Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk

13,048 views

Published on

Published in: Data & Analytics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk

  1. 1. Tugas dan Wewenang Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, & MK Nama : Muzdalifah NIM : E211 12 259 Tugas dan wewenang Presiden 1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 2.Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) 3.Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 4.Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa) 5.Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 6.Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 7.Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 8.Menyatakan keadaan bahaya 9.Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR 10.Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 11.Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung 12.Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR 13.Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU 14.Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 15.Menetapkan hakim agung dari
  2. 2. calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR 16.Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung 17.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Tugas dan wewenang MPR 1) Mengubah serta menetapkan UUD. 2) Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR. 3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. 4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu enam puluh hari. 6) Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama serta kedua
  3. 3. dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari. 7) Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR. Tugas dan wewenang DPR 1.Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 2.Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang 3.Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I 4.Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I 5.Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I 6.Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 7.Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama 8.Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
  4. 4. 9.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10.Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/ konsultasi, dan pendapat 11.Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 12.Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang 13.Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan 14.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 15.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah 16.Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 17.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK 18.Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota. 19.Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 20.Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi 21.Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
  5. 5. 22.Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 23.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 24.Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial 25.Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden 26.Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden Tugas dan Wewenang BPK 1.Memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara. 2.Memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. 3.Memeriksa dimana uang negara itu disimpan. 4.Memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan. 5.Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang undang. 6.Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah disetujui DPR. 7.Memberitahukan kepada DPR hasil pemeriksaan keuangan negara di Indonesia bukan saja tercermin pada APBN dan APBD. Keuangan negara itu juga tercermin pada kegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana pensiun maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan.Bahkan, keuangan negara juga mencakup bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta. Tugas dan kewenangan MA 1)Mengadili pada tingkat kasasi
  6. 6. 2)Menguji peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang 3)Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstusi menurut UUD 1945 adalah : 1.Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 2.Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 3.Menguji undang-undang terhadap UUD 19451. 4.Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 5.Memutus pembubaran partai politik 6.Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Perbedaan Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung : Pasal 24 A ayat 1 UUD NRI 1945 1. Mengadili pada tingkat kasasi 2. Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang- undang terhadap Undang- Undang 3. Mempunyai wewenang lain
  7. 7. yang diberikan oleh undang- undang Pasal 24 C ayat 3 UUD NRI 1945 1. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi Pasal 14 ayat 1 UUD NRI 1945 1. Memberi pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi Mahkamah Konstitusi : Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 3. Memutus pembubaran partai politik 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umumm Pasal 24 C ayat 2 UUD NRI 1945 1. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD MPR, DPR, MK, & MA masuk dalam komisi III. Ruang lingkup komisi III adalah hukum, HAM, dan keamanan.

×