2. Apa Itu e-Government ?
Menurut The World Bank Group
Penggunaan IT yang dapat merubah hubungan pemerintah dengan masyarakat, bisnis dan
pemerintahan di bagian lain
3. Latar Belakang
e-Government Procurement
Tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah
Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
4. Konsep E-Government
Meningkatkan Kualitas layanan public secara efektif dan efisien
Mengoptimasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah
5. Apa Itu G2B ?
Government to Business adalah cara untuk pemerintah membeli barang atau jasa dari produsen
atau penyedia jasa melalui internet
6. Apa Itu e-Government Procurement ?
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan
Hubungan pengadaan dengan para pemasok
Untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik
7. Apa itu LPSE Kementerian keuangan ?
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan adalah suatu unit yang
melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik pada instansi vertikal
di lingkungan kementerian keuangan, dan intansi/lembaga lainnya yang telah mengadakan
perjanjian kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman
8. Fungsi LPSE Kementerian Keuangan
Mengelola sistem e-Procurement
Menyediakan pelatihan kepada Panitia dan Penyedia barang/jasa
Menyediakan sarana akses internet bagi Panitian dan Penyedia barang/jasa
Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Panitia dan Penyedia barang/jasa.
9. Tujuan e-Government Procurment
Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna
Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai
suplai perusahaan tersebut
Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan
otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-
sektor
Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat
diandalkan
10. Tujuan e-Government Procurment
Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang
efisien
Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan
Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk
meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan
membuatnya lebih mudah untuk menentangnya
Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung
identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna
di dalam dan melalui garis-garis bisnis
Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan
proses-proses, yang mana masih tercetak (paper-based), dan untuk mengecilkan, dan
menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi
11. Keuntungan e-Government Procurement
Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
Mempermudah proses administrasi
Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan
Menciptakan persaingan usaha yang sehat
Memperluas peluang usaha
Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang
Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
Memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan
12. Contoh e-Government Procurement
PT Pertamina (Persero)
https://eproc.pertamina.com
Peruma Perumnas
https://perumnas.co.id
PT Kereta Api Indonesia
http://e-proc.kereta-api.com
PT Jamsostek
http://eproc.jamsostek.co.id/
PT Garuda Indonesia (Persero)
http://eproc.garuda-Indonesia.com
Sebelum menjelaskan tentang e- procurement, kami akan menjelaskan e-government terlebih dahulu, karena e-procurement yang akan kami jelaskan adalah e-procurement yang terdapat pada e-government. E-government menurut The World Bank Group mengacu pada penggunaan IT yang dapat merubah hubungan pemerintah dengan masyarakat, bisnis dan pemerintahan di bagian lain.
a.Tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah
b.Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :
1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
E-Government procurement termasuk pada G2B, yaitu Government to Business. Government to Business adalah cara untuk pemerintah membeli barang atau jasa dari produsen atau penyedia jasa melalui internet.
Menurut The Bank World Group e- Government Procurement adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor public
Menurut departemen keuangan di webnya. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik pada instansi vertikal di lingkungan kementerian keuangan, dan intansi/lembaga lainnya yang telah mengadakan perjanjian kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MOU)
LPSE Kementerian Keuangan menjalankan fungsi sebagai berikut :
1.Mengelola sistem e-Procurement
2.Menyediakan pelatihan kepada Panitia dan Penyedia barang/jasa
3.Menyediakan sarana akses internet bagi Panitia dan Penyedia barang/jasa
4.Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem e-Procurement kepada Panitia dan Penyedia barang/jasa
5.Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Panitia dan Penyedia barang/jasa.
James E. deMin dari Infonet Service Corp. menyatakan bahwa tujuan dari e-procurement adalah sebagai berikut :
1. Untuk memperbaiki tingkat layanan kepada para pembeli, pemasok, dan pengguna
2. Untuk mengembangkan sebuah pendekatan pengadaan yang lebih terintegrasi melalui rantai suplai perusahaan tersebut
3. Untuk meminimalkan biaya-biaya transaksi terkait pengadaan melalui standarisasi, pengecilan, dan otomatisasi proses pengadaan di dalam dan di mana yang sesuai dengan agensi-agensi dan sektor-sektor.
4. Untuk mendorong kompetisi antar pemasok sekaligus memelihara sumber pasokan yang dapat diandalkan.
5. Untuk mengoptimalkan tingkatan-tingkatan inventori melalui penerapan praktek pengadaan yang efisien
6. Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dalam proses pengadaan
7. Untuk mengurangi pengeluaran putus kontrak dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna terhadap fasilitas-fasilitas kontrak yang ada dan membuatnya lebih mudah untuk menentangnya.
8. Untuk meningkatkan kemampuan membeli dengan menggunakan teknologi untuk mendukung identifikasi peluang untuk penyatuan dan dengan memfasilitasi penyatuan persyaratan pengguna di dalam dan melalui garis-garis bisnis.
9. Mengurangi biaya-biaya transaksi dengan menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan proses-proses, yang mana masih tercetak (paper-based), dan untuk mengecilkan, dan menstandarisasi proses-proses dan dokumentasi.
Dari segi pemerintah
Mendapatkan penawaran yang lebih banyak
Mempermudah proses administrasi
Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan
Dari segi supplier
1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat 2. Memperluas peluang usaha 3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang 4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
Dari segi masyarakat Memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan
