2. TERMENOLOGI BIROKRASI Birokrasisebagaiorganisasi yang rasional (rational organization) Birokrasisebagaiketidakefeseinanorganisasi (Organizational inefficiency) Birokrasisebagaipemerintahanolehparapejabat (rule of officials) Birokrasisebagaiadministrasinegara (public administration) Birokrasisebagaiadministrasiolehparapejabat (administration by officials) Birokrasisebagaiorganisasi yang memilikiciritertentu, sepertihirarkidanperaturan (type of organization with specific characteristic and quality as khierarchies and rules) Birokrasisebagaisalahsatucirimasyarakat modern (an essential quality of modern society)
3. Tipe Birokrasi BIROKRASI DALAM MAKNA YANG BAIK DAN RASIONAL (BEREAU-RATIONALITY) * Birokrasisebagaiorganisasi yang rasional (rational organization) BIROKRASI DALAM MAKNA YANG NETRAL (NETRAL VALUE) Birokrasisebagaipemerintahanolehparapejabat (rule of officials) Birokrasisebagaiadministrasinegara (public administration) Birokrasisebagaiadministrasiolehparapejabat (administration by officials) Birokrasisebagaiorganisasi yang memilikiciritertentu, sepertihirarkidanperaturan (type of organization with specific characteristic and quality as khierarchies and rules) BIROKRASI DALAM MAKNA SEBAGAI PENYAKIT (BEREAU-PATHOLOGY) * Birokrasisebagaiketidakefeseinanorganisasi (Organizational inefficiency)
4. BIROKRASI DALAM MAKNA YANG BAIK DAN RASIONAL(BEREAU-RATIONALITY) Terdapatdalampandangan Hegel dan Max Weber Hegel : Birokrasiadalahinstitusiygmenjembataniantaranegaradanmasyarakat. Max Weber : Birokrasiadalahorganisasi yang memilikiciri-ciri ; a. adanyasuatuhirarkhi, termasukpendelegasianwewenangdariataskebawah b. adanyaserangkaianposisijabatanygmasing-masingmemilikitugas & tanggungjawabygtegas c. adanyaaturan, regulasi, standard formal d. adanyapersonelygscrteknismemenuhisyarat, ygbekerjaatasdasarkarierdanpromosi
5. Birokrasi dalam pengertian Netral & Patologi 1. PengertianNetral tidakterkaitbaikatauburuk 2. BirokrasisebagaiPatologi a. Patologiygtimbulakibatgayamanajerial b. Patologiygtimbulakibatrendahnyapengetahuan & keterampilanpetugaspelaksana c. Patologiygtimbulakibattindakananggotabirokrasiygmelanggarnormadanaturanperundangan d. Patologiygtimbulakibatperilakunegatifbirokrat e. Patologiygtimbulakibatsituasi internal berbagaiinstansidalamlingkunganpemerintahan
6. BIROKRASI DALAM KONTEKS PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA Monte palmer (1999) Birokrasiadalahpihakyg paling aktifdalamkegiatanpengelolaankekuasaannegarasehari-hari, iaberperansbgpelaksanakeputusanygdirumuskanpemimpinpolitik Ryaasrasyid (1999) Birokrasiberperanpentingkarenadalamkegiatanpengelolaankekuasaannegarasehari-haritidakpernahterjadikevakumanadministrasi, baikdalamprosesperumusanmaupundidalamprosespelaksanaansetiapkebijakan. Kepimpinanpolitikbetapapunpentingnyahanyamerupakansatudimensidariprosespolitik, sekalimkeputusanpolitikdiambil, iaharusdapatdilaksanakanolehparabirokrat, keputusan yang tidakdapatdilaksanakanakanselalumenjadisumberfrustasibagikbagipemimpinitusendirimaupunbagirakyat yang mengaharpkanperubahan (2000) Peter woll (1978) Dalamtradisi AS fungsiadmnistrasiditempatkandalamkendalipolitik 2 cabangkekuasaannegara ; kongresdanpresiden , hinggatidakdapatindependendalammengambilkeputusa, namundemikianpelaksanaandarisetiapkebijakanituadalahbirokrasi, danjustrudalampelaksanaanitulahsesungguhnyasuatukebijakandibentuk.
7. Birokrasi Negara Maju Birokrtasi Negara Majumemilikiciri-ciri : 1. Aparatnegara yang netral (apolitis, tidakpropolitikpemerintahsertatidak pro padakepentingantertentu. 2. Objektif(memberikanpelayanansama) 3. Rasional, tidakdikuasai/didominasikelompoktertentu (public Servant) 4. Cakap, terampildanefeseindalammencapaikesejahteraansosial 5. Formal danlegalistis 6. Tundukkepadapemerintahan yang memperolehkepercayaanrakyat 7. Tidakmudahdiintimidasi
8. HasilStudiPerbandinganadministrasi (Comparative Study Administration Group/CAG)(Fred W. Riggs , John D. Montgomery, Milton Esman, Ralph Braibanti, William J. Smith, dan Edward W. Weidner ) Padanegaramaju, pengangkatandanpemberhentianpegawaididasarkanpadasuatustandartertentuataudikenaldenganistilahmeryt system. Sementarapadanegaraberkembang, pengangkatandanpemberhentianpegawaiterjadikarenabirokrasiataunepotisme. Padanegaramaju, berlakuprinsip legal rational impersonal, dimanasetiappersoalandiselesaikandalamkantor/kedinasansertaberdasarkanhukum yang berlaku. Sebaliknya, hubungansatusama lain dalampemerintahandinegaraberkembangdidominasiolehpraktik yang dikenaldenganistilahbureaucratic Click dan patron client relationship, yaitupenyelesaianpersoalandidalamdandiluarkantormelaluicara-cara yang tidak legal-formal. Padanegaramaju, diferesiansifungsidalamadministrasipemerintahanterlihatdenganjelasdantegas, sementarahalinitidakterjadipadaadministrasipemerintahandinegaraberkembang. Berbagaimacampenawarandanpermintaan yang berkaitandenganurusanadministrasipemerintahandinegaramajudilakukandalammekanismeformal market. Tidakdemikianhalnyapadanegaraberkembang, semuapenawarandanpermintaanterjadimelaluimekanisme informal market. Selainefektif, administrasipadanegaramajujugaberjalanefisien. Sementaradinegaraberkembang, efektivitasdalamhaladministrasitidakdiikutiolehefisiensi
9. Administration in Developing Countries (the theory of prismatic society) Fred W Riggs yang mempelajariciri-ciribirokrasidinegara-negaraberkembang. Dalambukunya yang berjudul Administration in developing countries (the theory of prismatic society) tahun 1964 Riggs menyebutbirokasidinegaraberkembangdenganistilah SALA dengancirinya : a. bertindakdanberperilakusebagaituan (master) b. cenderungkorup c. boros d. tidakefeseindalampenggunaanwaktu e.birokrasidigunakansebagaialatuntukmempertahankankekuasaan Padahakekatnyabirokasidinegar-negaraberkembangberusahamencoba model birokrasirasional yang ada/terjadidibarattetapidiisidenganbudaya-budayalokalsepertiprimodialismedanpaternalistik,
10. BirokrasiSALA BirokrasiSALA memilikiciri-ciriataukarateristiktersendiri, yaitu : 1.Menunjukan adanyagejalaformalisme, yaitupelaksanaanberbedadenganperencanaan. 2.Terjadi penyimpangan, yaitumencobamenirustrukturbirokrasinegaramajutetapidiisidengankegiatan-kegiatanataupraktek-praktekadministratif yang bersifatnepotismedanprimodialismesehinggaakanmenciptakaninefeseinsi. 3.Ada overlapping dalampraktekbirokrasi, struktur modern tetapidiisidengandenganbudayatradisional
11. Heady : Ciri-CiriBirokrasi Negara Berkembang Poladasar (basic pattern) administrasipublikatauadministrasinegarabersifatjiplakan (imitative) daripadaasli (indigenous). Negara – negaraberkembang, baiknegara yang pernahdijajahbangsa Barat maupuntidak, cenderungmenirusistemadministrasi Barat. Negara yang pernahdijajahpadaumumnyamengikutipola Negara yang menjajahnya. Kingsley sepertidikutipoleh Heady menyatakanbahwadinegarabekasjajahan, pengorganisasianjawatan – jawatan, perilakubirokrat, bahkanpenampilannyamengikutikarakteristikpenjajahnya, danmerupakankelanjutandariadministrasikolonial. Adminisrtasikolonialitusendiriditerapkanhanya did aerahjajahandantidakdinegaraasalnyasendiri. Sehingga, berbedadenganadministrasidi Negara penjajahnya, administrasikolonialbersifatelitis, otoriter, menjauh (aloof) ataujauhdarimasyarakatdanlingkungannya, sertapaternalistik. Polaadministrasikolonialinidiwarisiolehadministrasidinegara – Negara yang barumerdekabahkansampaisekarangmasihmenjadiciribirokrasidibanyaknegaraberkembang. Birokrasidinegaraberkembangkekurangan (deficient) sumberdayamanusiaterampiluntukmenyelenggarakanpembangunan.Kekuranganinibukandalamartijumlahtetapikualitas. Dalamjumlahjustrusebaliknya, birokrasidinegaraberkembangmengerjakanoranglebihdari yang diperlukan (overstaffed). Yang justrukurangadalah administrator yang terlatih, dengankapasitasmanajemen (management capacity), keterampilan– keterampilanpembangunan (development skills), danpenguasaanteknis (technical competence) yang memadai. Padaumumnyakeadaaninimencerminkankondisiatautarafpendidikansuatunegara. Namun, tidakselaluberartiterkaitdengankurangnyafasilitaspendidikanatauorang – orang yang berijasah. Heady menunjukkankasus India danMesir, yang memilikibanyaktenagaberpendidikantinggi, tetapimenganggur. Dari data yang kitaketahuikeadaanitujugaberlakudi Indonesia dewasaini (Kartasasmita, 1995f). Kondisi yang demikian, yaknipengangguranorangberpendidikancukuptinggi, seringkalidisebabkanolehpendidikan yang tidaksesuaidengankebutuhanpembangunanataudihasilkanolehlembagapendidikan yang tidakberkualitas (marginal institutions).
