1. Agelia Gita Sri Kartika (I0116006)
Dwiana Siswiyati (I0116035)
M. Muāadz Al-Bara (I0116075)
Putri Dewi P. (I0116102)
Salman Alfarisi (I0116114)
e-Procurement
2. Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web
atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum,
pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE). (Sekjen Kemen.Keu)
e-Procurement
4. ā¢ Tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-
luasnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
ā¢ Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
ā¢ Biaya operasional yang tinggi dikarenakan perlunya
penyerahan dokumen fisik.
ā¢ Proses administrasi yang memakan waktu dan biaya.
Latar Belakang
5. ā¢ Untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan
barang/jasa melalui media elektronik antara antara panitia dan penyedia jasa
ā¢ memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi
ā¢ menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat
ā¢ menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan
barang/jasa
ā¢ menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa
ā¢ menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi
online untuk mengurangi intensitas pertemuan langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia
pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Tujuan
6. 01 02
03 04
05 06
Tipe-tipe e-Procurement
e-Sourcing
e-Reverse auction
Web-based ERP
e-Tendering
e-Informing
e-MRO
Mengidentifikasi pemasok baru untuk
kategori spesifik pada kebutuhan pembelian
dengan teknologi internet.
Menggunakan teknologi internet untuik
membeli barang dan jasa melalui sejumlah
pemasok yang sudah dikenal maupun belum.
Membuat dan menyetujui permintaan
kebutuhan pembelian, menetapkan pesanan
pembelian, dan menerima barang dan jasa
dengan menggunakan system aplikasi
berbasis teknologi internet.
Mengirimkan permintaan untuk
informasi dan harga ke pemasok
dengan teknologi internet.
Mengumpulkan dan mendistribusikan
informasi pembelian baik dari pihak
internal maupun eksternal dengan
teknologi internet.
Sama seperti Web-based ERP kecuali
barang dan jasa yang disorder adalah
produk yang tidak berhubungan dengan
pemasok MRO.
7. Perbedaan Konvensional dan e-Procurement
KONVENSIONAL E-PROCUREMENT
ā¢ Pemasukan dan pengambilan dokumen
dilakukan melalui internet
ā¢ Pengumuman hnaya dilakukan diinternet
melalui website yang ada
ā¢ Derah cakupan pemberitahuan sangat
luas
ā¢ Kesempatan untuk berkolusi antara
panitia pengadaan dan penyedia jasa bisa
dikatakan kecil
ā¢ Lebih transparan
ā¢ Pemasukan dan pengambilan dokumen
dilakukan dengan tatap muka
ā¢ Pengumuman hanya dilakukan di media
cetak
ā¢ Derah cakupan pemberitahuan terbatas
ā¢ Terbukanya kesempatan untuk berkolusi
antara panitia pengadaan dan penyedia
jasa
ā¢ Kurang transparan
10. Proses e-Procurement
ā¢ Mencari vendor dan produk yang diinginkan dengan menggunakan e-katalog, brosur, telepon,
kunjunga langsung, dan lain-lain.
ā¢ Melakukan kualifikasi vendor. Dilakukan memilih vendor yang dapat diajak bekerja sama demi
keperluan pengadaan perusahaan. Pemilihan vendor dapat dilakukan dengan pencarian
informasi tentang vendor manakah yang sesuai dengan spesifikasi.
ā¢ Memilih mekanisme pasar seperti private, umum, lelang, barter, dan lain-lain.
ā¢ Melakukan perbandingan serta negosiasi mengenai kualitas barang, harga barang, metode
pengiriman, dan lain-lain.
ā¢ Membuat kesepakatan kontrak untuk pembelian setelah negosiasi berhasil
ā¢ Membuat Purchase Order (PO)
ā¢ Mengatur jadwal pengambilan atau pengiriman barang, sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibentuk sebelumnya. Kemudian, melakukan pembayaran kepada vendor.
13. Praktek Pengadaan di PT. Pertamina (Persero)
Untuk menjalankan praktek pengadaan harus mengutamakan prinsip-prinsip sesuai
dengan good corporate governance. Hal ini diharapkan untuk menciptakan praktek
pengadaan yang bersih sehingga tidak ada lagi dalam proses awal hingga akhir dari
pengadaan yang memungkinkan terjadinya kecurangan.
Dalam pengadaan pada PT. Pertamina (Persero) sangat menjunjung tinggi hal-hal
tersebut yang diatur di dalam Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang/Jasa No.B-
006/I10100/2007-SO dan No.B.001/I00020/2010-SO. Tujuan dari TKO ini adalah untuk
membakukan prosedur pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Pertamina (Persero) agar
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan secara efektif,
efisien, kompetitif, transparan, adil dan bertanggung jawab, serta senantiasa
memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satunya dengan melakukan proses pengadaan
secara elektronik yang sudah dilakukan oleh Pertamina melalui E-procurement Pertamina.
Studi Kasus
14.
15. Metode Pengadaan (Pelelangan Umum)
Persiapan
Pelelangan
Pengumuman &
Pendaftaran
Pelelangan
Prakualifikasi
Pemberian
Penjelasan
(Aanwizjing)
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
Pembukaan
Dokumen
Penawaran
Evaluasi
Penawaran
Negosiasi Harga
Penawaran
Keputusan
Pengusulan Calon
Pemenang
Keputusan
Penetapan
Pemenang
Pengumuman
Pemenang
Sanggahan
Peserta
Penunjukan
Pemenang