1. PRESENTASI SEMINAR PROPOSAL
Oleh : Rhamadona Andi Karmana
BP. 1610003433904 1. Helni Lalan, ST. MT
2. M. Adli, ST. MT
Pembimbing :
JURUSAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS EKASAKTI PADANG
JUDUL SEMINAR :
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN SISTEM
PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) V.3,6 DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PADA PENGADAAN
BARANG/JASA KONSTRUKSI
2. 1.1 LATAR BELAKANG
1. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam
berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat
jasa.
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan
bersih (Good Governance and Clean), perlu
didukung dengan pengelolaan keuangan yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Cara yang tepat untuk mewujudkan pelayanan
tersebut adalah dengan menggunakan
keuangan Negara yang dibelanjakan melalui
proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. 1.2 TUJUAN PENULISAN
Untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas penggunaan
Aplikasi SPSE v.3.6 dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik lebih khusus untuk pengadaan secara E-Tendering
dalam hal implementasinya terhadap pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Konstruksi.
Untuk mengetahui apakah aplikasi yang dikeluarkan oleh LKPP
benar-benar sesuai dengan tujuan e-procurement yang diamanatkan
oleh aturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi
1.
2.
4. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Dasar Aturan
2. Tinjauan Terhadap Pengelola SPSE
3. Tinjauan Terhadap Pengguna
4. Analisis Akuntabilitas SPSE v.3.6 Dalam Proses
E-Tendering
5. Aktifitas Pemilihan Metode e-Tendering
6. Metode Analisis Data
5. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
SPSE (Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik)
merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan
oleh LKPP RI (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa
Pemerintah Republik Indonesia untuk digunakan oleh LPSE
di Instansi Pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini
dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional
sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi SPSE
itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.
6. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Dasar Aturan
Peraturan dibidang informasi dan teknologi
yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Peraturan dibidang pengadaan barang/jasa
pemerintah antara lain :
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya;
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun
2012 tentang E-Tendering;
7. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Terhadap
Pengelola SPSE
1. Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP)
2. Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE)
8. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Terhadap
Pengguna
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjut-nya disebut PPK
merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
bahwa Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi
Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat
pada unit yang sudah ada
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya. Penyedia
Barang/Jasa wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan
verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk mendapatkan kode akses
aplikasi SPSE.
9. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Analisis Akuntabilitas
SPSE v.3.6 Dalam
Proses E-Tendering
Analisis Akuntabilitas SPSE v.3.6 Dalam Proses E-
Tendering dapat diartikan sebagai suatu penelitian
untuk mengevaluasi atau mengetahui kesesuaian
suatu produk dengan dasar aturan yang digunakan
sehingga dapat dipertanggungjawabkan tentang
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi
(3.6) berbasis web yang terpasang di server LPSE
yang dapat diakses melalui website LPSE, dalam
Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran oleh Penyedia
Barang/Jasa dalam waktu yang telah ditentukan yang
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua
Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem
pengadaan secara elektronik.
10. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Analisis Data
Penelitian Kualitatif
Model Miles dan
Huberma
Analisis Data Kualitatif
Sebelum di Lapangan
Analisis Data Kualitatif
Selama di Lapangan
Model Miles dan
Huberman
Reduksi Data
Model Data/Penyajian
Data
Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi
Kesimpulan
11. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
BAB III.
METODOLOGI
PENELITIAN
1. Lokasi
Penelitian
2. Jenis dan
Sumber
Data
3. Metode
Pengumpulan
Data
4. Metode
Analisa
Data
5. Diagram
Alir
Penelitian
12. 3.1 LOKASI PENELITIAN
Penelitian terhadap Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.6 dilakukan
di Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi
Sumatera Barat.
13. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
• Data Primer
• Data primer adalah data yang diperoleh
peneliti secara langsung (dari pengguna
SPSE V 3.6).
• Data Skunder
• Data sekunder adalah data-data yang
dikumpulkan oleh peneliti berupa
kajian dan aturan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Jenis dan
Sumber Data
14. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
Metode
Pengumpulan
Data
1. Studi Literatur
2. Wawancara
3. Observasi
15. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
Metoda
Analisa
Data
• penulis menggunakan analisis
kualitatif/ deskriptif dengan cara
mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul dan mengambil
kesimpulan berdasarkan rumusan
masalah yang sudah diuraikan
pada pembahasan sebelumnya.
16. 3.5 Bagan Alir Penelitian
Latar
Belakang
Identifikasi
Masalah
Tinjauan
Pustaka
Metode
Penelitian
Pengumpulan
Data
Analisis Data
dan
Pembahasan
Kesimpulan
dan Saran
