Dokumen tersebut membahas rencana pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Timur, mencakup jadwal kegiatan, syarat WNI untuk terdaftar sebagai pemilih, dan proses penyusunan daftar pemilih melalui coklit oleh pantarlih."

1. PEMUTAKHIRAN DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PEMILU 2024
Disampaikan dalam Rapat Evaluasi Perencanaan, Data dan Informasi
Lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
se-Nusa Tenggara Timur
Kupang, 16-18 Desember 2022
Fransiskus V. Diaz
Divisi Perencanaan,
Data dan Informasi
KPU Provinsi NTT

2. DASAR
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi
3. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Komisi Pemilihan Umum
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem
Informasi Data Pemilih

3. GAMBARAN UMUM
• Pemilih : WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih,
sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 angka 19)
• Perinsip penyusunan daftar pemilih:
1. Komprehensif
2. Inklusif
3. Akurat
4. Mutakhir
5. Terbuka
6. Responsif
7. Partisipatif
8. Akuntabel
9. Perlindungan Data Diri
10.Aksesibel

4. SYARAT WNI DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH
1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan
suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan
dengan KTP-el;
4. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP- el, Paspor dan/atau
Surat Perjalanan Laksana Paspor;
5. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, dapat menggunakan Kartu
Keluarga; dan
6. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
1. Penyerahan daftar potensial pemilih lokasi khusus dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU
melalui KPU Provinsi : 30 Desember 2022
 Tata Kerja pemutakhiran di lokasi khusus:
1) KPU Kab/Kota melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pejabat yang
berwenang di lokasi khusus tentang kebutuhan pantarlih data pemilih di wilayah
tersebut.
Kategori lokasi khusus:
a. Rutan/lapas
b. Panti Sosial atau Panti Rehabilitas
c. Relokasi bencana
d. Daerah konflik
e. Lokasi dengan kriteria:
 Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili
KTP-el pada hari H
 Pemilih terkonsentrasi di suatu tempat
 Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 TPS

6. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2) Permohonan Pejabat yang berwenang di lokasi khusus kepada KPU melalui KPU
Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemutakhiran di wilayah tersebut.
3) Pejabat yang berwenang menyampaikan daftar potensial pemilih di lokasi khusus
kepada KPU Kabupaten/Kota dengan forat data sesuai DP4 (12 elemen data)
2) Penetapan lokasi khusus oleh KPU menggunakan Surat Keputusan
3) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus dilaksanakan oleh
PPK dan PPS berdasarkan dara dan informasi yang disampaikan oleh pejawab
yang berwenang di lokasi khusus
 NIK
 NKK
 Nama lengkap
 Tempat lahir
 Tanggal lahir
 Jenis kelamin
 Status perkawinan
 Alamat
 RT
 RW
 Disabilitas
 Status perekaman KTP-el

7. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 Pemutakhiran data pemilih di lokasi khusus
1) Pemilih di lokasi khusus
● Pemutakhiran pemilih sebagai DPT = Surat Suara diproduksi
sejumlah DPT
● Pemungutan suara sebagai DPTb = Surat Suara sesuai KTP-
el
2) Pemutakhiran: sumber informasi adalah penanggungjawab di
lokasi khusus
3) Penanggungjawab pemutakhiran: KPU Kabupaten/Kota dibantu
PPK dan PPS
 Update data perkiraan pemilih di lokasi khusus dan perkiraan jumlah
TPS di Nusa Tenggara Timur: Rekap TPS Lokasi Khusus NTT

8. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2. Penyerahan DP4 oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI: 14
Desember 2022
 Penyerahan DP4 dalam bentuk salinan digital dan dilengkapi dengan
rekapitulasi DP4 per desa/kelurahan dalam bentuk salinan digital dan salinan
cetak (Pasal 12 ayat 3)
 DP4 memuat: data potensial pemilih yang berada di dalam negeri yang pada
hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih dan sudah kawin
atau sudah pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan/desa (Pasal 13
ayat 1)
 Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan sumber DP4 dari data semester 1
tahun 2022 yang telah divalidasi secara terpusat melalui aplikasi SIAK, dan
diupdate sampai dengan Desember 2022, sebanyak 204.656.053 jiwa (laki-
laki 102.181.591 jiwa; perempuan 102.474.462 jiwa) tersebar di 38 provinsi.

9. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
3. Penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan
terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan (DPB) (Pasal
14 ayat 1) : 15 Desember 2022 – 4 Januari 2023
 Hasil penyandingan:
a. DP4 = DPB
b. Di DP4 ada, di DPB tidak ada: pemilih meninggal/TNI Polri
dicoret diberi keterangan
c. Di DP4 tidak ada, di DPB ada: pemilih kategori anomali
dihapus di DPB

10. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 Pemetaan TPS
a. Profil TPS: regrouping wilayah RT dalam TPS
b. Perhatikan jumlah pemilih per TPS, paling banyak 300 orang
dengan memperhatikan:
1) tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
2) kemudahan Pemilih ke TPS;
3) tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada
berbeda;
4) aspek geografis setempat; dan
5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan
tenggang waktu pemungutan suara.
(Pasal 15 ayat 3)

11. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
4. Penyerahan data pemilih dari KPU kepada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota : 5 – 7 Januari 2023
5. Penyusunan bahan coklit oleh KPU Kabupaten/Kota : 7 Januari 2023 – 5
Februari 2023
● Telah tersedianya data pemilih hasil penyandingan
● Profil TPS
● Pembagian pemilih/regrouping TPS sesuai profil TPS dan pengecekan
NKK ke dalam form Model A-Daftar Pemilih. Terhadap pemilih yang
tidak ditemukan padanan NKK nya dikonsolidasikan dengan PPK dan
PPS
● Pencetakan Model A-Daftar Pemilih (Rekapitulasi jumlah pemilih per
TPS setiap kelurahan/desa)

12. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
● Penyampaian Model A-Daftar Pemilih (Pasal 16)
1) Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk salinan cetak
dan/atau salinan digital
2) PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital
3) Penyampaian Model A-Daftar Pemilih dituangkan dalam BA Serah
Terima
● Penjadwalan Bimtek berjenjang kepada PPK, PPS dan Pantarlih.
Bimtek untuk Pantarlih lebih fokus pada tata cara pengerjaan terhadap
form Model A-Daftar Pemilih dan Model A-Daftar Potensial Pemilih.
● KPU akan menyiapkan Buku Kerja Pantarlih dan video tutorial tata
cara coklit

13. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
6. Coklit oleh Pantarlih : 6 Februari – 7 Maret 2023
Kegiatan coklit oleh Pantarlih (Pasal 19 ayat 3):
a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el
dan/atau KK;
b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam
Daftar Pemilih;
c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
d. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas
e. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara
Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi
status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai
anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan
Pemilih tidak memiliki KTP-el;
g. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat
keterangan kematian atau dokumen lainnya;

14. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
h. menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah;
i. mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
j. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status
prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional
Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
k. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan
l. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan
Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.
Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih, Pantalih:
a) Memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el; dan
b) Mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Potensial

15. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
NUSA TENGGARA TIMUR ….....................................................
…................................................... ….....................................................
….....................................................
Status
Kepemilikan
KTP-el
Jalan/Dukuh Rt Rw S/B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Keterangan Status Kolom Disabilitas (12) : Kolom Keterangan Status Kolom Keterangan (14) :
Perkawinan (7) : 1 : Disabilitas Fisik Kepemilikan KTP-el (13) : U : Ubah elemen data
:
B Belum Kawin 2 : Disabilitas Intelektual S : Sudah memiliki KTP-el 1 : Meninggal 6 : TNI
:
S Sudah Kawin 3 : Disabilitas Mental B : Belum memiliki KTP-el 2 : Ganda 7 : Polri
:
P Pernah Kawin 4 : Disabilitas Sensorik Wicara 3 : Dibawah umur 8 : Salah Penempatan TPS
5 : Disabilitas Sensorik Rungu 4 : Pindah domisili
6 : Disabilitas Sensorik Netra 5 : Tidak Dikenal
:
PROVINSI
:
KABUPATEN/KOTA
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir
MODEL A-Daftar Pemilih
:
Kecamatan
:
Kelurahan/Desa
:
TPS
Status
Perkawinan
B/S/P
Jenis
Kelamin
L/P
Alamat KTP-el
Disabilitas Keterangan
DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

16. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
NUSA TENGGARA TIMUR :
Kecamatan ….....................................................
…................................................... :
Kelurahan/Desa ….....................................................
:
TPS ….....................................................
No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir
Status
Perkawinan
B/S/P
Jenis
Kelamin
L/P
Alamat Tempat Tinggal (jalan,
RT/RW)
Alamat KTP-el (jalan, RT/RW,
kelurahan/ desa,kecamatan,
kabupaten/kota dan provinsi)
Disabilitas
Status
Kepemilikan
KTP-el S/B
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Keterangan Status Kolom Disabilitas (12) : Kolom Keterangan Status Kolom Keterangan (15) :
Perkawinan (7) : 1 : Disabilitas Fisik Kepemilikan KTP-el (13) : B : Pemilih Baru
:
B Belum Kawin 2 : Disabilitas Intelektual S : Sudah memiliki KTP-el 11 : Alamat KTP-el sesuai
:
S Sudah Kawin 3 : Disabilitas Mental B : Belum memiliki KTP-el 12: Alamat KTP-el berbeda
:
P Pernah Kawin 4 : Disabilitas Sensorik Wicara
5 : Disabilitas Sensorik Rungu
6 : Disabilitas Sensorik Netra
MODEL A-Daftar Pontensial
DAFTAR POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
:
PROVINSI
Ditetapkan di ..........…........................., Tanggal
…...................., …................................, …...........................
PANTARLIH
(…....................................................................................)
:
KABUPATEN/KOTA
NUSATENGGARATIMUR :
Kecamatan ….....................................................
…................................................... :
Kelurahan/Desa ….....................................................
:
TPS ….....................................................
No NoKK NIK Nama TempatLahir TanggalLahir
Status
Perkawinan
B/S/P
Jenis
Kelamin
L/P
AlamatTempatTinggal(jalan,
RT/RW)
AlamatKTP-el(jalan,RT/RW,
kelurahan/desa,kecamatan,
kabupaten/kotadanprovinsi)
Disabilitas
Status
Kepemilikan
KTP-elS/B
Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KeteranganStatus Kolom Disabilitas (12): Kolom KeteranganStatus Kolom Keterangan(15):
Perkawinan(7): 1:Disabilitas Fisik KepemilikanKTP-el(13): B:PemilihBaru
:
B Belum Kawin 2:Disabilitas Intelektual S:SudahmemilikiKTP-el 11:AlamatKTP-elsesuai
:
S SudahKawin 3:Disabilitas Mental B:Belum memilikiKTP-el 12:AlamatKTP-elberbeda
:
P PernahKawin 4:Disabilitas SensorikWicara
5:Disabilitas SensorikRungu
6:Disabilitas SensorikNetra
MODELA-Daftar Pontensial
DAFTAR POTENSIALPEMILIH
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
:
PROVINSI
Ditetapkandi..........….........................,Tanggal
…....................,…................................,…...........................
PANTARLIH
(…....................................................................................)
:
KABUPATEN/KOTA

17. JADWAL DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
Pasal 22 ayat:
1. Pantarlih mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam
formulir Model A-Laporan Hasil Coklit.
2. Pantarlih menyampaikan hasil Coklit kepada PPS, menggunakan
formulir Model A-Daftar Pemilih, dan formulir Model A- Daftar Potensial
Pemilih.
3. Hasil Coklit digunakan PPS sebagai bahan untuk menyusun DPS.
Penggunaan aplikasi e-Coklit : data blankspot jaringan internet
7. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS : 8 – 29 Maret
2023
8. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS: 30 Maret – 2
April 2023

18. KONSEKUENSI PELAKSANAAN TAHAPAN DAN KEGITAN DATA PEMILIH
1. Kesiapan dari aspek:
a. sarana dan prasarana
 Laptop sesuai spesifikasi
 Printer dan tinta
 Jaringan internet
b. Personil:
 Admin/Operator tingkat Kabupaten/Kota
 Perekrutan PPK, PPS dan Pantarlih (HP Android)
c. Anggaran : dirumuskan kebutuhan anggaran tahun 2023
2. Identifikasi resiko-resiko dari pelaksanaan kegiatan dan menyusun
manejemen resikonya

19. CATATAN PENTING
1. Mengurus data pemilih merupakan tugas mulia, karena tugas KPU sebagai lembaga
layanan adalah melayani peserta pemilu dan pemilih (Ketua KPU RI, Hasyim Asyari)
2. Pahami PKPU 7 tahun 2022 dan lampirannya
3. Prinsip pendataan pemilih adalah de jure sesuai alamat di KTP-el, penggunaan KK hanya
untuk pemilih pemula
4. Tidak semua lokasi khusus ada TPS khusus, tapi TPS khusus pasti di lokasi khusus
5. Pengembangan Sidalih : e-Coklit dan pindah memilih
6. Data pribadi tidak dibuka ke publik, karena perlindungan data pribadi. Permintaan data
pribadi oleh pihak luar agar disampaikan ke KPU RI
7. Masa kerja Pantarlih 2 bulan:
● 2 minggu pertama untuk Bimtek;
● 1 bulan untuk Coklit, dan
● 2 minggu terakhir untuk membatu PPS dalam penyusunan daftar pemilih hasil coklit
8. Komitmen tidak ada lagi data ganda
● NIK atau NKK anomali atau hasil generate dihapus, karena bukan kewenangan KPU
● Tidak ada lagi masalah data pemilih di Mahkamah Konstitusi