SlideShare a Scribd company logo

Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

•
•
Yassir Adiputera
Yassir Adiputera
News & Politics
1 of 15
OLEH : ABDUL HARIS KIAY, SH.
[object Object],Bahwa Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penyelengaran pemerintahan daerah kabupaten/ kota, sebagaimana diatur dalam dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : Pasal 200 ayat (1) : Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri daripemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
[object Object]
2. PROSEDUR PENANGANAN HUKUM BILA TERJADI PERMASALAHAN 1. Hukum Tata Usaha Negara (TUN) : Objek Sengketa TUN : KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Yang disamakan dengan SK Surat Keputusan GUGATAN 90 Hari - Sejak diketahui - Sejak diterima Ada jangka waktu dalam peraturan dasar, lewat jangka waktu dihitung 90 hari Tidak ada jangka waktu, lewat 120 hari dihitung 90 hari Pasal 3 Pasal 1 Ayat 3 Pasal 55 KEPANITERAAN KETUA ACARA BIASA MAJELIS HAKIM PEMERIKSAAN PERSIAPAN SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM PUTUSAN BANDING KASASI CUMA CUMA ACARA CEPAT PENANGGUHAN INTERVEENSI ACARA CEPAT HAKIM TUNGGAL SIDANG PUTUSAN DISMISSAL PENETAPAN KETUA PERLAWANAN ACARA SINGKAT MAJELIS HAKIM PUTUSAN TIDAK DITERIMA/TIDAK BERDASAR GUGATAN BUKAN KEWENANGAN TUN SYARAT GUGATAN DALAM PASAL 56 TIDAK DIPENUHI, SEKALIPUN SUDAH DIPANGGIL. GUGATAN TIDAK DIDASARKAN ALASAN YANG LAYAK APA YANG DITUNTUT SUDAH DIPENUHI OLEH SK YANG DIGUGAT. GUGATAN DIAJUKAN SEBELUM/LEWATWAKTUNYA DITOLAK DIKABULKAN Pasal 62 14 Hari 14 Hari 7 Hari 2x 14 Hari 14 Hari Pasal 98 / 99 Pasal 60 Pasal 67 Pasal 83 Pasal 98 / 99 PENETAPAN Eksepsi Intervensi Penangguhan Absolut Relatif Lainnya ,[object Object],[object Object],Berdiri sendiri atas prakarsa hakim ,[object Object],[object Object],[object Object],: : ,[object Object],[object Object],Diputus bersama pokok perkara : ,[object Object],[object Object],Dikabulkan Tidak dapat diterima Gugur Ditolak SK yang digugat tidak sesuai /tdk berdasar pada alasan dalam pasal 53 ayat 2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sudah dipanggil secara sah, Penggugat tdk datang/ tidak hadir ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Bila eksepsi diterima dengan putusan ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PENGUJIAN SK OLEH MAJELIS HAKIM SK+KESELURUHAN PROSES PEMBENTUKAN SK ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RUANG LINGKUP PENGUJIAN 1. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN UMUM YG BERLAKU 2. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASA UMUM PEMERINTAHAN) YANG BAIK DASAR PENGUJIAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TUN Pasal 62
2. PROSES PERKARA PERDATA GUGATAN - Lisan - Tertulis - Phk.Materiil - Phk Formil - Tunggal -Komulatif Subyektif -Komulatif Obyektif MOHON SITA PRA GGT PAN-SEK KET P.N KIM-LIS SIDANG Ggt.dicabut Ggt.gugur Verstek Ggt dirobah Jwbn ggt Replik Damai Rekonvensi Tak wenang relatif Tak wenang Absolut Duplik Sita Intervensi RAPAT MAJELIS PUTS. Eksepsi Pokok prk Vrywar Voeging Tussenk SITA SITA 120 HIR 119 HIR
No. Pembeda HAPTUN ACARA PERDATA 1. Subyek/Pihak Badan/Pejabat TUN lawan Masyarakat Antar Warga Masyarakat 2. Sengketa Ketetapan Tertulis Pejabat Kepentingan Perdata Warga 3. Tindakan Perbuatan Melawan hukum Penguasa Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum Masyarakat 4. Peran Hakim Hakim aktif Hakim Pasif 5. Rekonvensi Tidak Dikenal Diatur
3. PROSES PERKARA PIDANA Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan Persidangan Eksekusi PN PT MA
4. PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus dengan penanganan khusus baik dari sisi materiil maupun formil. Oleh karena kwalitas dan kuantitasnya serta dampaknya yang demikian besar maka disebut sebagai Extra Ordinary Crime .
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],INDIKATOR EXTRA ORDINARY CRIME
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tata Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and clean Governance) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol/pengawasan terhadap kekuasaan/kewenangan yang dimiliki institusi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Peran Pemerintah Daerah Dalam Permasahan Hukum ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 

Recommended

Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukumFaizalAndiIchal
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganMystic333
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
 

Recommended

Tugas politik hukum
Tugas politik hukumTugas politik hukum
Tugas politik hukumFaizalAndiIchal
 
