3, BE&GG, Wahyu Nor Maryono, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Univer...
Kel.3 HAN.pptx
1. PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA
Gofur Tahmilul Rezki
2209111943
Pashya Octavia Mekadinah R. C.
2209113915
2209113919
Rahmalia
2209113926
Raditya Bagus Wira Pratama
2209111945
William Nikolas Pakpahan
2209113917
Riski Sefriando
2209113921
Nurfatimah
2209113929
Yogilbert Reyfransisco Silitonga
2. PEMBAHASAN
01
03
02
Eksistensi Peradilan Administrasi
dalam sistem negara hukum
Indonesia
Asas-Asas Umum PemerintahaN yang
Baik di lingkungan peradilan
kedudukan peradilan administrasi negara
sebagai upaya dalam mendorong
terbentuknya pemerintahan yang baik
4. Menurut Prajudi Atmosudirdjo tujuan
dibentuknya peradilan administrasi
negara (PTUN) adalah untuk
melindungi warga masyarakat yang
kepentingan hukumnya seringkali
tertindih atau terjepit dengan semakin
luasnya campur tangan penguasa ke
dalam kehidupan masyarakat. Melalui
PTUN masyarakat dapat menggugat
penguasa dan mendapatkan tindakan
korektif dari PTUN.
Peradilan administrasi negara adalah
salah satu bagian dari sistem peradilan
di Indonesia yang memiliki peran
khusus dalam menyelesaikan sengketa
administrasi antara warga negara
dengan pemerintah atau lembaga
negara. Eksistensi peradilan
administrasi negara penting dalam
sistem negara hukum Indonesia karena
memberikan perlindungan hukum
terhadap hak-hak dan kepentingan
individu dalam hubungannya dengan
administrasi publik.
5. Peradilan Administrasi yang terdapat dalam sistem
negara hukum Indonesia disebut Peradilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Pembentukan PTUN
tersebut memiliki landasan hukum yaitu:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
6. Berikut adalah beberapa hal penting yang menjelaskan eksistensi peradilan administrasi
negara dalam sistem negara hukum Indonesia :
1. Memastikan keadilan: Peradilan administrasi negara bertujuan untuk memastikan
keadilan bagi individu yang terkena dampak keputusan atau tindakan administrasi yang
dianggap melanggar hak-hak mereka. Ini melibatkan pemeriksaan secara independen
terhadap tindakan administrasi dan memutuskan apakah tindakan tersebut sah atau
melanggar hukum.
2. Pengawasan kebijakan pemerintah: Hakim administrasi memiliki kewenangan untuk
memeriksa keabsahan kebijakan pemerintah atau lembaga negara dan dapat membatalkan
keputusan yang dianggap melanggar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang
diatur.
3. Perlindungan hak-hak individu: Peradilan administrasi negara memberikan
perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak-hak individu dalam hubungannya dengan
administrasi publik. Ini termasuk hak-hak seperti hak atas tanah, hak atas pekerjaan dan
karier, hak atas layanan publik, dan lain sebagainya.
7. Peradilan administrasi negara memiliki jalur hukum
yang khusus untuk menyelesaikan sengketa
administrasi. Pengadilan Tata Usaha Negara
merupakan badan peradilan tingkat pertama dalam
sistem peradilan administrasi negara, sedangkan
Mahkamah Agung memiliki wewenang banding
dalam kasus-kasus yang diajukan.
Peradilan administrasi negara di Indonesia
berfungsi sebagai lembaga independen yang
mandiri dari kekuasaan eksekutif. Hakim-
hakimnya harus independen dan tidak terikat
pada kepentingan politik atau pemerintah
Lembaga independen
Jalur hukum yang khusus
9. Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi
Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik
adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan
tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat
dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan,
tindakan penyalahgunaan wewenang serta
tindakan sewenang-wenang
10. FUNGSI ASAS-ASAS PEMERINTAHAN
YANG BAIK
pegangan bagi
pejabat administrasi
negara untuk
menjalankan
fungsinya
merupakan alat uji
bagi hakim
administrasi dalam
menilai administrasi
negara yang
berwujud penetapan
sebagai dasar
pengajuan gugatan
bagi penggugat.