12. Birokrasilebihberorientasikepadahal-hal lain daripadamengarahkepada yang benar-benarmenghasilkan(production directed). Dengankata lain, birokratlebihberusahamewujudkantujuanpribadinyadibandingpencapaiansasaran-sasaran program. Riggs (1964) menyatakannyasebagaipreferensibirokratataskemanfaatanpribadi (personal expediency) ketimbangkepentinganmasyarakat (public-principled interest). Dari sifatsepertiinilahirnepotisme, penyalahgunaankewenangan, korupsi, danberbagaipenyakitbirokrasi, yang menyebabkanaparatbirokrasidinegaraberkembangpadaumumnyamemilikikredibilitas yang rendah, dandianggaptidakmengenaletika. Dibanyak Negara berkembang, korupsitelahmerajalelasedemikianrupasehiggamenjadifenomena yang sangat prevalent danditerimasebagaisesuatu yang wajar, ataumenurutistilah Heady sanctioned by social mores dansemi institutionalized. Adanyakesenjangan yang lebarantaraapa yang dinyatakanatau yang hendakditampilkandengankenyataan (discrepency between form and reality). Riggs (1964) menyebutkanfenomenaumuminisebagaiformalisme, yaitugejala yang lebihberpegangkepadawujud-wujuddanekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnyaterjadi. Hal initercermindalampenetapanperundang-perundangan yang tidakmungkindilaksanakan, peraturan-peraturan yang dilanggarsendirioleh yang menetapkan, memusatkankekuasaanmeskipunresminyaadadesentralisasidanpendelegasiankewenangan, melaporkanhal yang baik-baikdantidakmengetengahkankeadaan yang tidakbaikataumasalah yang sesungguhnyadihadapi. Bahkantidakjarangmemalsukanataumemanipulasi data untukmemberigambaran yang menguntungkan. Birokrasidinegaraberkembangacap kali bersifatotonom,artinyalepasdariprosespolitikdanpengawasanmasyarakat. Ciriinimerupakanwarisanadministrasikolonial yang memerintahsecaraabsolut, atausikapfeodaldalamzamankolonial yang terushidupdanberlanjutsetelahmerdeka. dibanyaknegaraberkembang, padaawalnyaorang yang paling terpelajaratau elite bangsa yang bersangkutanmemangberkumpuldibirokrasi, sehinggakelompokdiluaritusulitdapatmenandingibirokrasidalampengetahuanmengenaipemerintahandanakibatnyapengawasanmenjasitidakefektif.
13. Wallis (1989) : KarateristikBirokrasi Negara Berkembang Pertama , dibanyak negara berkembang birokrasi sangatdanmakinbertambahbirokratik. Departemen-departemen, badan-badan, danlembaga-lembagabirokrasiberkembangterus. Jugaberkembangdanberperanbesarbadan-badan para-statal yakni badan-badan usaha negara, yang umumnyabekerjatidakefisien. Kedua, unsur – unsurnonbirokratiksangatberpengaruhterhadapbirokrasi. Misalnyahubungankeluargadanhubungan – hubungan primordial lain, sepertisukudan agama, danketerkaitanpolitik(political connections) mempengaruhibirokrasi, yang sangatbertentangandenganasasbirokrasi yang baik (misalnyamenurutkriteria Weber).
15. Padatahun 1292 negaraMajapahithanyalahsebuahdesa yang adadisebelahtimursungaiBrantas, yang dibangundenganpembukaanhutanTarikholehSanggramawijaya NamaMajapahitberawaldarikedatanganorang Madura ketanahtandusTarikh, ketikamerekamelakukanperjalanandanmerekalapardansetelahmemasukihutanmerekaberupayamencarisumbermakananuntukbertahanhidup. Merekamenemuisebuahpohonmaja yang berbuahdanmerekamemakannya. Akantetapibuah yang merekaituterasapahit Majapahitadalahnegara yang didirikanolehRadenWijaya, putraLembu Tal keturunan Naga SingaMurti,menantuprabuKertanagaradariSingasari. PadahakekatnyamunculnyakerajaanMajapahitadalahkarenausahakerasdariRadenWijayadanbantuandaripengikutsetianya.
17. Jabatankepalanegarabersifatturuntemurun, jadi yang memerintahkerajaanMajapahitmenurutketetapanadatialahketurunanNarraryaSanggramawijaya. DalamperkembangansejarahkerajaanMajapahit, memangdiperintaholehketurunanNarraryaSanggramawijayasampaipemerintahanSuhitadansetelahitudiperintaholehketurunanselir. AdapunrajawangsaataudinastiMajapahit yang didirikanolehNarraryaSanggramawijaya, tidakbernamaWijayaWangsa KepalanegaraMajapahitadalah raja, umumnya raja diberigelar Sri Maharaja. Dalammelaksanakantugasnya, raja dibantuolehpejabat-pejabatkerajaan yang terdiridaribeberapabidang. Perihalmengambilkeputusanpenting, raja dibantuolehkerabatkerajaan yang tak lain adalahorang-orangterdekat raja. Kerabat raja biasadisebut DewanPertimbanganAgungpemerintahMajapahit, yang terdiridarisembilanorang. Para Dewaninibersidangsetiap kali IngkangSinuwunPrabuakanmengambilkeputusanpentingdanmembutuhkanhasilsuara yang bulatataukesepakatanbersama SistemPemerintahanMajapahit
18. Raja dibantuolehsejumlah pejabatbirokrasidalammelaksanakanpemerintahan, denganparaputradankerabatdekat raja memilikikedudukantinggi. Perintah raja biasanyaditurunkankepadapejabat-pejabatdibawahnya, antara lain yaitu: RakryanMahamantriKatrini, biasanyadijabatputra-putra raja RakryanMantririPakira-kiran, dewan menteri yang melaksanakanpemerintahan Dharmmadhyaksa, parapejabat hukumkeagamaan Dharmma-upapatti, parapejabatkeagamaan Dalam RakryanMantririPakira-kiran terdapatseorangpejabat yang terpentingyaitu RakryanMapatih atau PatihHamangkubhumi. Pejabatinidapatdikatakansebagaiperdanamenteri yang bersama-sama raja dapatikutmelaksanakankebijaksanaanpemerintahan. Selainitu, terdapat pula semacamdewanpertimbangankerajaan yang anggotanyaparasanaksaudara raja, yang disebut BhattaraSaptaprabhu. SistemPemerintahanMajapahit
19. SistemPemerintahanMajapahit PadamasapemerintahandiMajapahitadaistilah-istilahbagisetiappegawai-pegawaikerajaan. Misalnyasaja, untukpegawaipemerintahandisebut tanda. Para tandaMajapahitinidapatdigolongkandalamtigagolongan: Pertama; GolonganRakrian. Gelariniberhakdiginakanoleh MahamantriKartini, Pasangguhan/Hulubalang, Sang PancaWilwatikta yakni lima orangpembesar yang diserahitugasurusanpemerintahanMajapahit, JuruPengalasan yaknipembesardaerahmancanegara, para Patihnegara-negarabawahan. Kedua; GolonganArya. Golonganinimempunyaikedudukanlebihrendahdaripadagolonganrakrian. Jikaseorangaryamemilikijasa-jasamakabisasajaiadianjadigkatmenjadiwredramantriataumantrisepuh. Ketiga; Golongan Dang Arcaya. SebutaninidiperuntukkankhususbagiparapendetaSiwadan Buda yang diangkatsebagaidarmadyaksa/hakim tinggiatauapapati/hakim.
