Ada 3 teori utama tentang bentuk pemerintahan klasik menurut Plato, Aristoteles, dan Polybios. Plato membagi 5 bentuk pemerintahan: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Aristoteles membagi 5 bentuk pemerintahan: monarki, tirani, aristokrasi, politea, dan demokrasi. Polybios memperluas teori Aristoteles dengan mengganti politea dan demokrasi. Bentuk monarki dapat berupa absolut, konstitusional,

1. BENTUK PEMERINTAHAN KLASIK
Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya Mac Iver dan Leon
Duguit. Prof. Padmo Wahyono, SH
Ajaran plato (249 – 347 SM)
. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut.
1. Aristrokrasi, oleh kaum cendikiawan “pikiran keadilan”,
2. Timokrasi, kemashuran dan kehormatan,
3. Oligarki, golongan hartawan,
4. Demokrasi, rakyat jelata,
5. Tirani, oleh seorang tirani (sewenang – wenang) sehingga jauh dari cita – cita
keadilan.
Ajaran Aristoteles (384 – 322 SM)
, perbedaan bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut.
1. Monarki, satu umum,baik dan ideal.
2. Tirani, satu,pribadi,buruk dan kemerosotan.
3. Aristokrasi, sekelompok cendikiawan pemerosotan dan buruk.
4. Politea, seluruh rakyat umum. baik dan ideal.
5. Demokrasi,orang,tertentu,sebagina,orang,Bentuk kurang baik dan merupakan
pemerosotan.
Ajaran polybios (204 – 122 M)
Ajaran polybios yang dikenal dengan teori Siklus, lanjut dari Aristoteles sedikit
perubahan, mengganti pemerintahan ideal politea dan demokrasi.
Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas
nama rakyat dengan baik dan dapat dipercaya. Namun pada perkembangannya, para
penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk
kepentingan umum,
Monarki absolut
Monarki absolut dikepalai oleh seorang (raja, ratu,, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan
wewenangnya tidak terbatas. raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif
yang. Contoh Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat
C’est Moi (negara adalah saya).
Monarki konstitusional
Monarki konstitusional seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar
(konstitusi). Proses monarki kontitusional adalah sebagai berikut:
1. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena
takut dikudeta. Contohnya: negara Jepang dengan hak octroon.

2. 2. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi
rakyat terhadap raja. Contohnya: inggris yang melahirkan Bill of Rights I tahun
1689, Yordania, Denmark, Aarab Saudi, Brunei Darussalam.
Monarki parlementer
Monarki parlementer seorang raja, menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan, eksekutif dipegang oleh
kabinet (perdanan menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya
sebagain kepala negara (simbol kekeuasaan) yang kedudukannya ridak dapat diganggu
gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di negara
Inggris, Belanda, dan Malaysia.
BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK
Dalam pelaksaaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik
absolut, republik kontitusional, dan republik parlementer.
Republik absolut
Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan
kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya
digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak
berfungsi.
Republik konstitusional
Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan
kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping
itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
Republik parlementer
Dalam sistem republik palementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara.
Namun, presiden tidak dapat diganggu – gutat. Sedangkan kepala pemerintah berada di
tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini,
kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.
Sumber: Buku Pendidikan Kewarganegaraan. Budiyanto. Penerbit erlangga.