SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
POLITIK UANG
Kelas B Reguler Pagi
S1 Administrasi Bisnis
PENGERTIAN

Politik uang 

Suatu bentuk pemberian atau
janji menyuap seseorang baik
supaya
orang
itu
tidak
menjalankan
haknya
untuk
memilih maupun supaya ia
menjalankan haknya dengan cara
tertentu pada saat pemilihan
umum
Pendapat Tentang politik uang
Terdapat dua pendapat terhadap politik uang
yang mana keduanya saling bertolak belakang

PRO

KONTRA
PRO

Mempunyai alasan tersendiri, bisa jadi hal
tersebut menguntungkan dirinya sendiri
dan alasan lainnya

Karna terikat oleh suatu parpol yang
memberinya uang dan salah satu cara
untuk membalas jasa nya yaitu dengan
cara memilih/mencoblos parpol
tersebut
KONTRA

Berlandaskan aturan hukum yang
tertuang dalam UU

Pasal 37 ayat 3 No.3 Tahun 1999
“Barangsiapa yang sewaktu dilakukannya pemilihan umum
menurut UU ini dengan pemberian atau janji menyuap
seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya
untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan
cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama
tigatahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang
menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”
Faktor Penyebab Terjadinya Politik
Uang
Tidak adanya komitmen dalam memegang
keimanan terhadap tuhan YME
Tidak adanya komitmen dalam memegang
nilai-nilai moral
Keinginan dalam memperoleh jabatan
Merupakan salah satu cara mempertahankan
kekuasaan
Dampak yang ditimbulkan
 Korupsi
 Merusak tatanan demokrasi
 Akan makin tingginya biaya politik
Hal yang perlu dilakukan untuk
memberantas politik uang
• Menanamkan nilai keimanan terhadap
tuhan sejak dini
• Hukuman yang tegas bagi oknum yang
menyuap maupun koruptor
• Transparansi
• Dukungan dari semua pihak
Kesimpulan
Dari uraian yang telah lalu kita bisa simpulkan
bahwa politik uang bukanlah masalah yang
sepele melainkan masalah yang sangat besar
dan dampaknya akan akan sangat merugikan
kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama
dari semua pihak untuk menuntaskannya, baik
pemerintah pusat maupun daerah. serta
dukungan dari masyarakat
TERIMA KASIH


More Related Content

What's hot

Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Proposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uangProposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uangdesta aunika
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluBilly Adam Fisher
 
Permasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaPermasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaElection Commision
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasMuktar Eneste
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 

What's hot (20)

Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Proposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uangProposal penelitian politik uang
Proposal penelitian politik uang
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Permasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesiaPermasalahan pemilu di indonesia
Permasalahan pemilu di indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitasPemilih cerdas, pemimpin berkualitas
Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 

POLITIK UANG

  • 1. POLITIK UANG Kelas B Reguler Pagi S1 Administrasi Bisnis
  • 2. PENGERTIAN Politik uang  Suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum
  • 3. Pendapat Tentang politik uang Terdapat dua pendapat terhadap politik uang yang mana keduanya saling bertolak belakang PRO KONTRA
  • 4. PRO Mempunyai alasan tersendiri, bisa jadi hal tersebut menguntungkan dirinya sendiri dan alasan lainnya Karna terikat oleh suatu parpol yang memberinya uang dan salah satu cara untuk membalas jasa nya yaitu dengan cara memilih/mencoblos parpol tersebut
  • 5. KONTRA Berlandaskan aturan hukum yang tertuang dalam UU Pasal 37 ayat 3 No.3 Tahun 1999 “Barangsiapa yang sewaktu dilakukannya pemilihan umum menurut UU ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama tigatahun. Pidana itu juga dikenakan kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”
  • 6. Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Tidak adanya komitmen dalam memegang keimanan terhadap tuhan YME Tidak adanya komitmen dalam memegang nilai-nilai moral Keinginan dalam memperoleh jabatan Merupakan salah satu cara mempertahankan kekuasaan
  • 7. Dampak yang ditimbulkan  Korupsi  Merusak tatanan demokrasi  Akan makin tingginya biaya politik
  • 8. Hal yang perlu dilakukan untuk memberantas politik uang • Menanamkan nilai keimanan terhadap tuhan sejak dini • Hukuman yang tegas bagi oknum yang menyuap maupun koruptor • Transparansi • Dukungan dari semua pihak
  • 9. Kesimpulan Dari uraian yang telah lalu kita bisa simpulkan bahwa politik uang bukanlah masalah yang sepele melainkan masalah yang sangat besar dan dampaknya akan akan sangat merugikan kita semua, untuk itu diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk menuntaskannya, baik pemerintah pusat maupun daerah. serta dukungan dari masyarakat