Hukum Administrasi Negara

1. Kedudukan,
Kewenangan dan
Tindakan Pemerintah
Oleh :
Mhd. Ansor Lubis, SH.,MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Medan Area

2. Kewenangan Pemerintah
 Hal yang diatur dalam HAN: (Prof. Prajudi)
 Institusi/organisasi
 Pengisian jabatan
 Pelaksanaan tugas jabatan
 Pemberian layanan
 Hal yang diatur dalam HAN (James Hart)
 Kewenangan setiap pejabat HAN
 Batas kewenangan
 Sanksi bagi masyarakat yang melanggar HAN
 Upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat

3. Kewenangan Pemerintah
 Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak
(menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi oleh suatu
wewenang yang sah, yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan. Jadi penyelenggaraan
pemerintahan harus berdasarkan hukum (wet matigheid
van bestuur atau asas legalitas). Oleh karenanya setiap
pejabat administrasi negara sebelum menjalankan
tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu
kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Jadi sumber wewenang pemerintah terdapat
dalam peraturan perundang-undangan

4. Kewenangan Pemerintah
 Wewenang pemerintah adalah:
 Hak untuk menjalankan suatu urusan
pemerintahan (dalam arti sempit)
 Hak untuk dapat secara nyata
mempengaruhi keputusan yang akan
diambil oleh instansi pemerintah lainnya
(dalam arti luas)

5. UU No. 30/2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan
 Wewenang adalah hak yang dimilikinoleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
Penyelengga negara lainnya untuk mengambil
keputusan dan/ atau Tindakan dalam
penyelenggaraan pemerintah.
 Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya
disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
Penyelenggara negara lainnya untuk bertindak
dalam ranah hukum publik.

6. UU No. 30/2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan
 Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga
disebut KTUN atau Keputusan Administrasi Negara
yang selanjutnya di sebut Keputusan adalah
Ketetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan
 Tindakan Administrasi Pemerintahan yang
selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan
pejabat pemerintahan atau penyelenggaran negara
lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan
perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah

7. Kewenangan Pemerintah
 Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah
dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa
adanya wewenang sah, maka tidak mungkin
melahirkan keputusan yang sah, berarti
mengandung cacat hukum.
 Sifat wewenang pemerintah:
 Selalu terikat pada suatu masa tertentu
 Selalu tunduk pada batas-batas tertentu
 Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada
hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-
asas pemerintahan yang baik)

8. Kewenangan Pemerintah
 Cara memperoleh wewenang
pemerintah dilakukan dengan:
 Atribusi
 Delegasi
 mandat

9. Kewenangan Pemerintah
 Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah
yang baru oleh suatu peraturan perundang-
undangan (produk legislatif) untuk
melaksanakan pemerintahan secara
penuh.(termasuk wewenang pembentukan
berbagai kebijakan dalam rangka rules
application)
 Legislator yang kompeten
 Original Legislator; tingkat pusat dan
tingkat daerah
 Delegated Legislator; Presiden
(berdasarkan ketentuan perundang-
undangan menghasilkan PP)

10. Kewenangan Pemerintah
 Delegasi yaitu suatu pelimpahan wewenang yang
telah ada yang berasal dari wewenang atribusi,
kepada pejabat administrasi negara, tidak secara
penuh. Jadi suatu delegasi harus selalu didahului
oleh atribusi wewenang. Bila tidak ada atribusi
wewenang, maka pendelegasian tidak sah (cacat
hukum), hal ini dapat dijadikan alasan bagi hakim
untuk mencabut keputusan pendelegasian.
Delegasi merupakan pelimpahan tidak secara
penuh, artinya tidak termasuk wewenang
pembentukan kebijakan-kebijakan dalam rangka
rules application

11. Kewenangan Pemerintah
 Mandat yaitu pemberian tugas antara mandans
(pemberi mandat, dalam hal ini menteri) kepada
mandataris (penerima mandat, dalam hal ini
dirjen/sekjen), untuk atas nama menteri
melakukan perbuatan administrasi negara.
Pada mandat wewenang tetap ditangan
mandans/menteri, sedangkan mandataris
hanya melaksanakan wewenang perintah
secara atas nama saja dan tanggung jawab
tetap di tangan menteri.

12. Kewenangan Pemerintah
 Mandat kepada bukan bawahan, boleh
dilakukan, asalkan memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
 Mandaris mau menerima pemberian
mandat
 Wewenang yang dimandatkan merupakan
wewenang sehari-hari dari mandataris
 Ketentuan undang-undang yang
bersangkutan tidaka menentang atau
melarang terhadap pemberian mandat
tersebut

13. Kewenangan Pemerintah
 Dalam menjalankan tugasnya, pejabat
administrasi negara dibatasi oleh asas-
asas sebagai berikut:
 Asas yuridikitas
 Asas legalitas
 Asas diskresi freis ermessen
 Asas-asas umum pemerintahan yang baik

14. Kewenangan Pemerintah
 Asas yuridikitas (rechtmatigheid) yaitu
bahwa setiap tindakan pejabat
adminsitrasi negara tidak boleh
melanggar hukum (harus sesuai dengan
rasa keadilan dan kepatutan)
 Asas legalitas (wetmatigheid) yaitu
bahwa setiap tindakan pejabat
administrasi negara harus ada dasar
hukumnya (ada peraturan dasar yang
melandasinya).

15. Kewenangan Pemerintah
 Asas diskresi freis ermessen yaitu
kebebasan dari seorang pejabat
administrasi negara untuk mengambil
keputusan berdasarkan pendapatnya
sendiri. Dengan demikian, setiap pejabat
administrasi negara tidak boleh menolak
mengambil keputusan bila ada seorang
warga masyarakat mengajukan
permohonan dengan alasan tidak ada
peraturan yang mengaturnya.

