Administrasi Pemerintahan
•Download as PPTX, PDF•
1 like•118 views
Dokumen ini membahas tentang administrasi pemerintahan di Indonesia. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. UU ini mengatur tentang kewenangan pejabat, penggunaan diskresi, sanksi atas penyalahgunaan kewenangan, dan upaya administratif terhadap keputusan pemer
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to Administrasi Pemerintahan
Similar to Administrasi Pemerintahan (20)
More from Siti Sahati
More from Siti Sahati (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Administrasi Pemerintahan
- 1. Administrasi Pemerintahan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Kulon Progo, 11 Nopember 2015 Drs. Yanuar Ahmad, MPA Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana
- 3. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan
- 4. REFORMASI BIROKRASI UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah RUU tentang Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 5
- 5. URGENSI UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN a. pelayanan birokrasi yang baik, efisien, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. b. tindakan dan keputusan pejabat administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. c. kelemahan administrasi pemerintahan (birokrasi) yang belum menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan g. memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya kepada masyarakat. TujuanLatar Belakang
- 6. LINGKUP UU AP peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Pihak lain yg terkait Badan/ Pejabat Pemerintahan Warga Masyarakat
- 7. Hubungan Antar Instansi Pemerintah Hubungan sinergis antar institusi Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pemanfaatan Teknologi Legitimasi pengiriman keputusan administrasi Pemerintahan dapat dilakukan melalui media elektronik. Kejelasan Tanggung Jawab Terhadap Kewenangan Kewenangan pejabat berupa kewenangan atributif, delegatif, dan mandat. 1 3 2 GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN RB
- 8. Prosedur Administrasi Pemerintahan Tata cara penerbitan keputusan atau tindakan Pemerintah. Keputusan Administrasi Pemerintahan Syarat sah keputusan dan batas-batas diskresi. Upaya Administratif Terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan Upaya administratif yang dilakukan terhadap Keputusan Administrasi Pemerintahan. 4 6 5 GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN RB - 2
- 9. KEWAJIBAN MENERAPKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) KEWENANGAN PEMERINTAH DISKRESI LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A B C D E SUBSTANSI PENGATURAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- 10. PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UPAYA ADMINISTRATIF PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SANKSI ADMINISTRATIF SUBSTANSI PENGATURAN UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - 2 F G H I J
- 11. Administrasi Pemerintahan Negara Indonesia adalah Negara Hukum Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan UUD 1945 ps.1 ayat (3)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Warga Masyarakat Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan Pejabat Pemerintahan AUPB Upaya AdministratifAPIP • Atribusi • Delegasi • Mandat • Upaya keberatan • Upaya banding
- 12. UU AS N Pelayanan PublikJabatan Pejabat JPT JF JA Penggunaan Kewenangan Pengambilan Keputusan Tindakan Adm Kewenangan Tuntutan dan Harapan Hak dan Kewajiban MasyarakatPemerintah • Diskresi • Sengketa Kewenangan • Konflik Kepentingan Mendahulukan Peran dari Wewenang • Pengaduan • Pelaporan • Sanksi
- 13. pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. DELEGASI MANDATATRIBUSI SUMBER KEWENANGAN
- 14. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan DISKRESI
- 15. a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. PENGGUNAAN DISKRESI Tidak Sah Tindakan Sewenang-Wenang Melampaui Wewenang a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan; b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau c. bertentangan dengan AUPB Tidak Sah Mencampuradukkan Wewenang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang Dapat Dibatalkan
- 16. IZIN, DISPENSASI, DAN KONSESI IZIN: • diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan • kegiatan yang memerlukan perhatian dan/atau memenuhi ketentuan khusus. DISPENSASI: • diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; • merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah. KONSENSI: • diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan; • diperoleh dari kesepakatan Badan/Pejabat pemerintahan dgn swasta; • merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus. (Pasal 39)
- 17. LARANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN • melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; • melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; atau • bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Larangan Melampaui Wewenang • menggunakan di luar substansi atau materi wewenang yang diberikan; atau • bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan; • bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Larangan Mencampur- adukan Wewenang • Apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dikeluarkan tanpa ada dasar kewenangan. Larangan Bertindak Sewenang- wenang
- 18. AKIBAT HUKUM DARI KEPUTUSAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG • bila melampaui wewenang dan dilakukan secara sewenang-wenang, keputusan dan/atau tindakan tidak sah. • bila mencampuradukkan wewenang, keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan (Pasal 19) Setelah diuji dan ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap
- 19. SANKSI ADMINISTRATIF BERAT ADA TERHADAP DUA PELANGGARAN 1. Menyalanggunakan wewenang 2. Mempunyai konflik kepentingan SANKSI ADMINISTRATIF BERAT
- 20. 1. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran tdk melalui persetujuan atasan (Pasal 25 ayat1) 2. Penggunaan diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat/ bencana alam tidak memberitahukan kepada atasan sebelum penggunaan diskresi dan tidak melaporkan setelah penggunaan diskresi Pasal 25 ayat (3). 3. Tidak menerbitkan keputusan dan melakukan tindakan dlm wkt 10 hari atas permohonan masya atau dalam batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan (Psl 53 ayat (2)) 4. B/P tdk melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu 5 hk atas permohonan fiktif positif (Pasal 53 ayat 6). 5. Kpts yg tdk sah yg mengakibatkan pembayaran dari uang negara , B/PP wajib mengembalikan uang ke kas negara (PSL 70 ayat 3). 6. B/PP wajib melaksanakan keputusan / tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan/atasan ybs. (psl 72 ayat 1) Jo. Psl 64 (5) SANKSI SEDANG Ada 6 Pelanggaran SANKSI ADMINISTRATIF SEDANG
- 21. SANSKSI ADMINISTRATIF RINGAN Pelanggaran di luar sanksi sedang dan berat apabila menimbulkan kerugian pada keuangan negara, prekonomian nasional, merusak lingkungan hidup SANSKSI ADMINISTRATIF RINGAN Catatan : Sanksi Aministratif Sedang Sanksi Aministratif Ringan Diperberat dgn Sanksi Berat
- 22. 1. Perubahan mind set dan culture set aparatur penyelenggara pemerintahan 22 2. Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih modern dan mewujudkan pemerintahan yang baik 3. Pencegahan terhadap KKN oleh Pejabat Pemerintahan sejak sebelum keputusan dan tindakan pemerintahan ditetapkan 4. Membangun kepercayaan masyarakat dan implikasinya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan
- 23. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Jakarta Indonesia
Editor's Notes
- Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10
- SLIDE A