23. BIROKRASI ZAMAN KERAJAAN Sebagianbesarwilayah Indonesia sebelumkedatanganbangsaasingpadaabad ke-16, menganutsistemkekuasaandanpengaturanmasyarakat yang berbentuksistemkerajaan. Dalamsistemkerajaan, pucukpimpinanadaditangan raja sebagaipemegangkekuasaantunggaldan absolute. Segalakeputusanadaditangan raja dansemuamasyarakatharuspatuhdantundukpadakehendak sang Raja. Birokrasipemerintahan yang terbentukpadasaatituadalahbirokrasikerajaan, yang memilikiciri – cirisebagaiberikut : Penguasamenganggapdanmenggunakanadministrasipubliksebagaiurusanpribadi; Administrasiadalahperluasanrumahtanggaistana; Tugaspelayananditujukankepadapribadi sang raja; “Gaji” dari raja kepadabawahanpadahakikatnyaadalahanugerah yang jugadapatditariksewaktu- waktusekehendak raja; Para pejabatkerajaandapatertindaksekehndakhatinyaterhadaprakyat, sepertihalnyadilakukanoleh raja. Aparatkerajaandikembangkansesuaidenganperkembangankebutuhan raja. Di dalampemerintahanpusat ( keratin), urusandalampemerintahandiserahkankepadaempatpejabatsetingkatmenteri( wedanalebet ) yang dikoordinasikanolehseorangpejabatsetingkatMenteriKordinator ) pepatihlebet ). Pejabat – pejabatkerajaantersebutmasing – masingmembawahipegawai ( abdidalem ) yang jumlahnyacukupbanyak. Daerah diluarkeraton, sepertidaerahpantai raja menunjukbupati –bupati yang setiakepada raja untukmenjadipenguasadaerah. Para bupatibiasanyabupati lama yang telahditaklukkanoleh raja, pemukamasyarakatsetempat, atausaudara raja sendiri.
24. PelayananpublikpadamasapemerintahankolonialBelandatidakterlepasdarisistemadministrasipemerintahan yang berlangsungpadasaatitu. Kedatanganpenguasakolonialtidakbanyakmengubahsistembirokrasidanadminitrasipemerintahan yang berlakudi Indonesia, sebagaibangsapendatang yang inginmenguasaiwilayahnusantarabaiksecarapolitikmaupunekonomi, pemerintahkolonialmenjalinhubunganpolitikdenganpemerintahkerajaan yang masihdiseganiolehmasyarakat, motif utamanyaadalahmenanamkanpengaruhpolitiknyaterhadap elite politikkerajaan. Selamapemerintahankolonialterjadidualismesistembirokrasipemerintahan. Di satusisitelahmulaidiperkenalkandandiberlakukansistemadministrasikolonial ( binnenlandcsheBestuur ) yang mengenalkansistembirokrasidanadministrasi modern, sedangkanpadasisi lain, sistemtradisional ( InheemscheBestuur ) masihtetapdipertahankan. Birokrasipemerintahankolonialdisusunsecarahierarki yang puncaknyapada Raja Belanda. Dalammengimplementasikankebijakanpemerintahandi Negara jajahan, RatuBelandamenyerahkankepadawakilnya, yakniseoranggubernurjenderal. Kekuasaandankewenangangubernurjenderalmeliputiseluruhkeputusanpolitikdiwilayah Negara jajahan yang dikuasai. GubernurJenderaldibantuolehparagubernurdanresiden. Gubernurmerupakanwakilpemerintahpusat yang berkedudukandi Batavia untukwilayahprovinsi, sedangkanditingkatkabupatenterdapatasistenresidendanpengawas yang diangkatolehgubernurjenderaluntukmengawasibupatidanwedanadalammenjalankanpemerintahansehari – hari. BirokrasiZamanKolonial
25. Berakhirnyamasapemerintahankolonialmembawaperubahansosialpolitik yang sangatberartibagikelangsungansistembirokrasipemerintahan. Perbedaan– perbedaanpandangan yang terjadidiantarapendiribangsadiawalmasakemerdekaantentangbentuk Negara yang akandidirikan, termasukdalampengaturanbirokrasinya, telahmenjurus kea rah disintegrasibangsadankeutuhanaparaturpemerintahan. Perubahanbentuk Negara darikesatuanmenjadi federal berdasarkankonstitusi RIS melahirkandilematisdalamcarapengaturanaparaturpemerintah. Setidak-tidaknyaterdapatduapersoalandilematismenyangkutbirokrasipadasaatitu. Pertama, bagaimanacaramenempatkanpegawaiRepublik Indonesia yang telahberjasamempertahankanNKRI,tetapirelatifkurangmemilikikeahliandanpengalamankerja yang memadai. Kedua, bagaimanamenempatkanpegawai yang telahbekerjapadaPemerintahbelanda yang memilikikeahlian,tetapidianggapberkhianatatautidak loyal terhadap NKRI. Demikian pula penerapansistempemerintahanparlementerdansistempolitik yang mengiringinyapadatahun 1950-1959 telahmembawakonsekuensipadaseringnyaterjadipergantiankabinethanyadalam tempo beberapabulan. Seringnyaterjadipergantiankabinaetmenyebabkanbirokrasisangatterfragmentasisecarapolitik. Di dalambirokrasitejaditarik-menarikantarberbagaikepentinganpartaipolitik yang kuatpadamasaitu. Banyakkebijakanatau program birokrasipemerintah yang lebihkentalnuansakepentinganpolitikdaripartai yang sedangberkuasaatauberpengaruhdalamsuatudepartemen.Program – program departemen yang tidaksesuaidengangariskebijakanpartai yang berkuasadenganmudahdihapuskanolehmenteribaru yang mendudukisuatudepartemen. Birokrasipadamasaitubenar- benarmengalamipolitisasisebagai instrument politik yang berkuasaatauberpengaruh.Dampakdarisistempemerintahanparlementertelahmemunculkanpersaingandansistemkerja yang tidaksehatdidalambirokrasi. Birokrasimenjaditidak professional dalammenjalankantugas-tugasnya, birokrasitidakpernahdapatmelaksanakankebijakanatau program-programnyakarenaseringterjadipergantianpejabatdaripartaipolitik yang memenangkanpemilu. Setiappejabatataumenteribaruselalumenerapkankebijakan yang berbedadaripendahulunya yang berasaldaripartaipolitik yang berbeda. Pengangkatandanpenempatanpegawaitidakberdasarkan merit system, tetapilebihpadapertimbanganloyalitaspolitikterhadappartainya. BirokrasiZamanOrde Lama
26. BirokrasipadamasaOrdeBarumenciptakanstrategipolitikkorporatisme Negara yang bertujuanuntukmendukungpenetarsinyakedalammasyarakat, sekaligusdalamrangkamengontrolpubliksecarapenuh. Strategipolitikbirokrasitersebutmerupakanstrategidalammengatur system perwakilankepentinganmelaluijaringanfungsionalnonideologis, dimanasistemtersebutmemberikanberbagailisensipadakelompokfungsionaldalammasyarakat, sepertimonopoliatauperizinan, yang bertujuanuntukmeniadakankonflikantarkelasatauantarkelompokkepentingandalammasyarakat yang memilikikonsekuensiterhadaphilangnyapluralitassocial,politikmaupunbudaya. PemerintahanOrdeBarumulaimenggunakanbirokrasisebagai premium mobile bagi program pembangunannasional. Reformasibirokrasi yang dilakukandiarahkanpada : Memindahkanwewenangadministratifkepadaeselonatasdalamhierarkibirokrasi Untukmembuat agar birokrasiresponsifterhadapkehendakkepemimpinanpusat Untukmemperluaswewenangpemerintahbarudalamrangkamengkonsolidasikanpengendalianatasdaerah-daerah. BirokrasiZamanOrdeBaru
27. BirokrasiZamanReformasi PublikmengharapkanbahwadenganterjadinyaReformasi, akandiikuti pula denganperubahanbesarpadadesainkehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara, namunharapanterbentuknyakinerjabirokrasi yang berorientasipadapelanggansebagaimanabirokrasidi Negara – Negara majutampaknyamasihsulituntukdiwujudkan. Kecenderunganbirokrasiuntukbermainpolitikpadamasareformasi, tampaknyabelumsepenuhnyadapatdihilangkandarikulturbirokrasidi Indonesia. (contohKasusBrunei Gate danBulog Gate ) Birokrasiyang seharusnyabersifatapolitis, dalamkenyataannyamasihsajadijadikanalatpolitik yang efektifbagikepentingan – kepentingangolonganataupartaipolitiktertentu. Terdapatpula kecenderungandariaparat yang kebetulanmemperolehkedudukanataujabatanstrategisdalambirokrasi, terdoronguntukbermaindalamkekuasaandenganmelakukantindak KKN. Mentalitasdanbudayakekuasaanternyatamasihmelingkupisebagianbesaraparatbirokrasipadamasareformasi. Kulturkekuasaan yang telahterbentuksemenjakmasabirokrasikerajaandankolonialternyatamasihsulituntukdilepaskandariperilakuaparatataupejabatbirokrasi. Osborne danPlastrik ( 1997 ) mengemukakanbahwarealitassosial, politikdanekonomi yang dihadapioleh Negara – Negara yang sedangberkembangseringkaliberbedadenganrealitassosial yang ditemukanpadamasyarakatdinegaramaju.