16. Kewenangan Pemerintah
 Diskresi terdiri dari dua macam:
 Diskresi terikat yaitu kebebasan dari seorang
pejabat administrasi negara untuk mengambil
keputusan, yaitu dengan menentukan pilihan
yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan
 Diskresi bebas yaitu kebebasan dari seorang
pejabat administrasi negara untuk mengambil
keputusn yaitu dengan membentuk keputusan
baru, karena tidak ditentukan (diatur) dalam
peraturan perundang-undangan

17. Kewenangan Pemerintah
 Penggunaan kewenangan diskresioner dapat
menimbulkan efek negatif jika digunakan
terlampau berlebihan. Efek negatif kewenangan
diskresioner, yaitu:
 Abuse of power (pelampauan
kewenangan)
 Detournament de pouvoir
(penyalahgunaan wewenang)
 Ultravires (penyalahgunaan wewenang)

18. Kewenangan Pemerintah
 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AUPB)/algemene Beginselen van Behoorlijk
Bestuur yaitu jembatan antara norma hukum
dan norma etika yang merupakan asas tidak
tertulis.
 AUPB dikembangkan pertama kali di Belanda
tahun 1950 dari hasil penelitian De Monchy
terhadap yurisprudensi. Penelitian ini dilakukan
atas permintaan rakyat terhadap perlindungan
hukum bagi penduduk Belanda.

19. Kewenangan Pemerintah
 Asas kepastian hukum
 Asas keseimbangan
 Asas kesamaan
 Asas bertindak cermat
 Asas permainan yang
layak
 Asas keadilan dan
kewajaran
 Asas perlindungan atas
pandangan hidup
 Asas kebijaksanaan
 Asas penyelenggaraan
kepentingan umum
 Motivasi dari setiap
keputusan pemerintaj
 Asas tidak
mencampuradukan
kewenangan
 Pengharapan yang wajar
 Meniadakan akibat suatu
keputusan yang batal

20. Kewenangan Pemerintah
 Paul Scholten menyatakan bahwa AUPB
merupakan norma dan sebagai pedoman bagi
para pejabat administrasi negara untuk
membentuk hukum
 Konijnenbelt menyatakan bahwa AUPB
mempunyai arti yang penting bagi penentuan
arah pada waktu melaksanakan pemerintahan
dalam menerbitkan keputusan pemerintah.
 Apa perlu dikeluarkan izin; sayarat apa yang
diperlukan; bagaimana pencabutan keputusan
yang menguntungkan

21. Kewenangan Pemerintah
 Fungsi AUPB adalah:
 Sebagai pedoman bagi pejabat
administrasi negara dalam menjalankan
pemerintahan
 Sebagai dasar penggugatan, bila terjadi
pelanggaran
 Sebagai dasar pengujian terhadap
keputusan pemerintah
 Sebagai alat untuk mencegah pelampauan
batas kewenangan, ketidakadilan, dan
ketidkjujuran.

22. Kewenangan Pemerintah
 Pejabat administrasi negara dalam menjalankan
tindakan-tindakan pemerintahan menghasilkan
keputusan (dalam arti luas), yang dapat berbentuk:
 Keputusan Pemerintah (regering besluit) yang
bersifat pengaturan, dengan ciri-ciri sebagai
berikut: berlaku umum, abstrak, impersonal, dan
terus menerus (dauer haftig)
 Penetapan administrasi (administratief
beschikking) yang bersifat: individual, konkrit,
kasualm dan sekali selsesai (einmalig)

23.  Pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah, dan administrasi negara
dijalankan oleh pejabat administrasi negara, karena pejabat pemerintah selalu
merangkap administrator negara, maka dapat dikatakan pula bila seorang pejabat
berkedudukan sebagai pemerintah bilamana mempunyai wewenang pemerintahan,
dan menjalankan fungsi pemerintahan
 Fungsi pemerintahan adalah fungsi politik, oleh karenanya pemerintah sam dengan
penegakan (handhaving) dan/atau penggunaan (aanwending) daripada wibawa
(gezag) dan atau kekuasaan (macht) negara.
 Pemerintahan dijalankan melalui : pengaturan perundangan ; pembinaan masyarakat
umum; kepolisian ; peradilan.
 Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintah
(regeringbesluit) yang bersifat strategi, policy, atau ketentuan umum (algemene
bepalingen), dan melalui tindakan2 pemerintahan yang bersifat menegakkan
ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara.
 Keputusan2 pemerintah diselenggarakan, direalisasikan oleh administrator negara
(pemerintah juga). Posisi ini menjadikan posisi administrator bersikap melayani
(service) dan menangani (handling) orang perorangan
 Keputusan administrasi negara dapat dilawan/ diprotes oleh WN bila diangap
mengandung kekurangan, kesalahan atau kekeliruan.

24.  Disinilah muncul HAN yang mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah
laku para pejabat negara, dan meiliki tujuan adanya adminstrasi negara
yang bonafide, yaitu tertib, sopan, berlaku adil, obyektif, jujur, efisien, dan
fair (sportif).
 Administrator negara (administrasi) menjalankan administrasi melalui
pengambilan keputusan-keputusan administratif (administrative
beschikking) yang bersifat individual, kasula, faktual, teknis
penyelengaraan, dan tindakan2 administratief yang bersifat organisasional,
manajerial, informasional (tata usaha) atau operasional, dengan demikian
setiap keputusan maupun tindakannya dapat dilawan melalui berbagai
bentuk peradilan adm. Negara.
 Administrasi negara memiliki pengertian:
 Sebagai aparatur
 Sebagai Fungsi atau aktivitas
 Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan

25. TERIMAKASIH