Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi lembaga negara Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi, DPR, dan DPD. Mahkamah Konstitusi berperan dalam mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan mereka. DPR berperan dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan DPD berperan dalam pengajuan usul legislasi tertentu dan pengawasan pelaksanaan undang-undang tertentu.

4. - Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil
pemilihan umum
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya
- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
- Memilih Presiden dan wakil Presiden

6. DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan
pengawasan yang dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat.
Legislasi
Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk
undang-undang bersama presiden.
Anggaran
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan
memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap rancangan undang-undang
tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

7. Pengawasan
Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan
atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

9. DPD memiliki fungsi:
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan
memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan
bidang legislasi tertentu
Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
tertentu.
Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang.
Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah
seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD
adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat
anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.