Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di Perancis. Perancis merupakan negara republik semi-presidensial di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dibantu oleh perdana menteri. Perancis juga telah menganut berbagai sistem pemerintahan sebelumnya seperti monarki dan berbagai republik.

1. SISTEM PEMERINTAHAN PERANCIS
Perbandingan Administrasi Negara

2. NEGARA PERANCIS
Nama Negara : Perancis / Republik Perancis
Ibu Kota : Paris
Bahasa Resmi : Perancis
Sistem Pemerintahan : Republik Semi-Presidensiil
Luas Wilayah : 640.679 km2
Jumlah penduduk : 67.012.000 jiwa (2015)

3. Sistem Pemerintahan
PerancisNegara Perancis merupakan sebuah negara
Republik dan berbentuk negara kesatuan yang menganut
sistem pemerintahan Semi Presidensial. Dalam sistem
ini, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara serta
kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana
menteri. Sedangkan untuk konstitusinya, Perancis
menganut Konstitusi tertulis.

4. Beberapa sistem yang pernah di anut oleh Negara
Perancis :
• Sistem Pemerintahan Monarki
• Republik Pertama Perancis
• Republik Kedua Perancis
• Republik Ketiga Perancis
• Republik Keempat Perancis
• Republik Kelima Perancis

5. Sistem Keuangan
Negara Perancis
Perancis merupakan pendukung utama dalam
kesamaan Akuntansi Nasional. Akuntansi Perancis
terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk
mengabaikan fakta bahwa legilasi komersial dan Undang-
Undang Perpajakan mengatur banyak akuntansi dan
laporan keuangan Perancis yang sebenarnya.

6. Terdapat 5 badan keuangan yang terlibat dalam
penyusunan standar di Nergara Perancis :
Counseil National de la
Comptabilitie/CNC
Comite de la Reglementation
Compatable/CRC
Autorite des Marches
Financiers/AMF
Ordre des Experts-
Comptables/OEC

7. “Perbandingan
Administrasi
Negara Di Perancis
Dengan Negara
Inggris”

8. Administrasi Negara
Perancisa) Sistem Politik
Menganut sistem dwi partai yang saling bertentangan satu
sama lain. Partai sayap kanan yang dikenal dengan partai persatuan
untuk gerakan rakyat melawan partai sayap kiri yang dikenal
dengan partai sosialis peranis. Dalam perjalanannya, partai dari
sayap kanan yakni partai persatuan untuk gerakan rakyat
mempunyai peran yang dominan di perancis.
• Parlemen (Pasal 2 UUD)
• Presiden (Pasal 5)
• Dewan Menteri/Pemerintah (Pasal 20)
• Mahkamah Agung (Pasal 64)
• Dewan konstitusi (Pasal 56)

9. b. Fungsi-fungsi lembaga negara
 Presiden memiliki fungsi :
1) Menjalankan dan memuat UUD
2) Dapat membubarkan dewan nasional setelah
berkonsultasi dengan perdana menteri dan para
ketua dewan nasional dan senat.
3) Menandatangani aturan dan dekrit yang telah di
tetapkan oleh dewan menteri.
4) Presiden adalah angkatan perang

10.  Parlemen berkuasa untuk menyatakan perang dan
membuat, mengesahkan UU yang menyangkut :
1) Hak-hak sipil dan jaminan pokok warga negara
2) Kebangsaan, status perkawinan, keturunan dan
warisan
3) Penetapan dasar penarikan pajak dan sistem
peredaran nilai uang
4) Organisasi umum dan pertahanan nasional.

11.  Dewan Menteri Pemerintah memiliki fungsi :
1) Perdana menteri memimpin kegiatan pemerintah
2) Pemerintah menentukan dan menjalankan kebijaksanaan
dewan menteri dan bertanggung jawab terhadap
parlemen
3) tindakan/keputusan perdana menteri harus memakai
contra sign daripada menteri yang akan menjalankan
apabila itu diperlukannya.
4) Perdana menteri bersama dewan menteri bertanggung
jawab kepada dewan program dan kewajiban umum
terhadap pemerintah.

12.  Mahkamah Agung memiliki fungsi :
1) Sebagai penjaga kemerdekaan bagi perseorangan
yang prinsipnya telah diatur oleh UU
2) Presiden merupakan penjamin kebebasan peradilan
 Dewan Konstitusi mempunyai fungsi ;
1) Menguji UU organik yang telah dibuat oleh parlemen
sebelum di sahkan dan dilaksanakan.
2) Mengawasi pelaksanaan pemilihan persiden
3) Memeriksa pengaduan dan pengumuman pemilu

13. 4) Menetapkan aturan pemilihan anggota semat dan
dewan nasional.
5) Memeriksa pelaksanaan prosedur referendum dan
menemukan hasilnya.
 Dewan sosial dan ekonomi mempunyai fungsi :
1) Bertugas apabila diminta pemerintah memberikan
pendapatnya tentang RUU
2) RUU yang disusun oleh dewan menteri/pemerintah
yang bertaliab dengan sosial ekonomi harus terlebih
dahulu diserahkan kepada dewan konstitusi.

14. Administrasi Negara
Inggrisa. Bentuk Negara; Negara Kesatuan dengan sebuah United Kingdom.
b. Bentuk Pemerintahan; Monark Konstitusional dengan raja dan ratu
sebagai kepala negara
c. Sistem Pemerintahan; menganut sistem pemerintahan parlementer
d. Sistem Politik; (1) Suprastruktur politik meliputi lembaga negara
yang ada dan berfungsi menjalankan perannya (2) Infrastruktur
politik meliputi kekusaan politik yang tidak secara nyata tampak
dipermukaan tapi berpengaruh pada kehidupan politik suatu negara.

15. Inggris merupakan negara kepulauan yang terdiri atas
wilayah England, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara, dan
ditambah sejumlah kepulauan Kanal, Orkney, Sketland, dan
Hebrides. Inggris merupakan negara kerajaan (monarki) yang
tergabung dalam satu kesatuan kerjaan Britania Raya dan Irlandia
Utara atau yang kita sebut (UK).
Negara Inggris menganut ideologi liberalisme. Pada abad
ke-17 Inggris merubah sistem pemerintahan monarki yang di
jalankan oleh parleman. Sitem pemerintahan ini tetep bertahan
sampai sekarang. Saat ini inggris membagi sistem parlementer ke
dalam empat bagian yaitu raja, dan ratu, kabinet, parlemen, dan
badan pengadilan.

16. Kostitusi di Inggris tidak tertulis (konvensi) dalam bentuk
teks namun tersebar dalam bentuk hukum, peraturan, dan
konvensi. Sistem Pemerintahan Inggris dijalankan oleh Perdana
Menteri sebagai kepala pemerintahan dibantu para menteri. Ratu
dan Raja Inggris hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai
simbol kenegaraan (simbol kedaulatan, keagungan dan persatuan
negara).
Inggris menggunakan sistem dwipartai. Partai tersebut
adalah Partai Buruh dan Partai Konservatif. Partai yang menang
dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang
memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi.

17. Terima Kasih