Dibentuk untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.
 Usahanya pada umumnya bersifat memebrikan pelayanan kepada masyarakat.
 Di samping usaha bersifat komersial, BUMN menghasilkan produk berupa barang atau jasa
untuk pemerintah yang karena sifat kerahasiaannya/keamanannya tidak diserahkan
kepada perusahaan swasta.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
20

21. Bentuk Badan Usaha
6. Perusahaan Daerah
Didirikan dengan suatu peraturan daerah dan telah mendapat pengesahan
dari instansi atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat I dan
Gubernur bagi daerah tingkat II.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
21

22. Koperasi vs Badan Usaha Lain
1. Siapa pengguna jasa (tujuan pendirian)?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
22

23. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Badan Usaha Lain
Koperasi didirikan atas dasar kesamaan
cita-cita, serta kesamaan hak dan
kewajiban di antara para anggotanya.
Tujuan koperasi adalah untuk
menyelenggarakan usaha bersama guna
meningkatkan kesejahteraan ekonomi
para anggotanya.
Sedangkan tujuan pendirian usaha lain
(perseroan) adalah untuk menghasilkan
barang dan jasa dengan memperoleh
keuntungan sebesar-besarnya.
Prestasi perusahaan perseroan biasanya
diukur dari segi jumlah keuntungan yang
diperolehnya.
Koperasi lebih mementingkan
peningkatan kesejahteraan anggotanya,
dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat sekitarnya.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
23

24. Koperasi vs Badan Usaha Lain
2. Siapa pemilik usaha dan permodalannya?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
24

25. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Badan Usaha Lain
Koperasi melakukan usaha dengan modal
awal yang diperoleh dari simpanan pokok
para anggotanya.
Modal awal perusahaan perseroan
berasal dari penyertaan pertama yang
dilakukan oleh para pemiliknya.
Koperasi bisa juga memanfaatkan
sumber-sumber lain, baik dari dalam
maupun dari luar koperasi.
Dalam perjalanannya, perusahaan
perseroan dapat menambah modalnya
dengan menjual sebagian sahamnya
kepada masyarakat melalui pasar modal.
Modal bisa berubah-ubah tergantung
pada mutasi keluar-masuk para anggota.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
25

26. Koperasi vs Badan Usaha Lain
3. Siapa yang memiliki hak suara dan pemegang kekuasaan tertinggi?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
26

27. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Kekuasaan tertinggi dalam koperasi
terletak di tangan rapat anggota.
Badan Usaha Lain
Kekuasaan pada perusahaan perseroan
ada di tangan pemilik (pemegang saham).
Masing-masing anggota koperasi memiliki Jumlah pemilikan saham akan sangat
hak dan kedudukan yang akan ditempuh
menentukan dominasi pemegang saham
koperasi.
dalam menentukan kebijaksanaan yang
akan dijalankan oleh manajemen
Kebijakan yang ditetapkan oleh rapat
perusahaan.
anggota harus dilaksanakan oleh
penguruhs koperasi dan harus
dipertanggungjawabkan secara periodik.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
27

28. Koperasi vs Badan Usaha Lain
4. Bagaimana keanggotaan dan voting (pemilihan pengurus) itu dilakukan?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
28

29. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Badan Usaha Lain
Koperasi beranggotakan orang-orang
yang menjadi pelanggan usahanya, yang
bergabung dengan menyerahkan
sumbangan modal dalambentuk
simpanan pokok.
Hubungan antar kegiatan perusahaan
dengan para pemilik (pemegang saham)
sifatnya tidak langsung dan tidak jelas
karena memang secara konsepsional dan
hukum ada pemisahan yang tegas antara
fungsi pemikiran dan fungsi manajemen.
Hubungan antara koperasi dan para
anggotanya bersifat langsung.
Para anggotanya mempunyai kesempatan
yang sama untuk melibatkan diri secara
aktif dalam pengelolaan dan pengawasan
jalannya usaha koperasi.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
29

30. Koperasi vs Badan Usaha Lain
5. Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
30

31. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Badan Usaha Lain
Penentu kebijaksanaan dalam koperasi
adalah pengurus.
Penentu kebijaksanaannya adalah
ditetapkan orang yang bersangkutan atau
ditetapkan sekutunya, dan ada juga yang
ditetapkan oleh direksi perusahaan.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
31

32. Koperasi vs Badan Usaha Lain
6. Apa balas jasa atas modal itu terbatas?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
32

33. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Balas jasa atas modal pada koperasi
terbatas.
Badan Usaha Lain
Balas jasa atas modal tidak terbatas.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
33

34. Koperasi vs Badan Usaha Lain
7. Siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
34

35. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Badan Usaha Lain
Koperasi tidak menggunakan istilah
keuntungan untuk menunjukkan selisih
antara penghasilan yang diterima selama
periode tertentu dengan pengorbanan
yang dikeluarkan untuk memperoleh
penghasilan tersebut.
Pembagian keuntungan ditentukan
berdasarkan jumlah pemilikan saham oleh
masing-masing pemegangnya.
Selisih tersebut dikenal sebagai sisa hasil
usaha (SHU) yang dibagikan kepada
anggota sesuai pertimbangan jasa
masing-masing anggota.
Dalam praktik, pemegang saham mungkin
juga tidak akan mendapatkan bagian
keuntungan apabila hal ini dikehendaki
oleh pemegang saham mayoritas.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
35

36. Koperasi vs Badan Usaha Lain
8. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian?
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
36

37. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Badan Usaha Lain
Yang bertanggung jawab terhadap
kerugian adalah anggota, dan sejumlah
modal equity.
Yang bertanggung jawab terhadap
kerugian bagi perusahaan perorangna
adalah pemilik, untuk firma para sekutu,
dan untuk perseroan adalah pemegang
saham (sejumlah saham yang dimilikinya).
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
37

38. Koperasi vs Gotong-Royong
 Asas koperasi menurut UU no.12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
pasal 5 adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan.
 Namun koperasi tidak sama dengan gotong royong.
 Koperasi sebagai organisasi ekonomi didirikan dengan kesadaran untuk merebut
perbaikan penghidupan.
 Sedangkan gotong-royong sebagai organisasi sosial diadakan karena adanya perasaan dan
tanggung jawab untuk keluar dari suatu kesulitan atau kesusahan.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
38

39. Koperasi vs Badan Usaha Lain
Koperasi
Badan Usaha Lain
1. Tujuan: didirikan karena kebutuhan
ekonomi.
2. Sifat: didirikan untuk waktu yang
lama.
3. Ketentuan dalam mendirikan:
didirikan menurut
ketentuan/peraturan-peraturan yang
ditetapkan pemerintah.
4. Keanggotaan: mempunyai anggota
yang pasti.
5. Tujuan dari kegiatan: ditujukan
terutama untuk anggota-anggota dan
baru kemudian untuk masyarakat
dalam lingkungan daerah kerjanya.
1. Tujuan: diadakan karena didorong
oleh perasaan terikat kepada
masyarakat dan mencakup semua
lapangan penghidupan.
2. Sifat: hanya selama diperlukan dan
akan buanar, jika yang dituju telah
tercapai.
3. Ketentuan dalam mendirikan: sesuai
dengan adat kebiasaan dalam
pergaulan hidup.
4. Keanggotaan: tidak mengenal
keanggotaan dan adalah semua
mereka yang berkewajiban menurut
hukum adat setempat.
5. Tujuan dari kegiatan: dipusatkan
untuk kepentingan
umum/masyarakat.
Hensi Margaretta, MBA./Manajemen Koperasi&UMKM/STIE MDP
26/11/2012
39