Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pkn brazil (2)

9,173 views

Published on

  • Be the first to comment

Pkn brazil (2)

  1. 1. INDONESIA BRAZIL
  2. 2. LAMBANG NEGARA INDONESIA LAMBANG NEGARA BRAZIL
  3. 3. PRESIDEN INDONESIA PRESIDEN BRAZIL
  4. 4. ISTANA KEPRESIDENAN ISTANA KEPRESIDENAN INDONESIA BRZIL
  5. 5. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945Sebelum Diamandemen.Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagaiberikut:1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).2. Sistem Konstitusional.3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
  6. 6. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistempemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistempemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasapemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto.Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yangamat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenanganpresiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpamelibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR,maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapatdisalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar padapresiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapatmengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehinggamampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistempemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflikdan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalampraktik kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyakmerugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yangdidapatkanya.
  7. 7. Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekaduntuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untukitu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional ataupemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahkonstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi.1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
  8. 8. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagaiberikut:1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
  9. 9. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
  10. 10. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistempemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistempresidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanyapemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks andbalance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemenuntuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
  11. 11. Parlemen Brasil disebut Kongres terdiri dari 81 anggota Senat(Senator), tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal serta513 anggota DPR. Masa jabatan anggota Senat selama 8 tahun dengansistem pemilihan bertahap sehingga 2/3 dari anggota Majelis Tinggidipilih berdasarkan pemilihan umum pada suatau waktu dan 1/3 anggotalain dipilih empat tahun kemudian. Masa jabatan DPR adalah 4 tahun dengan pemilu yangdidasarkan pada sistem yang rumit yaitu perwakilan proporsional olehmasing-masing negara bagian. Setiap negara bagian berhakmendapatkan minimum 8 kursi, dan negara bagian yang terbesar/terluasyaitu Sao Paulo mendapatkan 70 kursi. Sistem ini menitikberatkan padapertimbangan luas geografis meskipun penduduknya jarang. Konstitusitahun1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federalyang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.
  12. 12. TABEL PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA & BRAZILNo Pembeda Indonesia Brazil1. Kepala Negara / Kepala Susilo Bambang Luiz Inácio Lula da Pemerintahan Yudhoyono (terpilih Silva (terpilih kembali kembali 2009) 2006)2. Wakil Presiden Budiono José Alencar Gomes da Silva3. Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa Celso Amorim4. Hari Nasional 17 Agustus 1945 7 September 1822 (dari Portugal)5. Jumlah Penduduk 237.641.326 (2010 ) 192.272.890 (2009 est.)6. Luas Wilayah 1.922.570 KM² 8.514.877 KM²7. Iklim Tropis Tropis, di sebelah selatan beriklim sedang8. Sumber Daya Alam Minyak Bumi, gas Bauksit, emas, bijih alam, logam, air, besi, mangan, nikel, tanah fosfat, platinum, timah, uranium, minyak, tenaga hidro, kayu
  13. 13. No Pembeda Indonesia Brasil9. Mitra Dagang Cina , Amerika, Eropa AS, Cina, Argentia, Utama Belanda, Jerman10 Produk Ekspor Kopi, kakao, lada, Peralatan transportasi,. Utama karet, rumput laut bijih besi, kedelai, sepatu, kopi, kendaraan bermotor11 Produk Impor Beras, kedelai, Mesin-mesin, peralatan. Utama garam,alat elektrik dan transportasi, transportasi produk kimia, minyak, suku cadang mesin, elektronik12 Bentuk Republik Berbentuk Republik. Pemerintahan federasi
  14. 14. No Pembeda Indonesia Brasil13. Bentuk Negara Kesatuan dengan otonomi Federal dengan 26 luas mempunyai 34 negara bagian dan stu provinsi distrik federal14. Sistem Presidensial untuk masa Presidensial untuk pemerintahan jabatan 5 tahun masa jabatan 4 tahun15. Legiselatif / Bikameral,yaitu Bikameral,yaitu parlemen DPR,DPD menjadi kongres nasional yang anggota MPR dan terdiri atas Federal dikatakan menganut senate dan the sistem Trikameral (tiga chamber of deputies kamar)16. Yudikatif Mahkamah Agung,badan Supreme federal peradilan dibawahnya tribunal, higher dan Mahkamah tribunal of justice, Konstitusi Regional federal tribunal
  15. 15. KELOMPOK 2Anggota : 1. Destriana Sufazen (06) 2. Elly Rahmawati (09) 3. Indah Nur Chasanah (16) 4. Kartina Dea Rizxi (20) 5. Lela Nurchasanah (22) XII IPA 3

×