11. MACAM ASAS-ASAS
PEMERINTAHAN YANG BAIK
1. Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan
2. Asas Ketidakberpihakan
Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau
pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan
para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminasi
12. 3. Asas Kemanfaatan
Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara
seimbang antara:
a. kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain;
b. kepentingan individu dengan masyarakat;
c. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain;
e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
f. kepentingan generasi sekarang dengan generasi yang akan
datang;
g. kepentingan manusia dengan ekosistemnya; dan h. kepentingan
pria dan wanita
13. 4. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat
Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan
harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk
mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga
keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan
cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan
setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan
kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang
tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui,
tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
14. 6. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk
mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskiminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 11
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum
Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan
dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif
dan tidak diskriminatif. Asas ini pada dasarnya menghendaki agar
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan
umum
15. 8. Asas Pelayanan yang Baik
Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang
tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar
pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan
kelalaian seorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas
mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang
sehingga jika pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang
yang berbeda, dapat dikenai sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria
yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. 10. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan
Asas ini menghendaki pemerintah agar mengambil tindakan yang sama atau
tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Namun
demikian dalam kenyataannya akan sulit menemukan kesamaan mutlak antar
kasus, sehingga pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus bertindak
cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Perlu diperhatikan 12
bahwa asas ini tidak berlaku pada keputusan pemerintah yang salah atau
keliru yang pernah dikeluarkan pada kasus-kasus sebelumnya.
11. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan
Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai
alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan.
Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil.
17. 12. Asas Permainan yang Layak (Fair Play)
Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-
luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga
diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum
adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran
dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara.
13. Asas Keadilan dan Kewajaran
Asas keadilan adalah tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan
selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan
bawa setiap aktivitas pemerintah harus meperhatikan nilai-nilai yang berlaku
di masyarakat seperti agama, moral, adat istiadat, dan nilai lainnya.
18. 14. Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar
Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan
harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga, ketika suatu harapan sudah
diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun
menguntungkan bagi pemerintah.
15. Asas Meniadakan Akibat suatu Perbuatan yang Batal
Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Namun,
alasan pemecatan pegawai karena tuduhan melakukan kejahatan ternyata tidak
terbukti di pengadilan. Dengan demikian, pegawai tersebut harus dikembalikan
pada posisi di pekerjaan semula beserta dengan ganti rugi dan/atau kompensasi
serta direhabilitasi nama baiknya. Proses inilah yang disebut sebagai cara-cara
meniadakan akibat keputusan yang batal atau tidak sah.
19. 16. Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi
Asas ini menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi
setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum, sebagai konsekuensi
negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi
manusia
17. Asas Kebijaksanaan
Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan
untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-
undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi
ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung
persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut bertindak cepat dan dinamis,
berpandangan luas dan mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari
tindakannya.
21. Pada dasarnya peradilan tata usaha negara dinyatakan sebagai
lembaga peradilan yang mengadili persoalan tata usaha negara,
termasuk persoalan kepegawaian antara badan atau pejabat tata
usaha negara/administrasi negara (pejabat pemerintahan) dengan
seseorang atau badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas,
yayasan, dan badan hukum lainnya. Peradilan administrasi
dipandang sebagai peradilan khusus, artinya bahwa ia hanya
diberikan kewenangan dalam menyelesaikan persoalan yang lahir
di bidang administrasi dan kepegawaian atau persoalan yang
terjadi antara pejabat administrasi dengan seseorang atau badan
hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak
dikeluarkannya suatu keputusan.
22. Peradilan administrasi negara melaksanakan fungsi
pengawasan dan fungsi peradilan, Pemerintah
menyelenggarakan pemerintahan, serta masyarakat
sebagai warga negara yang berhak memperoleh pelayanan
dari pemerintah serta mengajukan gugatan ke pengadilan
tata usaha negara dan AAUPB yang menjadi dasar bagi
pemerintah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta
sebagai batu uji terhadap keputusan tata usaha negara
yang digugat. AAUPB dalam sistem peradilan tata usaha
negara memiliki fungsi sebagai syarat mengajukan
gugatan serta sebagai batu uji terhadap keputusan tata
usaha negara.
23. Dapatlah kita lihat bahwa adanya peran peradilan administrasi
negara dalam melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan-
tindakan kesewenang-wenangan pemerintah melalui pengawasan
dan pengujian keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara
berdasarkan undang-undang dan AAUPB.
Keterlibatan masyarakat sebagai penggungat dan peradilan
administrasi negara sebagai yang menilai dan mengadili putusan
pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan
perundangundangan dan AAUPB ini telah mendorong
terbentuknya pemerintah yang layak yang bukan hanya didasarkan
atas dasar kesadaran dan keinginan pejabat tata usaha negara saja
dalam memenuhi AAUPB dalam setiap kebijakan dan
keputusannya