28. SEJARAH BIROKRASI INDONESIA MASA KERAJAAN Kerajaanmaritimdanagraris Agrarisdominan (pemusatansumberekonomi, kehormatan, kesaktiandllpada raja dandidistribusikanpadaparabirokrat) MASA PENJAJAHAN Padajamanbelandastruktur & sistembirokrasikerajaantidakdirubahselamamenguntungkan Beda dgnabdidalem, priyayi (birokratbelanda) ygdiangkatbelandadanmengadopsigayabelandatapigayafeodalkemasyarakat Timbulketidaksenanganparanasionalispadaparapriyayi (birokratbelanda) MASA KEMERDEKAAN Transformasigaya-gayakerajaandankolonialmasihmelekat Posisidan status masihberkaitandgnhirarki, abdinegara,sentralistisdanritualitas Perbedaannyabirokrattdkberadapadakelasistimewakarenaterlalubanyakdanpenurunankemakmuransertaterusmenerusmengalamikrisiskepercayaanmasyarakat
29. Penampilan & Sosok Birokrasi Indonesia 1. Patrimonial Birokrasi a. PatronasediLingkungan elite b. SimbiosaPenguasa & Pengusaha c. AbivalensiHubunganpusat- daerah 2.Setralisasi ygamatkuat 3. MenilaiKeseragamandalamstrukturbirokrasi 4. Pendelegasianwewenangygkabur 5. Kesulitanmenyusunuraiantugasdananalisisjabatan
30. Birokrasi Pemerintah Daerah ciribirokrasipemerintahandaerah yang kurangkondusifbagikemajuandaerahyaitu : 1) Umumnyajumlahpegawaiterlampauberlebihan (over satffed ), sehinggamenimbulkanpengangguranterselubung. 2) Kurangprofesional, karenaorganisasinyatidakmemberikaniklim yang memungkinkanberkembangnyaprofesionalisma. 3) Kurangmemilikidayainisiatif, cenderungmenunggupetunjukdariatasan. 4) Menggunakanmanajemenpemerintahan yang sudahusang. 5) Selalumengalamiketerbatasananggaran, karenakesalahanmenggunakankonsepberpemerintahan. 6) Kurangmemilikivisidanmisi yang jelas, karenaterkungkungolehparadigmakeseragaman. 7) Kurangpekaterhadaptuntutankebutuhanmasyarakat. 8) Kegiatannyalebihterfokuskedalamtubuhbirokrasiitusendiri, sedangkanmasyarakatlebihbanyakdijadikankomoditipolitik.
31. Paradigma Birokrasi Paradigmabirokrasi yang digunakanpemerintahansekaranginipadadasarnyaberangkatdaritesis Max Weber, yang dikembangkandiJermansekitarakhirabad ke-18. Denganberbagaikeunggulandankelemahannya, teoribirokrasidari Max Weber masihmampubertahansampaiakhirabad ke-20. Berbagaikonseptandinganmengenaibirokrasitelahbanyakdihasilkanolehparailmuwansosiallainnya, tetapipendapat Max Weber mengenaibirokrasisampaisaatinimasihbanyakpenganutnya, teoribirokrasi max weber, tsb, mengajarkan ; Hubungan impersonal, Hirarkhi, dll Konseptandingantersebut, misalnya; Woodrow Wilson padatahun 1887 dalam The Study of Administration telahmengemukakankonsepdikotomipolitikdanadministrasiuntukmenciptakanpemerintahan yang efisien. Max weber(1922) denganteori The Ideal Type of Bureucracy, Luther gullick(1937) dengankonsep POSDCORB, Frank J. Goodnow(1900) dengankonsepnya yang tertuangdalammakalahnya Politics and Administration, Frederick W. Taylor (1912) dengankonsepnya Scientific Management, Herbert A. Simon (1946) dengankonsepnya The Proverbs of Administration David osbornedan Ted Gaebler(1992) adalahgagasanmutakhir yang mengkritisidanmemperbaikikonsep-konsepdanteori-teoriklasiktersebutuntukoptimalisasipelayananpublik. Gagasan David Osborne dan Ted GaeblertentangReinventing Government tertuangdalamkaryanya yang berjudul Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector yang dipublikasikanpadatahun 1992 dan Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government, bukuterakhiriniditulisoleh David Osborne dan Peter Plastik yang dipublikasikanpadatahun 1997.
35. PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI WEBERIAN Warren Bennis (1967) Birokrasihirarkipiramidapadamasadepanakandigantidengansistemsosialbarusesuaiharapan masyarakat. Lawrence danLorch (1967) Birokrasi yang bersifatrutindanstabil, belumtentucocokuntuklingkungan yang kompleks. Oleh karenaitu, jikaingin survive birokrasiharusmenyesuaikandiridenganperkembanganatauperubahan lingkungan. David Bheetham (1975) Birokrasi Weber memilikiciri-ciripokok (1) instrumenteknis; (2) kekuatanindependen; (3) dapatkeluar darifungsinya yang tepatkarenaanggotanyacenderungdariklassosialpartikular (parpol, misalnya). HeckscherdanDonellon (1994) Bentukorganisasimasadepanadalah “post bureaucratic organization” yang tidaksamadengan birokrasiweberian. Powering (kekuasaan) bukansatu-satunyacaramengendalikanbirokrasi, melainkanperluempowering (pemberdayaan). MiftahThoha (2003) Birokrasiweberian –diistilahkanssebagaiofficialdom ataukerajaanpejabat-- memilikiduapemahamanyaitubirokrasi yang rasional (netral) danbirokrasi yang saratdengankekuasaan (potensipolitis). Birokrasi yang netralbisadilihatpadapoin (1), birokrasipolitisdapatdilihatpadapoin (2) dan (3).
36. Hegel “Birokrasiadalahjembatanpenghubungantaranegara(pemerintah) denganmasyarakatnya”. Karl Marx Didasariteoriperjuangankelas, krisiskapitalisme, danpengembangan komunisme, Karl Marx berpendapattentangbirokrasisbb: Birokrasiadalahnegaraataupemerintahitusendiri. Birokrasimerupakaninstrumen yang digunakanolehkelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas klas sosiallainnnya. Dalammasyarakatkomuniskelak (tiadakelassosial, semuasama), birokrasimenjaditiadaartikarenafungsibirokrasidijalankan oleh semua anggota masyarakat. BIROKRASI HEGELIAN danMARXIS
37. MiftahThoha (2003) Birokrasi Hegelian termasuk dalam kategoribirokrasinetral. BirokrasiMarxistermasukdalamkategoribirokrasipolitikatautidaknetral. PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI HEGELIAN/MARX
38. Diantaraberbagaikonseptandingansebagaimanadikemukakandiatas, nampaknya yang mulaimemperolehbanyakpendukung – termasukkalanganpemerintahandi Indonesia – adalahparadigma Reinventing Government (Regom) yang dikemukakanoleh Osborne danGaebler (1992). BahkankonseptersebutsudahdilaksanakandiAmerikasejaktahun 1992 sampaidengansekarangdenganhasil yang memuaskan – yaknimampumembuatpemerintahanmenjadilebihefisien yang ditandaidenganmenurunnyadefisitanggaranpemerintah federal. LaporanpelaksanaanRegomdi AS selamakurunwaktu 1992 – 1996 dapatdilihatdaribukukarya Al Gore (1995) berjudul “Common Sense Government – Works Better dan Cost Less” sertabuku “The Best Kept Secret in Government “ (1996). PenerapanParadigma Reinventing Government
39. Birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai berikut: 1. Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh) 2. Memberiwewenangketimbangmelayani. 3. Pemerintahan yang kompetitif. 4. Digerakan oleh misi bukan aturan. 5. Berorientasi hasil bukan masukan. 6. Melayanipelanggan, bukandilayaniataumelayanidirisendiri. 7. Menghasilkanketimbangmembelanjakan. 8. Antisipatif (mencegah daripada mengobati) 9. Desentrasiketimbangsentralisasi 10. Pemerintahberoreintasipasar. BIROKRASI DAVID OSBORNE dan TED GAEBLER (1993)
40. 10 PrinsipReinveinting Government Pemerintahankatalis: mengarahkanketimbangmengayuh. Artinya, jikapemerintahandiibaratkansebagaiperahu, makaperanpemerintahseharusnyasebagaipengemudi yang mengarahkanjalannyaperahu, bukannyasebagaipendayung yang mengayuhuntukmembuatperahubergerak. Pemerintah entrepreneurial seharusnyalebihberkonsentrasipadapembuatankebijakan-kebijakanstrategis (mengarahkan) daripadadisibukkanolehhal-hal yang bersifatteknispelayanan (mengayuh). Pemerintahanmilikrakyat: memberiwewenangketimbangmelayani.Artinya, birokrasipemerintahan yang berkonsentrasipadapelayananmenghasilkanketergantungandarirakyat. Hal inibertentangandengankemerdekaansosialekonomimereka. Olehkarenaitu, pendekatanpelayananharusdigantidenganmenumbuhkaninisiatifdarimerekasendiri. Pemberdayaanmasyarakat, kelompok-kelompokpersaudaraan, organisasisosial, untukmenjadisumberdaripenyelesaianmasalahmerekasendiri Pemerintahanyang kompetitif: menyuntikkanpersaingankedalampemberianpelayanan. Artinya, berusahamemberikanseluruhpelayanantidakhanyamenyebabkanrisorsispemerintahmenjadihabisterkuras, tetapijugamenyebabkanpelayanan yang harusdisediakansemakinberkembangmelebihikemampuanpemerintah (organisasipublik), halinitentunyamengakibatkanburuknyakualitasdanefektifitaspelayananpublik yang dilakukanmereka. Olehkarenaitu, pemerintahharusmengembangkankompetisi (persaingan) diantaramasyarakat, swastadanorganisasi non pemerintah yang lain dalampelayananpublik. Hasilnyadiharapkanefisiensi yang lebihbesar, tanggungjawab yang lebihbesardanterbentuknyalingkungan yang lebihinovatif.
