Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pemerintahan di Indonesia. Mencakup pengaturan administrasi pemerintahan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk pengaturan mengenai kewenangan, diskresi, sanksi atas penyalahgunaan kewenangan, dan tujuan diberlakukannya UU tersebut.
1. Administrasi Pemerintahan
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian PAN dan RB
Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan
dan Tata Laksana
3. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana
dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan
oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan
4. REFORMASI
BIROKRASI
UU No. 39
Tahun 2008
tentang
Kementerian
Negara
UU No 25
Tahun 2009
tentang
Pelayanan
Publik
UU No. 5
Tahun 2014
tentang
Aparatur Sipil
Negara
UU No. 30
Tahun 2014
tentang
Administrasi
Pemerintahan
RUU tentang
Sistem
Pengawasan
Intern
Pemerintah
RUU tentang
Tata Hubungan
Pemerintah
Pusat dan
Daerah
5
5. URGENSI
UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
a. pelayanan birokrasi yang baik,
efisien, efektif, dan berpihak pada
kepentingan masyarakat.
b. tindakan dan keputusan pejabat
administrasi pemerintahan harus
berdasarkan pada hukum dan
peraturan perundang-undangan.
c. kelemahan administrasi
pemerintahan (birokrasi) yang
belum menerapkan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik.
a. menciptakan tertib penyelenggaraan
administrasi pemerintahan;
b. menciptakan kepastian hukum;
c. mencegah terjadinya penyalahgunaan
wewenang;
d. menjamin akuntabilitas badan
dan/atau pejabat pemerintahan;
e. memberikan perlindungan hukum
kepada warga masyarakat dan aparatur
pemerintahan;
f. melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menerapkan
asas-asas umum pemerintahan yang
baik; dan
g. memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya kepada masyarakat.
Tujuan
Latar Belakang
6. LINGKUP UU AP
peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
Pihak lain
yg terkait
Badan/
Pejabat
Pemerintahan
Warga
Masyarakat
7. Hubungan Antar Instansi Pemerintah
Hubungan sinergis antar institusi Pemerintah dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Pemanfaatan Teknologi
Legitimasi pengiriman keputusan administrasi
Pemerintahan dapat dilakukan melalui media
elektronik.
Kejelasan Tanggung Jawab Terhadap Kewenangan
Kewenangan pejabat berupa kewenangan atributif,
delegatif, dan mandat.
1
3
2
GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA
MENDORONG PELAKSANAAN RB
8. Prosedur Administrasi Pemerintahan
Tata cara penerbitan keputusan atau tindakan
Pemerintah.
Keputusan Administrasi Pemerintahan
Syarat sah keputusan dan batas-batas diskresi.
Upaya Administratif Terhadap Keputusan
Administrasi Pemerintahan
Upaya administratif yang dilakukan terhadap
Keputusan Administrasi Pemerintahan.
4
6
5
GAGASAN PENTING UU AP DALAM UPAYA
MENDORONG PELAKSANAAN RB - 2
9. KEWAJIBAN MENERAPKAN ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
KEWENANGAN PEMERINTAH
DISKRESI
LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
A
B
C
D
E
SUBSTANSI PENGATURAN
UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
10. PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
UPAYA ADMINISTRATIF
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SANKSI ADMINISTRATIF
SUBSTANSI PENGATURAN
UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - 2
F
G
H
I
J
11. Administrasi
Pemerintahan
Negara Indonesia
adalah Negara Hukum
Sistem
Penyelenggaraan
Pemerintahan
UUD 1945 ps.1 ayat (3)
Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan
dilaksanakan
menurut Undang-Undang
Dasar
Warga
Masyarakat
Keputusan
dan/atau
Tindakan
Administrasi
Pemerintahan
Pejabat
Pemerintahan AUPB
Upaya
Administratif
APIP
• Atribusi
• Delegasi
• Mandat
• Upaya
keberatan
• Upaya banding
13. pemberian
Kewenangan kepada
Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan
oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
atau Undang-Undang
pelimpahan
Kewenangan dari
Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan
yang lebih tinggi
kepada Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang
lebih rendah dengan
tanggung jawab dan
tanggung gugat
beralih sepenuhnya
kepada penerima
delegasi
pelimpahan
Kewenangan dari
Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan
yang lebih tinggi
kepada Badan
dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang
lebih rendah dengan
tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap
berada pada pemberi
mandat.
DELEGASI MANDAT
ATRIBUSI
SUMBER KEWENANGAN
14. Diskresi adalah Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk
mengatasi persoalan konkret yang dihadapi
dalam penyelenggaraan pemerintahan
dalam hal peraturan perundang-undangan
yang memberikan pilihan, tidak mengatur,
tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan
DISKRESI
15. a. bertindak melampaui
batas waktu berlakunya
Wewenang yang
diberikan oleh
ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bertindak melampaui
batas wilayah
berlakunya Wewenang
yang diberikan oleh
ketentuan peraturan
perundang-undangan;
dan/atau
c. tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 26,
Pasal 27, dan Pasal 28.
PENGGUNAAN DISKRESI
Tidak Sah
Tindakan
Sewenang-Wenang
Melampaui Wewenang
a. menggunakan
Diskresi tidak sesuai
dengan tujuan
Wewenang yang
diberikan;
b. tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 26,
Pasal 27, dan Pasal
28; dan/atau
c. bertentangan
dengan AUPB
Tidak Sah
Mencampuradukkan
Wewenang
dikeluarkan oleh
pejabat yang tidak
berwenang
Dapat Dibatalkan
16. IZIN, DISPENSASI, DAN KONSESI
IZIN:
• diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
• kegiatan yang memerlukan perhatian dan/atau memenuhi
ketentuan khusus.
DISPENSASI:
• diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan;
• merupakan kegiatan pengecualian terhadap suatu larangan atau
perintah.
KONSENSI:
• diterbitkan sebelum kegiatan dilaksanakan;
• diperoleh dari kesepakatan Badan/Pejabat pemerintahan dgn
swasta;
• merupakan kegiatan yang memerlukan perhatian khusus.
(Pasal 39)
17. LARANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN
• melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya
wewenang;
• melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; atau
• bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Larangan
Melampaui
Wewenang
• menggunakan di luar substansi atau materi wewenang
yang diberikan; atau
• bertentangan dengan tujuan wewenang diberikan;
• bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Larangan
Mencampur-
adukan
Wewenang
• Apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan dikeluarkan tanpa ada dasar
kewenangan.
Larangan
Bertindak
Sewenang-
wenang
18. AKIBAT HUKUM DARI KEPUTUSAN YANG
MENYALAHGUNAKAN WEWENANG
• bila melampaui wewenang dan dilakukan secara
sewenang-wenang, keputusan dan/atau tindakan
tidak sah.
• bila mencampuradukkan wewenang, keputusan
dan/atau tindakan dapat dibatalkan
(Pasal 19)
Setelah diuji dan ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
telah berkekuatan hukum tetap
20. 1. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran
tdk melalui persetujuan atasan (Pasal 25 ayat1)
2. Penggunaan diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan
darurat/ bencana alam tidak memberitahukan kepada atasan
sebelum penggunaan diskresi dan tidak melaporkan setelah
penggunaan diskresi Pasal 25 ayat (3).
3. Tidak menerbitkan keputusan dan melakukan tindakan dlm wkt 10
hari atas permohonan masya atau dalam batas waktu yang
ditentukan dalam perundang-undangan (Psl 53 ayat (2))
4. B/P tdk melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu 5 hk atas
permohonan fiktif positif (Pasal 53 ayat 6).
5. Kpts yg tdk sah yg mengakibatkan pembayaran dari uang negara ,
B/PP wajib mengembalikan uang ke kas negara (PSL 70 ayat 3).
6. B/PP wajib melaksanakan keputusan / tindakan yang sah dan
keputusan yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan/atasan
ybs. (psl 72 ayat 1) Jo. Psl 64 (5)
SANKSI
SEDANG
Ada
6
Pelanggaran
SANKSI ADMINISTRATIF SEDANG
21. SANSKSI
ADMINISTRATIF
RINGAN
Pelanggaran di luar sanksi sedang dan berat
apabila menimbulkan kerugian pada
keuangan negara, prekonomian nasional,
merusak lingkungan hidup
SANSKSI ADMINISTRATIF RINGAN
Catatan :
Sanksi Aministratif Sedang
Sanksi Aministratif Ringan
Diperberat
dgn Sanksi
Berat
22. 1. Perubahan mind set dan culture set aparatur
penyelenggara pemerintahan
22
2. Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih modern dan mewujudkan
pemerintahan yang baik
3. Pencegahan terhadap KKN oleh Pejabat
Pemerintahan sejak sebelum keputusan dan tindakan
pemerintahan ditetapkan
4. Membangun kepercayaan masyarakat dan
implikasinya pada peningkatan pertumbuhan
ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan
mengurangi kemiskinan