HAN

1. Oleh Suharno,SH.MH

3.  Konsep negara hukum lahir dan berkembang
sesuai dengan perkmbangan zaman, konsep
neg hk bersifat Universal namun berkembang
dlm berbagai bentuk, hal ini dipengarui oleh
falsafah dan idiologi setiap negara.sehingga
muncul Negara hukum Islam(Timur tengah)
,Rechtsstaat ( Eropa kontinental), Rule of Low (
Anglo saxon), Sosialis (Rusia), dan Negara
Hukum Pancasila( Indonesia).

4.  Gagasan Neg Hukum pertama oleh PLATO
dlm bukunya “Nomoi” menyatakan bahwa
“Penyelenggara Negara yang baik adalah yang
didasarkan pada Peraturan (HUKUM ) yang
baik”. Abad 17.
 ARISTOTELES dalam bukunya “ POLITICA”
menyatakan” Negara yang baik adlh yang
berdasarkan Konstitusi”

6. 1. Adanya perlindungan HAM
2. Adanya pemisahan / pembagian kekuasaan.
3. Adanya pemerintahan berdasar per-
undang2-an.
4. Adanya Peradilan Administrasi

7. 1.Supremasi aturan hukum.
2.Kedudukan sama dihadapan
hukum.
3.Terjaminya hak asasi manusia.

8. 1. Sestem pemerintahan negara didasarkan pd
kedaulatan rakyat.
2. Pemerintah berdasarkan Hukum dan Per-
undang2an.
3. Adanya jaminan HAM.
4. Adanya Pembagian Kekuasaan.
5. Adanya pengawasan dr Peradilan yg
merdeka.
6. Adanya kontrol dari Masyarakat.
7. Adanya jaminan sestem ekonomi yang
menjamin kemakmuran.

9. Penerapan dan Permusan unsur-unsur
Negara hukum tdk terlepas dari
falsafah dan sosiopolitik yang melatar
belakangi di setiap Negara,terutama
falsafah idividualisme.

10.  Prinsip-prinsip Negara Hukum(Ten Berg) :
 Adanya asas legalitas
 Adanya perlindungan Ham.
 Adanya keterikatan pemerintah pada hukum.
 Adanya monopoli Pemerintah untuk
melakukan paksaan demi penegakan hukum.
 Pengawasan oleh hakim yang merdeka.

11.  Adanya perwakilan politik yang memegang
kekuasaan Negara yang diisi dengan pemilu.
 Adanya pertanggung jawaban politik organ
pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
 Adanya pemencaran/ pembagian kewenangan
 Adanya pengawasan dan kontrol
 Adanya keterbukaan dan kejujuran.
 Rakyat diberi kemungkinan mengajukan
keberatan.

12.  Negara hukum secara sederhana adalah
Negara yang menempatkan hukum sebagai
dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan
kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya
dibawah kekuasaan hukum.

13.  Negara Hukum adalah negara yang
susunannya diatur dg baik dalam undang –
undang sehingga segala kekuasaan alat
pemerintahan didasarkan pada hukum.
 Negara hukum adalah negara yg diperintah
oleh hukum,bukan oleh kekuasaan.

14. Penerapan dan Permusan unsur-unsur
Negara hukum tdk terlepas dari
falsafah dan sosiopolitik yang melatar
belakangi di setiap Negara,terutama
falsafah idividualisme.

15.  Pada masa sekarang negara-negara didunia
menganut Negara hukum, sebagai Negara
hukum sudah barang tentu harus memiliki dan
menggunakan Hukum Administrasi Negara.
 Hanya saja Hukum Administrasi Negara yang
belaku berbeda - beda di setiap negara , hal ini
karena persoalan yang dihadapi berbeda di
setiap negara.

16.  Dalam kamus besar ,Administrasi Negara
diartikan Sebagai:
 Usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan
tujuan serta penetapancara-cara
penyelenggaran organisasi.
 Usaha dan kegiatan yang berkaitan dg
penyelenggaraan kebijakan serta mencapai
tujuan.
 Kegiatan yang berkaitan dg penyelenggaran
Pemerintahan.
 Kegiatan kantor dan tata usaha

17.  Prajudi Atmosudirjo. Mengatakan:
Administrasi negara mempunyai 3 arti:
 Sebagai salah satu Fungsi Pemerintah.
 Sebagai Aparatur dan Aparat pemerintah.
 Sebagai proses penyelenggaran tugas
pekerjaan pemerintah yang memerlukan
kerjasama secara tertentu.

18.  Administrasi Negara adalah gabungan jabatan-
jabatan( complex van ambten), Aparat (alat)
administrasi yang di bawah pimpinan
pemerintah ,melakukan sebagian dari pekrjaan
pemerintah.
 Artinya hanya jabatan-jabatan ,atau aparat
dibawah Presiden ditingkat pusat, tidak
sampai tingkat daerah.

