KEWENANGAN
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•23,708 views
Presentasi pada Bab 2 buku HAN pengarang oleh Ridwan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEWENANGAN
Similar to KEWENANGAN (20)
More from Isaka Yoga
More from Isaka Yoga (19)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
KEWENANGAN
- 1. Bab 2 Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Pemerintah Business Law Binus 2020
- 3. Ahli Hukum Romawi Ulpianus “Public ius est, quod ad statum rei romanea spectat, privatum quod ad singulorum utitilatem”
- 4. Sebagai wakil jabatan yang tunduk pada hokum Publik Sebagai wakil dari badan hokum (rechtpersoon) yang tunduk pada hokum private Twee Petten Pemerintah
- 5. J.H.A Logemann Dalam perspektif hokum public, negara adalah organisasi jabatan. Dalam bentuk kenyataannya sosialnya, negara adalah organisasi berkenanaan dengan berbagai fungsi
- 8. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik Kedudukan Publik Negara Lembaga Negara Departemen Badan Non Departemen ProvinsiKabupatenKotamadya Private Badan Hukum
- 9. Macam-Macam Jabatan Kelompok Badan atau Pejabat TUN menurut SF. Marbun yang menyelenggarakan urusan,fungsi atau tugas pemerintahan sebagai berikut 1.Termasuk dalam lingkungan eksekutif 1.Menyelenggarakan urusan desentralisasi,dekonsentrasi 1.Pihak ketiga atau koperasi,yayasan,bank yang didirikan dan diawasi pemerintah 1.Pihak ketiga swasta yang bertindak sama dengan pemerintah persero seperti BUMN (PLN, POS, PAM, TELKOM, GARUDA) 1.Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengaddilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung serta Panitera
- 10. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Private Unsur dari badan hokum 1. Kumpulan orang 2. Dapat melakukan perbuatan hokum dalam hubungan2 hukum 3. Adanya harta kekayaan terpisah 4. Mempunyai kepentingan sendiri 5. Memiliki pengurus 6. Memiliki tujuan tertentu 7. Mempunyai hak dan kewajiban 8. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan Negara, Provinsi, Kabupaten Menurut Publik = organ-organ kenegaraan Menurut Privat = Badan Hukum yang tindakan hukumnya dijalankan pemerintah
- 12. Prinsip ke absahan pemerintah menurut H.D Stout yang mengutip Verhey Prinsip ke absahan Pemerintah Aspek Negatif Aspek Formal- Positif Aspek Materiil- Positif
- 13. Wewenang Pemerintahan Menurut H.D Stout Wewenang adalah hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan pengunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public didalam hubungan hukum public
- 14. Sumber wewenang bagi Pemerintah Atribusi Delegasi Mandat Peraturan Perundang- Undangan
- 17. • R.J.H.M Huisman adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban. • H.J Romeijn adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari suatu alat administrasi negara (bestuur organ) yang mencangkup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain- lain dengan maksud menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.
- 18. Disebut Akibat hukum apabila Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukumnya bagi seseorang atau objek yang ada Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang sudah di tetapkan
- 20. Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintahan 1.Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. 1.Perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintahan 1.Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai saraana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi Negara 1.Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentigan negara dan rakyat.
- 22. Pebuatan Hukum Publik Perbuatan Hukum Publik Bersegi Satu •merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Perbuatan Hukum Bersegi Publik Dua •merupakan adanya perjanjian menurut hukum publik, artinya ada kehendak dari kedua pihak baiik pemerintahan maupun pihak lainya.
- 23. Perbuatan Hukum Menurut Privat Perbuatan Hukum Private • Pendapat yang menyatakan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan privat(dikemukakan oleh Scholen).. Perbuatan Hukum Private • Pendapat yag menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya ada beberapa hal yang dapat juga menggunakan hukum privat.
- 24. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan Karakteristik Berdasarkan PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Perbuatan Hukum public bersifat sepihak Kewenangan diberikan Organ Pemerintahan Tertentu ASAS LEGALITAS
- 26. • 1. • 2. • 3. • 4. • 5.