41. Pemerintahanyang digerakkanolehmisi: mengubahorganisasi yang digerakkanolehperaturan. Artinya, pemerintahan yang dijalankanberdasarkanperaturanakantidakefektifdankurangefisien, karenabekerjanyalambandanbertele-tele. Olehkarenaitu, pemerintahanharusdigerakkanolehmisisebagaitujuandasarnyasehinggaakanberjalanlebihefektifdanefisien. Karenadenganmendudukkanmisiorganisasisebagaitujuan, birokratpemerintahandapatmengembangkansistemanggarandanperaturansendiri yang memberikeleluasaankepadakaryawannyauntukmencapaimisiorganisasitersebut. Pemerintahanyang berorientasihasil: membiayaihasil, bukanmasukan. Artinya, bilalembaga-lembagapemerintahdibiayaiberdasarkanmasukan (income), makasedikitsekalialasanmerekauntukberusahakerasmendapatkankinerja yang lebihbaik. Tetapijikamerekadibiayaiberdasarkanhasil (outcome), merekamenjadiobsesifpadaprestasi. Sistempenggajiandanpenghargaan, misalnya, seharusnyadidasarkanataskualitashasilkerjabukanpadamasakerja, besaranggarandantingkatotoritas. Pemerintahanberorientasipelanggan: memenuhikebutuhanpelanggan, bukanbirokrasi. Artinya, pemerintahharusbelajardarisektorbisnisdimanajikatidakfokusdanperhatianpadapelanggan (customer), makawarganegaratidakakanpuasdenganpelayanan yang adaatautidakbahagia. Olehkarenaitu, pemerintahharusmenempatkanrakyatsebagaipelanggan yang harusdiperhatikankebutuhannya. Pemerintahharusmulaimendengarkansecaracermatparapelanggannya, melauisurveipelanggan, kelompokfokusdanberbagaimetode yang lain
42. Pemerintahanwirausaha: menghasilkanketimbangmembelanjakan. Artinya, sebenarnyapemerintahmengalamimasalah yang samadengansektorbisnis, yaituketerbatasanakankeuangan, tetapimerekaberbedadalamrespon yang diberikan. Daripadamenaikkanpajakataumemotong program publik, pemerintahwirausahaharusberinovasibagaimanamenjalankan program publikdengandengansumberdayakeuangan yang sedikittersebut. Denganmelembagakankonsep profit motif dalamduniapublik, sebagaicontohmenetapkanbiayauntuk public service dandana yang terkumpuldigunakanuntukinvestasimembiayaiinoasi-inovasidibidangpelayananpublik yang lain. Dengancaraini, pemerintahmampumenciptakannilaitambahdanmenjaminhasil, meskidalamsituasikeuangan yang sulit. Pemerintahanantisipatif: mencegahdaripadamengobati. Artinya, pemerintahantradisional yang birokratismemusatkanpadapenyediaanjasauntukmemerangimasalah. Misalnya, untukmenghadapisakit, merekamendanaiperawatankesehatan. Untukmenghadapikejahatan, merekamendanailebihbanyakpolisi. Untukmemerangikebakaran, merekamembelilebihbanyaktrukpemadamkebakaran. Polapemerintahansemacaminiharusdiubahdenganlebihmemusatkanatauberkonsentrasipadapencegahan. Misalnya, membangunsistem air danpembuangan air kotor, untukmencegahpenyakit; danmembuatperaturanbangunan, untukmencegahkebakaran. Pemerintahandesentralisasi: darihierarkimenujupartisipasidantimkerja. Artinya, padasaatteknologimasihprimitif, komunikasiantarberbagailokasimasihlamban, danpekerjapublikrelatifbelumterdidik, makasistemsentralisasisangatdiperlukan. Akantetapi, sekarangabadinformasidanteknologisudahmengalamiperkembanganpesat, komunikasiantardaerah yang terpencilbisamengalirseketika, banyakpegawainegeri yang terdidikdankondisiberubahdengankecepatan yang luarbiasa, makapemerintahandesentralisasilah yang paling diperlukan Pemerintahanberorientasipasar: mendongkrakperubahanmelaluipasar.Artinya, daripadaberoperasisebagaipemasokmasalbarangataujasatertentu, pemerintahanatauorganisasipubliklebihbaikberfungsisebagaifasilitatordanpialangdanmenyemaipemodalpadapasar yang telahadaatau yang barutumbuh. Pemerintahan entrepreneur meresponperubahanlingkunganbukandenganpendekatantradisionallagi, sepertiberusahamengontrollingkungan, tetapilebihkepadastrategi yang inovatifuntukmembentuklingkungan yang memungkinkankekuatanpasarberlaku. Pasardiluarkontroldarihanyainstitusipolitik, sehinggastrategi yang digunakanadalahmembentuklingkungansehinggapasardapatberoperasidenganefisiendanmenjaminkualitashidupdankesempatanekonomi yang sama.
43. ParadigmaRegominisudahcukup lama diterapkandi Indonesia, yaknimulaiawaltahun 1993. Akantetapikarenatidakadadukunganpolitiksecaraterbukaolehpucukpimpinanpemerintahannasional, makaperkembangannyaberjalantersendat-sendat. BerbagaicontohmengenaipenggunaanparadigmaRegommisalnyadenganadanyalembagaswadana, upayaprivatisasi BUMN, penguranganjumlahpegawaipemerintah (konsep zero growth dan minus growth), pelaksanaantitikberatotonomipada unit yang langsungberhadapandenganmasyarakat, pemberianpenghargaanAbdisatyaBaktidansebagainya. PenggunaanparadigmaRegomdi Indonesia bersifatsetengahhati. Hal tersebutnampakmisalnyaadanyaupayapenguranganjumlah unit organisasipemerintahdenganpenghapusanDepartemenPenerangandanDepartemenSosial, yang kemudiandiikutidenganpembentukanbadanbaru, setelahadanyaprotesdariparapegawaidepartemenbersangkutan. Pertimbanganpolitiknampaknyalebihdikedepankandibandingkanpertimbanganefektifitasdanefisiensibirokrasi. Penerapan regom di Indonesia
44. PANDANGAN TERHADAP BIROKRASI DAVID OSBORNE/TED GAEBLER MiftahThoha (2003) 1. Konsepbirokrasipemerintahaninibanyakdipengaruhikonsepenterpreneurship (wirausaha) duniaswastaataubisnis, sedangkankonsepbriokrasipemerintahanumumnyadipengaruhikonsepweberian (birokrasirasional, hirarki, dankaku). Pergerseranparadigmabirokrasipemerintahaninitidakbisasegeraditerapkantetapimemerlukanwaktuyang cukuplama. 2. Akanlebihmudahditerapkandinegara yang telahmaju, kaya, berpendidikan, swasta/ masyarakat yang kuat dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal. 3. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara
45. KritikTerhadapRegom RegommemangsuksesditerapkandiAmerikaSerikat, Kanada, Inggris, SelandiaBarudanbeberapanegaramajulainnya, tetapikenyataannya, banyaknegaraberkembang, termasuk Indonesia dannegaramiskin, sepertinegara-negaradikawasanbenuaAfrika yang gagalmenerapkankonsepRegomkarenatidaksesuaidenganlandasanideologi, politik, ekonomidansosial-budayanegara yang bersangkutan. Akhirnya, negaratersebuttetapmiskindantidakmenunjukkanadanyatanda-tandakemajuan. Regommemandangmasyarakat yang dilayanisebagaicustomer, padahalmasyarakatadalahwarganegara (citizens) sebagaipemegangpenuhkedaulatannegara MenurutkonsepRegompemerintahberadadibelakangkemudikapal, sedangkankapalnyadijalankanoleh organ-organ diluarpemerintah. Paradigmasteering rather than rowing ala Regomdikritiksebagaiparadigma yang melupakansiapasebenarnyapemilikkapal(who owned the boat). Seharusnyapemerintahmemfokuskanusahanyauntukmelayanidanmemberdayakanwarganegarakarenamerekalahpemilik “kapal”. Ketikapemerintahmelayanimasyarakatsebagaiwarganegaramisalnya, aspekprivatisasibisasajatetapberlangsungasalkanatasnamamelayanikepentinganwarganegarabukanpelanggan. Misalnya, sektorpendidikandapatdiprivatisasiasalkanpelaksanapendidikantetapmelayanimasyarakatsebagaiwarganegarabukanpelanggan. Prinsip-prinsipRegombelumtentubisadiaplikasikanpadasemuatempat, situasidankondisi. Administrasinegarasangatdipengaruhiolehfaktorlingkungan (ideologi, politik, hukum, ekonomi, militer, sosialdanbudaya), sehinggasuatuparadigma yang suksesdisuatutempatbelumtentuberhasilditerapkanpadatempat yang lain. Urusanpemerintahtidakhanyaberkaitandenganbagaimanamenyelenggarakanpelayananpublik, tetapijugamenyangkutbagaimanamelakukanpembangunandanmeningkatkankesejahteraanmasyarakat. Di negara-negaramajusepertidiAmerikaSerikat, InggrisdanSelandiaBaru yang tidaklagiberkutatpadaupayapercepatanpembangunan (development acceleration) danpeningkatanpertumbuhanekonomikarenanegara-negaratersebutrelatifsudahstabil, makapelayananpublikmenjadi program prioritas yang strategis. Namun, baginegara-negaraberkembang, pelayananpublikbisajadibelummenjadi agenda prioritaskarenamasihberupayamengejarpertumbuhandanmeningkatkanpembangunan.
46. Menyediakan sarana untuk merepresentasikan kepentingan yang beragam; Menawarkan forum untuk menyelaraskan tuntutan-tuntutan yang bersaing atas kepentingan yang beragam tersebut; Menciptakan dan melindungi ruang publik terbuka (open public sphere), dimana perdebatan tentang masalah kebijakan dapat dilangsungkan tanpa hambatan; Menyediakan barang-barang produktif (public goods) secara luas, termasuk bentuk kesejahteraan dan keamanan kolektif; Melakukan regulasi pasar sesuai kepentingan publik dan mendorong kompetisi pasar dimana ada ancaman monopoli; Meningkatkan pengembangan aktif SDM (human capital) melalui peranan intinya dalam sistem pendidikan; Mengukuhkan suatu sistem hukum yang efektif; Mempunyai peranan ekonomi, sebagai penyedia pekerjaan utama - dalam intervensi makro dan mikro ekonomi - serta pengadaan infra struktur; Secara kontroversial mempunyai tujuan civilisasi (penyebaran peradaban), Pemerintah mengukuhkan norma-norma dan nilai-nilai, disamping juga membantu pembentukan norma-norma dan nilai-nilai tersebut melewati sistem pendidikan dan lembaga lain; Mendorong aliansi-aliansi regional dan internasional serta mengejar tujuan global. Anthony Giddens dalam bukunya ”Third Way” tentang peranan pemerintah pada era sekarang ini
47. Menurut Giddens, unsur - unsur dalam negara demokrasi mutakhir adalah : Devolusi, yakni desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan; Demokratisasi ganda, yakni struktur dan kultur; Pembaruan ruang publik, yakni transparansi; Efisiensi administratif; Mekanisme demokrasi yang bersifat langsung; Pemerintah sebagai manajer resiko. Tentang masyarakat madani, Giddens menyarankan unsur-unsur sebagai berikut : Pemerintah dan masyarakat madani dalam hubungan kemitraan; Pembaruan satuan masyarakat lokal melalui membudayakan inisiatif lokal; Keterlibatan sektor ketiga (LSM atau organisasi-organisasi nirlaba); Perlindungan atas ruang publik lokal; Pencegahan kriminalitas berbasis masyarakat; Keluarga yang demokratis. Antony Giddens : Unsur Negara Demokrasi & Masyarakat Madani
48. Untukmenjawabtantanganbarudalamatmosfirdemokrasi, birokrasiperlumenatadirinyakembalidalamparadigmabaru, yaknidariparadigma lama Birokrasisebagaialatdominasi, menjadiparadigmabaruBirokrasisebagaialatdemokratisasi. Dalamparadigmabaruharusmempunyaicirisebagaisebuahlembaga yang non-partisan, imparsial, danprofesional. Denganciri-ciridemikiandiadapatmemainkanperananpentingdisebuahnegarademokrasi yang antara lain : Birokrasi yang pejabat-pejabatnyadipilihmelaluiseleksi yang mengacupadakualitas, menjadipengimbangpengisianjabatanpolitik yang dilakukandenganSeleksi yang berdasarkanpadapopularitas. Secaraesensial, birokrasimenjagakesinambungan (Continuity) danpejabatpolitikmendorongperubahan (Change) yang secarabersama-samamemberikeseimbanganterbaikbagibangsadannegara. Perubahanparadigmabirokrasidi Indonesia
49. Rendahnyakompetensikepemimpinan yang dimilikioleh personal birokrasisehinggadayasaing dan efisiensirendah; Pencapaikarirpimpinanbirokrasimasihberkaitandenganmisipolitik, artinyapenentuankepemimpianbirokrasibelumindependensehinggaseringkali pimpinanbirokrasi, baikdipusatmaupundidaerahlebihmenonjolkanperilakudansikapuntukmembayarutang-utangpolitiknyakepadapimpinanpolitik yang mempromosikan, ketimbangharusbekerjasebagai administrator yang profesional(Musakabe, 2002); Rendahnyakompetensiteknisdanumum yang dimilikiolehparapimpinanbirokrasipemerintahan. Hal iniberkaitandenganrendahnyadukunganorganisasiyang mampumemberikankesempatankepadaindividumaupunkelompokuntukmenciptakandanmembangunakumulasipengetahuansecarasistematik(Sedarmayanti, 2004); Inovasiyang belummenjadisebuahbudayadanukurankinerja, padahalinovasipentingsebagaipenentubagipenciptaankondisi yang mendukungupaya transformasi organisasi instansi pemerintah atau birokrasi yang belum terlaluterbangunspirit leading of changes, akibatnyaperubahanmelaluiinovasimenjadisangattertingal (Martani, 1999). Namuninovasiorganisasiituakan sangat ditentukan oleh sejauh mana organisasi itu memfasilitasi semua anggotanyauntukbelajardanterus-menerusmengubahdirinyasendiri (White, Hodgson, & Crainer, 1997: 151); dan Kompetensi kepemimpinan juga akan sangat tergantung metode pengembanganSDM aparatur. Metode yang dimaksukdadalahadanyaketerkaitanantarastrategipengembangandancarrier planning, karenafaktayang adamenunjukkanbahwaantaraperencanaankarirdanprogram pengembangankompetensikepemimpinanmelaluidiklattidakberjalanberiringan. BirokrasiPenyebablambannyaReformasiAdministrasi Negara
50. Untuk menjawab tantangan baru dalam atmosfir demokrasi, birokrasi perlu menata dirinya kembali dalam paradigma baru, yakni dari paradigma lama Birokrasi sebagai alat dominasi, menjadi paradigma baru Birokrasi sebagai alat demokratisasi. Dalam paradigma baru harus mempunyai ciri sebagai sebuah lembaga yang non-partisan, imparsial, dan profesional. Dengan ciri-ciri demikian dia dapat memainkan peranan penting di sebuah negara demokrasi yang antara lain : Birokrasi yang pejabat-pejabatnya dipilih melalui seleksi yang mengacu pada kualitas, menjadi pengimbang pengisian jabatan politik yang dilakukan dengan Seleksi yang berdasarkan pada popularitas. Secara esensial, birokrasi menjaga kesinambungan (Continuity) dan pejabat politik mendorong perubahan (Change) yang secara bersama-sama memberi keseimbangan terbaik bagi bangsa dan negara. Perubahan paradigma birokrasi di Indonesia
51. Sasaranreformasiadministrasinegara Reformasiuntukpenyempurnaankelembagaanpemerintahannegarasebagai leverage point yang mewadahinilaidanperilakubirokrasipemerintahataukultur dan struktur organisasi birokrasi (Thoha, 2004; Sarundajang, 2003); Reformasiuntukpenyempurnaanmanajemenpemerintahannegara, termasuksistempelayanan yang terkesanmasihberbelit-belit, pemberianpelayanan yang lamban, danseringdenganbiaya yang tidakjelasdanmahalsehinggamenyebabkaninefisiensidanpotensi yang adadalammasyarakattidakdapatberkembang. Olehkarenaitu, orientasiadministrasinegaraadalahcreativity government that works better and cost less (Al Gore, 1993), memilikisemangatwirausaha (Orsborne & Gaebler, 1991: 25); danmenghasilkanhigh quality public goods and service (Drucker, 1995); Reformasi untuk peningkatan kompetensi SDM birokrasi pemerintahan dengan menatakembaliperandanfungsi yang seyogyanyadiembansecarabaikolehnya. Olehkarenaitu, key-leverage yang paling mungkinefektifadalahterbangunnyasecarsistematispotensiinsanaparatur, termasukdidalamnyakompetensi kepemimpinan birokrasi pemerintah (Saparinah, 2004: 16).