19.  Administrasi Negara adalah Gabungan
jabatan-jabatan yg dibentuk dan disusun
secara bertingkat, yang diserahi tugas
melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah
dalam arti luas, yang tidak diserahkan kepada
badan pembuat undang-undang dan Badan
Kehakiman.
 Administrasi Negara Adalah Keseluruhan
aparatur pemerintah ,jabatan yang melakukan
berbagai aktifitas atau tugas negara baik di
tingkat pusat maupun daerah selain Legislatif
dn Yudikatif.

20.  Pemerintah adalah organ/alat atau aparat
yang menjalankan tugas-tugas Pemerintahan.
 Pemerintahan adalah Bestuurvoering atau
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah/ aktifitas
pemerintah /fungsi-fungsi
kenegaraan,pelayanan publik.

21. Kusnardi Pujosewoyo
Keseluruhan aturan Hukum yang
menentukan cara bagaimana negara sebagai
penguasa menjalankan usaha-usahanya
untuk memenuhi tugas-tugasnya;
J. Austin
Cara-cara melakukan kekuasaan istimewa.

22.  Hukum Administrasi Negara Adalah
Seperangkat peraturan yang memungkinkan
administrasi negara menjalankan fungsinya,
yang sekaligus juga melindungi warga
terhadap tindak administrasi negara, dan
melindungi administrasi negara itu sendiri
(Sjachran Basah)

23.  Hukum Administrasi Negara
Sebagai Hukum yang menguji
hubungan istimewa yang diadakan
akan memungkinkan para pejabat
(ambtsdrager) , administrasi negara,
melakukan tugas mereka yang
khusus. (Utrecht)

24.  1. Hub subyek hukum yg berbeda yaitu
pemegang kekuasaan dg perseorangan
(privat)
 2. Kekuasaan istimewa artinya bukan
kekuasaan biasa , yaitu kekuasaan memaksa
agar perintah administrasi negara bisa ditaati.
 Contoh: Perjanjian jual beli tanah untuk
kepentingan umum, administrasi negara dapat
memaksa agar pemilik menjual tanahnya
kepada negara.

25.  Sarana-sarana (instrumen) bagi penguasa
untuk mengatur, menyeimbangkan dan
mengendalikan berbagai kepentingan
masyarakat
 Mengatur cara-cara partisipasi warga
masyrakat dalam proses penyusunan dan
pengendalian tersebut, termasuk proses
penentuan kebijaksanaan
 Perlindungan hukum bagi warga masyarakat
 Menyusun dasar-dasar bagi pelaksanaan
pemerintahan yang baik.

26. Ada perbedaan prinsip Tidak ada perbedaan
HAN adalah residu dari
HTN, Hk.Pidana & Hk
Perdata (Materiil)
Kajian HTN dan HAN adlh
sama dan dulunya satu
cabang ilmu,
pembedaannya karena
perluasan kajian.
HAN mempelajari negara
dalam keadaan bergerak,
HTN diam.
HAN adalah hukum
khusus, HTN hukum umum
Terdapat dua pandangan mengenai hubungan tsb.

27. Ilmu Negara HAN
Mempelajari negara dalam
pengertian abstrak (hakekat
negara)
Mempelajari negara dalam
pengertian konkrit (hukum
positif)
Ilmu teoritis
Objk forma : Pengertian, fungsi,
asal usul, tumbuh kembangnya &
hakekat negara, dll
Ilmu praksis (praktis)
Hk ttg Pemerintahan negara dlm
menjalankan tugas & fungsinya
Sifat umum Sifat khusus
Objek Materia : IN & HAN : Negara

28. Tidak seragam
Sukar dikodifikasi
Peka terhadap politik
Mencoba mengatur kehidupan
dalam masyarakat
Mrembes ke segala aspek
kehidupan

29.  Mengkordinasikan kepentingan dlm masykt
dan memberikan pemecahannya.
 Menjaga agar pelaksanaan HAN berjalan
lancar.
 Melibatkan kegiatan masyarakat dalam
pembangunan.

30. C.J.N Versteden menyebutkan Garis Besar HAN meliputi :
 Peraturan menganai penegakan ketertiban dan keamanan kesehatan
kesopanan Bagi masyarakat.
 Perarturan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat
 Peraturan mengenai tata ruang
 Peraturan yang berkaitan dengan pelayanan umum
 Peraturan mengenai pemungutan pajak
 Peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga
negara.
 Peraturan mengenai penegakan hukum administrasi.
 Peraturan mengenai kedudukan hukum aparatur pemerintah

31.  Ruang lingkup Ad Pem
 Asas penyelenggaraan AP
 Hak dan kewajiban Pejabat pemerintahan
 Kewenamgan pemerintah
 Per per undang2 an
 AAUPB
 Atribusi,delegasi dan mandat
 Pembatasan kewenangan
 Sengketa kewenangan
 Larangan penyalah gunaan wewenang
 Diskresi
 Penyelenggaraan Ad pem
 Izin, dispensasi dan konsesi
 dll