Sengketa Kepegawaian dalam konteks Hukum Administrasi Negara

1. SENGKETA
KEPEGAWAIAN
DI
PERADILAN TUN
Oleh :
FERY CHOFA, SH, LL.M

2.  Kewenangan Peradilan TUN :
Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
(Pasal 47 Undang Undang No. 5 Tahun 1986)
 Sengketa TUN adalah :
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(Pasal 1 angka 10 Undang Undang No. 51 Tahun 2009)

3. SENGKETA KEPEGAWAIAN
 UU No. 43 Tahun 1999 : Perubahan Atas UU
No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
Pasal 35
(1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui
Peradilan Tata Usaha Negara.
(2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat
pelanggaran terhadap peraturan disiplin
Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui
upaya banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.

4. Unsur
Sengketa
Kepegawaian
Subyek
Badan atau Pejabat
tun pembuat
keputusan
PNS *
*Janda/Duda PNS, Anak
anak PNS, org yg merasa
kepentingannya dirugikan
Keputusan TUN
sebagaimana diatur
pada Pasal 1 angka 9
UU No. 51 Tahun 2009
Obyek
Keputusan Negatif Fiktif
sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun
1986
4

5. Unsur
Ketetapan
Menurut
UU No.51 /2009
Tertulis
Dikeluarkan oleh
Badan/ Pejabat TUN
Berisi
tindakan hukum TUN
Bersifat konkrit,
individual
dan final
Berdasarkan
peraturan perundang-undangan
Menimbulkan
akibat hukum
bagi seseorang
/badan Hukum Perdata
5

6. 6
Keputusan TUN yang fiktif atau Negatif.
(vide pasal 3 UU No. 5/86)
Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara tidak mengeluarkan keputusan,
sedangkan hal itu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut
disamakan dengan Keputusan Tata
Usaha Negara.
Jika ada jangka waktu dan
ternyata setelah melewati
jangka waktu ternyata badan
atau pejabat TUN tidak
menerbitkan Keputusan TUN
yang dimohonkan
Badan atau pejabat TUN dianggap telah
menerbitkan Keputusan Penolakan
Permohonan tsb
Jika tidak ada jangka waktu dan
setelah jangka waktu 4 bulan dari
permohonan ternyata badan/
pejabat TUN tidak menerbitkan
keputusan

7. Ruang Lingkup Sengketa
Kepegawaian.
Berkaitan ketidak puasan PNS atau pihak lain yang
merasa dirugikan dengan penerbitan atau penetapan
Keputusan Tata Usaha Negara bidang kepegawaian yang
antara lain menyangkut :
 Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS),
 Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS),
 Keputusan pengangkatan dalam pangkat (untuk
kenaikan pangkat),
 Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural
dan jabatan fungsional,
 Keputusan mengenai mutasi,
 Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS,
 Keputusan mengenai izin perkawinan dan perceraian,
 Keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS,
 Keputusan pemberhentian sebagai PNS.
7

8. Penyelesaian Sengketa Kepegawai
1. Sengketa Kepegawaian yang dalam
peraturannya memberikan kesempatan
adanya upaya adminstratif, yaitu
sengketa sebagai akibat pelanggaran
terhadap peraturan disiplin Pegawai
Negeri Sipil .
2. Sengketa Kepegawaian yang tidak diatur
adanya upaya administratif dapat
langsung diselesaikan melalui Peradilan
Tata Usaha Negara.
8

9. Sengketa
Tata Usaha
Negara
Tidak ada
upaya
administratif
Banding Administratif
Kpd Instansi atasan
atauinstansi lain dari yang
mengeluarkan Keputusan
Keberatan
Kpd Pejabat Pembuat
Keputusan
Upaya
Administrat
if
P TUN
P
Tinggi
TUN
MA
PENYELESAIAN
SENGKETA TATA USAHA
NEGARA
9

10. Sengketa kepegawaian
Undang Undang No. 5 Tahun 2014 :
Aparatur Sipil Negara
Pasal 129
Sengketa Kepegawaian
Upaya
Administratif
Keberatan : kepada atasan
Banding Administratif :
kepada Badan Pertimbangan
ASN

11. Sengketa TUN & kepegawaian
Undang Undang No. 5 Tahun 1986
:Peratun
 Pasal 48 (1).
adalah suatu prosedur yang dapat
ditempuh oleh seseorang atau badan
hukum perdata apabila ia tidak puas atau
keberatan terhadap dikeluarkannya KTUN
1. Pengajuan keberatan (bezwaarschrif)
ditujukan kepada Badan/Pejabat TUN
yang mengeluarkan Keputusan.

12. 2. Pengajuan Surat Banding Administratif
(administratief beroep).
Ditujukan kepada atasan pejabat atau
instansi lain dari Badan/Pejabat TUN
yang mengeluarkan keputusan, yang
berwenang memeriksa ulang keputusan
yang disengketakan.

13. Upaya Hukum Administratif
terkait dengan Penjatuhan Hukuman
Disiplin
(PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri )
1.Tidak dapat diajukan upaya
administratif
yaitu untuk jenis hukuman disilin ringan
berupa :
 tegutan lisan,
 teguran tertulis,
 dan penyetaan tidak puas secara tertulis.
(vide Pasal 33 PP No. 53 Tahun 2010)
13

14. 2.Dapat dilakukan upaya keberatan
kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum
untuk jenis hukuman disiplin sedang
berupa :
• penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun,
• dan penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun
(vide Pasal 34 ayat (1) PP No. 53
Tahun 2010)
14

15. Prosedur keberatan hukuman
disiplin
Prosedur keberatan hukuman disiplin pada intinya adalah
:
 Diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum dengan memuat alasan
keberatan dan tembusannya disampaikan kepada
pejabat yang berwenang menghukum.
 Keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima
keputusan hukuman disiplin. Keberatan yang diajukan melebihi
14 (empat belas) hari kalender tidak dapat diterima.
 Pejabat yang berwenang menghukum setelah menerima
tembusan surat keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang
telah dijatuhkannya, harus memberikan tanggapan atas
keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
15

16. Prosedur keberatan hukuman
disiplin
 Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis kepada
atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam
jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal
yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
 Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh
PNS yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal
atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima
surat keberatan.
 Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan
hukuman disiplin, ditetapkan dengan keputusan atasan
pejabat yang berwenang menghukum. Keputusan
16

17. 3.Dapat diajukan upaya banding
administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian
untuk jenis hukuman disiplin berat
berupa
 pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS,
 dan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS.
(vide Pasal 34 ayat (2) PP No. 53 Tahun
2010 jo. PP No 24 Tahun 2011 tentang
Badan Pertimbangan Kepegawaian )
17

18. Pengajuan Banding
Administratif
 Diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan
tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah
yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
 Diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung
sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin
diterima.
 Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat
keputusan hukuman disiplin diterima, tidak dapat
diterima.
 Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku
Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti
pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal
diterimanya tembusan banding administratif.
18

19.  Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Gubernur selaku Wakil Pemerintah tidak
memberikan tanggapan dalam waktu 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal
diterimanya tembusan banding administratif,
BAPEK mengambil keputusan terhadap
banding administratif berdasarkan bukti
yang ada.
 BAPEK wajib memeriksa dan mengambil
keputusan dalam waktu paling lama 180
(seratus delapan puluh) hari sejak
diterimanya banding administratif.
 Keputusan BAPEK bersifat mengikat dan
wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang
terkait
19

20. Sengketa
Kepegawaia
n
Tidak ada
upaya
administratif
Banding Administratif
Kpd BAPEG
Keberatan *****
Kpd Atasan Pejabat
Pembuat Keputusan
Upaya
Administrat
if
P TUN
P
Tinggi
TUN
MA
PENYELESAIAN
SENGKETA TATA USAHA
NEGARA
20
?
**** Keberatan UU TUN –kpd pembuat
keputusan
Keberatan PP 53 --- kpd atasan Pejabat
Pembuat Keputusan

21. PROSES BERACARA DI PTUN
KTUN
(Psl 1.9)
Dismissal
proses (Psl
62)
Pem.
Persiapan (Psl
63)
Gugatan
Perlawanan
(Psl 62 ayat
3) dtw 14
hr
Pemeriksaan
dalam sidang
(acara biasa
) Psl 68 -97
P U T U S A N
(Psl 97 )
Tidak
lolos
Dibenarkan
/beralasan
Gugatan Lolos

22. Pengujian di Peratun
 1. Kewenangan.
a. Atributif.
b. Delegasi wewenang.
c. Mandat.
 2. Formal prosedural
 3. Substansi/materiil.

23. SYARAT SAHNYA KEPUTUSAN TUN
Syarat Formil
a. Prosedur
b. Bentuk Tap
c. Pelaksanaan
al. diberitahukan,
diumumkan
Syarat materiil
a. Organ pemerintah pembuat tap berwenang
- scr materiil (onbevoegdheid ratione materile)
- scr wilayah (onbevoegdheid ratione loci)
- scr waktu (onbevoegdheid ratione temporis)
b. Tap dibuat tanpa Kekurangan yuridis
- penipuan (bedrog)
- paksaan (dwang)
- kesesatan (dwaling)
c. Isi & tujuan Tap hrs sesuai
dg isi & tujuan peraturan dasarnya
CACAT YURIDIS
Dapat dimintakan pembatalannya
Jk tidak terpenuhi
Asas rechtmatig
/praesumptio iustae causa
Psl 67, Psl 53 UU No. 5/86 jo.
UU No. 9/004
23

24. P U T U S A N
 Berupa :
a. Gugatan ditolak.
b. Gugatan dikabulkan.
c. Gugatan tidak diterima.
d. Gugatan gugur.
(Pasal 97 ayat 7 UU Peratun)

25.  Dalam hal gugatan dikabulkan, Pengadilan
dapat menetapkan kewajiban yang harus
dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN :
a. Pencabutan KTUN yang bersangkutan.
b. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan
menerbitkan KTUN yang baru.
c. Penerbitan KTUN (dalam hal gugatan
didasarkan pada Pasal 3)
d. Merehabilitasi harkat, martabat, dan
kedudukan seperti semula sesuai
perundang-undangan (dalam hal sengketa
kepegawaian).

26. SELESAI
TERIMA KASIH
26