52. ReformasiBirokrasi Pimpinanbirokrasisebaiknyalahirdariprosesseleksi yang baikdanpenempatanyang baik pula, sehinggaefektivitasdalammemimpindapattinggi (Stewart, 1976); Mengembangkanpendidikandanlatihanmanajemen, termasukdidalamnyadiklatkepemimpinangunapeningkatanefektivitasorganisasipemerintahan; Pimpinanbirokrasihendaknyadapatmembangunkesadaranbarubahwatantangankepemimpinan yang sesungguhnyaadalahcepatnyaperubahanlingkungan(Prahalad, 1993); Membiasakanperubahanmelaluisituasional engineering, yang didalamnyaantaralain: tanggungjawab, posisi, modifikasisisteminformasi, danprosesperencanaan formal (Fieldler & Chemers, 1982); dan Pimpinanbirokrasiharusmengikutisetiapperubahan, pembaharuan, danakanmengikutiselaluparadigmabarurealitasdimasyarakat yang dipimpinnya, sertabersama-samadenganorang-orang yang mengikutinyadalamsuatuorganisasipemerintahuntukselalubersediamenanggungrisikodariperubahantersebut. (Osborne & Gaebler, 358), menurut Covey (1993: 302-303), haltersebutdalamrangkauntukmencapaikeberhasilandanharusselalumengadakandanmensinergikan 4 (empat) dimensi, yaitufisik (ekonomi), mental (psikologis), sosial (emosional), dan spriritual (penemuanmakna) sertaantara pemimpin bersama orang yang mengikutinya harus selalu menjadikanprosesperubahandanrisikoperubahan’ itusebagai media untukselalumenjadi bagian dari ‘belajar’-nya (Harefa, 2000: 155-156).
53. ReformasiSikapBirokrasiterhadaprakyat Pertama, birokrasiharusmembangunpartisipasirakyat. Pengalamanbanyaknegaramenunjukanbahwauntukberhasilnyapembangunan, partisipasirakyatamatdiperlukan. Partisipasi rakyat pada lapisan bawah (grassroots) yang efektifadalahapabiladiselenggarakansecarabersamadalamlingkupkelompok-kelompomasyarakat (local comunities). Bentukdancarapartisipasisepertiituakanmenghasilkansinergidanmanfaatekonomi yang dapat dinikmati oleh semua orang yang ikut sertadidalamnya. Merupakantugasbirokrasiuntukmerangsangterjadinyapartisipasidankegiatankelompokmasyarakat serupa itu dalam rangka membangun masyarakat yang maju dan mandiri. Kedua, birokrasi hendaknya tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapiharuslebihkepada yang lemahdan kurang berdaya (the under privileged). Sikap pemilihakan ini hanya akan ada kalau ada pemahaman dan kepedulianakanmasalah yang dihadapiolehrakyatdilapisanbawah. Unutkitu, hambatanpsikologisharusdiatasikarenabirokrasibanyaknegaraberkembang (terutamadilapisanatas yang justrumenentukan) umumnyamerupakankelompok elite suatubangsa, yang tidakselalutanggapdanmudahmenyesuaikanataumengasosiasikandiridenganrakyatmiskindanterbelakang. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikanmenjadimengarahkandandarimemberimenjadimemberdayakan (empowering). Inimerupakankonsep yang amat mendasar, dan untuk negara di mana hubungan birokrasi dengan rakyat bersifat paternal (patronizing) memerlukanpenyesuaianbudayabirokrasiyang cukuphakiki. Keempat, mengembangkanketerbukaan(transparancy) dankebertanggunjawaban (accountability). Yang acap kali membuatbirokrasijauhdarimasyarakatataumasyarakat yang harusdilayanainyajauhdaribirokrasiadalahketertutupan. Sebgaiakibatketertutupan, masalahmasalahdanpikiran-pikiranpembahruandantidakmudahditerima. Jugaadakecemburuanterhadap
54. POSISI & KEDUDUKAN ETIKA Etikaadalahserangkaiannilai-nilai (Values) ygdigunakanolehsekelompok org (organisasi/sosial, masyarakat,dll) sebagaipedomandlmberperilaku. Etikadigunakanuntukmenilaibaikatauburuksuatuperilaku Etikaselaluberubahdanmengalamievaluasidarimasyarakatygmendukungnya (sesuaidgndinamika internal daneksternal) Prinsipetikaadalah “bagaimanaseharusnya (Ought to be)” Manifestasinyaadalahdalambentukkewajiban (obligation) Karenaetikaterdiriatasnilai moral makapelanggaranterhadap-nyaakanmendapatsanksi moral. Nilai-nilai yang telahdipraktekan lama akanmengilhamimasyarakatpendukungnyanilaitsbuntukdiformalkan Nilaietika yang diformalkanakanberubahmenjadihukum formal dengansanksihukum.(pidanaatauperdata), perlukannilaietikadiformalkan ? ContohpemerintahanygbertindakdiluaretikaadalahNiccolo Machiavelli (1469-1527), pemerintahanygjujurmenurutnyaadalahpemerintahanygmendekatikebodohan. (filosufygberupayajujur, dihujattapiteorinyadipraktekan)
55. Secaraetimologiskataetikaberasaldarikata Ethos (YunaniKuno) yang berartipagar yang membatasiternak agar tidakberkeliaranseenaksehinggamenurutSuryasuningratetikapadahakekatnyaadalah yang membatasigerakperbuatanatautingkahlakumanusia yang kemudianmenurutKumorotomodapatdiharapkan lama kelamaanakanmenjadikebiasaandanwatak, misalnyasejakkecildiajarkanmenggunakantangankanan lama-kelamaanhaltersebutakandijadikanwatak. Etikasebagaimasalahkejiwaandapatdijelaskanberdasarkanteori Sigmund Freud tentangjiwamanusia yang terdiriatas Das Eisdan Das Ich. Dimana Das Eisberartiketidaksadaran yang berupadoronganataunaluri. Sedangkan Das Ichadalahsegi “pribadi” yang mempunyaikesadarandanpemahamakankeadaandiluardandidalamdirinya. PENGERTIAN ETIKA
59. Bersifat universal Menentukankeberlangsunganperadabanmanusia Selalurelevansepanjangmasa Sangat berperan bagi kemajuan suatu bangsa Mempertanyakankewajibanmanusiasebagai “manusia” Etika AN menentukanreformasibirokrasi. MENGAPA ETIKA PENTING ?
60. Bangsa India dan Mesir, umurnya lebih dari 2.000 tahun, tetapi merekatetapterbelakangdalampola hidup yang tidak pernah berubah (dantetapmiskin). Singapura, Kanada, Australia & New Zealand, adalahnegara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalammembangun. Tetapisaatinimereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidaklagimiskin. KEMAJUAN SUATU BANGSA TIDAK DITENTUKAN OLEH USIABANGSA TERSEBUT
61. mempunyai area yang sangat terbatas. Daratannya, 80% berupapegunungan, tidakadapotensitambang, tidakcukupuntukmeningkatkanpertanian & peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksanasuatunegara “industriterapung” yang sangatbesar, mengimporbahanbakudarisemuanegara di dunia dan mengekspor barangjadinya. Jepang
62. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% daratannya yang bisaditanami. Swiss tidakmempunyaiperkebunancoklattetapiterkenalsebagainegarapembuatcoklatterbaik di dunia. Swiss juga mengolah susu dengankualitasterbaik (Nestle adalahsalah satu perusahaan makanan terbesar di dunia). Meskipuntidakmempunyaicukupreputasidalamkeamanan, integritas, danketertiban – tetapisaatini bank-bank diSwiss menjadi bank yang paling aman dan paling disukaiuntukberinvestasi. SWISS
63. 1. Etika, sebagaiprinsipdasardlmkehidupansehari-hari. 2. Kejujurandanintegritas 3. Bertanggungjawab 4. Hormatpadaaturan & hukummasyarakat 5. Hormat pada hak orang/warga lain 6. Cintapadapekerjaan 7. Berusahakerasuntukmenabung & investasi 8. Mau bekerjakeras 9. Tepatwaktu. ApaPrinsipMasyarakatdi Negara Maju?
64. KEMUNCULAN ETIKA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK DI NEGARA MAJU MunculnyaetikapemerintahandalampelaksanaanpelayananpublikdiAmerikaSerikatmemakanwaktupanjangyaitusemenjakdiperkenalkannyapadatahun 1924 hinggamenjadikodeetikdaripemerintah federal padatahun 1978, telahmemakanwaktutidakkurangdari 54 tahun..
69. Survei Transparency International Indonesia berkesimpulanbahwalembaga yang harusdibersihkanmenurutresponden, adalah: lembagaperadilan (27%), perpajakan (17%), kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), beadancukai (7%), BUMN (5%), lembagapendidikan (4%), perijinan (3%), danpekerjaanumum (2%).