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...
Komparasi Tap MPR Nomor III/MPR/2000, UU No.10 Tahun 2004 dan UU No.12 Tahun ...Rizky Pradnya
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganUu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundangan
Uu 2011 nomor 12 pembentukan peraturan perundanganMystic333
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNKONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASN
KONSEKUENSI KDH MELANGGAR UU ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...
Optimalisasi peran penyidik tipikor dalam upaya pengembalian kerugian keuanga...Andy Susanto
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Adnan Fauzi Siregar
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDAAde Suerani
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Uu parpol 2011
Uu parpol 2011Uu parpol 2011
Uu parpol 2011apotek agam farma
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikUu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikM Ungang
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal draftingDavid Simatupang
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
 
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikUU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikM. ALI AMIRUDDIN
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiNandya Guvita
 
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Muhamad Yogi
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanUndang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanDeky Lioman
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Materi Bagian Hukum
Materi Bagian HukumMateri Bagian Hukum
Materi Bagian HukumYudhi Aldriand
 
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HANKorupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HANTri Widodo W. UTOMO
 

More Related Content

What's hot

4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Adnan Fauzi Siregar
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDAAde Suerani
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikUu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikM Ungang
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
 
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikUU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikM. ALI AMIRUDDIN
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiNandya Guvita
 
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Muhamad Yogi
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanUndang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanDeky Lioman
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangIdris Miaus
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 

What's hot (20)

Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab III Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
 
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDADASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA
 
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab IV Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Uu parpol 2011
Uu parpol 2011Uu parpol 2011
Uu parpol 2011
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politikUu 2 tahun 2011 ttg partai politik
Uu 2 tahun 2011 ttg partai politik
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politikUU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
UU RI nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik
 
Pembentuka per uu ii
Pembentuka per uu iiPembentuka per uu ii
Pembentuka per uu ii
 
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanUndang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
 

Similar to Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HANKorupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HANTri Widodo W. UTOMO
 
PERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxPERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxBeatDragon
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...ArsipDatunNTT
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiINDAHMAWARNI1
 
10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasinurul khaiva
 
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdfHUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdfMayaShafira1
 
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.pptPeran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.pptANDIILMIUTAMIIRWAN1
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanPoetra Poernama
 
Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptSistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptGustiZain
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLatuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLatuulll
 
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)EllisaVikalista1
 
Hukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyaHukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyazumira zamiati
 

Similar to Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (20)

Materi Bagian Hukum
Materi Bagian HukumMateri Bagian Hukum
Materi Bagian Hukum
 
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HANKorupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
 
PERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptxPERTEMUAN 7.pptx
PERTEMUAN 7.pptx
 
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
MATERI DIKLAT DATUN 2018 TERKAIT PERTIMBANGAN HUKUM (OLEH HERRY HERMANUS HORO...
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
Hukum bisnis
Hukum bisnisHukum bisnis
Hukum bisnis
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
 
10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi10. sanksi administrasi
10. sanksi administrasi
 
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdfHUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
HUKUM ADAT KELOMPOK 10.pdf
 
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.pptPeran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
 
Azas keadilan
Azas keadilanAzas keadilan
Azas keadilan
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
Details ptun
Details ptunDetails ptun
Details ptun
 
Details ptun
Details ptunDetails ptun
Details ptun
 
Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.pptSistem_Hukum_Indonesia.ppt
Sistem_Hukum_Indonesia.ppt
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK (AUPB)
 
Hukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannyaHukum dan perkembangannya
Hukum dan perkembangannya
 

Prosedur penanganan permasalahan hukum bila terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

  • 1. OLEH : ABDUL HARIS KIAY, SH.
  • 2.
  • 3.
  • 4. 2. PROSEDUR PENANGANAN HUKUM BILA TERJADI PERMASALAHAN 1. Hukum Tata Usaha Negara (TUN) : Objek Sengketa TUN : KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
  • 5.
  • 6. 2. PROSES PERKARA PERDATA GUGATAN - Lisan - Tertulis - Phk.Materiil - Phk Formil - Tunggal -Komulatif Subyektif -Komulatif Obyektif MOHON SITA PRA GGT PAN-SEK KET P.N KIM-LIS SIDANG Ggt.dicabut Ggt.gugur Verstek Ggt dirobah Jwbn ggt Replik Damai Rekonvensi Tak wenang relatif Tak wenang Absolut Duplik Sita Intervensi RAPAT MAJELIS PUTS. Eksepsi Pokok prk Vrywar Voeging Tussenk SITA SITA 120 HIR 119 HIR
  • 7. No. Pembeda HAPTUN ACARA PERDATA 1. Subyek/Pihak Badan/Pejabat TUN lawan Masyarakat Antar Warga Masyarakat 2. Sengketa Ketetapan Tertulis Pejabat Kepentingan Perdata Warga 3. Tindakan Perbuatan Melawan hukum Penguasa Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum Masyarakat 4. Peran Hakim Hakim aktif Hakim Pasif 5. Rekonvensi Tidak Dikenal Diatur
  • 8. 3. PROSES PERKARA PIDANA Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan Persidangan Eksekusi PN PT MA
  • 9. 4. PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus dengan penanganan khusus baik dari sisi materiil maupun formil. Oleh karena kwalitas dan kuantitasnya serta dampaknya yang demikian besar maka disebut sebagai Extra Ordinary Crime .
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.