Materi Kuliah SANKRI

1. LOGO
Click to edit Master text styles
LOGO
www.designfreebies.org
TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN
Dr. Ipah Ema Jumiati, S.Ip, M.Si

2. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
Fokus Materi
Pemerintahan Pusat1
Pemerintahan Daerah2
Hubungan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah serta antar
Daerah
3
i-one

3. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
1. Kementrian negara
2. Lembaga pemerintah non kementerian
3. Sekretariat negara dan sekretariat
kabinet
4. Sekretariat lembaga-lembaga negara
5. Kejaksaan republik indonesia
6. Perwakilan republik indonesia di luar
negeri
7. Tentara nasional indonesia
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan Pusat
i-one

4. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
1. Kementrian negara
pasal 17 ayat (1);(2)..(3); dan (4) yang
menetapkan : Presiden dibantu oleh
Menteri-menteri Negara yang diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden
a. Kementerian Koordinator
b. Kementerian yang Berbentuk
Departemen
c. Kementerian Negara
Pemerintahan Pusat
i-one

5. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
2. Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK)
 LPNK merupakan lembaga. Pemerintah Pusat
yang dibentuk, untuk melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu dari Presiden
 LPNK diatur berdasarkan Keppres No.103
Tahun 2001 yang telah enam kali mengalami
perubahan terakhir dengan Perpres No.64
Tahun 2005.
 Susunan organisasinya terdiri atas 1) Kepala, 2)
Sekretariat Utama, 3) Deputi, 4) Unit
Pengawasan yang dapat berbentuk Inspektorat
Utama atau Inspektorat
 Beberapa contoh LPNK yaitu LAN, ANRI, BKN,
Perpusnas, Bappenas, BPS, BSN, BAPETEN,
BATAN
Pemerintahan Pusat
i-one

6. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
3. Sekretariat negara dan sekretariat kabinet
a. Sekretariat negara Berdasarkan Perpres No.31
Tahun 2005
b. Susunan organisasinya Sekretariat negara
terdiri atas a) Rumah Tangga Kepresidenan; b)
Sekretariat Wapres; c) Sekretariat Militer, dll
c. Sekretariat kabinet Memberikan dukungan teknis
dan administrasi, serta analisis kepada
Presiden dan Wapres
d. Salah satu fungsi sekretariat kabinet yaitu
pemantauan dan evaluasi serta penyampaian
analisis terhadap pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang politik dan
keamanan, perekonomian, serta kesejahteraan
rakyat;
Pemerintahan Pusat
i-one

7. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
4. Sekretariat lembaga-lembaga negara.
a. Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat
b. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat
c. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah
d. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa
Keuangan
e. Sekretariat Mahkamah Agung
f. Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi
Pemerintahan Pusat
i-one

8. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
5. Kejaksaan republik indonesia
 Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di
bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang.
 Tugas dan Wewenang yaitu a) Pidana , b)
Perdata dan tata Usaha Negara, c) Ketertiban
dan Ketentraman Umum
 Kejaksaan RI menyelenggarakan kegiatan : (1)
Peningkatan kesadaran hukum. (2)
Pengamanan kebijakan penegakan hukum; (3)
Pengawasan peredaran barang cetakan; (4)
Pengawasan aksi kepercayaan Yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara; (5)
Pencegahan penyalahgunam dan/atau
Penodaan agama; (6) Penelitian dan
pengembangan hukum, serta statistik kriminal.
Pemerintahan Pusat
i-one

9. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
6. Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri
 Perwakilan ini dapat berupa Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI),
Konsulat Jenderal Republik Indonesia
(KONJENRI), Konsulat Republik
Indonesia, Perutusan Tetap Republik
Indonesia (PTRI) pada Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) atau Perwakilan
Republik Indonesia tertentu yang bersifat
sementara.
 Perwakilan Republik Indonesia di Luar
Negeri terdiri atas Perwakilan Diplomatik
dan Perwakilan Konsulat.
Pemerintahan Pusat
i-one

10. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
7. Tentara Nasional Indonesia
 TNI berperan sebagai alat di bidang pertahanan
yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan
kebijakan dan keputusan politik negara
 TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI
Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara yang
melaksanakan tugasnya secara gabungan di
bawah pimpinan PanglimaTNI.
 Fungsinya a) penangkal dan penindak terhadap
setiap bentuk ancaman militer, b) pemulih
terhadap kondisi keamanan negara yang
terganggu akibat kekacauan keamanan.
 TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang
membawahkan Markas Besar TNI Angkatan
Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan
Udara.
Pemerintahan Pusat
i-one

11. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia
 POLRI diatur berdasarkan UU No. 2 tahun 2002
 fungsi pemerintahan negara dalam rangka memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan
hukum, dan memberikan pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat
 POLRI secara umum berwenang untuk : 1) menerima
laporan dan/atau pengaduan; 2) membantu
menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum; 3) mencegah dan
menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 4)
mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan;
5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup
kewenangan administratif kepolisian; 6) melaksanakan
pemeriksaan khusus dalam rangka pencegahan; 7)
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 8)
mengambil sidik jari dan identitas lainnya 9) mencari
keterangan dan barang bukti; 10) menyelenggarakan
Pusat Informasi Kriminal Nasional; 11) mengeluarkan
surat izin dan/atau surat keterangan 12) memberikan
bantuan pengamanan dalam sidang 13) meneriman dan
menyimpan barang temuan
Pemerintahan Pusat
i-one

12. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
1. Pemerintahan Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemerintahan Daerah
i-one

13. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
1. Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip
NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. unsur-
unsurnya
a. Kepala Daerah mempunyai tugas 1)memimpin
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 2)
mengajukan Rancangan Perda (Raperda); 1)
menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan
bersama DPRD; 4) menyusun dan mengajukan Raperda
tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan
ditetapkan bersama; 5) mengupayakan terlaksananya
kewajIban daerah; 6) mewakili daerahnya di dalam dan
di luar pengadilan,
b. Perangkat Pemerintah Daerah terdiri dari Perangkat
Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
pemerintahan Daerah
i-one

14. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Tugas dan wewenang : 1) membentuk Perda yang dibahas
dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan
bersama. 2) membahas dan menyetujui Raperda tentang
APBD bersama dengan Kepala Daerah. 3) melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala, Daerah,
APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah, dan kerja sama
internasional di daerah.
 Alat Kelengkapan DPRD, terdiri atas 1) Pimpinan. 2) Komisi
3) Panitia Musyawarah. 4) Panitia Anggaran. 5) Badan
Kehormatan. 6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
 Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat
kelengkapan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Pemerintahan Daerah
i-one

15. LOGO
Click to edit Master text styles
www.designfreebies.org
1. Hubungan Pengakuan Pembentukan
Daerah
2. Hubungan Kewenangan
3. Hubungan Keuangan
4. hubungan dalam Bidang Kepegawaian
5. hubungan Pembinaan dan Pengawasan
6. Hubungan Pelaporan Penyelenggaraan
pemerintahan Daerah
7. hubungan Kerjasama dan Penyelesaian
perselisihan
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
serta antar Daerah
i-one

16. LOGO
Click to edit Master text styles
LOGO
www.designfreebies.org
Prodi Ilmu Administrasi Negara