70. Surveiterbaru Transparency International yaitu "Barometer Korupsi Global", menempatkanpartaipolitikdi Indonesia sebagaiinstitusiterkorupdengannilai 4,2 (denganrentangpenilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masihberangkatdari data tersebut, di Asia, Indonesia mendudukiprestasisebagainegaraterkorupdenganskor 9.25 (terkorup 10) diatas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33)
71.
72. BEBERAPA PENGERTIAN UMUM KORUPSI : TindakPidanasebagaimanadimaksuddalamketentuanperaturanperundangan yang mengaturtindakpidanakorupsi KOLUSI : Permufakatanataukerjasamasecaramelawanhukumantarpenyelenggaranegaraatauantarapenyelenggaranegaradgnpihak lain yg mer5ugikan org lain, masyarakat, danataunegara NEPOTISME : setiapperbuatanpenyelenggaranegarascrmelawanhukumygmenguntungkankepentingankeluarganyadanataukroninyadiataskepetinganmasyarakat, bangsadannegara (UU NO.28/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN) BENTUK LAIN KORUPSI : PenyuapandanPemerasan
73. Unsur-unsurkorupsi Dari sudutpandanghukum, tindakpidanakorupsisecaragarisbesarmencakupunsur-unsursebagaiberikut: perbuatanmelawanhukum; penyalahgunaankewenangan, kesempatan, atausarana; memperkayadirisendiri, orang lain, ataukorporasi; merugikankeuangannegaraatauperekonomiannegara;
75. Kondisi yang MendukungMunculnyaKorupsi Konsentrasikekuasandipengambilkeputusan yang tidakbertanggungjawablangsungkepadarakyat, seperti yang seringterlihatdirezim-rezim yang bukandemokratik. Kurangnyatransparansidipengambilankeputusanpemerintah Kampanye-kampanyepolitik yang mahal, denganpengeluaranlebihbesardaripendanaanpolitik yang normal. Proyekyang melibatkanuangrakyatdalamjumlahbesar. Lingkungantertutup yang mementingkandirisendiridanjaringan "teman lama". Lemahnyaketertibanhukum. Lemahnyaprofesihukum. Kurangnyakebebasanberpendapatataukebebasan media massa. Gajipegawaipemerintah yang sangatkecil. Rakyat yang cuek, tidaktertarik, ataumudahdibohongi yang gagalmemberikanperhatian yang cukupkepemilihanumum. Ketidakadaannyakontrol yang cukupuntukmencegahpenyuapanatau "sumbangankampanye".
77. SEBAB-SEBAB KORUPSI Kelemahankepemimpinandalamposisikunci Kelemahanpengajaran agama danetika Kolonialisme Kemiskinan Tidakadatindakanhukum yang keras Lemahnyadukungandanperilaku anti korupsi Strukturpemerintah (yang tumpangtindihdanposisiganda) Kurang/lemahnyapendidikan Perubahansistemsecararadikal Keadaanmasyarakat (terutamapadamasyarakatvertikalkeatas)
78. Korupsidi Indonesia Korupsidi Indonesia berkembangsecarasistemik. Bagibanyakorangkorupsibukanlagimerupakansuatupelanggaranhukum, melainkansekedarsuatukebiasaan. Dalamseluruhpenelitianperbandingankorupsiantarnegara, Indonesia selalumenempatiposisi paling rendah. Perkembangankorupsidi Indonesia jugamendorongpemberantasankorupsidi Indonesia. Namunhinggakinipemberantasankorupsidi Indonesia belummenunjukkantitikterangmelihatperingkat Indonesia dalamperbandingankorupsiantarnegara yang tetaprendah. Hal inijugaditunjukkandaribanyaknyakasus-kasuskorupsidi Indonesia.
79. PemberantasanKorupsi Di Indonesia ORDE LAMA : DasarHukum: KUHP (awal), UU 24 tahun1960 Antara1951 - 1956 isukorupsimulaidiangkatolehkoranlokalseperti Indonesia Raya yang dipanduMochtarLubisdanRosihan Anwar. PemberitaandugaankorupsiRuslanAbdulganimenyebabkankorantersebutkemudiandibredel. Kasus 14 Agustus 1956 iniadalahperistiwakegagalanpemberantasankorupsi yang pertamadi Indonesia, dimanaatasintervensi PM Ali Sastroamidjoyo, RuslanAbdulgani, sang menteriluarnegeri, gagalditangkapolehPolisiMiliter. Sebelumnya Lie HokThaymengakumemberikansatusetengahjuta rupiah kepadaRuslanAbdulgani, yang diperolehdariongkoscetakkartusuarapemilu. DalamkasustersebutmantanMenteriPenerangankabinetBurhanuddinHarahap (kabinetsebelumnya), SyamsudinSutanMakmur, danDirekturPercetakan Negara, Pieter de Queljoeberhasilditangkap.MochtarLubisdanRosihan Anwar justrukemudiandipenjaratahun 1961 karenadianggapsebagailawanpolitik Sukarno. Nasionalisasiperusahaan-perusahaanBelandadanasingdi Indonesia tahun 1958 dipandangsebagaititikawalberkembangnyakorupsidi Indonesia. UpayaJenderal AH Nasutionmencegahkekacauandenganmenempatkanperusahaan-perusahaanhasilnasionalisasidibawahPenguasaDaruratMiliterjustrumelahirkankorupsiditubuhTNI. JenderalNasutionsempatmemimpintimpemberantasankorupsipadamasaini, namunkurangberPertaminaadalahsuatuorganisasi yang merupakanlahankorupsi paling subur. KolonelSoeharto, panglimaDiponegorosaatitu, yang didugaterlibatdalamkasuskorupsigula, diperiksaolehMayjenSuprapto, S Parman, MT Haryono, danSutoyodariMarkasBesarAngkatanDarat. Sebagaihasilnya, jabatanpanglimaDiponegorodigantiolehLetkolPranoto, KepalaStaffnya. Proseshukum Suharto saatitudihentikanolehMayjenGatotSubroto, yang kemudianmengirim Suharto keSeskoaddi Bandung. Kasusinimembuat DI Panjaitanmenolakpencalonan Suharto menjadiketuaSenatSeskoad.
80. ORDE BARU : DasarHukum: UU 3 tahun 1971Korupsiordebarudimulaidaripenguasaantentaraatasbisnis-bisnisstrategis. ORDE REFORMASI : DasarHukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun2001 Pemberantasankorupsidi Indonesia saatinidilakukanolehbeberapainstitusi: Tim Tastipikor (TindakPidanaKorupsi) KPK (KomisiPemberantasanKorupsi) Kepolisian Kejaksaan BPKP Lembaganon-pemerintah: Media massaOrganisasimassa (mis: ICW)
81. KunciutamadalampemberantasankorupsiDi Indonesia Indonesia masyarakatnyasangatmenghormatifigurpemimpinnyakarenanyaperlupenanamanfaktorIntegritasyang akanmencegahmanusiadariperbuatantercela, entahitu "corruption by needs" (korupsikarenakebutuhan), "corruption by greeds" (korupsikarenakeserakahan) atau "corruption by opportunities" (korupsikarenakesempatan). Pembudayaanetikadanintegritasantikorupsiharusmelaluiproses yang tidakmudah, sehinggadibutuhkanadanyaperanpemimpinsebagaiteladandenganmelibatkaninstitusikeluarga, pemerintah, organisasimasyarakatdanorganisasibisnis.
82. CARA MENGATASI KORUPSI-1(Preventif Strategy) menetapkanstandarpelayanan minimal dalampekerjaandanprofesi penetapanstandar minimal untukhiduplayak menerapkanperaturansecarakonsestendantanpakecuali memperkuatlembaga-lembagalegislatifdanhukum menelitisebab-sebabkorupsisecaraterusmenerus pembangunankodeetikpadasemuasektorpelayananpublik, profesidanparpol/ormas menegakkanaturandalamkomersialisasiuangdaninformasi sosialisasidalammenciptakannilai anti KKN secaranasionaldanterusmenerus. Meningkatkanmanajemen SDM dan Reward system Detective Strategy menciptakandanmeningkatkanpartisipasimasyarakat tindaklanjutpelaporan kewajibanlaportransaksikeuangandankekayaanpejabat berpartisipasidalamgerakan anti korupsi meningkatkankemampuan SDM yang berfungsipencegahantindakankorupsi menerapkantekhnologi yang mendukungakuntabilitas
83. CARA MENGATASI KORUPSI-2(Refresif strategy) pembentukanbadan anti KKN penyidikan, penuntutanperadilan & penghukumankoruptorbesar penentuanjenisdanbentuk KKN danprioritaspemberantasannya. Pemberlakuankonseppembuktianterbalik Publikasikasus-kasustindakpidanakorupsi Pengaturanstandarkerjadanfungsipetugaspenyidiktindakpidanakorupsi.