Kebijakan ini membahas penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Sumatera Selatan. Masyarakat dapat mengadukan dugaan penyimpangan ke APIP, dan APIP bekerja sama dengan APH untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Biro Hukum Propinsi bertanggung jawab atas penanganan perkara hukum terkait kepentingan pemerintah provinsi.

1. OLEH:
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMSEL
KEBIJAKAN PEMECAHAN MASALAH SERTA PENYETARAAN/PERSAMAAN
PERSEPSI PERMASALAHAN HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT DALAM
PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL

2. • UUD RI 1945
• Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah beserta perubahannya
• Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2oo7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20l8 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
• Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian
Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DASAR HUKUM

3. Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi :
• a. pernenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
• b. kepatuhan terhadap peraturan;
• c. pencapaian TKDN;
• d. penggunaan produk dalam negeri;
• e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
• f. Pengadaan Berkelanjutan
.
PENGAWASAN INTERNAL

4. Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal.
melalui :
1. kegiatan audit,
2. reviu,
3. pemantauan,
4. evaluasi, dan/atau
5. penyelenggaraan whistleblowing system.
PENGAWASAN INTERNAL

5. • Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual,
kredibel, dan autentik.
• Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP
• APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Daerah.
• Kepala Daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini
adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
PENGADUAN OLEH MASYARAKAT

6. PASAL 385
• Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di
instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
• Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh
masyarakat
• Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, ssetelah terlebih
dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi pengawasan dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat
administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
• Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut
diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEDUDUKAN APIP DAN APH
DALAM UU NO 23 TAHUN 2014

7. SEHINGGA
• APIP dapat menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui
pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan
administrasi atau pidana.
• Jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, APIP menyerahkan kepada APH guna dilakukan proses
penyelidikan.
• Adapun jika APH dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau
pengaduan masyarakat maka informasi tersebut diserahkan kepada APIP.
KEDUDUKAN APIP DAN APH

8. PERMASALAHAN HUKUM
Terjadi pelanggaran, sengketa kontrak
dan tindakan penyimpangan
(penyuapan dll)
Pelayanan hukum tidak berlaku bagi
pemgadaam selaku penyedia
organisasi kemasyarakatan,
kelompok masyarakat penyelenggara
swakelo dan agen pengadaan
perorangan atau badan usaha
Pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan
dalam hal ini adalah PA/KPA/PPK/
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan Wajib
diberikan oleh Kemterian/ Lembaga/
Pemda
Pelayanan Hukum diberikan
sejak proses penyelidikan
hingga tahap putusan
pengadilan

9. Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
• Penyelesaian sengketa Kontrak Penyedia dalam pelaksanaan dilakukan melalui:
a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
b. arbitrase;
c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
d. penyelesaian melalui pengadilan.
PENYELESAIAN SENGKETA
KONTRAK

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatangan
kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan
yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
• Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah layanan yang dibentuk sebagai
alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. seperti arbitrase;
• Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan mempunyai fungsi penyelesaian sengketa kontrak pengadaan melalui:
a. Mediasi; b. Konsiliasi; dan/atau c. Arbitrase
LAYANAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONTRAK

11. Berbagai potensi pola penyimpangan di atas, dapat dicegah melalui :
• penegakan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana., sebelum sampai
pada penegakan hukum pidana, akan lebih baik apabila dari awal dilakukan penegakan hukum
administrasi secara ketat.
• Diperlukannya pengawasan yang efektif, Artinya, apabila ditemui adanya pejabat yang melakukan
penyimpangan, maka dapat dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang secara tegas
dan konsisten, sedangkan bagi penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi dimuat dalam daftar hitam
(black list), sanksi ganti kerugian, denda dan pencabutan ijin usaha.
PENCEGAHAN

12. KEDUDUKAN BIRO HUKUM
PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2014
Penanganan perkara hukum
di lingkungan Provinsi
dilaksanakan Biro Hukum
Provinsi.
Perkara hukum meliputi:
a. Litigasi
b. Non litigasi

13. PENANGANAN PERKARA YANG MENYANGKUT KEPENTINGAN PEMPROV / KEPALA
DAEARAH DILAKUKAN OLEH BIRO HUKUM YANG MELIPUTI PERKARA:
• PERDATA >>> SEPERTI BERACARA DI PENGADILAN
• TATA USAHA NEGARA >>> SEPERTI BERACARA DI PENGADILAN
• PIDANA >>> BERSIFAT MEMBERIKAN ADVICE
KEDUDUKAN BIRO HUKUM
LITIGASI

14. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 12 Tahun 2014
Konsultasi hukum merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh
masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Biro Hukum
KEDUDUKAN BIRO HUKUM
NON LITIGASI (KONSULTASI HUKUM )

15. TERIMA KASIH