presentasi penjelasan mengenai hukum jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, dan jaminan lain. dari dokumen ini kalian dapat belajar penjelasan mengenai jaminan secara keseluruhan

1. HUKUM JAMINAN
GHAZI LUTHFI

2. Jaminan
1131 KUHPerdata
segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
1132 KUHPerdata
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan
penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing,
kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.
1133 KUHPerdata
Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik.

3. Pembagian Jaminan
Jaminan
Jaminan Umum
Jaminan Khusus
Jaminan Kebendaan
Jaminan Perorangan

4. Jaminan Perorangan/Penanggungan
1820 KUHPerdata
Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang,
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

5. Personal Guarantee
Riky Rustam:
Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya
Unsur jaminan perorangan:
1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
3. Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

6. Corporate Guarantee
Sebenarnya tidak ada perbedaan khusus antara borgtoch dan corporate guarantee. Perbedaan pokoknya terletak pada siapa pihak
ketiga yang memberikan jaminan. Jika dalam borgtoch yang memberikan jaminan adalah orang perorangan (manusia), dalam
corporate guarantee yang memberikan jaminan pelunasan utang adalah badan hukum baik berupa PT, bank maupun lembaga
penjamin.
Faktor khusus yang harus diperhatikan untuk corporate guarantee:
1. Harus dilihat dulu apakah anggaran dasar melarang atau tidak untuk memberikan corporate guarantee.
2. Jika tidak ada ketentuan tegas melarang memberikan corporate guarantee, maka harus diperhatikan maksud dan tujuan
pendirian, kemudian dihubungkan dengan perikatan yang hendak dijamin, apakah selaras atau tidak.
3. Pada umumnya, jika penanggungan badan hukum diberikan kepada pengurus (direktur) adalah tidak sah, karena pemberian
utang ke direktur tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan usaha.

7. Bank Guarantee
Pasal 1 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/Kep/Dir Tahun 1991 Tentang Pemberian
Garansi Oleh Bank:
Garansi adalah:
a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap
pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan
endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang
dijamin cidera janji (wanprestasi).
c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi
bank.

8. Jaminan Kebendaan
Jaminan
Kebendaan
Gadai Hipotik
Hak
Tanggungan
Fidusia

9. Gadai
Pasal 1150 KUHPerdata
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan
kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-
orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Pasal 1152 KUHPerdata
….tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si
pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang….

10. Hipotik
Pasal 1162 KUHPerdata
Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi
pelunasan suatu perikatan.
Pasal 504 KUHPerdata
Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian
tersebut.
Subekti:
suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (“onroerend”) pertama karena sifatnya, kedua karena
tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang.

11. Hipotik (cont’d)
Pasal 314 KUHD
Kapal-kapal Indonesia, yang berukuran paling sedikit duapuluh meter kubik isi-kotor, dapat dibukukan di dalam
suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri.
Dalam undang-undang ini harus pula diatur tentang caranya peralihan hak milik dan penyerahan akan kapal-kapal
atau kapal-kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal tersebut, dan andil-andil dalam kapal-
kapal atau kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu.
Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal
dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik.
Atas kapal-kapal yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakan hak gadai. Atas kapal-kapal yang
dibukukan tak berlakulah pasal 1977 KUHPerdata.

12. Hak Tanggungan
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut
Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor
lain.

13. Fidusia
Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan
yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.