Dokumen tersebut membahas tentang e-procurement yang menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 didefinisikan sebagai pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik. E-procurement bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip

1. E-PROCURMENT

2. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2012, pada pasal 37: Pengadaan secara elektronik atau
E-Procurement adalah Pengadaan barang /jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
E-procurement merupakan intergrasi dan manajemen
elektronik terhadap semua aktivitas pengadaan termasuk
permintaan pembeli, pemberian hak, pemesanan,
pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan pemasok
(Chaffey, 2004)
E-PROCUREMENT

3. 5. BERSAING
Prinsip-prinsip E-procurement
3. TRANSPARAN
2. EFESIEN
6. ADIL
4. TERBUKA
1. EFEKTIF
7. AKUNTABLE
Adapun prinsip-prinsip e-procurement dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010. sbb :

4. 1
2
3
4
5
6
Meningkatkan efektifitas
dan efesiensi pengadaan
barang atau jasa pemerintah
Meningkatkan transparansi
dan akuntanbilitas dalam
pengadaan barang/ jasa
Memudahkan sourcing dalam
memperoleh data dan
informasi
Menjamin Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Berjalan
Lebih Cepat Dan Akurat
Menjamin persamaan
kesempatan
Tujuan E-procurement
Tujuan yang dicapai oleh pemerintah dengan mengimplementasikan
program E-Procurement
Menciptakan situasi yang kondusif

5. Dasar Hukum dan Peraturan Terkait
Sistem E-Procurement
1
2
3
Intruksi Presiden No. 3 tahun 2003
tentang Startegi Nasional
Pengembangan e-Government
Peraturan Presiden No.Tahun
2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah 2010-2014 Peraturan Presiden No.
54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

6. Dasar Hukum dan Peraturan Terkait
Sistem E-Procurement
6
4
UU No. 11 tahun 2008
Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
5
UU No. 14 tahun 2008
tentang keterbukaan
Informasi Publik
UU No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan
Publik.

7. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Suatu unit layanan dengan fungsi
utama menyediakan layanan
pengadaan secara langsung

8. Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPSE
Menyediakan
bantuan teknis
Utk mengoperasikan
SPSE
Melakukan
pendaftaran
dan verifikasi
Menyediakan
pelatihan
Mengelolah
SPSE
Menyediakan
sarana akses
internet

9. Jenis-jenis E-Procurement
E-Tendering
E-Purchasing
Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti
oleh semu penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara
menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem
katalog elektronik (e-catalogue)

10. That’s all. Thank you! 
Any Questions?
.