HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

 Menurut isinya HAN, termasuk salah satu Hukum Publik
(Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur
hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan
atau hubungan antara negara dengan perseorangan
(warga negara).
 HAN terletak diantara Hukum Perdata dan Hukum
Pidana
 Hukum Perdata : penegakan diserahkan kepada swasta
 Hukum Pidana : berisi norma penting yang
penegakannya diserahkan kepada penguasa
 HAN = Hukum Antara (cth:Ijin bangunan)
 HAN = “in cauda venenum”
by Rosita Candrakirana,SH,MH

b. Hk. Administrasi Umum
 yg tidak terikat pada suatu bid ttt dr kebijaksanaan
pem/penguasa.
Meliputi:
1. Hukum organisasi administrasi;
2. Hukum Kepegawaian;
3. Hukum mengenai Penetapan norma Hk Publik;
4. Hukum ttg ketertiban dan sanksi;
5. Hukum ttg Perlindungan hukum  preventif &
represif

HUKUM TATA NEGARA
(Constitutional Law)
H PERDATA
(CIVIL LAW)
H ADMNISTRASI
( ADM LAW )
H PIDANA
(CRIMINAL
LAW)
H AC PERDATA
(CIVIL
PROCEDURAL
LAW)
H AC ADMINISTRASI
(ADMINISTRATIVE
PROCEDURAL LAW)
H AC PIDANA
(CRIMINAL
PROCEDURAL
LAW)

 Menurut P. De Han cs :
1. Fungsi Normatif (pemerintah dan instrumen
pemerintahan)
2. Fungsi Instrumental (instrumen aktif-
kewenangan dan instrumen pasif-
kebijaksanaan)
3. Fungsi Jaminan (jaminan pemerintahan,
perlindungan hukum, dan ganti rugi)

1. Normativiteit (hukum tentang kekuasaan
pemerintah)
2. Organisasi dan instrumental
3. Kedudukan hukum warga negara terhadap
pemerintah

1. Norma yang mengatur lembaga dan
kekuasaan pemerintah dalam menjalankan
pemerintahan
2. Sebagai sarana menjalankan pemerintahan
(kewenangan dan kebijakan)
3. Menjamin warga negara atas tindakan
pemerintah

1. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara
Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah
keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat
perlengkapan Negara dan menentukan kewenangan alat-alat
perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum Administrasi
Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat
perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat
itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan.
Menurut Oppenheim, HTN yaitu memperhatikan negara dalam
keadaan tidak bergerak (staat in rust). Sedangkan HAN
memperhatikan negara dalam keadaan bergerak (staat in
beweging).
Bagir Manan mengatakan secara keilmuan hukum yang mengatur
tingkah laku negara (alat perlengkapan negara) dimasukkan ke
dalam kelompok hukum tata negara, sedangkan hukum yang
mengatur tingkah laku pemerintah (dalam arti administrasi
negara) masuk ke dalam kelompok hukum administrasi negara.

Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana
dapat dipandang sebagai bahan pembantu
atau “hulprecht” bagi hukum administrasi
negara, karena penetapan sanksi pidana
merupakan satu sarana untuk menegakkan
hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya
peraturan-peraturan hukum di dalam
perundang-undangan administratif dapat
dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana.
Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa
Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik
atas pelanggaran kaidah hukum privat,
maupun atas pelanggaran kaidah hukum
publik yang telah ada.

Menurut Paul Scholten bahwa Hukum Administrasi
Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang
organisasi negara dan hukum perdata sebagai hukum
umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu
pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat
menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata,
seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian.
Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex
generalis, artinya bahwa hukum khusus
mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila
suatu peristiwa hukum diatur baik oleh Hukum
Administrasi negara maupun oleh hukum Perdata, maka
peristiwa itu diselesaikan berdasarkan Hukum
Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak
diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum
umum.

Dimock dan Dimock, menyatakan bahwa
sebagai suatu studi, administrasi negara
membahas setiap aspek kegiatan pemerintah
yang dimaksudkan untuk melaksanakan
hukum dan memberikan pengaruh pada
kebijakan publik (public policy); sebagai suatu
proses, administrasi negara adalah seluruh
langkah-langkah yang diambil dalam
penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu
bidang kemampuan, administrasi negara
mengorganisasikan dan mengarahkan semua
aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam
lembaga-lembaga publik.

 HAN obyek kajian meliputi :
1. Jabatan pemerintahan
2. Sifat jabatan pemerintahan
3. Akibat jabatan pemerintahan
4. Kedudukan hukum jabatan pemerintahan
5. Kekuasaan hukum (tugas dn wewenang)
jabatan
6. Pengisian jabatan
7. Pembatasan jabatan
8. Instrumen pengatur jabatan
9. Landasan yuridis kewenangan jabatan

 Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum
sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:
1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan
permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia,
jiwa bangsa dan sebagainya;
2. Menunjukkan bahwa hukum terdahulu yang memberi bahan-
bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum
Prancis, Hukum Romawi, dll;
3. Sebagai sumber berlakunya, yang mempunyai kekuatan
berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa,
masyarakat);
4. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum
misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis dsb;
5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan
hukum.

 sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat
menimbulkan aturan hukum serta tempat
ditemukannya aturan-aturan hukum
 Sumber Hukum ada 2 :
1. Sumber hukum Materil
 Faktor2 masyarakat yang mempengaruhi pembentukan
hukum
 Sumber hukum historis (sumber pengenalan,tempat
menemukan hukum pada saat tertentu dan sebagai sumber
dimana pembuat undang-uandang mengambil bahan)
 Sumber hukum sosiologis (faktor2 sosial yang
mempengaruhi isi hukum positif)
 Sumber hukum filosofis (hukum yang adil dan menaati
kewajiban hukum)

2. Sumber hukum formal
› Cara dan bentuk yg melahirkan hukum + tanpa
mempersoalkan dari mana isi peraturan
itu,sebagai tempat atau sumber dari mana suatu
peraturan memperoleh kekuatan hukum
› Peraturan perundang-undangan
› Praktik administrasi negara/konvensi
› Yurisprudensi
› Doktrin

TATA URUTAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Tap MPRS No
XX/MPRS/19
66
Tap MPR No
III/MPR/200
0
UU NO
10/2004
UU NO
12/2011
- PANCASILA
1. UUD 1945;
2. KETETAPAN
MPR;
3. UU (PERPU);
4. PP.;
5. KEPPRES;
6. KEP. PELAKS
LAIN
7. PERDA;
8. KEP. KEP. DA.
- PANCASILA
1. UUD 1945;
2. KETETAPAN
MPR;
3. UU;
4. PERPU;
5. PP.;
6. KEPPRES;
7. PERDA;
8. KEP. KEP. DA.
- PANCASILA
1. UUD 1945
2. UU (PERPU);
3. PP.;
4. PER.PRES;
5. PERDA;
6.PER. DESA
- PANCASILA
1. UUD 1945;
2.KETETAPAN
MPR;
3. UU/PERPU;
5. PP.;
6. KEPPRES;
7. PERDA;

1. UUD;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang;
4. Perpu.;
5. Peraturan PemerintAh;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah (Perdes);
8. Peraturan Kepala Daerah (Per Kades);
9. Yurisprudensi;
10. Hukum Tdk Tertulis;
11. Hukum Internasional;
12. KTUN;
13. Doktrin.

Satu-satunya manusia yang tak pernah membuat
kesalahan adalah dia yang tak pernah melakukan
apapun (Theodore Roosevelt)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Similar to HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA